Oleh : Siti Rima Sarinah
Tinggal dan bermukim dalam sebuah kota yang tertib, rapi, aman dan nyaman, tentu menjadi dambaan setiap individu rakyat bahkan kepala daerah selaku pihak yang diberikan amanah untuk menjalankan roda pemerintahan di sebuah kota atau daerah. Berbagai kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut. Namun ternyata kebijakan dan peraturan tersebut tak serta merta dapat mewujudkan ketertiban dan kenyamanan kota dengan mudah.
Kota Hujan Bogor, merupakan salah satu kota yang tengah berupaya mewujudkan ketertiban dan kenyamanan kota. Apalagi, Kota Bogor. terkenal dengan kota wisata yang senantiasa harus menyajikan ketertiban dan kenyamanan agar membuat para wisatawan lokal dan asing tertarik untuk berlibur menikmati panorama wisata alam yang indah di kota ini. Tetapi masih saja ada kendala yang harus dihadapi untuk mewujudkan ketertiban dan kenyamanan kota.
Salah satunya banyaknya lapak atau bangunan liar yang dibangun oleh pedagang kaki lima (PKL) berdiri di sepanjang jalan di Kota Bogor. Keberadaan PKL ini dianggap merusak ketertiban umum dan kenyamanan kota, sehingga Pemkot Bogor melakukan pembongkaran dan merelokasi ratusan PKL dari Pasar Bogor ke Pasar Jambu Dua dan mulai memesan bahkan sudah ada yang berjualan di kios yang disediakan. Pemkot Bogor memberi apresiasi kepada para PKL yang sudah ikut serta dalam menaati kebijakan pemerintah dan berjanji akan membantu para PKL untuk mendongkrak daya beli masyarakat (radarbogor, 02/04/2026)
Penertiban PKL ini dengan melakukan pembongkaran lapak/bangunan liar yang memicu kekumuhan, bertujuan bukan hanya untuk mewujudkan ketertiban umum, melainkan juga untuk memperlancar akses jalan serta mengatasi penyumbatan drainase yang bisa mengakibatkan banjir tatkala hujan turun. Langkah yang dilakukan oleh Pemkot tidaklah salah, karena hal ini dilakukan demi untuk penataan kota agar ketertiban umum dan kenyamanan kota tetap terjaga.
Tetapi ada yang terlupakan, dibalik banyaknya bangunan liar yang dibangun oleh para PKL merupakan upaya mereka untuk bertahan hidup. Tidak dimungkiri, hidup dalam sistem yang semua hajat hidup tidak ada yang mudah dan murah, membuat para PKL harus memutar otak agar hajat hidup keluarga mereka bisa terpenuhi. Pada akhirnya, walaupun pembongkaran lapak atau bangunan liar milik PKL kerap kali dilakukan oleh pemerintah, mereka pun tak jera untuk membangun lapak atau bangunan liar untuk berjualan di tempat yang lain.
Sehingga diperlukan kepekaan dan kepedulian pemerintah atas nasib para PKL, dan memahami mereka melanggar ketertiban kota akibat kehidupan mereka belum dan jauh dari kata sejahtera. Maka mewujudkan ketertiban umum bukan hanya fokus pada pembongkaran lapak/bangunan saja, melainkan mencari tahu alasan dan memberikan solusi komprehensif bagi para PKL agar bisa bertahan hidup dengan berjualan tanpa harus merusak atau melanggar ketertiban umum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Jikalau solusi yang diberikan pemerintah dengan merelokasi para PKL untuk berdagang di tempat yang baru, sedangkan tidak semua PKL memiliki kemampuan untuk bisa menyewa kios yang telah disediakan oleh pemerintah. Sehingga lagi dan lagi mereka tetap berjualan di pinggir-pinggir jalan.
Maka. seharusnya pemerintah bukan hanya merelokasi tempat PKL tetapi juga memfasilitasi mereka dengan menempati tempat yang baru tanpa harus membayar atau menyewa. Karena bukan para PKL tidak mau berjualan di kios yang telah disediakan, tetapi tidak semua PKL memiliki modal yang cukup untuk bisa membayar swa kios untuk mereka berjualan.
Inilah potret sistem kapitalisme yang menjadi asas lahirnya kebijakan dan aturan yang berlaku di negeri ini. Pemerintah hanyalah dijadikan regulator bukan sebagai pelayan untuk mengurusi urusan rakyat. Sehingga setiap pengurusan yang dilakukan oleh pemerintah semua tak jauh dari kata materi dan keuntungan.
Sehingga bisa dipastikan persoalan hidup yang dialami rakyat akan terus dan terus hadir dalam kehidupan mereka. Karena mereka hidup dalam sistem yang hanya fokus pada materi dan keuntungan tanpa sedikit pun peka terhadap persoalan ekonomi yang mendera rakyat.
Oleh karena itu, mewujudkan kota tertib, aman, nyaman dan rakyat makmur dan sejahtera membutuhkan sistem yang komprehensif. Yaitu sebuah sistem yang mampu menjadi problem solving dalam kehidupan rakyat.
Adalah sistem berbasis syariat Islam yang dijalankan oleh seorang pemimpin yang mendedikasikan dirinya sebagai pelayan dan pengurus rakyat serta menjadikan kekuasaannya sebagai amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban.
Sehingga tak terbersit sedikit pun untuk mendapatkan keuntungan dari kekuasaan yang berada di pundaknya, melainkan menjadikan kepentingan rakyat sebagai prioritas utamanya dan dijalankan dengan sepenuh hati.
