KIRKUK (Jurnalislam.com) – Pasukan pemerintah Irak telah “kontrol penuh” atas pusat kota Kirkuk, menurut sebuah pernyataan yang dikeluarkan Senin malam (16/10/2017) oleh Komando Operasi Gabungan Angkatan Darat.
Pernyataan tersebut mencantumkan fasilitas di Kirkuk yang telah dikuasai tentara dari pasukan Peshmerga Kurdi (yang setia kepada Pemerintah Daerah Kurdi Irak utara), yang kabarnya mengundurkan diri dari kota dan pinggiran kota sebelum tentara Irak maju.
Fasilitas yang direbut ini antara lain termasuk bandara utama Kirkuk, Northern Petroleum Company, pangkalan militer K1, kilang minyak Mulla Abdullah dan Jembatan Tikrit.
Sebelumnya di hari Senin, pasukan Irak dilaporkan memegang kendali atas markas utama pemerintah pusat Kirkuk, menurut sumber polisi setempat.
“Sebuah kontingen besar Polisi Federal Irak telah memasuki markas pemerintah [di Kirkuk] dan mengibarkan bendera Irak,” Kapten Polisi Kirkuk Hamed al-Obaidi mengatakan kepada Anadolu Agency.
Pihak berwenang Irak juga dilaporkan telah memberlakukan jam malam di Kirkuk, yang akan berakhir pada Selasa pagi pukul 7.00 (0400GMT).
Perdana Menteri Haider al-Abadi juga telah memerintahkan pasukan keamanan Irak untuk menguasai distrik Turkmenistan, Tuz Khurmatu di provinsi Saladin di utara Baghdad, menurut sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor al-Abadi.
Pemerintah Daerah Kurdi Hadirkan PKK di Kirkuk, Irak: Ini Deklarasi Perang
Ahad tengah malam, pasukan Irak – termasuk tentara, unit Polisi Federal dan milisi Syiah Hashd al-Shaabi – memulai perjalanan mereka menuju Kirkuk yang beragam secara etnis untuk menguasai situs dan fasilitas strategis.
Sejak invasi pimpinan AS ke Irak tahun 2003, Kirkuk yang kaya minyak tetap menjadi subyek perselisihan antara pemerintah pusat di Baghdad dan Pemerintah Daerah Kurdi (the Kurdish Regional Government-KRG) yang berbasis di Erbil.
Menurut Presiden KRG Masoud Barzani, Peshmerga menguasai Kirkuk setelah tentara Irak melarikan diri sebelum serangan kelompok Islamic State (IS) pada tahun 2014.
Ketegangan meningkat tajam antara Baghdad dan KRG sejak 25 September, ketika penduduk Irak di daerah yang dikuasai KRG – dan di beberapa daerah yang disengketakan, termasuk Kirkuk – mengikuti pemilihan suara untuk mengumumkan kemerdekaan daerah atau tidak.
Referendum tidak sah tersebut mendapat tentangan keras dari sebagian besar kekuatan regional dan internasional, yang memperingatkan bahwa jajak pendapat tersebut akan mengalihkan perhatian Irak dari perang melawan IS dan selanjutnya membuat kawasan tersebut menjadi tidak stabil.
