Viral Rendang Babi, Pemerintah Minta Seluruh RM Padang Bersertifikat Halal

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Kementerian Agama mengimbau para pengusaha restoran untuk segera mengajukan sertifikasi halal. Imbauan ini disampaikan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal  (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) Muhammad Aqil Irham  menanggapi munculnya kasus rendang babi yang viral di masyarakat.

“Sertifikasi halal ini penting dilakukan untuk memberikan kepastian, keamanaan, dan perlindungan bagi konsumen dalam memilih produk halal,” ungkap Aqil Irham, Senin (13/6/2022).

“Ini harus dilakukan oleh seluruh pelaku usaha, termasuk pemilik restoran yang kita tahu biasanya menyediakan makanan halal seperti rumah makan padang,” imbuhnya.

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi juga mengusulkan agar masakan padang yang ada di pelbagai wilayah di Indonesia untuk dilakukan sertifikasi oleh Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM). Menanggapi hal tersebut, Aqil mendorong Pemda Sumbar dan IKM untuk mengimbau rumah makan padang mendaftar sertifikasi halal di BPJPH.

“Saya sudah dua kali bertemu Pa Gubernur Sumbar bicara tentang jaminan produk halal. Jadi kami berharap Pemda Sumbar dan IKM dapat membantu untuk mengimbau ke setiap rumah makan padang maupun pelaku usaha lainnya untuk mendaftar sertifikasi halal di BPJPH,” ujar Aqil.

Ia menambahkan berdasarkan peraturan Jaminan Produk Halal (JPH) kewajiban sertifikat halal untuk produk makanan, minuman, sembelihan dan jasa sembelihan sudah di mulai sejak 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024.

“Meskipun masih ada waktu hingga 2024, sebaiknya untuk usaha makanan dan minuman bisa segera daftar di BPJPH utk proses sertifikat halal,” tuturnya.

Saat ini, lanjut Aqil, pengajuan sertifikasi halal cukup mudah dan murah. “Tiap pelaku usaha cukup mengakses ptsp.halal.go.id untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Panduannya pun cukup jelas di sana,” tutup Aqil.

MUI Dukung Produksi Film Buya Hamka

JAKARTA(Jurnalislam.com) –Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung rencana produksi film Prof H Abdul Malik Karim Amrullah atau yang dikenal Buya Hamka.

Sekretaris Jenderal MUI, Buya Amirsyah Tambunan mengatakan, film ini akan menjadi karya yang luar biasa karena film ini memiliki pesan-pesan yang penting, juga merupakan film sejarah.

“Banyak pesan-pesan penting, menghadapi tahun politik. Menghadapi kelompok nasionalis dan religius, karena Buya Hamka punya keduanya,” kata Buya Amirsyah saat pertemuan dengan produser dan sutradara film Buya Hamka, di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Senin (13/6/2022).

Proses film yang dimulai sejak 2015, saat Ketua Umum MUI Prof Din Syamsuddin kala itu.

“Terus dipantau materi-materi yang sensitif perlu dikurangi, menghindari sensitif dari pihak publik. Misalnya Buya Hamka masuk penjara justru malah mulia,” kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Ketua MUI Bidang Seni Budaya dan Peradaban Islam KH Jeje Zaenudin mengatakan, film ini merupakan program resmi KPSBPI menjadi LSBPI MUI.

Menurut dia, sosok Buya Hamka sebagai ketua umum MUI menjadi panutan umat. Dia berharap, film ini bisa tayang pada pertengahan tahun ini.

Dia menyarankan agar film ini menggandeng pihak kampus, pesantren dan majelis taklim untuk mendorong antusiasme kaum Muslimin.

“Kita berharap melampui ekspetasi film Buya Hamka ini. Menghormati peran tokoh pemimpin Islam. Promosi bersama, secara struktural ikut mendorong bersama MUI se-Indonesia bersama Ormas Islam,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur PT Starvision yang juga produser film Buya Hamka, Chand Parwez Servia menyampaikan, promosi film ini akan dilakukan nanti menjelang tayang.

Dia berharap, film ini nantinya bisa disaksikan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Maruf Amin.

Pria yang akrab disapa Parwez ini mengungkapkan, film ini sudah dua kali dilakukan preview dan pra final yang juga melibatkan pimpinan MUI.

“Film ini sebagai preseden baik untuk menjadikan film rujukan film berikutnya,” imbuhnya.

Dia menyampaikan bahwa hasil BTS dan ataupun 3-5 menit hasil pres conference nantinya dapat disyiarkan saat Milad ke-47 MUI, pada bulan Juli nanti.

Parwez berharap, film ini dapat apresiasi dari Pemerintah. Selain itu, dia menilai bahwa film ini perlu premier agar bisa dilihat oleh orang-orang tertentu.

“Film ini juga bisa menjadi milik bangsa Indonesia. Perlu ada rencana promosi bersama,” pungkasnya.

 

Menjaga Keharmonisan Adalah Spirit Al Quran

SULUT(Jurnalislam.com)— Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi menggarisbawahi tentang pentingnya menjaga harmoni dalam keberagamaan. Wamenag menilai bahwa hal itu merupakan bagian dari spirit Al-Qur’an.

Pesan ini disampaikan Wamenag saat membuka Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-29 di Kota Bitung, Sulawesi Utara. “Keragaman telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Sulawesi Utara. Menjaga harmoni dalam keberagaman merupakan spirit Al-Qur’an,” kata Wamenag, Senin (13/6/2022).

Wamenag sangat mengapresiasi kerukunan masyarakat Sulawesi Utara. Menurutnya, kerukunan dalam keragaman menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di wilayah ini.

“Sulawesi Utara merupakan negeri yang indah dengan ribuan harmoni. Ini adalah oase yang menjadi pusat tumbuh kembangnya kerukunan di gugusan nusantara. Provinsi ini tidak hanya kaya dengan keindahan alam, namun juga kaya akan nilai-nilai kerukunan dan toleransi.  Sulawesi Utara layak menjadi Laboratorium Kerukunan,” tegas Wamenag.

Wamenag juga mengajak masyarakat terus memotivasi generasi muda untuk menyintai Al-Qur’an dan menjabarkannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam membumikan harmoni di tengah keragaman bangsa.

Hadir dalam pembukaan MTQ, Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondonkambey, Kepala Kanwil Kementerian Agama, Anwar Abu Bakar, Kepala Bagian TU Kanwil Kementerian Agama, Basri Saenong, Walikota Bitung, Maurits Mantiri dan para Bupati.

33 Peserta Lulus Seleksi Akhir Imam Masjid UEA

 

JAKARTA(Jurnalislam.com) —  Kementerian Agama mengumumkan sebanyak 33 peserta berhasil lulus seleksi tahap akhir  calon imam masjid untuk Uni Emirat Arab (UEA) 2022.

Pengumuman ini disampaikan Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais dan Binsyar) Ditjen Bimas Islam Kemenag Adib.

“Sehubung dengan telah dilaksanakannya proses seleksi wawancara calon imam masjid untuk UEA tahun 2022 pada tanggal 7 sampai 10 Juni 2022, bersama ini kami mengumumkan sebanyak 33 peserta dinyatakan lulus tahap seleksi akhir,” terang Adib di Jakarta, Minggu (12/6/2022).

Adib menjelaskan, 33 peserta yang dinyatakan lulus tahap seleksi akhir merupakan peserta terpilih. Sebab, menurutnya, seleksi yang dilakukan Kemenag maupun UEA tidak mudah. “Alhamdulillah berjalan lancar,” katanya.

Mantan Kepala Kanwil Kemenag Jawa Barat ini meminta peserta yang belum lulus untuk tidak berkecil hati. Dia mengatakan, para peserta yang telah mengikuti seleksi calon imam masjid untuk UEA merupakan orang-orang hebat.

“Tidak bisa kita pungkiri bahwa memilih 33 peserta hingga tahap seleksi akhir ini tidaklah mudah. Semua peserta telah mengerahkan kemampuan yang mereka bisa lakukan. Begitu pula tim penguji yang harus jeli dan teliti memilih calon duta-duta untuk UEA,” tuturnya.

Dia menyampaikan terima kasih kepada segenap pihak yang terlibat untuk turut serta menyukseskan program seleksi calon imam masjid untuk UEA. “Terima kasih kepada semua pihak yang meluangkan waktunya untuk kesuksesan program ini,” katanya.

Seluruh peserta yang dinyatakan lulus tahap seleksi akhir segera melengkapi dokumen, sebagai berikut:

  1. Mengisi formuliristimarohdari Dewan Juri UEA,
  2. Pas foto ukuran 3×4,
  3. Fotokopi paspor yang masih berlaku.

Berikut 33 nama peserta yang dinyatakan lulus:

  1. Muhammad Saihul Basyir, Jawa Barat,
  2. Ibrohim, Jawa Barat,
  3. Muhammad Luthfi, DKI Jakarta,
  4. Ikma Pradesta Putra Prayitna, Jawa Barat,
  5. Heggy Fajrianto Herman, Jawa Barat,
  6. Damri Hasibuan, DKI Jakarta,
  7. Ibadur Rahman Al Huda, Jawa Timur,
  8. Lukman Hakim Ch, Jawa Tengah,
  9. Sukri, Jawa Barat,
  10. Moh. Ali, Jawa Timur,
  11. Muhammad, DKI Jakarta,
  12. Abdullah, Jawa Timur,
  13. Muhammad Azzam Muhtadi, Jawa Barat,
  14. Endang Abdurohman, Jawa Barat,
  15. Neftian Firmansyah, Jawa Barat,
  16. Zulfikar Fauzi, Jawa Tengah,
  17. Ayyub Al Atsary, Jawa Tengah,
  18. Achmad Chikmi Ardiansyah, Jawa Timur,
  19. Abdul Hamid, Jawa Tengah,
  20. Hamdan Syukri, Sumatera Barat,
  21. Akhmad Jafar, Kalimantan Tengah,
  22. Fauzi, Kalimantan Barat,
  23. Erza Aulia Hafiz, Nusa Tenggara Barat,
  24. Ibrahim Mu’afi, Sumatera Selatan,
  25. Muhammad Vega Satria, Banda Aceh,
  26. Bambang Al’fino Adi Utomo, Jambi,
  27. Agus Rizal, Banda Aceh,
  28. Lalu Sayuti, Nusa Tenggara Barat,
  29. Muh. Reski, Sulawesi Selatan,
  30. Muhammad Fikri, Sulawesi Selatan,
  31. Fachrurrazi, Banda Aceh,
  32. Ahmad Jauhari, Jawa Timur,
  33. Andri Kurniadi, Sumatera Utara.

 

Produk Unggulan Indonesia Bersertifikat Halal

JAKARTA(Jurnalislam.com)—Wakil Presiden (Wapres) RI, KH Ma’ruf Amin, meminta pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) aktif dan adaptif membaca peluang dengan mendaftarkan produk unggulan agar mendapatkan sertifikat halal.

“Pembangunan ekonomi Indonesia memiliki modal dasar yang pertumbuhannya pesat khususnya bila berhasil menggerakkan kekuatan ekonomi kreatif pada rumpun usaha menengah kecil, ” tutur Ketua Dewan Pertimbangan MUI itu saat menutup Festival Syawal Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Komestika (LPPOM) MUI, Kamis (09/06).

Kiai Ma’ruf menilai, daya juang para pelaku UKM dan ekonomi kreatif di berbagai daerah belakangan semakin menguat. Seiring pelongggaran kebijakan pemerintah pasca pandemi Covid-19, masyarakat aktif menjalankan usaha.

Saat ini, ujar Kiai Ma’ruf, kesadaran muslim untuk mengonsumsi produk halal semakin meningkat. Peningkatan konsumsi produk halal tersebut tidak hanya kesadaran ajaran agama Islam namun juga adanya trend dan gaya hidup muslim. Produk halal, kata Kiai Ma’ruf, juga diakui sebagai produk yang aman, berkualitas, dan higienis.

“Faktor inilah yang semakin mendorong naiknya kebutuhan akan konsumsi produk halal di dunia, ” ujar dia.

Dorongan Kiai Ma’ruf agar UKM berusaha mendapatakan sertifikat halal ini tidak lain karena pemerintah sendiri juga tengah membangun ekosistem halal yang baik dan berkelanjutan. Pemerintah telah meluncurkan program percepatan sertifikasi produk halal, membentuk Komite Daerah (KD) Ekonomi dan Keuangan Syariah (KD-EKS) di seluruh provinsi di Indonesia, pembentukan kawasan industri halal (KIH). Program pemerintah tersebut akan membantu UKM meningkatkan daya saing global.

 

Kiai Ma’ruf sendiri, pada kesempatan itu, mengapresiasi langkah LPPOM MUI yang terbukti menunjukkan kepedualian yang nyata terhadap perkembangan UKM di Indonesia. Sebagai perintis sertifikasi halal, Kiai Ma’ruf menyebut LPPOM MUI menjadi ikon label halal bagi produk Indonesia sampai saat ini.

“LPPOM MUI saya harap terus menjaga komitmennya, menjalakan fungsi sertifikasi halal yang pertama dan terpercaya, ” ujarnya.

 

Jamin Keamanan Konsumen, Seluruh Produk Diminta Sertifikasi Halal

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal  (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) Muhammad Aqil Irham  mengimbau pelaku usaha makanan dan minuman untuk segera mengajukan sertifikasi halal atas produknya sebagai wujud perlindungan konsumen.

“Sertifikasi halal ini penting dilakukan untuk memberikan kepastian, keamanaan, dan perlindungan bagi konsumen dalam memilih produk halal,” ungkap Aqil Irham, Senin (13/6/2022).

“Ini harus dilakukan oleh seluruh pelaku usaha, termasuk pemilik restoran yang kita tahu biasanya menyediakan makanan halal seperti rumah makan padang,” imbuhnya.

Hal ini disampaikan Aqil menanggapi usulan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi yang mengusulkan agar masakan padang yang ada di pelbagai wilayah di Indonesia untuk dilakukan sertifikasi oleh Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM).

“IKM bisa mengimbau ke setiap rumah makan padang untuk mendaftar sertifikasi halal di BPJPH,” ujar Aqil.

Ia menambahkan berdasarkan peraturan Jaminan Produk Halal (JPH) kewajiban sertifikat halal untuk produk makanan, minuman, sembelihan dan jasa sembelihan sudah di mulai sejak 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024.

“Meskipun masih ada waktu hingga 2024, sebaiknya untuk usaha makanan dan minuman bisa segera daftar di BPJPH utk proses sertifikat halal,” tuturnya.

Saat ini, lanjut Aqil, pengajuan sertifikasi halal cukup mudah dan murah. “Tiap pelaku usaha cukup mengakses ptsp.halal.go.id untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Panduannya pun cukup jelas di sana,” tutup Aqil.

Laznas BMH Survei Kurban di Daerah Terpencil

JATIM(Jurnalislam.com)–Tim Pemberdayaan Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Jawa Timur melakukan survei di beberapa daerah terpencil, dalam upaya mencari secara langsung daerah-daerah yang layak diberi bantuan hewan qurban. Berdasarkan survei yang dilakukan, tim dari Laznas BMH memilih kampung Suku Samin, sebagai rencana distribusi qurban tahun ini. Senin (13/6/22)

Kampung Samin yang berlokasi di Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Bojonegoro merupakan daerah pedalaman yang berada di daerah hutan jati perbatasan Bojonegoro dan Ngawi. Mereka merupakan salah satu kelompok masyarakat adat yang tinggal di pedalaman Bojonegoro Jawa Timur dan juga Blora, Jawa Tengah yang masih memegang teguh adat dan tradisi.

Imam Muslim, selaku Kepala Divisi Program dan Pemberdayaan BMH Jawa Timur mengungkapkan, kegiatan survei dilakukan dalam usaha menemukan titik-titik baru pendistribusian hewan qurban. Agar sebaran hewan qurban lebih merata dan tidak menumpuk di satu kota.

“Kami selama beberapa hari ini keliling di Jawa Timur, untuk meninjau lokasi yang menjadi titik distribusi qurban, salah satunya di Kampung Samin ini.”Ungkap Muslim.

Hingga saat ini tim BMH masih disebar ke beberapa daerah lain, untuk mendapatkan lokasi baru pendistribusian hewan qurban. Ia berharap, semakin banyak daerah miskin dan kekeringan yang terdata, maka akan semakin mudah pula pendistribusian hewan qurban hingga ke pelosok desa.

Jamin, Takmir Masjid Al Huda Dusun Jepang setempat menuturkan,

“Warga di Dusun Jepang ini kalau musim Qurban masih sangat langka, dan pernah ada kiriman dari Ngawi namun tidak mencukupi 274 kepala keluarga di sini. Mudah-mudahan tahun ini warga bisa merasakan daging Qurban lagi”.ujar Jamin

Baitul Wakaf Bangun Sumur Air Bersih, Penyakit Kulit Santri Riyadhul Badi’ah Lebak Hilang

LEBAK(Jurnalislam.com)—Pengelola dan para santri Pondok Pesantren Riyadhul Badi’ah Lebak, Banten kini bisa tersenyum sumringah menjalankan proses belajar mengajar. Sejak dua bulan lalu, pesantren yang berlokasi di Kampung Sajira Barat Desa Sajira, Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Provinsi Banten ini sudah memiliki sumur air bersih dan dapur yang layak bantuan dari Baitul Wakaf bekerjasama dengan CIMB Niaga Syariah.

Bantuan Baitul Wakaf ini membantu kebutuhan air bersih, MCK dan dapur santri lebih layak, lebih baik dan tercukupi. “Santri bisa hidup bersih dan sehat,” kata Busro, relawan Mitra Kebaikan Baitul Wakaf Lebak, Rabu (8/6/2022).

Menurut Busro, pengeboran sumur air bersih, renovasi dapur dan MCK dilakukan pada akhir April 2022 lalu. Sebelum dibangun sumur air bersih, para santri harus mengambil air dari sungai Cilaki yang berjarak 500 meter.

Air yang diambil dari sungai pun tidak berstatus air bersih. Jika musim hujan, kondisi air sungai menjadi lebih kotor. Karena air-air dari sawah, selokan semua bermuara ke sungai tersebut.

“Air sungai jarak ke pondok 500 meter, sangat kesulitan di malam hari karena gelap. Sumur dangkal manual kedalaman 7 meter 1 bulan kemarau airnya kering,” jelas Busro.

Jika musim kemarau, para santri dan warga sekitar jarang mandi. Sehingga memicu berbagai penyakit kulit. “Jumlah santri yang awalanya 50 orang dan tidak dikenakan biaya pendidikan sepeserpun, namun karena kesukitan air jadi berkurang tidak betah, sekarang ada sekitar 35 orang,” kata Busro.

Tentu, bantuan wakaf dari Baitul Wakaf ini sangat bermanfaat bagi para santri. Kualitas kehidupan para santri semakin membaik, problem penyakit kulit pun lambat laun menghilang.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Baitul Wakaf dan para donaturnya atas perhatian kepedulian kebaikannya, semoga Allah memberkahi dan memuliakan kehidupan dunia dan terus mengalir pahala kebaikannya hingga negeri akhirat,” ujar Busro.

Untuk diketahui, Baitul Wakaf adalah lembaga nirlaba yang konsen dalam menghimpun dan mengelola wakaf (nazhir) produktif dari Hidayatullah.

Konsentrasi program wakaf dilakukan dengan pendekatan sosial, dan produktif. Dengan tujuan menghasilkan manfaat yang terus mengalir, dan menghadirkan solusi bagi problema umat dari lokal hingga global. Saat ini, Baitul Wakaf tengah gencar melaksanakan program wakaf sumur air bersih di sejumlah tempat.*

 

Dihadiri 30 Peserta Internasional, Kongres Halal Internasional MUI Rumuskan Resolusi Halal Dunia

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Kongres Halal Internasional (KHI) Majelis Ulama Indonesia (MUI) 2022 di Bangka Belitung pada 14-18 Juni 2022 yang akan dibuka langsung Wakil Presiden RI sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan MUI itu akan merumuskan dan menetapkan Resolusi Halal Dunia.

Sekretaris Panitia Pengarah KHI, KH Rofiqul Umam Ahmad, mengatakan Resolusi Halal Dunia tersebut bisa menjadi pengikat moral serta menguatkan komitmen seluruh kepentingan. Baik industri halal, produsen halal, maupun pariwisata halal di Tanah Air dan dunia akan terikat dengan komitmen tersebut.

“Resolusi ini akan menjadi panduan dan inspirasi bagi semua pihak yang ingin mengembangkan halal dalam berbagai aspek. Saat ini, panitia pengarah sedang membahas dan mematangkan draft Resolusi Halal Dunia tersebut,” kata Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Ekonomi Syariah dan Halal itu, Senin (13/6/2022).

Kiai Rofiq menyampaikan, pembahasan dan penetapan Resolusi Halal Dunia ini akan melibatkan 30 peserta yang mewakili berbagai unsur mulai dalam sampai luar negeri. Peserta yang hadir dalam KHI 2022, kata dia, berasal dari MUI, lembaga pegiat halal, lembaga pemeriksa halal, dan kementerian/lembaga pemerintah terkati dengan halal dan pariwisata halal.

“Selain itu, ada juga lembaga atau asosiasi masyarakat di bidang halal dan pariwisata halal yang hadir, ” ungkapnya.

Kiai Rofiq memandang, kehadiran peserta KHI 2022 dari luar negeri dipandang sangat penting. Industri halal dan pariwisata halal luar negerai sangat erat kaitannya dengan perkembangan umat Islam dan bangsa lain di dunia. Sebab, kata dia, industri halal maupun pariwisata halal juga menjadi perhatian masyarakat dunia yang bukan Islam.

“Dari 40 negara yang sudah kami undang, ada peserta dari 30 negara yang akan hadir baik secara online maupun offline. Mereka akan berdiskusi dengan teman-teman dari Indonesia tentang bagaimana mengembangkan industri halal dan pariwisata halal, ” ujarnya.

Ketua Organizing Committee (OC) Kongres Halal Internasional (KHI) MUI 2022, Trisna Djuwaeli, kongres hasil kerjasama MUI Pusat, MUI Provinsi Bangka Belitung, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Bangka Belitung ini akan dibuka Wakil Presiden RI dan ditutup Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Trisna juga menyampaikan dalam Kongres yang mengangkat tema “Akselerasi Peningkatan Kontribusi Produk Halal dan Pariwisata Halal dalam Mewujudkan Indonesia sebagai Pusat Produsen Halal Dunia” ini juga akan digelar Rakornas Komisi Fatwa dan Rakornas LPPOM seluruh Indonesia.

“Maka kami juga mengundang Komisi Fatwa dan LPPOM se-Indonesia untuk hadir dalam Kongres Halal Internasional dan mereka juga akan mengadakan kegiatan Rakornas tersebut,” tuturnya.

Di samping itu, kata dia, KHI ini juga mengundang Kementerian-kementerian di antaranya Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian BUMN. “Kita juga meminta para menteri-menteri dari kementerian tersebut menjadi narasumber,” ungkapnya.

Kongres Halal Internasional MUI Akan Dihadiri Perwakilan 30 Negara

JAKARTA(Jurnalislam.com) –Kongres Halal Internasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang akan berlangsung pada 14-18 Juni 2022 di Bangka Belitung ini rencananya akan dihadiri oleh berbagai tamu baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Wakil Sekretaris Organaizing Commite (OC) Kongres Halal, Amirah Nahrawi mengatakan, kongres halal internasional MUI ini akan dihadiri oleh tamu undangan yang merupakan perwakilan dari 30 negara sahabat.

“Undangan lain dari luar negeri akan hadir secara offline maupun online,” kata Amirah saat dihubungi MUIDigital, Jumat (10/6/2022).

Amirah mengungkapkan, jumlah tamu undangan dalam gelaran kongres ini diperkirakan mencapai 450 peserta, termasuk yang menjadi narasumber.

“Para peserta dari luar negeri di antaranya berasal dari Australia, German, Brunei, dan Malaysia. Bahkan diperkirkan melebihi undangan,” imbuhnya.

 

Sementara itu, kata Amirah, narasumber yang berasal dari luar negeri di antaranya dari Taiwan, Malaysia, jepang dan Spanyol.

“Mereka akan menjadi narasumber pada sesi ketujuh, pada 15 Juni,” jelasnya.

Amirah yang juga wakil ketua Komisi Hubungan Luar Negeri MUI ini menjelaskan, para tamu undangan yang akan menjadi peserta maupun narasumber ini berasal dari perwakilan lembaga-lembaga halal.

Lebih lanjut, Amirah menjelaskan bahwa para perwakilan dari lembaga atau organisasi halal ini baik yang berasal dari pemerintah maupun kelembagaan di negaranya.

“(Juga) yang sudah bekerja sama dengan MUI dan LPPOM,” ungkapnya.

Apalagi, kata Amirah, para narasumber yang berasal dari luar ini dipilih karena memang selama ini memiliki kerja sama khusus dengan MUI.

 

“Dalam hal ini mengembangkan produk-produk halal luar negeri,” tuturnya.

Selain itu, pada gelaran kongres ini juga akan dimeriahkan oleh para kedutaan besar yang akan mengirimkan para ambasadornya.

 

 

 

 

 

 

Sebelumnya, Ketua Umum IAEI yang juga Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan bahwa pandemi Covid-19 tidak menyurutkan anggota IAEI untuk terus melakukan kajian, pengembangan, pendidikan, dan sosialisasi ekonomi Islam demi kemajuan ekonomi nasional.

“Pada tahun 2020 hingga 2021, program IAEI berfokus pada pembahasan isu-isu penting yang membuat IAEI semakin relevan di dalam pembangunan ekonomi syariah yang lebih inklusif di Indonesia,” paparnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menuturkan bahwa IAEI berkontribusi mengarusutamakan ekonomi syariah dalam membahas dan memberi solusi terhadap isu-isu strategis global dan nasional, seperti COP 26 yang membahas perubahan iklim, presidensi G20 Indonesia, RUU Ekonomi Syariah, RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, RUU Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

“IAEI di dalam melakukan kegiatan juga terus mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penelitian-penelitian ekonomi syariah dan memberikan solusi _mismatch_ antara industri dan ekonomi syariah serta perguruan tinggi,” ungkapnya.

Selain Sri Mulyani, tampak hadir dalam acara ini, Wakil Ketua Umum I IAEI Munifah Syanwani, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasarudin Umar, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Hadiyanto, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata, serta segenap anggota IAEI yang bergabung baik secara luring maupun daring.