Bahas Isu Kebudayaan, LSBPI MUI Gelar Rakornas

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam Majelis Ulama Indonesia (LSBPI MUI) menggelar Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) untuk membahas isu-isu terkini terkait seni budaya dan peradaban Islam.

Hajatan besar LSBPI MUI ini mengusung tema: Meneguhkan Orientasi Seni dan Budaya Islam Dalam Membangun Peradaban Banga. Pada kegiatan ini, juga akan berlangsung Multaqo dan Focus Group Discussion (FGD).

Ketua LSBPI MUI, Habiburrahman El-Shirazy mengatakan, kegiatan ini akan digelar secara hybrid dan diikuti oleh perwakilan LSBPI atau Komisi Seni Budaya MUI Daerah.

Pria yang akrab disapa Kang Abik ini menambahkan, kegiatan ini bertujuan untuk melakukan konsolidasi seluruh perwakilan LSBPI atau Komisi Seni Budaya dan Peradaban Islam MUI di seluruh Indonesia.

“(Juga) mempertemukan seniman dan budayawan Muslim se-Indonesia untuk bersinergi membangun peradaban mulia dan mempersiapkan kongres kebudayaan umat,” kata Kang Abik dalam keterangan pers yang diterima, Sabtu (18/6).

Sementara itu, Ketua Organizing Committee (OC) Rakornas, Multaqo dan FGD LSBPI MUI, Erick Yusuf mengatakan, kegiatan ini baru pertama kali diadakan oleh MUI dan merupakan kegiatan yang sangat penting karena mempertemukan para ahli dan praktisi seni budaya Islam.

 

“Ini pertemuan yang betul-betul menjadi tonggak. Pertama, untuk silaturahim. Kedua, kita mencoba merangkul bersama-sama. Konsepnya adalah tawashow (bersama-sama), konsep berjamaah, konsep saling,”kata dia.

Erick menjelaskan, melalui kegiatan ini, pihaknya mencoba untuk menguraikan, memberikan arahan, dan memberikan solusi terhadap permasalahan umat terkait seni budaya.

“Karenanya, ini embrio yang diharapkan jadi pertemuan rutin yang diinisiasi oleh MUI, utamanya oleh LSBPI,”sambungnya.

Erik berharap, kegiatan ini menjadi wadah para ahli (ulama) dan seniman Muslim untuk berkumpul dan bisa saling memberikan masukan yang positif terhadap perkembangan dakwah, khususnya dalam seni budaya dan peradaban Islam. (mui)

 

Kader Dakwah Halal Akan Disebar ke Tengah Masyarakat

Redaktur: Mazaya

PANGKALPINANG(Jurnalislam.com)— Direktur Eksekutif LPPOM MUI, Muti Arintawati, mengatakan bahwa LPPPOM MUI bertarget mensosialisasikan pentingnya sertifikasi halal di tengah masyarakat secara masif. Salah satu yang dilakukan LPPOM MUI adalah dengan melaksanakan Training of Trainer (ToT) Kader Dakwah Halal.

“Kami ada tim khusus yang menangani edukasi halal. Jadi dengan demikian kami melakukan kerja sama dengan banyak pihak karena kami sadar betul tidak mungkin mengerjakannya sendiri,” papar Muti di sela-sela Rakornas Komisi Fatwa dan LPPOM MUI, di Bangka Belitung, Kamis (16/06).

Dikatakannya, ToT Kader Dakwah Halal merupakan agenda tahunan LPPOM untuk membekali peserta melakukan sosialisasi dan edukasi kepada komunitasnya masing-masing. Satu orang yang dilatih nantinya akan menularkan pengetahuannya kepada lembaganya masing-masing. Sehingga informasi yang utuh mengenai manfaat sertifikasi halal bisa tersebar masif.

 

“Khusus acara kemarin saja, kader yang ikut dalam acara di bulan Syawal itu lebih dari 500 orang. Jadi mudah-mudahan ini menjadi semakin berkembang lagi, ” ungkapnya.

Muti mengungkapkan, LPPOM MUI membuka peluang terhadap semua pihak untuk bekerjasama melakukan edukasi halal. Festival Syawal 1443 H LPPOM MUI baru-baru ini juga berisi ToT tentang Kader Dakwah Halal. ToT Kader Halal berisi bimbingan teknis kepada pelaku usaha, pegiat halal, komunitas halal, maupun para influencer halal.

 

Menurut dia, ToT Kader Dakwah Halal ini membuka peluang bagi semua lapiran masyarakat menyuarakan informasi tentang halal. Informasi yang utuh yang berasal dari LPPOM MUI ini diharapkan bisa menjangkau segenap lapisan masyarakat.

“Itu salah satu bentuk kegiatan kami dan insyaallah akan kami kembangkan terus dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang lain, ” tambahnya.

 

Mufti Rusia Sambangi MUI, Bahas Permasalahan Global

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Mufti Rusia Syekh Albir Krganov dan rombongan berkunjung kantor Majelis Ulama Indonesia di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat (17/6/2022).

Rombongan diterima Wakil Ketua Umum MUI Dr KH Marsudi Syuhud, Ketua Bidang HLNKI MUI Prof Sudarnoto Abdul Hakim, Ketua Komisi HLNKI MUI Dubes, Bunyan Saptomo, dan jajaran pengurus MUI lainnya dari Komisi HLNKI, Komisi Fatwa dan Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI.

Dalam kunjungan tersebut, Kiai Marsudi memperkenalkan MUI sebagai markas bagi semua ormas Islam di Indonesia. Kiai Marsudi berharap agar kunjungan yang difasilitasi Induk Koperasi Pondok Pesantren (Inkopontren) tersebut bermakna sebagai silaturahim (tali kasih sayang), shilatulfikri (tali pemikiran), dan shilatulmal (tali ekonomi) bagi Indonesia dan Rusia.

Sementara itu, Ketua Inkopontren Dr Mohammad Sukri, menyatakan koperasi bukan hanya sebagai badan sosial, melainkan sebagai badan hukum yang sama dengan usaha di muka bumi.
Ia juga memperkenalkan rombongan Inkopontren seperti Sekum Hapi Zajuli, Bendahara Muhammad Azhari, Hubungan Luar Negeri Deva Rachman dan beberapa pengusaha lainnya yang siap bekerja sama dengan pengusaha Rusia.

 

Sementara itu, Mufti Rusia Albir Krganov menyampaikan bahwa saat ini banyak pengusaha yang saling tidak percaya sebab banyaknya kebohongan. Maka, saat ini para pengusaha juga mencari mitra baru. Dia berharap pengusaha Muslim Indonesia dapat bermitra dengan pengusaha Rusia dalam berbagai aspek seperti investasi, perdagangan, infrastruktur, pendidikan, produk halal, dan pariwisata halal.

Muslim Rusia saat ini menurut Mufti Krganov memiliki hubungan baik dengan pemerintah Federasi Rusia. Bahkan saat ini tumbuh banyak organisasi Islam. “Saya berharap ulama Indonesia dan Rusia dapat membahas bersama masalah dunia dan masalah kehidupan sesuai Alquran dan sunnah,” kata Mufti Krganov yang diterjemahkan Dr Popov Alexander dari Moscow Chamber of Commerce and Industry.

 

Dubes Bunyan Saptomo dalam sesi diskusi bertanya terkait bantuan Mufti Rusia terhadap masyarakat Krimea Muslim. Mufi Krganov menjawab bahwa situasi di Semenanjung Krimea saat ini tambah kondusif.

“Ada 300 ribu orang Islam, sekarang telah ada 400 organisasi Islam yang dapat hak dan legalitas, serta sementara dibangun masjid utama di sana,” jelas Krganov.
Mufti Krganov bahkan mengundang MUI untuk dapat berkunjung ke Rusia dan melihat bagaimana perkembangan Islam di Rusia.

Dia berharap berita bohong (fake news) atau fitnah terkait Rusia dapat diatasi dengan kunjungan langsung ke Rusia dan menguatkan kerja sama antara ulama di kedua negara.

“Struktur organisasi Islam di Rusia ada banyak organisasi seperti di Indonesia ada NU, Muhammadiyah, dan organisasi lainnya. Ada 95 muftiyat dalam tiga organisasi besar. Semuanya saling bekerja sama,” tambah Mufti Krganov.

 

Sebelum menutup diskusi, Prof Sudarnoto Abdul Hakim menyimpulkan terkait pentingnya membangun poros Islam Indonesia-Rusia dimulai dari saling tukar menukar kartu nama, pembentukan kelompok kecil, dan dilanjutkan pada kerja sama antara Muslim Indonesia dan Rusia.

 

Ini Kata AS Soal Partai BJP India Hina Nabi Muhammad

Redaktur: Mazaya

AMERIKA(Jurnalislam.com)--Amerika Serikat (AS) pada hari Kamis (16/06/2022) mengutuk pernyataan pejabat dari partai nasionalis Hindu yang berkuasa di India tentang Nabi Muhammad yang telah memicu kegemparan di negara-negara Muslim.

“Kami mengutuk komentar ofensif yang dibuat oleh dua pejabat BJP dan kami senang melihat partai secara terbuka mengutuk komentar itu,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price kepada wartawan.

“Kami secara teratur terlibat dengan pemerintah India di tingkat senior tentang masalah hak asasi manusia termasuk kebebasan beragama atau berkeyakinan dan kami mendorong India untuk mempromosikan penghormatan terhadap hak asasi manusia,” katanya.

Nupur Sharma, juru bicara Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi, pada 26 Mei membuat pernyataan di televisi tentang istri termuda nabi Muhammad yang memicu protes di seluruh dunia Islam.

Pernyataan itu memicu protes diplomatik tidak hanya di negara saingannya Pakistan tetapi juga di negara-negara Arab kaya yang memiliki hubungan dekat dengan India.

Di Bangladesh, pengunjuk rasa menuntut kecaman resmi dari Perdana Menteri Sheikh Hasina, sekutu dekat India.

Dalam mode pengendalian kerusakan, BJP menangguhkan Sharma serta Naveen Kumar Jindal, tokoh lain di partai yang dituduh men-tweet tentang Nabi Muhammad.

Amerika Serikat sejak akhir 1990-an telah berusaha untuk memperdalam hubungan dengan India, dengan keyakinan bahwa dua negara demokrasi terbesar di dunia itu memiliki kepentingan yang sama, terutama dalam menghadapi kebangkitan China.

Amerika Serikat, bagaimanapun, telah beberapa kali dengan hati-hati menyuarakan keprihatinan tentang hak asasi manusia di India ketika Modi menghadapi tuduhan mengejar kebijakan yang menargetkan minoritas Muslim. (Bahri)

Sumber: The New Arab

Isu Halal Bersifat Universal, Bagian Gaya Hidup Masyarakat Global

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Ketua Bidang Fatwa MUI, KH. Asrorun Niam Sholeh mengatakan isu halal tidak hanya sekedar urusan sektarian keagamaan, ia bersifat universal.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan pembukaan Rakornas Komisi Fatwa MUI dan LPPOM MUI, di Kabupaten Bangka Induk, Bangka Belitung, Kamis (16/6/2022).

“Halal merupakan bagian dari gaya hidup kita, selain itu konteks halal juga separuh urusan keagamaan. Akan tetapi, bagaimana mentransformasi halal yang awalnya adalah urusan keagamaan menjadi lifestyle? Jawabannya adalah diperlukan ikhtiar dan dakwah bersama untuk mewujudkannya,” jelas Kiai Niam dalam siaran press release yang diterima MUIDigital, Kamis (16/06/2022).

Menurut Kiai Niam, komitmen untuk mengarusutamakan halal tidak harus menggunakan pendekatan yang bersifat sektarial. Pendekatan tersebut justru yang akan menumbuhkan ketakutan bagi orang lain, sehingga mereka akan berasumsi dakwah halal adalah gerakan Islamisasi.

Jika diartikan dalam pengertian yang sempit, dakwah halal merupakan bagian dari Islamisasi. Akan tetapi, ia juga bagian dari ranah muamalah yang dapat diterima oleh norma keagamaan maupun logika rasional bagi seluruh masyarakat.

“Dalam ayat Alquran surah al-Baqarah 168, khittah halal berlaku bagi seluruh umat manusia. Halal sebagai sebuah aturan keagamaan yang sifatnya universal dan bukti universalitas urusan halal dapat diterima lintas agama, negara, bahkan lintas kepentingan,” tutur Kiai muda tersebut yang sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren an-Nahdhah.

Lebih lanjut, Kiai Niam menambahkan, produk halal juga telah menjadi tren global. Perkembangan ini dapat dirasakan ketika tengah bepergian sudah banyak menu makanan halal yang disajikan.

Dorongan tersebut hadir atas kesadaran akan pentingnya produk halal bagi umat Islam. Akan tetapi, pertimbangan yang dilakukan para penyedia layanan tersebut tidak dilakukan secara teologis, namun berdasarkan kepentingan para customer.

Kiai Niam juga menilai, meski telah banyak ditemui akses dan fasilitas Muslim friendly saat bepergian. Akan tetapi kondisi internal mayoritas umat Muslim terkait dengan konsumsi produksi halal masih belum optimal.

“Dakwah halal menjadi PR bagi kita semua, bukan hanya kepada masyarakat awam, tetapi juga kepada para elit pejabat,” imbuhnya. (mui)

 

Puluhan Ribu Muslim Bangladesh Turun ke Jalan, Protes Penghinaan Nabi di India

Redaktur: Mazaya

BANGLADESH(Jurnalislam.com)– Sekitar 10.000 Muslim berdemonstrasi di ibu kota Bangladesh pada hari Kamis (16/06/2022), ini merupakan aksi protes kedua dalam sepekan atas pernyataan tentang Nabi Muhammad oleh seorang pejabat India yang memicu kemarahan di seluruh dunia Islam.

Sementara itu, pihak berwenang di India telah memerintahkan peningkatan keamanan di beberapa daerah untuk pelaksanaan salat Jum’at yang akan datang, setelah dua orang ditembak mati dalam protes di sana pekan lalu.

Jum’at lalu umat Islam turun ke jalan dalam jumlah besar di seluruh Asia menyusul komentar juru bicara partai berkuasa India pada 26 Mei.

Pemerintah dari hampir 20 negara memanggil dutanya di India untuk penjelasan terkait pernyataan Nupur Sharma tentang nabi dan istrinya.

Sementara itu, para pengunjuk rasa di Bangladesh pada hari Kamis berunjuk rasa di depan masjid terbesar Dhaka dengan meneriakkan slogan-slogan seperti “Muslim di dunia bersatu” dan mereka mencoba berjalan menuju ke kedutaan India sebelum diblokir oleh polisi.

“Ada sekitar 10.000 pengunjukrasa. Aksi mereka damai,” kata pejabat senior polisi Enamul Haq kepada AFP.

Aksi protes itu diselenggarakan oleh Islami Andolan Bangladesh, salah satu partai politik Islam terbesar di Bangladesh, yang merupakan rumah bagi populasi Muslim terbesar keempat di dunia.

Sekitar 150.000 orang berdemonstrasi Jumat lalu di kota-kota besar Bangladesh termasuk 20.000 di ibu kota Dhaka dan ribuan lainnya di kota-kota dan di universitas.

Pembicara di rapat umum Dhaka pada hari Kamis menyerukan boikot produk India dan menuntut Perdana Menteri Sheikh Hasina secara resmi mengajukan protes ke India.

Hasina, yang telah berkuasa selama 13 tahun, adalah sekutu dekat India dan telah berhenti mengutuk pernyataan Sharma.

Komentar menghina Islam dan nabi di media sosial sering memicu protes kekerasan di Bangladesh.

Tahun lalu sedikitnya enam orang tewas ketika kerusuhan anti-Hindu yang meluas melanda tenggara Bangladesh setelah adanya dugaan penodaan Alquran, kitab suci umat Islam, di sebuah kuil Hindu. (Bahri)

Sumber: The New Arab

Indonesia Siap Jadi Tuan Rumah MTQ Internasional 2023

Redaktur: Mazaya

AMERIKA(Jurnalislam.com) — Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin menyatakan kesiapannya untuk menyelenggarakan MTQ tingkat internasional tahun 2023. Hal ini disampaikannya di hadapan para juri dan peserta MTQ Internasional di Amerika Serikat.

“Indonesia memiliki infrastruktur yang lengkap dalam pengembangan musabaqah Qur’an, dari level kecamatan hingga nasional. MTQ Nasional pertama bahkan dilaksanakan 1968, dan hingga saat ini setiap dua tahun kami selenggarakan. Karenanya, kami sangat siap menyelenggarakan MTQ internasional, dan mengharapkan partisipasi kepesertaan negara Bapak dan Ibu sekalian,” ungkapnya di Maryland, Kamis (16/6/2022).

Kamaruddin juga menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan MTQ internasional yang pertama dilaksanakan di Amerika Serikat ini. Memberikan sambutan sebagai guest of honor, Kamarudin berharap kegiatan seperti ini rutin dilakukan.

“Lebih daripada sebuah kompetisi, event internasional yang mempertemukan peserta dari banyak negara ini menjadi ajang saling bertukar ilmu dan pengalaman, serta menumbuhkan pride bagi para peserta,” ungkapnya.

MTQ itu sendiri juga diharapkan dimaknai lebih luas dan substantif. “Dengan MTQ, seluruh peserta dan pihak yang terlibat dapat menikmati lantunan dan hafalan Qur’an, sekaligus mempelajari dan menyelami nilai-nilai suci yang dikandung kitab suci Al-Qur’an,” pungkasnya. (ASR)

 

Apa yang Terjadi di India? Ketika Masjid dan Artefak Muslim Akan Dijadikan Kuil

Redaktur: Mazaya

INDIA(Jurnalislam.com)- Nasionalis Hindu yang didukung oleh pemerintah federal yang dipimpin Narendra Modi telah meluncurkan kampanye menargetkan minoritas Muslim di India.

 

Negara ini telah menyaksikan banyak kampanye kebencian dan siklus kekerasan terhadap Muslim dalam delapan tahun terakhir. Insiden hukuman mati tanpa pengadilan, kejahatan rasial, undang-undang kewarganegaraan yang diskriminatif, penahanan aktivis Muslim, kampanye menentang jilbab dan pembongkaran rumah milik Muslim miskin adalah beberapa insiden menonjol yang terjadi sejak Narendra Modi menjadi Perdana Menteri India pada tahun 2014.

 

Sekarang, mereka menjalankan kampanye untuk mengubah masjid dan monumen bersejarah termasuk Taj Mahal dan Qutub Minar yang dibangun oleh penguasa Muslim di era abad pertengahan di India menjadi kuil.

 

Para pemimpin yang tergabung dalam kelompok nasionalis Hindu mengajukan petisi di pengadilan, membuat pernyataan publik dan mengadakan protes menuntut untuk menyatakan monumen dan masjid ini sebagai kuil. Mereka mengklaim bahwa monumen dan masjid ini dibangun oleh penguasa Muslim abad pertengahan setelah menghancurkan kuil dan sekarang mereka harus diberikan hak untuk berdoa di tempat-tempat ini.

 

“Ini adalah hari-hari ketika mitos didahulukan daripada fakta sejarah,” jelas Sayed Ali Nadeem Rezavi terkait klaim yang dilakukan oleh nasionalis Hindu tentang masjid dan monumen tersebut.

 

“Seseorang dapat terlibat dengan mereka yang tertarik untuk menemukan kebenaran, bukan mereka yang cenderung mendistorsi masa lalu,” kata Sayed, yang merupakan mahasiswa fakultas di jurusan sejarah Universitas Muslim Aligarh (AMU) di India, sebagaimana dilansir The New Arab pada Rabu (15/06/2022)

 

“Mereka mengklaim bahwa monumen dan masjid ini dibangun oleh penguasa Muslim abad pertengahan setelah menghancurkan kuil dan sekarang, mereka harus diberi hak untuk berdoa di tempat-tempat ini”, imbuhnya.

 

Rajneesh Singh, seorang pemimpin nasionalis Hindu yang berkuasa dari Partai Bharatiya Janata (BJP), mengajukan petisi di Pengadilan Tinggi Allahabad di Uttar Pradesh, sebuah negara bagian utara di mana biksu garis keras BJP, Yogi Adityanath menjadi menteri utama. Dalam petisinya, ia mengklaim bahwa Taj Mahal adalah kuil Hindu kuno bernama ‘Tejo Mahalaya’ dan menuntut untuk membuka beberapa gerbang monumen yang tertutup.

 

Pada 14 Mei, pengadilan menolak permohonan dan menegur pemohon.  Bahkan setelah petisi ditolak, Singh tidak menyesali klaim liarnya tentang Taj Mahal.

 

Taj Mahal yang terletak di Agra adalah Situs Warisan Dunia UNESCO yang dibangun oleh penguasa Muslim Shah Jahan pada abad ke-17 untuk mengenang istri tercintanya Mumtaz Mahal.

 

Qutub Minar Warisan Dunia UNESCO lainnya, yang dibangun oleh Raja Muslim Qutb-ud-in-Aibak pada abad ke-12 di Delhi, juga diklaim sebagai bekas kuil oleh nasionalis Hindu. Pada Desember 2021, sebuah petisi diajukan di pengadilan Delhi menuntut restorasi kuil-kuil ini yang diduga dihancurkan oleh penguasa saat itu dan hak untuk berdoa di lokasinya. Pengadilan telah menolak petisi tersebut tetapi pada bulan Februari 2022 pemohon mengajukan keberatan atas perintah tersebut di pengadilan yang lebih tinggi.

 

Pada tanggal 10 Mei, para aktivis dari kelompok nasionalis Hindu bahkan berkumpul di dekat Qutub Minar untuk beribadah di tempat yang disebut monumen ‘Stempel Wisnu’ mengacu pada sebuah nama kuil Hindu.

 

“Berapa banyak kesalahan yang akan Anda perbaiki? Bagaimana dengan penganiayaan monumental terhadap Buddhis dan Jain, kuil dan tempat ibadah mereka yang tercatat telah dihancurkan dan diubah menjadi Vaishnava atau Shaiva (kuil)?”

 

Selain monumen bersejarah, ada juga masjid yang diklaim oleh nasionalis Hindu. Kampanye yang sedang berlangsung terhadap masjid Gyanvapi, yang terletak di kota suci umat Hindu Varanasi, kini menjadi perbincangan publik setelah pengadilan di kota tersebut menutup sebagian masjid pada Mei hanya karena klaim keberadaan relik Hindu (Shivling) di tempat keagamaan Islam.

 

Pengadilan pertama-tama mengizinkan survei masjid atas permohonan beberapa wanita Hindu dan kemudian menerima klaim yang dibuat oleh pengacara mereka tanpa mendengarkan pihak masjid. Sebuah komisi dibentuk untuk kemudian menyelidiki masalah ini.

 

“Pengadilan seharusnya tidak mengizinkan survei masjid terjadi. Setelah menyegel daerah itu, akan sulit bagi umat Islam untuk mengambilnya kembali”.

 

Pengacara yang mewakili masjid menuduh pengadilan bias dan mengatakan bahwa air mancur tak bernyawa secara keliru dinyatakan sebagai peninggalan Hindu (Shivling).  Komite masjid melanjutkan ke Mahkamah Agung menuntut untuk membatalkan perintah pengadilan setempat, karena adanya undang-undang tahun 1991 tentang Ibadah, yang melarang perubahan status tempat keagamaan, banyak orang berharap bahwa pengadilan tertinggi akan menyatakan perintah pengadilan setempat batal demi hukum. Namun justrus yang terjadi sebaliknya, membiarkan bagian masjid itu tetap tertutup tetapi mengizinkan umat Islam untuk shalat di bagian masjid yang lain.

 

Berbicara kepada The New Arab tentang hal itu, Nilanjan Mukhopadhyay, penulis dan seorang jurnalis, menyebut perintah Mahkamah Agung itu “mengecewakan.”

 

“Dalam kasus masjid Gyanvapi, saya sangat kecewa dengan pendirian Mahkamah Agung sejauh ini.  Pengadilan seharusnya tidak mengizinkan survei masjid berlangsung. Setelah survei, klaim pihak Hindu tentang ditemukannya peninggalan Hindu di masjid juga diterima.” katanya.

 

“Setelah menyegel daerah itu, akan sulit bagi umat Islam untuk mengambilnya kembali. Secara bertahap, umat Hindu akan datang untuk berdoa di sana yang dapat berbahaya bagi masjid di masa depan,” kata Nilanjan, penulis The Demolition And The Verdict: Ayodhya And  Proyek Untuk Mengkonfigurasi Ulang India.

 

Bukunya tentang masjid bersejarah Masjid Babri yang dihancurkan oleh nasionalis Hindu yang dipimpin oleh para pemimpin BJP pada tahun 1992 mengklaim bahwa masjid itu dibangun setelah menghancurkan sebuah kuil.  Saat ini, sebuah kuil agung sedang dibangun di atas tanah masjid itu setelah Mahkamah Agung menyerahkan tanah untuk pembangunan kuil atas dasar agama Hindu.

 

Banyak orang termasuk pemimpin politik Muslim terkemuka Asaduddin Owaisi menarik kesamaan antara kampanye yang sedang berlangsung untuk mengubah masjid menjadi kuil dengan insiden pembongkaran masjid Babri.

 

“Ini adalah ulangan buku teks Desember 1949 di Masjid Babri.  Tatanan ini sendiri mengubah sifat keagamaan masjid. Ini merupakan pelanggaran terhadap UU 1991. Ini adalah kekhawatiran saya dan itu menjadi kenyataan. Masjid Gyanvapi dulu dan akan tetap menjadi masjid sampai hari penghakiman, Insya Allah,” kata Asaduddin, presiden All India Muslim Majlis Ittehadul Muslimeen (AIMMIM).

 

Tidak hanya masjid Gyanvap Varanasi, nasionalis Hindu juga menargetkan masjid Shahi Eidgah Mathura, masjid Teelewali Lucknow, Masjid Jama Bhopal, masjid Malali Karnataka negara bagian selatan dan masjid Srirangapatna.

 

“Dampak terbesar dari kampanye ini akan meninggalkan masyarakat India, bahwa hal itu akan menghambat perkembangan masyarakat. Hal ini akan membangun permusuhan terus-menerus dalam kelompok orang yang berbeda, yang sejauh ini merupakan kekhawatiran terbesar. Masyarakat akan tetap gesekan, dan sewaktu-waktu bisa pecah,” pungkas Nilanjan. (Bahri)

 

Penulis: Waquar Hasan, seorang jurnalis yang tinggal di New Delhi. Dia meliput pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan kebencian di India.

 

Penerjemah: Bahri

Sumber: The New Arab

SMP Muhammadiyah Kottabarat Lepas 91 Siswa, Prestasi Meningkat

Redaktur: Mazaya

SURAKARTA(Jurnalislam.com)–SMP Muhammadiyah Program Khusus (PK) Kottabarat Surakarta menggelar wisuda dan pelepasan 91 siswa kelas 9 angkatan ke-10, Minggu (19/6). Wisuda yang bertajuk Raih Asa dan Cita-Cita Menuju Generasi Ulul Albab ini berlangsung di Ballroom HotelSunan, Solo.

 

Kepala SMP Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta, Muhdiyatmoko, memberikan apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para wisudawan dan wisudawati karena berhasil menyumbang banyak prestasi selama belajar di sekolah. Tiga tahun belajar mampu meraih 410 prestasi baik akademik maupun non akademik. Prestasi tersebut diraih oleh 63 siswa.

 

“Prestasi tingkat sekolah berjumlah 56, 49 prestasi tingkat kota dan karisidenan, 26 prestasi tingkat provinsi, 260 prestasi tingkat nasional, dan 19 prestasi tingkat internasional. Selain itu, capaian hafalan Al-Qur’an di atas 4 juz ada 3 siswa, hafal 3 juz ada 2 siswa, dan hafal 2 juz ada 86 siswa,” paparnya saat sambutan.

 

Muhdiyatmoko pun menambahkan prestasi sekolah berdasarkan SK Wali Kota Surakarta, SMP Muhammadiyah PK ditetapkan sebagai sekolah adiwiyata tingkat kota. Sekolah juga mampu meraih juara sekolah sehat dan sekolah literasi. Terdapat tiga buku yang dilaunching yakni buku berjudul Bergerak dalam Kesunyian karya guru dan karyawan, buku berjudul Sastra dan Pendidikan Karakterkarya Muhdiyatmoko, Kepala Sekolah, dan buku karya siswa berjudul Untaian Asa dan Cita.

“Wujud upaya sekolah dalam menyalakan literasi adalah melaunching tiga buku karya siswa, guru dan karyawan, serta kepala sekolah,” jelasnya.

 

Muhdiyatmoko pun mengharapkan agar para lulusan mampu menjaga nilai-nilai dan kultur yang diajarkan selama tiga tahun di sekolah. “Kami berharap lulusan SMP Muhammadiyah PK Kottabarat Surakarta mampu menjaga nilai-nilai, kultur, karakter yang sudah diajarkan serta mampu menjadi pionir kemajuan,” ungkapnya.

.

Sementara itu, Marpuji Ali selaku Bendahara PP Muhammadiyah dan Ketua Komite Perguruan Muhammadiyah Kottabarat Surakarta mengucapkan selamat atas pelepasan dan wisuda siswa-siswi SMP Muhammadiyah PK Kottabarat Surakarta angkatan ke-10.

 

“Sekolah mampu meluluskan siswa-siswi dengan catatan segudang prestasi dan melaunching buku karya kepala sekolah, ustaz-ustazah, dan siswa. Hal ini semakin menunjukkan bahwa benar-benar merupakan suatu perguruan Muhammadiyah yang mengejawantahkan Islam berkemajuan di persyarikatan Muhammadiyah,” tandasnya

 

 

Penghargaan diberikan kepada 63 siswa berprestasi. Terdapat tiga siswa dengan prestasi terbanyak yakni Dzaky Aulia Fadhil dengan 83 prestasi, Shafira Nur Izza dengan 24 prestasi, dan Ayudya Kynaira Nugroho dengan 18 prestasi. Selain itu, penghargaan diberikan kepada sepuluh besar peraih ujian sekolah tertinggi. Mereka adalah Dzaky Aulia Fadhil (97, 58), Ayudya Kynaira Nugroho (97,25), Sava Acintya Putri Lishandi (97,16), Wildan Haris Rasikh (97,04), Sekar Arum Adi Fattah (96,87), Cinta Almiera Aurelia Wijaya (96,80), Hanan Aulia Fahira (96,70), Fatiha Aulia Rizqy (96,70), Reyhan Demas Kusuma Bramantyo (96,68), dan Aqila Najwani Syifa (96,60).

 

Selain itu, penghargaan non akademik juga diberikan kepada wisudawan sesuai kategori. Kategori Literate Student adalah Mutiara Chalifa Chairunnisa dan Adiatma Musthafa Adhyana Kurniawan, kategori the best creative diberikan kepada Nabiila Alya Hernanda, kategori the best personality student diberikan kepada Dara Latifah Azzahra dan An-Naura Faisa Okta Sutantyo, dan kategori the best hafiz diberikan kepada Wildan Haris Rasikh dan Haidar Ahmad Rosyid.

 

Hadir dalam acara wisuda tersebut perwakilan Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Drs, Supartono, M.Pd., Majlis Dikdasmen PDM Kota Surakarta, Drs. Basuki Haryono, M.Pd. (Ketua Tim Pengembang Sekolah); Drs. H. Marpuji Ali, M.SI (Ketua Komite), Ketua POSSMA, Kepala Sekolah KB-TK Aisyiyah, SD, SMP, SMA Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta.

Apa Kata Diaspora Indonesia di Luar Negeri Terkait Kriteria Capres Ideal 2024

Redaktur: Mazaya

ANKARA(Jurnalislam.com) – Perhelatan pesta demokrasi Pemilu 2024 akan digelar kurang dari dua tahun lagi. Beberapa nama calon presiden mulai mencuat seperti Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan dan Airlangga Hartarto. Selain itu juga muncul nama-nama alternatif lain seperti Agus Harimurti Yudhoyono, Puan Maharani dan Sandiaga Uno. Polemik mengenai isu Capres 2024 juga turut mendapatkan perhatian dari diaspora Indonesia di luar negeri.

 

Ketua Umum Caraka Muda Nusantara, Adhe Nuansa Wibisono pada Jumat (17/06/2022) di Ankara, Turki menyatakan diaspora memiliki kriterianya sendiri terkait Capres ideal 2024. Caraka Muda Nusantara adalah organisasi diaspora Indonesia yang berkedudukan di Turki.

 

Wibisono menyampaikan bahwa Capres harus memahami masalah politik global yang mempengaruhi posisi Indonesia di kancah internasional. Selain itu dia harus bisa mengoptimalkan peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi dan investasi dalam proyeksi pembangunan infrastruktur nasional di masa depan.

 

“Kita membutuhkan pemimpin yang mampu mengoptimalkan peluang kerjasama ekonomi dan investasi. Saat ini Indonesia tergabung dalam G20, forum kerjasama dengan 20 negara perekonomian terbesar di dunia. Selain itu Indonesia juga tergabung dalam berbagai platform multilateral lainnya seperti APEC, OKI, ASEAN dan PBB”, kata kandidat doktor Turkish National Police Academy tersebut.

 

Alumnus Universitas Gadjah Mada tersebut kemudian menyebutkan Indonesia membutuhkan pemimpin yang bisa memaksimalkan potensi organisasi regional ASEAN terutama dalam penyelesaian sengketa Laut China Selatan (LCS).

 

“Sebagai negara terbesar di ASEAN, Indonesia harus tampil sebagai problem solver dan mengambil peran diplomasi aktif dalam resolusi konflik Laut China Selatan. Kandidat Capres diharapkan bisa menjadikan Indonesia sebagai aktor kunci untuk memperkuat Sentralitas ASEAN dalam menghadapi China di isu LCS”.

 

Terakhir, Capres diharapkan juga memiliki kepedulian terhadap perkembangan diaspora Indonesia di luar negeri. Sejauh ini diperkirakan terdapat lebih dari 8 juta diaspora Indonesia yang berada di luar negeri. Sekitar 2,5 juta diantaranya adalah WNI yang memiliki hak pilih di pemilu 2024.

 

“Diaspora yang jumlahnya lebih dari 8 juta orang ini jika ada engagement dan dukungan dari pemerintah maka besar sekali potensi ekonomi dan networking-nya. Kandidat capres yang bisa mengoptimalkan potensi diaspora ini layak dipertimbangkan untuk menjadi pemimpin Indonesia kedepannya”, ujar Wibisono.