JAKARTA(Jurnalislam.com)– Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin mengungkapkan, tidak semua masyarakat memiliki kematangan finansial untuk membeli hunian.

Terlebih bagi masyarakat perkotaan. Sebab, keterjangkauan untuk memiliki rumah turut dipengaruhi harga hunian yang cenderung meningkat setiap tahunnya, bahkan di atas rata-rata daya beli. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan keuangan yang matang, salah satunya dengan menabung.

Hal tersebut dinyatakan Wapres saat meresmikan Peluncuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Syariah secara virtual, Selasa (23/8/2022).

“Tabungan Perumahan Rakyat Syariah menjadi salah satu sarana untuk membantu mewujudkan kepemilikan rumah bagi masyarakat, yang kebutuhannya kian meningkat kini mencapai 12,75 juta unit,” pesannya.

Lebih jauh Wapres mengatakan, bahwa Tapera Syariah sekaligus merupakan perwujudan pembangunan ekonomi yang sejalan dengan maqashid syariah karena memfasilitasi kebutuhan masyarakat melalui hadirnya skema tabungan perumahan yang sesuai prinsip syariah.

“Momentum peluncuran Tapera Syariah ini juga dinilai sangat tepat,” tuturnya.

Disisi lain, Wapres menilai bahwa dengan meningkatnya preferensi masyarakat akan produk/jasa yang sesuai syariah, industri jasa keuangan telah menciptakan pasar baru yang menarik.

“Peningkatan preferensi masyarakat tidak hanya terlihat di sektor jasa keuangan dan sektor unggulan ekonomi syariah lainnya, tetapi juga terjadi di sektor perumahan,” urainya.

Hal tersebut juga didukung dengan data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan yang memperlihatkan pembiayaan rumah dari bank syariah mencapai Rp103,24 triliun per Maret 2022, naik hampir 12 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year).

“Saya juga mendapat laporan, per Agustus 2022, terdapat 6,75 persen peserta aktif Tapera yang menyatakan peminatan terhadap prinsip pembiayaan syariah,” pungkas Wapres.

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Preferensi masyarakat terhadap pembiayaan perumahan secara syariah masih akan terus meningkat, hal ini menjadi ruang besar untuk pengembangan Tapera Syariah. Menurut Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin, ada ada tiga langkah yang harus dilakukan oleh Tapera Syariah.

“Pertama, proaktif melakukan penawaran Tapera Syariah. Langkah jemput bola melalui sosialisasi yang inovatif dan masif kepada masyarakat luas, termasuk di lingkup ASN, BUMN, dan Pemerintah Daerah,” paparnya saat meresmikan Peluncuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Syariah secara virtual, Selasa (23/8/2022).

Untuk itu, kata Wapres, manfaat layanan dan keunggulan Tapera Syariah perlu disampaikan kepada calon peserta.

“Kedua, perluasan cakupan kepesertaan,” lanjut Wapres.

Artinya, skema Tapera Syariah yang inklusif dan universal harus dapat dinikmati oleh seluruh kalangan.

“Semakin luasnya cakupan kepesertaan Tapera Syariah akan mendongkrak tingkat inklusi keuangan syariah,” ungkap Wapres.

“Di sinilah pentingnya peningkatan literasi tentang skema Tapera Syariah kepada masyarakat,” imbuhnya.

Dengan demikian, Wapres menilai, perhitungan yang lebih menguntungkan dari konvensional, ditambah layanan yang baik dan kepercayaan yang dibangun akan menarik minat konsumen.

Yang ketiga, Wapres menuturkan, Tapera Syariah harus menjaga komitmen pengelolaan dana tabungan perumahan dengan prinsip syariah, yang mengedepankan asas gotong royong, berkeadilan, transparan, aman serta halal.

“Selain itu, pembiayaan perumahan dengan pendekatan rantai pasok berbasis syariah dapat ditingkatkan guna mendorong berkembangnya bisnis pelaku usaha yang terlibat dalam rantai pasok pembangunan perumahan. Berbagai aktivitas perekonomian syariah di kawasan perumahan pun diyakini akan ikut bertumbuh,” tutur Wapres.

Menutup sambutanya, Wapres meminta Komisioner dan para Deputi Komisioner serta para Penasihat Komisioner Bidang Perumahan dan Pembiayaan Perumahan Syariah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab.

“Seluruh jajaran pengelola Tapera Syariah harus memastikan bahwa pengerahan, pemupukan dan pemanfaatan Dana Tapera Syariah betul-betul dilakukan sesuai ketentuan dan prinsip syariah, untuk menjaga kepercayaan peserta khususnya dan masyarakat pada umumnya,” pinta Wapres.

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Meningkatnya preferensi masyarakat terhadap pemanfaatan jasa keuangan syariah kini juga merambah pada sektor perumahan. Data OJK menunjukkan pembiayaan rumah dari bank syariah mencapai 103,24 triliun rupiah per Maret 2022, naik hampir 12% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year). Oleh karena itu, peluang untuk mengembangkan pembiayaan perumahan dengan prinsip syariah bagi masyarakat masih terbuka lebar dan dapat terus ditingkatkan.

“Mengingat preferensi masyarakat terhadap pembiayaan perumahan secara syariah masih akan terus meningkat, masih ada ruang besar bagi pengembangan Tapera Syariah di masa yang akan datang,” ucap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pada acara _Launching_ Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) Syariah, Selasa (23/08/2022).

Lebih lanjut, Wapres menyampaikan bahwa ke depan dalam pengembangannya, Tapera Syariah diharapkan mampu menjawab tantangan dengan melakukan tiga langkah strategis.

“Pertama, proaktif melakukan penawaran Tapera Syariah. Langkah jemput bola melalui sosialisasi yang inovatif dan masif kepada masyarakat luas,” ujarnya.

Yang kedua, sebut Wapres, pentingnya peningkatan literasi tentang skema TAPERA Syariah kepada masyarakat, meliputi perhitungan keuntungan dibandingkan konvensional, sehingga dapat mendongkrak tingkat inklusi keuangan syariah.

“Perluasan cakupan kepesertaan dan skema Tapera Syariah yang inklusif dan universal harus dapat dinikmati oleh seluruh kalangan,” pesannya.

Selanjutnya, Wapres mengingatkan untuk terus meningkatkan pelayanan dan kepercayaan masyarakat dengan berdasarkan prinsip yang sesuai nilai syariah.

“Ketiga, Tapera Syariah harus menjaga komitmen pengelolaan dana tabungan perumahan dengan prinsip syariah, yang mengedepankan asas gotong royong, berkeadilan, transparan, aman serta halal,” ucap Wapres.

Selain tiga langkah strategis tersebut, Wapres juga mendorong pendekatan rantai pasok berbasis syariah dalam pembangunan perumahan, sehingga dapat memberi manfaat bagi bidang usaha di sekitarnya.

“Pembiayaan perumahan dengan pendekatan rantai pasok berbasis syariah dapat ditingkatkan guna mendorong berkembangnya bisnis pelaku usaha yang terlibat dalam rantai pasok pembangunan perumahan,” tutur Wapres.

Menutup sambutannya, Wapres memberikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan atas terwujudnya Tapera Syariah, khususnya peluncuran yang diselenggarakan di Provinsi Aceh kali ini.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran Badan Pengelola Tapera, Komite Tapera, Otoritas Jasa Keuangan, Pemerintah Daerah serta seluruh pihak yang mendukung proses pembentukan Tapera Syariah,” tutupnya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin menghadiri Tabligh Akbar Muharram 1444 H Majelis Rasulullah SAW, di Masjid Istiqlal, Jalan Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat, Senin malam (22/08/2022).

Dalam acara yang dihadiri sekitar lebih dari 25 ribu pimpinan dan anggota Majelis Rasulullah SAW tersebut, Wapres ingatkan umat Islam di Indonesia untuk menunaikan panggilan Allah dan panggilan tanah air.

“Momen malam ini dan tahun ini, marilah kita jadikan untuk lebih menjadikan diri kita semua sebagai orang mukmin yang benar. Mukmin yang benar itu mukmin yang senantiasa memenuhi panggilan Allah subhānahu wa ta’ala, nidā al-Haq,” ungkapnya.

Agar bisa menyambut panggilan Allah dengan tanpa menunda-nunda, lanjut Wapres, hati manusia perlu bersih dari sifat-sifat yang tidak baik, seperti takabur/sombong atau selalu ingin didengar, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Nawawi al-Bantani.

“Kata Syekh Nawawi Al Bantani, orang bisa menyambut, memenuhi panggilan Allah tanpa menunda-nunda apabila sifat-sifat yang menghalangi itu sudah hilang,” jelas Wapres.

Adapun menyangkut panggilan tanah air (nidā al-wathan), Wapres mengemukakan bahwa tantangan yang dihadapi umat saat ini berupa pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19 serta berbagai krisis, baik krisis energi, krisis pangan, ataupun krisis keuangan.

“Kalau dulu, panggilan tanah air adalah untuk berjihad mengusir penjajahan dari bumi pertiwi. Oleh karena itu, para kiai semua terjun karena mereka berprinsip hubbul wathan minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman,” urainya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, imbuh Wapres, umat tidak cukup dengan bertawakal, tetapi juga perlu melakukan jihad ekonomi.
Menurutnya, jihad ekonomi ini penting demi menjaga kehidupan yang lebih baik dengan menjaga kebutuhan primer, sekunder, dan tersier dari seorang manusia.

“Menjaga kehidupan yang baik adalah salah satu tujuan besar daripada tujuan syariat Islam,” sambung Wapres.

Menutup sambutannya, Wapres berharap kegiatan ini akan menyemarakkan kembali kehidupan keagamaan di Indonesia dalam membangun kecintaan terhadap tanah air dengan memenuhi panggilan Allah dan panggilan tanah air.

“Mudah-mudahan dengan tablig akbar yang berputar kembali, suasana kehidupan keagamaan kita akan semakin semarak,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Syuro Majelis Rasulullah SAW Habib Nabiel bin Fuad Al Musawa mengajak anggotanya untuk mendoakan bangsa Indonesia agar menjadi lebih baik dan tidak terjadi perpecahan, terutama menjelang pemilihan umum.

“Momentum Muharram pada saat ini bertepatan dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang beberapa waktu yang lalu kita lalui. Maka, mari kita berdoa mudah-mudahan dengan kemerdekaan dan juga dengan momentum sejarah, mudah-mudahan kita semua bisa hijrah dari hal-hal yang dilarang Allah kepada hal-hal yang dicintai Allah,” ucap Habib Nabiel.

Hadir pula dalam acara ini, antara lain, Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Anies Rasyid Baswedan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, Habib Ali Zainal Abidin Al Jufri, Habib Musa Kadzim bin Ja’far Assegaf, Habib Salim bin Umar bin Hafidz, serta Habib Hamid bin Umar bin Hafidz.

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Pemerintah mendorong adanya koordinasi dan kolaborasi antarlembaga terkait melalui gerakan yang dikerahkan secara masif untuk menangani terorisme dan radikalisme di Indonesia.

“Perlu adanya gerakan yang dimasifkan dan lebih terkoordinasi antarlembaga yang menangani,” ucap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin dalam audiensinya saat menerima Pimpinan Pusat Studi Terorisme dan Radikalisme, Center for Terrorism and Radicalism Studies (CTRS) di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2 Jakarta, Selasa (23/8/22).

Wapres menjelaskan keberadaan lembaga pengkajian yang khusus meneliti dan menganalisa aksi terorisme dan radikalisme menjadi sangat penting sebagai upaya menangkal dan menerapkan sikap antisipatif terhadap keberadaannya.

“Menurut saya, lembaga pengkajian itu penting. Mesti ada kolaborasi untuk bekerja sama,” kata Wapres.

Lebih jauh, Wapres mendukung adanya lembaga pengkajian yang dipusatkan pada satu lembaga, sehingga kementerian/lembaga tidak melakukan pekerjaan yang sama untuk bidang yang sama. Hal tersebut dilakukan dengan harapan hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bersama antarlembaga terkait.

“Dan saya setuju kalau kajian itu dilakukan bersama-sama, seperti BRIN itu, kan disentralkan, nanti yang lain memakai hasilnya,” terangnya.

Selain itu, Wapres menekankan agar kementerian/lembaga dapat melakukan pengkajian atau riset secara efektif agar mendapatkan hasil kerja optimal tanpa menghamburkan anggaran negara dengan percuma.

“Jangan sampai anggaran besar tapi hasilnya tidak jelas,” tegas Wapres.

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendapatkan kritikan tajam dari Komisi III DPR RI akibat adanya kasus Irjen Sambo yang mencoreng citra Polri akhir-akhir ini. Bahkan, salah seorang anggota DPR mengutarakan agar Kompolnas dibubarkan karena perannya yang dianggap tidak jelas.

Kritikan tersebut diutarakan saat Komisi III DPR melakukan rapat kerja dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang juga merangkap Ketua Kompolnas, pada Senin (22/08/2022).

Turut menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menegaskan bahwa dirinya tidak sependapat dengan wacana pembubaran Kompolnas. Justru ia meminta agar peran Kompolnas lebih diperkuat.

“Saya kira Kompolnas itu bukan dibubarkan, (tapi) diperkuat perannya, supaya bisa mengontrol dengan baik (dan) bisa memberikan arahan-arahan sehingga justru memperkuat peran Polri,” tegasnya saat memberikan keterangan pers usai meresmikan Topping Off Menara Syariah di Jl. Pangeran Antasari Unit CBD-21, Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (23/08/2022).

Apabila ada peran yang masih belum baik, Wapres tersebut meminta agar peran tersebut diperbaiki atau lebih diperkuat.

“Jadi bukan justru dibubarkan, karena misalnya ada peran yang kurang baik, ya dibesarkan perannya, dioptimalkan, supaya bisa memberikan kontrol, pengaruh, saran, dan mengarahkan sehingga posisi Polri itu menjadi lebih kuat,” tegasnya lagi.

“Jadi buat saya harus dipertahankan dan diperkuat posisinya,” pungkas Wapres

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menilai subsidi penyelenggaraan haji yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) saat ini tidak rasional karena jumlahnya terlalu besar. Untuk itu, ia meminta subsidi dana haji yang diberikan kepada para jamaah yang jumlahnya mencapai 60% dari total biaya haji, agar dirasionalisasi.

“Kalau laporan yang saya terima (subsidi) dana haji dari BPKH yang memberikan itu 60% dan itu kalau dibiarkan akan menggerus (keuangan BPKH),” terang Wapres saat memberikan keterangan pers usai menghadiri acara Milad Ke-16 Majelis Dzikir Riyadhul Jannah dan Haul Akbar Almarhum Habib Umar Bin Hood Alatas di Masjid Syech Muhammad Yusuf, Margonda Raya, Depok, Sabtu (20/08/2022).

Upaya rasionalisasi ini, kata Wapres, harus dilakukan demi menjaga kesehatan finansial BPKH, sehingga ke depan dapat terus memberikan subsidi.

“Ini jangan sampai nanti subsidi ini tidak berlanjut, tidak sustain. Supaya ini bisa berlanjut, ini harus dirasionalisasi, subsidi itu harus (dirasionalisasi),” tegasnya.

Pemberian subsidi ini, sambung Wapres, fungsinya adalah untuk meringankan beban para jamaah. Namun ia berharap pemberian subsidi ini ke depannya tidak menimbulkan masalah.

“Memang orang yang berhaji itu kan orang yang mampu, tapi memang ada pengelolaan dana untuk meringankan. Tapi jangan sampai itu menimbulkan masalah di belakang hari,” pintanya.

Oleh sebab itu, Wapres mengharapkan subsidi haji yang diberikan BPKH, jumlahnya ditinjau ulang demi menjaga keberlangsungannya di masa mendatang.

“Maka perlu ditinjau jumlah subsidi yang diberikan, supaya berlanjut subsidi itu,” tuturnya.

Sebelumnya terkait masalah subsidi haji ini, Wapres pun telah memberikan arahan secara langsung kepada jajaran Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH dalam pertemuan di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat, pada Senin pagi (15/08/2022).

Menurut keterangan Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi, dalam pertemuan ini Wapres meminta agar manajemen penyelenggaraan haji ke depan lebih efisien.

“Karena problem utama saat ini, biaya haji subsidinya sudah sangat besar. Yaitu bahwa orang berhaji sekarang ini membayar sekitar 40 juta rupiah, tetapi biaya haji secara total itu sekitar 100 juta rupiah,” terang Masduki.

“Walaupun memang memerlukan perubahan-perubahan regulasi, kata Wapres (penyesuaian subsidi haji) ini harus dilakukan,” imbuhnya.