JAKARTA(Jurnalislam.com)— Kementerian Agama (Kemenag) telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama. PMA No 73 tahun 2022 ini ditandatangani oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada 5 Oktober 2022 dan mulai diundangkan sehari setelahnya.

“Setelah melalui proses diskusi panjang, kita bersyukur PMA tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama akhirnya terbit dan sudah diundangkan per 6 Oktober 2022,” terang Juru Bicara (Jubir) Kemenag Anna Hasbie di Jakarta, Kamis (13/10/2022).

Sesuai namanya, PMA ini mengatur tentang upaya penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di satuan Pendidikan pada Kementerian Agama. Satuan Pendidikan itu mencakup jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal, serta meliputi madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan.

PMA ini terdiri atas tujuh Bab, yaitu: ketentuan umum; bentuk kekerasan seksual; pencegahan; penanganan; pelaporan, pemantauan, dan evaluasi; sanksi; dan ketentuan penutup. Total ada 20 pasal.

PMA ini, kata Anna, mengatur bentuk kekerasan seksual mencakup perbuatan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Ada setidaknya 16 klasifikasi bentuk kekerasan seksual, termasuk menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban.

“Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban juga termasuk bentuk kekerasan seksual,” jelas Anna.

“Termasuk juga menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman,” sambungnya.

Sebagai upaya pencegahan, PMA ini mengatur satuan Pendidikan antara lain harus melakukan sosialisasi, pengembangan kurikulum dan pembelajaran, penyusunan SOP pencegahan, serta pengembangan jejaring komunikasi. Satuan pendidikan dapat berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, satuan pendidikan lain, masyarakat, dan orang tua peserta didik.

“Terkait penanganan, PMA ini mengatur tentang pelaporan, pelindungan, pendampingan, penindakan, dan pemulihan korban,” tegas Anna.

“Terkait sanksi, PMA ini mengatur bahwa pelaku yang terbukti melakukan kekerasan seksual berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dikenakan sanksi pidana dan sanksi administrasi,” tandasnya.

Dengan terbitnya PMA ini, lanjut Anna, Kementerian Agama akan segera menyusun sejumlah aturan teknis, baik dalam bentuk Keputusan Menteri Agama (KMA), pedoman, atau SOP, agar peraturan ini bisa segera dapat diterapkan secara efektif.

Anna berharap, terbitnya PMA ini akan menjadi panduan bersama seluruh stakeholders satuan pendidikan Kementerian Agama dalam upaya penanganan dan pencegahan kekerasan seksual. “Harapannya, ke depan tidak terjadi lagi kekerasan seksual di satuan pendidikan,” tandasnya.

BANJAR(Jurnalislam.com)– Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin membuka MTQ Nasional ke-29 Tahun 2022 di Astaka Utama Kiram Park, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Rabu malam (12/10/2022).

Dalam sambutannya, Wapres menegaskan bahwa umat Islam harus mampu membangun nilai-nilai yang tercantum di dalam Al-Qur’an dan menjadikannya solusi dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa.

“Al-Qur’an juga harus mampu menjadi inspirasi dalam membangun nilai-nilai kerukunan, toleransi, dan keharmonisan, sekaligus solusi dari berbagai persoalan aktual umat dan bangsa,” tegas Wapres.

Wapres berharap generasi muda Islam semakin memiliki pemahaman yang benar tentang isi dan kandungan Al-Qur’an sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

“Kepada generasi muda Islam harus ditanamkan pemahaman yang benar tentang bagaimana Islam memandang keragaman dalam masyarakat. Menekankan tujuan penciptaan manusia yang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal dan saling menghormati satu sama lain,” harap Wapres.

Pada kesempatan yang sama, Wapres mengungkapkan bahwa setiap muslim harus menjadi pribadi unggul yang menguasai ilmu pengetahuan agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Setiap muslim harus menjadi pribadi unggul yang menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan, sehingga dapat memberikan kemasalahatan bagi masyarakat. Ilmu pengetahuan merupakan identitas generasi Qur’ani. Saya berharap generasi muda muslim mempunyai identitas tersebut,” ungkap Wapres.

Lebih lanjut Wapres menyampaikan bahwa proses peningkatan pengetahuan tidak boleh berhenti, namun harus berkelanjutan agar selalu relevan dengan perkembangan zaman. Salah satunya, tambah Wapres, dengan iqra (bacalah), yang memiliki makna agar setiap umat Islam menekankan kepada pemupukan ilmu pengetahuan secara terus-menerus yang bisa dipakai untuk mengoptimalkan peran sebagai khalifah di muka bumi.

“Generasi Qur’ani juga tidak hanya sekadar sanggup membaca Al-Qur’an, tetapi juga memahami kandungannya agar bisa mengimplementasikan dalam kehidupan keseharian. Inilah salah satu ciri dari SDM (Sumber Daya Manusia) unggul sesuai dengan nafas Al-Qur’an,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas melaporkan terkait teknis penyelenggaraan MTQ Nasional ke-29 Tahun 2022. Ia pun berharap, agar acara ini dapat menjadi madrasah bagi generasi muda dalam mengenal dan mencintai Al-Qur’an.

“Tentu ini semua tidak hanya sebuah kebanggan namun juga tantangan bagi pemerintah untuk memfasilitasi dalam mencintai dan mendalami Al-Qur’an,” imbuh Yaqut.

Selain Menteri Agama serta Ibu Eno Yaqut Cholil, hadir dalam acara ini Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor beserta Ibu Raudatul Sahbirin Noor, para Gubernur se-Indonesia, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, baik yang hadir secara luring maupun daring.

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Perkembangan teknologi saat ini telah dirasakan seluruh dunia. Perkembangan yang sangat pesat ini membuat Komisi Informasi dan Komunikasi (Infokom) Majelis Ulama Indonesia harus beradaptasi.

Dengan adanya perkembangan tersebut, Ketua MUI Bidang Infokom, KH Masduki Baidlowi, menekankan adanya konsolidasi vertikal dan horizontal di tubuh MUI. Hal tersebut disampaikan pada Halaqah Mingguan Infokom MUI ke-10 bertajuk “Pasca-Kongres Mujahid Digital: Konsolidasi Vertikal, Kolaborasi Horizontal, Kamis (13/10/2022) lalu.

“Konsolidasi vertikal itu artinya bahwa kita di Komisi Infokom itu harus ada betul – betul semangat dan komitmen bersama. Semangat untuk bagaimana kita membangun budaya baru, yaitu budaya digital,” ujar Kiai Masduki, sebagaimana dikutip, MUIDigital, Sabtu (15/10/2022).

Menurutnya, budaya digital ini merupakan budaya baru yang harus dipahami bersama. Sangat diperlukan komitmen bersama untuk bisa beradaptasi dengan budaya digital ini.

“Konsolidasi vertikal ini saya rasa sangat penting, yaitu terkait bagaimana kita membangun komitmen bersama untuk membangun budaya baru, yaitu budaya digital. “al-muhafadzah ‘ala al-qadim al-shalih, wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah”, yakni memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik,” imbuhnya.

Perkembangan budaya digital secara sadar mengharuskan adanya adaptasi dalam dunia dakwah. Dalam hal ini, berdakwah di media digital menjadi kewajiban bersama. Hal tersebut juga ditegaskan Kiai Masduki yang menyebutkan berdakwah melalui media digital saat ini merupakan kewajiban.

“Saya kira berdakwah di media digital itu adalah sebuah kewajiban, ini adalah bagian dari kewajiban kita. Karena sasaran kita adalah anak muda, dan anak muda saat ini eranya adalah digital, maka kita juga wajib melakukan komitmen budaya baru. Jadi, itu adalah kewajiban organisasi,” kata dia.

Selain membahas terkait pentingnya konsolidasi vertikal, dia juga mengingatkan pentingnya konsolidasi horizontal.

Menurutnya hal ini sangat dibutuhkan agar tercipta kolaborasi yang baik mulai dari tingkat daerah hingga ke pusat.

“Kita harus menyelaraskan kegiatan ini, menggiatkan program – program ini ke bawah. Di samping ada komitmen bersama di tingkat pusat, di bawah pun harus sama. kolaborasi ditingkat horizontal itu menjadi sangat penting, sebagai bentuk kegiatan bagaimana aktivis -aktivis organisasi untuk sama– sama berjuang dalam dakwah di media digital,” kata dia.

Dia mengingatkan kebenaran yang kita miliki hampir tidak ada artinya dan akan dikalahkan dengan ketidakbenaran yang terorganisasi.

“Walaupun memiliki nilai–nilai kebenaran, memiliki nilai – nilai wasathiyah yang baik, tetapi Ketika tidak terorganisasi dengan baik, kita tidak mengambil metode–metode baru, tidak masuk ke wilayah digital saat ini, maka kita akan hancur dengan sendirinya. Walaupun nilai yang kita junjung tinggi itu adalah sebagai nilai kebenaran,” kata dia mengutip salah satu pernyataan dari sahabat Nabi Muhammad SAW, Yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib RA.  (mui)

TANGERANG(Jurnalislam.com)— Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi mengharapkan masjid tak hanya menjadi tempat ibadah tapi juga menjadi tempat membangun peradaban umat.

Hal tersebut disampaikan Wamenag saat mengisi acara Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Ash Shomad, Kab. Tangerang, Banten (15/10/2022).

Zainut menjelaskan bahwa dakwah Islam tidak bisa dilepaskan dari peran Masjid. Rasulullah Muhammad SAW, lanjut Zainut, memulai dakwahnya dari masjid. “Pertama ke Madinah masjid yang dibangun pertama adalah Masjid Quba. Di situlah beliau memulai peradaban,” jelasnya.

“Rasulullah mengajarkan tentang empat peran masjid dalam membangun peradaban. Tak hanya tempat ibadah dan ritual keagamaan, tapi juga untuk mendidik dan membina masyarakat, mempersatukan umat, dan  memberdayakan umat,” ungkap Wamenag.

Dari masjid itu juga muncul sahabat-sahabat besar yang menjadi pendakwah ke seluruh dunia. Seperti Abu Hurairah seorang periwayat hadits ternama, Salman al Farizi, Bilal bin Rabbah dan para sahabat lainnya.

Oleh karena itu, penting bagi pengurus untuk memperkuat peran masjid, terutama di era saat ini, di mana banyak paham menyimpang dari ajaran keislaman yang damai.

“Zaman sekarang banyak sekali paham menyimpang, akidah yang melenceng, ini yang perlu diluruskan. Dan Masjidlah salah satu yang mempunyai peran penting dalam pembinaan hal seperti ini,” ungkap Wamenag.

Hal tersebut, lanjut Wamenag, dilakukan agar masyarakat kembali memperkuat akdahnya dan tidak terjerumus ke paham yang menyesatkan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Selain itu, masjid juga memiliki peran penting sebagai pemersatu umat. Di masjid, semua umat Islam boleh beribadah. “Dari berbagai kalangan, berbagai latar belakang, baik suku ras, bahkan latar organisasi dan paham keislamannya. Di masjid lah tempat bertemu dan mempersatukan persaudaraan umat. Semuanya menjadikan masjid menjadi tempat ibadah,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Wamenag juga berpesan untuk menjadikan masjid sebagai tempat pemberdayaan umat. Diharapkan masjid mampu mengelola zakat, wakaf, dan sedekah ke pada hal produktif yang mampu memberikan kesejahteraan pada umat.

“Kementerian Agama saat ini tengah menyosialisasikan tentang zakat dan wakaf produktif. Yaitu zakat dan wakaf yang mampu dikelola dengan baik dan produktif sehingga memberikan manfaat yang lebih besar kepada pemberdayaan dan pembinaan umat,” jelasnya.

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia sukses menggelar Lidmi Intellectual Forum dengan tema “Hakim MK Dipecat DPR: Upaya Melumpuhkan Independensi MK?”. Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual via Zoom Meeting, Jumat (14/10).

Lidmi Intellectual Forum kali ini menghadirkan 3 pembicara yakni Dewan Pakar PP Lidmi sekaligus Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Dr. Fahri Bachmid,S.H.,M.H. kemudian Feri Amsari, S.H.,M.H., LL.M. (Direktur Pusat Studi Konstitusi Andalas), serta Fajlurrahman Jurdi, S.H., M.H. (Pakar Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin).

Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu terjadi pencopotan Prof Aswanto oleh DPR sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dan diganti dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK Guntur Hamzah. Penunjukan itu disahkan melalui rapat paripurna DPR yang berlangsung 29 September 2022. Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto Pacul mengungkapkan Aswanto dicopot karena dianggap mengecewakan DPR.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi dan Pemerintahan (PaKem FH-UMI Makassar), Dr. Fahri Bachmid,S.H.,M.H. dalam pokok materinya mengungkapkan pentingnya independensi dalam pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi RI.

“Mekanisme pengusulan hakim MK harus sebangun dengan spirit konstruksi norma konstitusional sebagaimana rumusan pasal 24C ayat 3 UUD NRI Tahun 1945, bahwa hakikatnya Hakim konstitusi harus independen, prinsip “independence of judicial” adalah absolut, secara konseptual kemandirian maupun kelembagaannya tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun, Berdasarkan desain konstitusional sesuai Pasal 24C UUD 1945, MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihinan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD, filosofi independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah kekuasaan negara yang bebas dari segala bentuk intervensi dari dalam maupun dari luar kekuasaan kehakiman, kecuali atas dasar kekuatan falsafah Pancasila dan UUD 1945, Nilai-nilai falsafah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yang diletakkan dalam UUD 1945 dan pelbagai peraturan perundang-undangan adalah koridor hukum dasar dan koridor hukum operasional bagi eksisnya independensi kekuasaan kehakiman sebagai prasyarat tegaknya hukum dan keadilan yang dicita-citakan.
Menurutnya, pemecatan hakim MK yang terjadi belakangan ini hanyalah sebuah bentuk akrobat politik, yang pada dasarnya bertentangan dengan UUD 1945,

“Secara pribadi saya berpendapat apa yang terjadi kemarin tidak lebih dari suatu akrobat politik sehingga tidak mempunyai implikasi secara hukum tatanegara. Pada hakikatnya pengelolaan sebuah negara demokrasi konstitusional saat ini mestinya menjadikan hukum sebagai panglima, bukan politik,” tegasnya.

Senada dengan itu, Feri Amsari menyebutkan bahwa intervensi DPR terhadap mahkamah konstitusi merupakan pelanggaran secara administratif.

“Dari model konsep kekuasaan mahkamah konstitusi, sebenarnya tidak mungkin DPR mengintervensi kekuasaan kehakiman, apalagi mahkamah konstitusi dengan menggunakan analogi yang tidak masuk di akal. Janggal sekali apa yang dilakukan oleh DPR padahal model seleksinya sudah ada, tidak sah secara administratif dan bermasalah bisa diuji di PTUN,” ungkapnya.

Adapun Fajlurrahman, akademisi asal Universitas Hasanuddin menyoroti persoalan ini dari konsep Trias Politica.

“Mestinya kekuasaan itu tidak saling mencampuri satu sama lain dan ini adalah prinsip yang dibangun dalam Trias Politica. Banyak orang mencita-citakan republik demokrasi tapi (pada akhirnya) menginginkan raja,” tegasnya.

Pada akhirnya, beliau menyitir bahwa apa yg dilakukan DPR itu adalah sebuah kejahatan politik yang melanggar konstitusi dan melanggar ketentuan undang-undang. Jika presiden terpaksa mengeluarkan Keppres maka harus ada kelompok yang siap menggugat PTUN atas keputusan itu.

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Marsudi Syuhud, mengapresiasi peluncuran vaksin Covid-19 produksi dalam negeri yaitu Vaksin IndoVac yang telah mengantongi sertifikat halal MUI. Peluncuran dilakukan Presiden Joko Widodo di pabrik PT Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, Kamis (13/10/2022).

“Apresisi tentunya, selain akan menghasilkan devisa, produk ini bisa diterima seluruh penduduk dunia karena produk ini adalah produk halal, yang kehalannya di keluarkan oleh MUI, sehingga baik itu negara-negara Muslim dan non Muslim langsung menerimanya,” katanya kepada MUIDigital, Kamis (13/10/2022).

Kiai Marsudi mengatakan produk Halal yang merupakan salah satu program MUI bisa dirasakan manfaatnya hingga ke seluruh dunia.

“Itulah program-program MUI untuk bisa terus menerus berhidmah untuk bangsa Indonesia khususnya dan untuk bangsa sedunia,” paparnya.

Menurut Kiai Marsudi, Produk ini mempunyai nilai lebih karena sertifikasi halal dari MUI memudahkan pasar dunia yang mengedepankan produk halal.

“Kelebihan produk vasin Indovac adalah sudah dapat sertifikasi halal, yang itu menjadi nilai lebih bagi Indovac untuk market di dunia,” kata dia.

Dikutip dari Antara, Presiden Joko Widodo meninjau langsung penyuntikan perdana vaksin Covid-19 IndoVacsetelah meluncurkan vaksin buatan anak muda bangsa tersebut di PT Bio Farma (Persero) Bandung, Jawa Barat, Kamis.

“Inilah saya kira sebuah kerja keras SDM-SDM (sumber daya manusia) muda kita dalam menggarap sebuah vaksin baru dari hulu sampai hilir, (yang) memakan waktu IndoVac 1,5 tahun. Diam, tidak pernah bersuara, tahu-tahu jadi IndoVac,” kata Jokowi di PT Bio Farma(Persero) Bandung, Kamis.

Setibanya di lokasi penyuntikan, Jokowi terlebih dahulu mengecek kemasan vaksin IndoVac. Selanjutnya, dia menyaksikan langsung prosesi penyuntikan yang dilakukan tenaga kesehatan kepada penerima vaksin.

IndoVac merupakan vaksin Covid-19 berbasis teknologi subunit rekombinan protein yang diproduksi PT Bio Farma (Persero). Bio Farma mulai melakukan riset dan pengembangan vaksin Covid-19 selama hampir setahun sejak November 2021 hingga 24 September 2022.
Vaksin IndoVac sendiri telah mendapatkan izin penggunaan darurat (EUA) dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) pada 24 September 2022 untuk vaksinasi primer, yakni dosis I dan dosis II bagi dewasa (usia di atas 18 tahun). Indovac juga telah mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dalam proses produksi dari hulu ke hilir, Bio Farma telah menerapkan tata kelola yang baik, mulai dari sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dari BPOM, uji praklinis pada binatang, serta uji klinis tahap I (175 subjek), tahap II (360 subjek), dan tahap III (4.050 subjek).

Dari hasil uji klinis tersebut, vaksin IndoVac memiliki keamanan yang baik dengan Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (KIPI) gejala berintensitas ringan, seperti nyeri pada area suntik. IndoVac juga memiliki efektivitas yang baik dalam meningkatkan titer(konsentrasi larutan) antibodi.

Dalam uji imuno-bridging dengan vaksin pembanding, yang memiliki efikasi di atas 80 persen, vaksin IndoVac terbukti non-inferiority. Artinya, IndoVac memiliki efektivitas lebih bagus dibandingkan dengan vaksin pembanding dengan efikasi di atas 80 persen.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan tersebut ialah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung Yana Mulyana, dan Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir. (mui)

MATARAM(Jurnalislam.com)— Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)  menggelar Workshop Sistem Informasi Halal (SiHALAL), di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kegiatan yang diikuti 100 pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) ini digelar berkerja sama dengan Komisi VIII DPR RI.

“ Workshop ini penting kami lakukan sebagai salah satu cara mengakselerasi capaian produk bersertifikat halal melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) di NTB,” ungkap Koordinator  Organisasi Kepegawain dan Hukum BPJPH  Abjan Halek, di Mataram, Minggu (16/10/2022).

Abjan berharap, melalui program SEHATI, NTB yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata halal dunia dapat bergerak sebagai pusat industri halal. Karenanya ia mendorong pelaku usaha NTB untuk mendaftar program SEHATI.

Senada dengan Abjan,  Anggota Komisi VIII DPR RI Nanang Samodra menyampaikan bahwa provinsi NTB harus jadi provinsi nomor wahid di Indonesia dalam industri halal.

“ Kita bersama pemerintah (re:BPJPH) mendukung program mensertifikasi halal sebanyak-banyaknya,” tutur Nanang.

Pada tahun ini ada 349.834 program Sertifikasi Halal Gratis yang digelontorkan kepada masyarakat oleh BPJPH. Sebanyak 25 ribu kuota telah terpenuhi pada Juni 2022. Sisanya, masih ada 324.834 kuota.

“Bagi NTB ini harus kita sambut agar kita jadi yang teratas di Indonesia produk halal-nya,” ajak Nanang disambut riuh tepuk tangan para peserta.

Nanang juga mengapresiasi langkah strategis Kementerian Agama dalam mengakselerasi sertifikasi halal. Sejak 2019, Kementerian Agama telah menerbitkan sertifikat halal untuk lebih dari 725.000 produk.

Pada workshop kali ini juga, para pelaku UMK yang tergabung dalam UMK Inkubasi Universitas Al-Azhar unjuk gigi produk-produk andalannya yang telah bersertifikat halal. Mereka berharap agar tren positif ini membawa dampak baik terhadap industri UMK di NTB.

“ Kami berusaha semaksimal mungkin membantu UMK untuk bertumbuh, karena kami punya alat-alat untuk membantu mereka berkembang seperti alat packaging, grinding, dan ini juga kita dorong mereka untuk bersertifikat halal, “ terang Narita selaku Pembina Inkubasi UMK Universitas Al-Azhar.

TASIKMALAYA(Jurnalislam.com)–satunya penelitian yang dilakukan siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Tasikmalaya, Nabilah Husniyyah.

Dia meneliti manfaat sayap lalat dalam riset berjudul ‘Profiliing dan Docking Senyawa Kandidat Antikanker dari Sayap Kanan Lalat melalui Karakteristik GC-MS’.

Hasil riset ini meraih juara II Madrasah Young Reasercher Supercamp (Myres) 2022 untuk jenjang Madrasah Aliyah (MA) Bidang Matematika Sains Dan Pengembangan Teknologi.

Nabila menjelaskan, penelitian ini terinspirasi dari salah satu hadis tentang lalat. Pesan dalam hadis itu, “apabila seekor lalat hinggap di tempat minum salah seorang dari kalian, hendaknya ia mencelupkan ke dalam minuman tersebut kemudian membuangnya karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap lainnya terdapat penawarnya.” (H.R. Bukhari).

“Awalnya, saya terinspirasi hadis tersebut. Karena penasaran, saya melakukan penelitian ini,” kata Nabilah di ajang Madrasah Young Reasercher Supercamp (Myres) 2022 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Rabu (12/10/2022).

Menurut Nabilah, penelitian ini menelusuri lebih jauh mengenai potensi senyawa aktif pada sayap kanan Musca domestica (lalat) melalui profiling senyawa bioaktif dengan metode GC-MS dan in silico dengan melalui molecular docking.

“Saya lakukan penelitian ini dari tahun 2021. Pastinya banyak sekali kendala dan rintangan. Namun saya optimis bisa menyelesaikannya. Alhamdulillah, saya bisa sampai di tingkat nasional,” jelas Nabilah merujuk keberadaannya sebagai finalis Myres 2022.

Nabilah membeberkan awal kesulitan dalam penelitian ini adalah penangkapan lalatnya. “Dari alat perangkap sudah saya pakai, namun hasilnya kurang maksimal, apalagi yang saya teliti adalah sayapnya, jadi harus sangat hati-hati,” bebernya.

Nabilah menjelaskan, tujuan penelitian ini agar dapat mengetahui identifikasi potensi senyawa aktif pada ekstrak kasar dari sayap kanan Musca domeesttica (lalat) melalui metode GC-MS. Selanjutnya, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisa profiling dan docking potensi senyawa aktif sebagai kandidat anti kanker berdasarkan nilai peak dari karakterisasi menggunakan metode GC-MS.

Manfaatnya, lanjut Nabilah, memberikan pengetahuan mengenai keberlanjutan penelusuran potensi penggunaan dari morfologi sayap kanan Musca domestica (lalat) sebagai bahan dalam komposisi antikanker. Dia berharap riset ini dapat terus dikembangkan secara  keberlanjutan sebagai sumbangsih di dalam biomedis.

“Tentunya, manfaat yang bisa saya rasakan sendiri adalah pengalaman, dengan adanya penelitian ini yang penuh dengan perjuangan membuahkan pengetahuan yang luar biasa,” tutupnya.

Tahun 2022, panitia Myres menerima 9.220 proposal penelitian. Setelah proses seleksi, diperoleh 156 proposal terbaik dalam tiga bidang penelitian, yaitu: bidang Sains dan Teknologi, Sosial dan Humaniora, serta Keagamaan.

Mereka kemudian dibekali dalam workshop selama empat hari dengan menghadirkan para narasumber dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Universitas Islam Negeri (UIN). Selanjutnya, dilakukan pendampingan selama satu bulan proses penelitian.

Dari 156 riset itu, para juri Myres 2022 menetapkan 36 proposal terbaik, yang masuk ke ajang grand final dan hasilnya dipamerkan di expo.