Berita Terkini

Tunggu Kepastian, Kemenag Imbau Biro Perjalanan Tak Buka Pendaftaran Umrah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pemerintah Saudi mengeluarkan kebijakan penangguhan sementara akses masuk ke negaranya, baik untuk umrah maupun ziarah. Terkait hal itu, Kementerian Agama mengimbau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk sementara tidak menerima pendaftaran paket umrah terlebih dahulu sampai ada kepastian dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Menurut Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar, imbauan ini untuk menghindari potensi kerugian yang dialami jemaah dan PPIU akibat ketidakpastian keberangkatan ke Arab Saudi.

“Kami mengimbau kepada PPIU agar pendaftaran bagi jemaah umrah sementara dihentikan terlebih dahulu sampai adanya kepastian keberangkatan,” jelas Nizar melalui siaran pers yang diterima redaksi, Ahad (1/3/2020).

“Ini dilakukan untuk meminimalisir dampak kerugian lebih besar. Jangan sampai jemaah menyetorkan dananya untuk berangkat umrah, apalagi untuk paket pemberangkatan dalam waktu dekat, namun keberangkatannya tidak pasti,” imbuhnya.

Hal senada disampaikan Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim. Menurutnya, bila pendaftaran tetap dibuka, jemaah tentu tidak bisa langsung berangkat. Sebab, PPIU akan mendahulukan jemaah yang saat ini sudah terdaftar, namun tertunda keberangkatannya.

Data Kementerian Agama, jemaah yang gagal berangkat pada tanggal 27 Februari 2020 saat pemberlakuan larangan berangkat, mencapai 2.393 orang. Mereka berasal dari 75 PPIU, dan rencana awalnya akan diterbangkan oleh 8 maskapai. Jumlah ini akan terus bertambah seiring tertundanya keberangkatan jemaah selama masa penangguhan sementara ini.

Arfi juga memastikan bahwa informasi yang beredar tentang kebijakan penghentian sementara akan dicabut oleh Pemerintah Arab Saudi pada 14 Maret 2020, adalah tidak benar. “Kami sampai saat ini belum menerima keterangan resmi dari Arab Saudi sampai kapan pemberlakuan larangan berkunjung untuk umrah dan ziarah oleh Arab Saudi akan dicabut,” jelasnya.

“Seluruhnya harap bersabar dan menahan diri demi keselamatan dan kemaslahatan jemaah umrah,” lanjutnya.

Kasubdit Pengawasan Ibadah Umrah dan Haji Khusus, M. Noer Alya Fitra, mengatakan bahwa jumlah jemaah umrah yang telah mendaftar dan mendapatkan Nomor Porsi Umrah (NPU) per 28 Februari hingga keberangkatan bulan Juni 2020 yang terdokumentasi dalam Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH) Kementerian Agama, adalah sebanyak 46.620 jemaah. Calon jemaah umrah tersebut terdaftar dalam 598 PPIU yang direncanakan akan berangkat menggunakan 20 maskapai penerbangan.

“Jemaah direncanakan berangkat menggunakan Saudia Airlines sebanyak 16.177 jemaah (34,7%), Lion Air sebanyak 10.209 jemaah (21,9%), dan Garuda Indonesia sebanyak 6.819 jemaah (14,63%). Sisanya menggunakan penerbangan lainnya seperti Oman Air, Ettihad, Emirates, Flynas, Citylink, Turkis Airline, Air Asia, Scoot, dan lainnya,” jelas Nafit.

Kementerian Agama tidak menutup aplikasi SISKOPATUH dalam rangka memberikan kesempatan kepada PPIU untuk melakukan proses update data dan input reschedule keberangkatan. “Kami tidak tutup SISKOPATUH. Namun kepada PPIU untuk sementara diimbau untuk tidak menerima pendaftaran jemaah terlebih dahulu. Kami menyarankan Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Umrah (BPS-BPIU) juga membantu untuk sementara bersama PPIU tidak melakukan penerimaan biaya umrah,” tandasnya.

856 Jemaah Umroh yang Dipulangkan Tiba di Indonesia dengan Selamat

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Sedikitnya 856 jemaah umrah Indonesia yang transit di sejumlah negara ketiga sudah kembali ke Indonesia. Mereka dipulangkan lebih awal karena terdampak kebijakan penangguhan sementara akses masuk ke Arab Saudi.

“Catatan kami, sampai malam ini ada 856 jemaah umrah yang transit telah kembali ke Tanah Air. Sebanyak 504 jemaah transit di Uni Emirat Arab, 112 jemaah di Singapura, dan 240 jemaah di Malaysia,” ujar Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim di Jakarta, Sabtu (29/2/2020).

Dijelaskan Arfi, jumlah 504 jemaah yang transit di UEA ini terbagi dalam empat penerbangan yang menggunakan dua maskapai Etihad Airways (EY) dan Emirates Airlines (EK).

“Ada 124 jemaah terbang dengan EY 471. Mereka terdiri dari 41 jemaah PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) Babul Umrah, 31 jemaah PPIU Andiarta Dewata, dan 52 jemaah PPIU Aryati Wisata Mandiri,” katanya melalui siaran pers yang diterima redaksi, Ahad (1/3/2020).

Sedangkan, 128 jemaah terbang dengan EK 359. Terdiri dari 76 jemaah PPIU Pesona Mozaik, 30 jemaah PPIU Balubaid Ikhwan, dan 22 jemaah PPIU Mutiara Ajwah.

Lalu, 124 jemaah terbang dengan EY 474. Jumlah ini terdiri dari 41 jemaah PPIU Babul Umrah, sebanyak 39 orang berasal dari Mataram dan 2 orang dari Cianjur (sudah pulang).

“Jemaah asal Mataram sempat diinapkan di salah satu hotel di Tangerang dan sore tadi terbang dengan Air Asia QZ 612 pukul 16:20 WIB. Mereka sudah sampai di Bandara Lombok,” jelas Arfi.

Selain itu, sebanyak 31 jemaah asal Bogor yang tergabung dalam PPIU Andiarta Dewata. Sebanyak 52 jemaah lainnya ikut dalam PPIU Aryati Wisata Mandiri. Mereka berasal dari wilayah Jabodetabek.

Ada 128 jemaah asal Bandung dan Jabodetabek terbang dengan EK 356. Mereka terdiri dari 30 jemaah PPIU Balubaid Ikhwan, 76 jemaah PPIU Pesona Mozaik, dan 22 jemaah PPIU Mutiara Ajwah.

“Jemaah yang transit di Singapura ada 112 dan semuanya sudah kembali ke Indonesia dengan SCOOT,” jelas Arfi.

“240 jemaah umrah Indonesia yang transit di Malaysia juga sudah pulang semua. Mereka sudah kembali ke daerah asalnya di Bandara Soetta CGK secara bergelombang sejak pukul 09:00 – 20:20 WIB,” tandasnya.

Antusiasme Warga Ikuti Kajian Jejak Kepemimpinan Islam di Tanah Banten

Redaktur: Mazaya

SERANG (Jurnalislam.com) – Yayasan Nusa Karya Insani, Ta’Iim Cloud dan Pemuda Hijrah Serang menggelar Seminar Politik Islam Seminar Politik Islam bertema ‘Jejak Kepemimpinan Islam di Tanah Banten’, Sabtu (29/2/2020) di Aula Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Cikulur Kota Serang Banten.

Pantauan Jurnalislam.com, warga begitu antusias mengikuti acara ini. Tampak hadir berbagai elemen muslim Banten seperti santri, pimpinan pondok pesantren, hingga masyarakat umum.

Ketua Panitia Rulian Haryadi mengatakan bahwa seminar ini digelar karena melihat masih minimnya pembahasan tentang kepemimpinan Islam terutama di wilayah Banten.

Dalam sambutannya KH.Sulaiman Effendi selaku Ketua Presidium FSPP Banten mengatakan bahwa Banten ini memiliki perjalanan sejarah yang unik, namun masih sedikit sekali kita temukan literasi yang membahas kepemimpinan Islam di tanah Banten.

Hadir sebagai pembicara Indra Martian Ph.D (pengamat politik Indonesia), Sejarawan Dr Tiar Anwar Bachtiar dan Dr.Fadlullah S.Ag.Msi (Sekjen FSPP Banten).

“Banyak sejarah sejarah dalam Kepemimpinan Islam di Banten yang belum terkuak, karena masih minimnya sumber sumber literasi yang ditulis,” kata Dr. Tiar Anwar Bachtiar.

Indra Martian Ph.D dalam seminar tersebut mengatakan bahwa kepemimpinan/kerajaan Islam di Banten adalah salah satu bukti sejarah bahwa dulu ada kerajaan yang bercorak Islam walau belum seluruhnya menerapkan syariat Islam.

Sedangkan Dr.Fadlullah S.Ag.Msi selaku sekjen FSPP Banten dalam pemaparannya menjelaskan bahwa Sultan Haji yang dalam sejarah dikatakan memberontak kepada Sultan Ageng Tirtayasa adalah sosok yang dalam sehari hari nya adalah yang sering mengajak untuk menerapkan syariat Islam.

“Alhamdulillah ,acara acara seperti ini (seminar politik) harus menjadi rutinitas karena memandaikan dan memahamkan tentang sejarah kepemimpinan Islam di Banten”Ungkap peserta seminar Ust.KH.Enting Abdul Karim yang juga salah satu pimpinan PonPes di kota Serang.

Reporter: Jajat dan Dian

Menlu RI Saksikan Penandatangan Kesepakatan Damai AS – Taliban

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

DOHA (Jurnalislam.com) – Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno L.P. Marsudi, ikut menyaksikan penandatanganan Kesepakatan Perdamaian Afghanistan atau Comprehensive Peace Agreement (CPA) antara Amerika Serikat dan Taliban di Doha, Qatar, pada Sabtu (29/2/2020).

Penandatanganan kesepakatan ini merupakan langkah awal dari proses perdamaian Afghanistan.

Dalam penandatanganan tersebut, Retno hadir bersama sembilan menteri luar negeri negara lain, yaitu Qatar, Amerika Serikat, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Norwegia, Turki, Oman dan Pakistan. Pertemuan juga dihadiri oleh wakil dari Jerman dan Inggris.

Indonesia selalu berkontribusi dalam perdamaian Afghanistan, dimulai atas permintaan Presiden Ghani tahun 2017.

Tahun 2018, Indonesia telah menjadi tuan rumah Pertemuan Trilateral Ulama Afghanistan-Indonesia-Pakistan. Tahun 2019, indonesia telah menyelenggarakan pertemuan para perempuan Indonesia-Afghanistan.

Kesepakatan AS-Taliban, memuat empat komponen penting, yaitu: kontra terorisme, penarikan pasukan asing dari Afghanistan, perundingan intra-Afghan dan gencatan senjata yang permanen dan komprehensif.

Di saat yang hampir bersamaan, di Kabul telah dilakukan pengumuman deklarasi bersama antara Pemerintah Afghanistan dan Amerika Serikat yang isinya mendukung perjanjian damai antara Amerika Serikat dan Taliban.

Dari Doha, Menlu RI akan langsung ke Kabul, Afghanistan untuk meluncurkan program peningkatan kapasitas perempuan melalui “Indonesia-Afghan Women Solidarity Network” bersama beberapa tokoh perempuan Indonesia.

Sumber: Anadolu Agency

Banyak Negara Ragu Penanganan Virus Corona di Indonesia

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)— Hingga saat ini Indonesia masih belum melaporkan satupun kasus penyebaran virus corona terjadi di negara ini.

Hal ini sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara satu-satunya di Asia Tenggara yang masih kebal terhadap virus yang berasal dari Wuhan, China ini.

Namun sayangnya pihak asing tak sepakat dengan klaim yang diberikan oleh pemerintah ini. Salah satunya adalah Amerika Serikat yang disebut telah menemui langsung Menteri Kesehatan Agus Terawan.

Mengutip laporan Sidney Morning Herald, beberapa diplomat dari kedutaan besar AS dikabarkan menemui sejumlah pemangku kepentingan di Indonesia untuk membahas ancaman dari wabah COVID-19 ini.

Tak hanya negara Trump saja yang concern tentang penyebaran virus ini di Indonesia. Perwakilan dari Australia dan Kanada juga melakukan hal yang serupa.

Untuk Amerika, dikabarkan mantan dubes AS untuk RI Joseph Donovan bertemu langsung dengan Menteri Terawan sebelum Donovan mengakhiri masa kerjanya pada 14 Februari lalu.

Juru bicara Kedutaan Besar AS tak membantah soal kekhawatiran Donovan atas ancaman corona di Indonesia dan pertemuannya dengan Terawan untuk menekankan antisipasi virus berbahaya ini.

“Kami secara rutin bertemu dengan pejabat pemerintah Indonesia mengenai berbagai topik yang berkaitan dengan hubungan bilateral kami selama lebih dari 70 tahun. Kami tidak membahas secara publik rincian percakapan diplomatik kami. Karena itu, wabah virus corona berkembang dengan cepat, dan seperti rekan-rekan Indonesia kami, kami memantaunya dengan cermat,”  kata seorang juru bicara Kedutaan Besar AS, dikutip dari The Sydney Morning Herald.

Selain itu, Arab Saudi bahkan memasukkan Indonesia dalam daftar negara-negara terjangkit Corona. Sehingga warga Indonesia dilarang masuk ke negara tersebut menggunakan visa wisata.

Sumber: cnbcindonesia

MUI Dorong Perkuat Ormas Islam untuk Bendung Liberalisme hingga Sekulerisme

Redaktur: Mazaya

PANGKALPINANG (Jurnalislam.com)–Ketua MUI Bidang Fatwa,  Prof.  Huzaemah Tahido Yanggo menyampaikan bahwa Islam Wasathiyyah adalah jawaban permasalahan umat saat ini.

Selama ini, imbuh Prof. Huzemah, MUI dalam beberapa fatwanya secara tidak langsung sudah membahas Islam Wasathiyyah.

Misalnya pada tahun 2012 dalam Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia, MUI membahas prinsip-prinsip wasathiyyah.

Ijtima Ulama Komisi Fatwa Tahun 2003 juga menjelaskan secara rinci tentang terorisme sebagai tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara dan merugikan masyarakat.

“Tindakan terorisme seringkali mengatasnamakan jihad yang dicita-citakan membawa pelakunya ke surga, dari Fatwa MUI kita dapat membedakan antara pengertian teror dan jihad,” katanya.

Selain dua fatwa tersebut, pada Tahun 2005, MUI juga mengeluarkan fatwa tentang pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama yang menyatakan bahwa liberalisme agama adalah memahami nash-nash agama dengan menggunakan akal pikiran yang bebas dan hanya menerima doktrin agama yang sesuai dengan akal pikiran mereka semata.

Sementara pada tahun 2006, dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa dengan melibatkan 750 ulama seluruh Indonesia, menyepakati bahwa NKRI dengan Pancasila sebagai dasar Negara dan UUD 1945 sebagai konstitrusi negara merupakan kesepakatan bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya umat Islam.

Dia menambahkan, agar Islam Wasathiyyah tersebut bisa sesuai dengan cita-cita Umat Islam Indonesia, maka perlu ada beberapa strategi.

Pertama, kata dia, adalah intensifikasi pendidikan (Tafaqquh fid Din) melalui penguatan lembaga pesantren maupun pendidikan formal mulai sekolah dasar sampai perguruan tinggi.

Strategi kedua, bingkai kerukunan di Indonesia seperti bingkai teologis, bingkai sosiologis-kemasyarakatan, bingkai politik-kebangsaan, maupun bingkai yuridis harus dikuatkan.

“Ketiga, menolah praktik-praktek ajaran yang mengarah pada radikalisme, liberalisme, sinkretisme, dan sekularisme agama baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun umat beragama, serta terakhir penguatan karakteristik ormas-ormas Islam dan ulama sebagai pemilik otoritas keagamaan,” paparnya. (Azhar/Din)

Islam Wasathiyah Dinilai Mampu Menjawab Persoalan Sekulerime hingga Ekstremisme

Redaktur: Mazaya

PANGKALPINANG (Jurnalislam.com)- Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. Huzaemah Tahido Yanggo menyampaikan bahwa Islam Wasathiyyah adalah jawaban permasalahan umat saat ini.

Menurutnya, umat saat ini menghadapi banyak kendala seperti praktek tektualisme agama dan rasionalisme ajaran agama yang berlebihan.

Agama juga menghadapi kendala persaudaraan di kalangan umat yang tidak maksimal dan ketegangan antara pemeluk agama dan masyarakat adat.

Masalah lainnya, kata dia, munculnya sekukarisne, ekstremisme dan terorisme, sinkretisme, ta’asshub, disorientasi makna toleransi.

“Menyikapi realitas tersebut, diperlukan adanya pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan dan diperuntukkan bagi semua umat beragama yang dapat menjaga kelangsungan hidup bersama dalam kerukunan dan solidaritas yaitu dengan mengamalkan Islam Wasathiyyah,” katanya saat mengisi Kongres Umat Islam Indonesia sesi Islam Wasathiyyah, di Hotel Novotel, Pangkalpinang, Bangka Belitung, Jumat ( 28/02/2020).

Prof Huzaemah menyampaikan, Wasathiyyah merupakan paradigma pengkhidmatan di lingkungan MUI selama ini.

Melalui konsep ini, diharapkan bisa mengembalikan gerakan keislaman yang mengambil jalan tengah, berkeseimbangan, lurus dan tegas, toleransi, egaliter, mengedepankan musyawarah, berjiwa reformasi, mendahulukan yang prioritas, dinamis dan inovatif, serta berkeadaban.

Menurutnya, MUI selama ini telah berusaha menyuarakan konsep ini melalui beberapa fatwanya. MUI menyadari bahwa tidak mungkin melaksanakan konsep ini sendian. Pihak-pihak lain diperlukan dalam mengarusutamakan Islam Wasathiyyah khususnya dalam konteks berbangsa dan bernegara.
“Agar cita-cita luhur seperti adil, makmur, religius, dan baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur dapat terwujud,” ungkapnya.

Perguruan Muhammadiyah Kottabarat Gelar Workshop Sekolah Unggul

Redaktur: Mazaya

SURAKARTA (Jurnalislam.com) – Meningkatkan kualitas sekolah menjadi sekolah unggul dan selalu mendapatkan kepercayaan masyarakat memang perlu terus diupayakan pihak penyelenggara pendidikan di tengah persaingan global dan perubahan-perubahan kebijakan pemerintah.

Oleh karena itu, Perguruan Muhammadiyah Kottabarat Surakarta melaksanakan kegiatan workshop yang bertajuk Membangun Sekolah Unggul Muhammadiyah sebagai upaya meneguhkan semangat dan komitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Workshop tersebut diadakan di ruang pertemuan SD Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta pada Sabtu (29/2). Nara sumber workshop adalah  Dr. H. Sungkowo Mudjiamano, M.Si., selaku Pimpinan Majlis Dikdasmen Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.

Di hadapan 114 tenaga pengajar dari KB-TK, SD, SMP, dan SMA Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat, Sungkowo mengajak kepada guru-guru dan pimpinan sekolah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas keunggulan sekolah.

“Sekolah unggul bisa disebut istilah lain sekolah efektif. Sekolah unggul yang memiliki komitmen untuk berprestasi tinggi baik secara akademik maupun non-akademik,” paparnya.

Sungkowo pun menambahkan untuk menjadi sekolah efektif itu adalah visi, misi, dan program sekolah harus jelas. Semua staf sekolah harus terlibat dalam pengelolaan sekolah untuk mencapai tujuan tersebut. Tidak kalah, interaksi guru yang baik, dan otonomi guru dalam pembelajaran di kelas juga menunjang sekolah efektif. Sekolah harus pula fokus dalam meningkatkan mutu melalui 8 standar nasional pendidikan (SNP). Selain itu, strong leadership juga diperlukan dalam mempercepat keunggulan sekolah.

“Strong leadership itu memimpin sekolah dengan ketegasan, tetapi menggunakan sentuhan selembut mungkin,” paparnya.

Sementara Ketua Komite Perguruan Muhammadiyah Kottabarat Surakarta, Marpuji Ali dalam sambutan mengharapkan melalui workshop ini kemajuan dan keunggulan sekolah bisa terus ditingkatkan melalui etos kerja yang baik.

“Disiplin, kebersihan, ketertiban, dan kesolidan dalam melayani siswa penting diterapkan oleh guru-guru di sekolah,” tandasnya.

Agama Disebut Musuh Pancasila, Azzumardy Azra: Ngawur!

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

PANGKALPINANG (Jurnalislam.com) – Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra menegaskan, Pancasila itu tidak bisa dipertentangkan dengan agama.

“Orang yang mempertentangkan agama dengan Pancasila itu gak paham Pancasila,” katanya kepada wartawan di Pangkalpinang, Jumat (28/2/2020).

Menurutnya, Pancasila dan agama tidak bisa dipertentangkan karena levelnya berbeda.

“Pancasila itu hasil pemikiran manusia, sedangkan agama itu wahyu, jadi ngawur itu,” tegasnya.

 

Rekomendasi KUII Tentang Pancasila

Redaktur: Mazaya

PANGKALPINANG (Jurnalislam.com) – Ketua Organizing Committee (OC) Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VII Ustaz Zaitun Rasmin menambahkan, melalui KUII ingin meneguhkan kembali ideologi Pancasila agar dipahami dengan semestinya.

Supaya Pancasila dijalankan secara benar dan konsekuen.

“KUII ini ingin meneguhkan kembali ideologi Pancasila agar dipahami dengan semestinya serta dijalankan secara benar dan konsekuen,” kata Ustaz Zaitun, Selasa (25/2/2020) malam.

Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VII mengusung tema ‘Strategi Perjuangan Umat Islam Indonesia Dalam Mewujudkan NKRI yang Maju, Adil dan Beradab’. KUII diselenggarakan di Hotel Novotel, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung pada 26-29 Februari 2020.

Pembukaan KUII diawali dengan silaturrahim dan taaruf di Rumah Dinas Gubernur Bangka Belitung pada Rabu (26/2) sore menjelang pembukaan KUII.

Silaturrahim ini dihadiri panitia KUII, MUI, Wantim MUI, Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Djohan, duta besar negara sahabat dan peserta KUII.

Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin membuka acara KUII. Gubernur Erzaldi juga menghadiri pembukaan KUII. Acara pembukaan KUII selain dihadiri oleh para peserta juga dihadiri duta-duta besar negara sahabat.

Peserta KUII terdiri dari ulama, tokoh bangsa, tokoh agama, zuama pemerintahan, ormas Islam, cendekiawan, pengusaha, utusan partai politik dan lain sebagainya. Di KUII akan membahas politik, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, hukum, kehidupan beragama, Islam wasthiyah, filantropi Islam, media dan yang lainnya./*Din