SOLO (jurnalislam.com)- Muslimah Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) menggelar aksi Solidaritas Muslimah BelaAgama, Bela Ulama, dan Jaga Kehormatan Muslimah di Kantor DPRD Surakarta pada senin, (22/11/2021).
Dalam aksi tersebut, perwakilan DSKS melakukan audensi dengan anggota DPRD Surakarta. Rombongan diterima oleh Wakil Ketua DPRD Surakarta dari Fraksi partai Golkar Taufiqurrahman dan dari Fraksi parta PAN Achmad Sapari.
Dalam kesempatan tersebut, kordinator aksi Retno meminta kepada Polri untuk melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran hukum dan ham kode etik atau profesi polri pada saat penangkapan ustaz Ahmad Zain An Najah oleh Densus 88 beberapa waktu yang lalu.
“Terkait video testimoni dari keluarga ustadz ahmad Zain An-Najah yang menceritakan saat penggledahan di kediaman ustadz ahmad zain an najah pada tanggal selasa 11 November 2021,” ungkapnya.
“Dijelaskan bahwa dalam testimoni tersebut bahwa densus 88 sempat memasuki rumah tahfidz Ummatul Mukminin paska penangkapan ustadz Zain An Najah, saat itu santriwati sedang tidak mengenakan kerudung atau jilbab,” imbuh Retno.
Retno Juga meminta agar ketiga ulama yang ditangkap agar diberi kebebasan untuk memilih penasehat hukum.
“Serta kemudahan bagi pengacara dan keluarga bisa diberi akses untuk bertemu dalam rangka pemenuhan hak untuk mendapatkan pendampingan hukum,” ujarnya.
Terkait dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan Densus 88 saat bertugas, Retno mendesak Presiden Jokowi dan instansi terkait untuk melakukan evaluasi atas kinerja dari pasukan berlogo burung hantu tersebut.
“Kami juga minta adanya pengawasan dan evaluasi dari Presiden Jokowi, Kapolri, Kompolnas dan DPR RI khususnya komisi 3 terhadap kinerja Densus 88 agar tetap Profesional dengan menjunjung tinggi hukum dan HAM khususnya terhadap muslimah,” pungkas Retno.
Selain melakukan audensi, DSKS juga melakukan orasi di halaman Kantor DPRD Surakarta dan membentangkan spanduk berisi dukungan untuk ulama dan MUI.
