Muktamar ke-35 NU: LPJ PBNU 2022–2027 Resmi Diterima, Forum Beralih ke Pembahasan Komisi

Muktamar ke-35 NU: LPJ PBNU 2022–2027 Resmi Diterima, Forum Beralih ke Pembahasan Komisi

JOMBANG (jurnalislam.com)— Rangkaian perhelatan akbar Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, terus menunjukkan progres signifikan. Dua agenda pleno krusial dilaporkan telah tuntas digelar tanpa hambatan berarti.

Sekretaris Steering Committee (SC) Muktamar ke-35 NU, Prof. M. Nuh, menyampaikan bahwa proses persidangan sejauh ini berjalan mulus dan sesuai dengan lini masa yang telah dirancang.

“Alhamdulillah, dua agenda utama, dua pleno sudah bisa kita lalui dengan sangat baik,” ujar Prof. Nuh di Jombang, Jumat (28/8) malam.

Titik krusial dalam sidang pleno tersebut berfokus pada penyampaian laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepengurusan PBNU periode 2022–2027 yang diawali dengan pengantar dari Rais Aam dan pemaparan oleh Ketua Umum PBNU.

Mengingat luasnya struktur organisasi dengan ratusan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) di seluruh penjuru negeri, mekanisme tanggapan dan pandangan umum diwakili oleh 11 perwakilan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) serta perwakilan luar negeri.

Perwakilan PBNU tersebut dibagi berdasarkan wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Wilayah Jawa dan Madura, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), serta Nusa Tenggara Timur (NTT) serta perwakilan Pengurus Cabang Istimewa (PCI) Jepang.

Dari hasil penyampaian pandangan umum tersebut, seluruh perwakilan menyatakan menerima laporan pertanggungjawaban kepengurusan PBNU, baik dari unsur Syuriyah maupun Tanfidziyah, diiringi sejumlah catatan dan masukan konstruktif.

Fokus Pembahasan Komisi

Selepas rampungnya dua agenda pleno utama, dinamika muktamar kini bergeser ke tingkat komisi yang dilaksanakan secara paralel.

Sejumlah bidang strategis yang dibahas meliputi tiga rumpun Bahtsul Masail, yakni ad-Diniyah al-Maudlu’iyyah, ad-Diniyah al-Waqi’iyyah, serta ad-Diniyah al-Qonuniyyah, komisi organisasi, komisi program dan komisi rekomendasi.

Seluruh komisi tersebut mengkaji berbagai materi krusial, termasuk tindak lanjut hasil Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar (Munas-Konbes) NU. Hasil akhir dari pembahasan komisi ini nantinya akan dibawa kembali ke ruang sidang pleno untuk disahkan, termasuk penentuan tata tertib pemilihan kepengurusan PBNU selanjutnya.

“Ini sesuai jadwal. Alhamdulillah, on track,” pungkas Prof. Nuh menegaskan kelancaran agenda muktamar.

 

Bagikan