Berita Terkini

Korban Serangan Rusia di Kyiv Bertambah: 26 Tewas, 159 Terluka

Redaktur: Arie Ristyan

KYIV (jurnalislam.com)— Jumlah korban tewas akibat serangan rudal dan drone (pesawat nirawak) Rusia di ibu kota Ukraina, Kyiv, pada Kamis (31/7/2025), meningkat menjadi 26 orang, termasuk tiga anak-anak. Hal ini diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri Ukraina pada Jumat (1/8).

Sebelumnya, jumlah korban dilaporkan sebanyak 16 orang, termasuk dua anak-anak. Namun, angka itu diperbarui setelah tim penyelamat menemukan sepuluh jenazah tambahan dari reruntuhan bangunan tempat tinggal di distrik Sviatoshynsky, termasuk seorang anak berusia dua tahun.

“Tim penyelamat menemukan 10 jenazah, termasuk anak-anak,” tulis Kementerian Dalam Negeri Ukraina melalui kanal Telegram resminya.

Selain korban tewas, sedikitnya 159 orang dilaporkan terluka dalam serangan tersebut, termasuk 16 anak-anak.

Serangan terpisah terjadi pada Jumat dini hari di Zaporizhzhia, Ukraina tenggara, yang menyebabkan satu orang tewas, menurut laporan administrasi militer wilayah tersebut melalui Telegram.

Pemerintah kota Kyiv menetapkan hari berkabung pada Jumat sebagai bentuk penghormatan bagi para korban. Serangan pada Kamis tersebut disebut sebagai salah satu yang paling mematikan sejak invasi skala penuh Rusia dimulai pada Februari 2022.

Menanggapi serangan itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy kembali mendesak negara-negara sekutu untuk mengambil langkah lebih tegas terhadap Moskow, termasuk mendorong perubahan kekuasaan di Rusia.

Beberapa jam setelah serangan terjadi, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kini kembali menjabat mengecam tindakan Rusia dan mengisyaratkan akan menjatuhkan sanksi tambahan dalam waktu dekat.

“Rusia… menurut saya, tindakan mereka sangat menjijikkan,” kata Trump kepada wartawan. Ia juga menyatakan telah memberi ultimatum kepada Moskow selama “10 atau 12 hari” untuk menghentikan agresi militer mereka atau menghadapi sanksi baru dari Washington.

Invasinya kini memasuki tahun keempat dan terus menimbulkan korban jiwa serta kehancuran infrastruktur sipil di berbagai wilayah Ukraina. (Bahry)

Sumber: Alarabiya

Pemerintahan Baru Suriah Buka Peluang Tinjau Ulang Perjanjian dengan Rusia

Redaktur: Arie Ristyan

MOSKOW (jurnalislam.com)– Rusia dan Suriah mengisyaratkan akan memperkuat hubungan bilateral dan meninjau kembali sejumlah perjanjian yang dibuat pada era pemerintahan Presiden Bashar al-Assad, menyusul ketidakpastian mengenai masa depan dua pangkalan militer Rusia di Suriah.

Isyarat tersebut muncul dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri Suriah, Asaad al-Shaibani, dan Menlu Rusia, Sergei Lavrov, di Moskow pada Kamis (31/7). Kunjungan Shaibani merupakan yang pertama kali dilakukan oleh pejabat tinggi Suriah ke Rusia sejak tergulingnya Assad dalam serangan kilat oleh kelompok pejuang tahun lalu.

“Tentu saja, kami tertarik agar Rusia tetap berada di pihak kami,” ujar Shaibani dalam pernyataan kepada Lavrov. Namun ia juga menekankan bahwa hubungan kedua negara menghadapi tantangan dan memerlukan penyesuaian.

Pangkalan militer Rusia di Tartus (angkatan laut) dan Hmeimim (angkatan udara) yang terletak di pesisir Mediterania Suriah selama ini menjadi satu-satunya pos militer resmi Moskow di luar wilayah bekas Uni Soviet. Kedua fasilitas tersebut berperan penting dalam dukungan militer Rusia terhadap rezim Assad selama konflik berkepanjangan di Suriah sejak 2015.

Namun, tidak jelas apakah pemerintahan baru di Suriah, yang kini dipimpin kelompok Islamis, akan mengizinkan Rusia mempertahankan kehadiran militernya di negara itu.

Lavrov menyatakan kesiapan Moskow untuk membantu Suriah dalam proses rekonstruksi pascakonflik, serta untuk meninjau kembali “perjanjian dan kontrak yang dibuat dalam konteks politik yang berbeda.”

Pernyataan senada disampaikan Shaibani, yang menyebut bahwa peninjauan ulang terhadap perjanjian-perjanjian lama diperlukan demi memastikan bahwa isi kesepakatan tersebut “benar-benar melayani kepentingan rakyat Suriah.”

Kedua menteri tidak memberikan keterangan apakah status sewa dua pangkalan militer Rusia, yang dijadwalkan berlaku hingga tahun 2066, turut dibahas dalam pertemuan tersebut.

“Suriah membutuhkan teman dan mitra dalam jalur transisinya,” ujar Shaibani dalam konferensi pers seusai perundingan.

Lavrov, dalam kesempatan yang sama, menegaskan bahwa dukungan Rusia terhadap Suriah bersifat konsisten dan tidak bergantung pada perubahan pemerintahan.

“Kami memiliki sejarah panjang dalam mendukung rakyat Suriah, dan hal itu tidak akan berubah karena dinamika politik,” ujarnya. (Bahry)

Sumber: TNA

Aktivis Teluk Luncurkan Kapal Kemanusiaan untuk Menembus Blokade Israel di Gaza

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)– Sekelompok aktivis hak asasi manusia dan pegiat masyarakat sipil dari kawasan Teluk mengumumkan peluncuran Kapal Ketahanan Teluk, sebuah kapal kemanusiaan yang bertujuan menembus blokade Israel di Jalur Gaza dan mengirimkan bantuan makanan serta obat-obatan.

Berbicara kepada The New Arab edisi bahasa Arab pada Kamis (31/7/2025), salah satu inisiator, Mohammed Al-Hayki, mengatakan kapal ini merupakan bagian dari upaya besar untuk menanggapi krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza akibat blokade yang telah berlangsung selama 18 tahun.

“Ini adalah respons sipil dan damai terhadap krisis kemanusiaan yang terus berlanjut. Kami adalah pemuda dari Teluk yang tidak bisa tinggal diam ketika rakyat Palestina menderita karena kelaparan dan pengepungan,” ujar Al-Hayki.

Kapal ini beroperasi secara independen, tidak terafiliasi dengan pemerintah maupun kelompok politik mana pun, dan berada di bawah naungan Koalisi Global untuk Mematahkan Pengepungan jaringan aktivis internasional yang menentang blokade Israel atas Gaza dengan pendekatan damai dan tanpa kekerasan.

Para penyelenggara telah meluncurkan kampanye di media sosial untuk menggalang dukungan publik, termasuk donasi dan perekrutan relawan. Mereka berharap misi ini dapat membuka jalur kemanusiaan independen guna mengirimkan bantuan langsung ke Gaza.

“Ini bukan tindakan politik, melainkan tindakan moral. Kami ingin menggerakkan opini publik global dan menunjukkan bahwa masyarakat Teluk mendukung Gaza dalam menghadapi ketidakadilan,” tegas Al-Hayki.

Gaza telah berada di bawah blokade penuh oleh Israel dan Mesir sejak tahun 2007, mencakup darat, udara, dan laut. Berbagai upaya sebelumnya untuk mematahkan pengepungan melalui laut kerap dibalas dengan tindakan militer oleh Israel. Beberapa kapal telah dicegat di perairan internasional, dan para aktivisnya ditahan serta dideportasi.

Meski menyadari risiko, para aktivis menilai kondisi di Gaza telah mencapai titik darurat yang memerlukan aksi nyata dari masyarakat sipil.

“Pengepungan telah menyebabkan kelaparan, kekurangan obat-obatan, dan runtuhnya layanan dasar. Gaza kini seperti penjara,” ujar salah satu relawan asal Teluk yang enggan disebutkan namanya. “Kami ingin mengingatkan dunia bahwa kondisi ini tidak normal dan tidak boleh dibiarkan berlanjut.”

Kapal Ketahanan Teluk melanjutkan tradisi perjuangan maritim melawan blokade Gaza. Salah satu insiden paling dikenal adalah tragedi Mavi Marmara pada 2010, ketika pasukan komando Israel menyerbu kapal dalam armada Freedom Flotilla dan menewaskan 10 aktivis di perairan internasional.

Baru-baru ini, kapal kemanusiaan seperti Handala, Madleen, dan Conscience yang berangkat dari Eropa juga dicegat oleh militer Israel. Aktivis yang berada di atas kapal ditahan dan dideportasi.

Penyelenggara mengatakan bahwa Kapal Ketahanan Teluk terinspirasi oleh perjuangan serupa di masa lalu serta oleh meningkatnya solidaritas masyarakat Arab terhadap Gaza. Mereka juga menjalin koordinasi dengan aktivis Malaysia yang pada Juni lalu mengumumkan inisiatif armada Seribu Kapal menuju Gaza.

Saat ini kapal masih dalam tahap perencanaan. Tim penyelenggara terus mencari dukungan finansial dan logistik dari masyarakat.

“Kami mengundang warga Teluk untuk terlibat baik melalui donasi, menjadi sukarelawan, atau menyebarkan pesan ini,” kata Al-Hayki.

“Ini adalah bagian dari gerakan rakyat global yang menolak untuk berpangku tangan terhadap blokade Gaza.” pungkasnya. (Bahry)

Sumber: TNA

Swedia Desak Uni Eropa Bekukan Kerja Sama Dagang dengan Israel atas Krisis Gaza

Redaktur: Arie Ristyan

SWEDIA (jurnalislam.com)- Swedia pada Kamis (31/7/2025) mendesak Uni Eropa untuk menangguhkan bagian perdagangan dalam perjanjian asosiasi dengan Israel, menyusul kekhawatiran atas tindakan militer Israel dalam perang di Jalur Gaza.

“Situasi di Gaza benar-benar memprihatinkan, dan Israel gagal memenuhi kewajiban serta komitmen dasarnya terkait bantuan darurat,” ujar Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson dalam pernyataan yang diunggah melalui akun resminya di platform X (sebelumnya Twitter).

“Oleh karena itu, Swedia menuntut agar Uni Eropa segera membekukan bagian perdagangan dari perjanjian asosiasi tersebut,” lanjutnya, seraya mendesak Israel untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza tanpa hambatan.

Perjanjian asosiasi Uni Eropa–Israel merupakan kerangka kerja utama yang mengatur hubungan perdagangan dan politik antara kedua pihak. Uni Eropa adalah mitra dagang terbesar Israel, menyumbang hampir sepertiga dari total perdagangan global negara tersebut, berdasarkan data resmi Uni Eropa.

Pernyataan Kristersson muncul hanya dua hari setelah Belanda mengambil sikap serupa. Menteri Luar Negeri Belanda Caspar Veldkamp menyatakan bahwa negaranya akan mendorong penangguhan elemen perdagangan dalam perjanjian tersebut apabila Israel gagal memenuhi kewajiban kemanusiaannya.

Perang yang berkecamuk antara Israel dan Hamas di Gaza semakin memecah belah posisi negara-negara anggota Uni Eropa. Sebagian negara, seperti Jerman, terus menegaskan dukungan terhadap hak Israel untuk membela diri selama dalam koridor hukum internasional. Sementara itu, negara lain seperti Spanyol dengan tegas mengecam aksi militer Israel yang mereka sebut sebagai “genosida” terhadap warga Palestina.

Sebelumnya, sebuah laporan internal Uni Eropa yang disampaikan kepada 27 negara anggotanya pada akhir Juni mengindikasikan bahwa Israel kemungkinan besar telah melanggar kewajiban hak asasi manusia yang diatur dalam perjanjian kerja sama dengan blok tersebut. (Bahry)

Sumber: TNA

Tentara Israel Lelah Bertugas di Gaza, Tertangkap Pura-pura Menembak demi Kamera Media

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)- Harian Haaretz mengungkap kesaksian beberapa tentara Israel yang saat ini masih bertugas di Jalur Gaza. Mereka mengeluhkan kelelahan fisik dan mental setelah menjalani ratusan hari sebagai prajurit cadangan maupun pasukan aktif.

“Jangan lupa untuk membicarakan tentang para prajurit cadangan dan prajurit aktif, dan betapa lelahnya kami,” ujar seorang tentara dalam sesi tur pers yang diselenggarakan oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF) di Kota Beit Hanoun, Gaza Utara.

“Saya sudah bilang ke [komando] bahwa saya tidak akan kembali ke Gaza setelah tur ini. Saya sudah selesai dengan Gaza. Orang-orang tidak paham apa itu kelelahan. Mereka kira cukup beri kami beberapa jam tidur tambahan, padahal kelelahan ini jauh lebih dalam dari itu. Kami benar-benar kelelahan,” kata tentara tersebut seperti dikutip The Times of Israel, Jumat (1/8).

Keluhan serupa juga disampaikan oleh prajurit lain. “Pasukan tidak cukup untuk menyelesaikan misi. Beritahu publik apa yang sebenarnya kami alami dan gambarkan betapa berat kondisinya,” ujarnya.

Di penghujung tur, dua perwira terdengar memberi instruksi lewat radio kepada pasukan agar melepaskan tembakan, diduga agar para videografer dapat merekam momen seolah sedang terjadi pertempuran.

Tak lama berselang, suara tembakan senapan mesin terdengar panjang di latar belakang. Saat awak media menanyakan apakah tembakan tersebut dilakukan hanya demi kepentingan media, para perwira yang memimpin tur tampak kesulitan menahan tawa. (Bahry)

Sumber: TOI

Mental Tentara Israel Terpuruk, Banyak Tentara Alami PTSD dan Bunuh Diri

Redaktur: Arie Ristyan

TEL AVIV (jurnalislam.com)— Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mulai meninjau ulang kelayakan prajurit cadangan yang mengalami gangguan psikologis berat, termasuk gangguan stres pascatrauma (PTSD), menyusul meningkatnya sorotan terhadap sistem kesehatan mental di tubuh militer.

Kebijakan ini diam-diam diberlakukan sejak akhir pekan lalu dan mencakup prajurit cadangan yang secara resmi telah mendapat pengakuan disabilitas kesehatan mental dari Departemen Rehabilitasi Kementerian Pertahanan Israel. Adapun kriteria yang dimaksud mencakup mereka yang memiliki tingkat disabilitas minimal 30 persen, termasuk PTSD yang berdampak signifikan terhadap kehidupan sehari-hari dan kemampuan kerja.

Para prajurit yang masuk dalam kategori tersebut kini diwajibkan menjalani evaluasi kesehatan mental oleh petugas militer guna menentukan kelayakan mereka untuk tetap bertugas atau diberhentikan dari dinas cadangan.

Kebijakan ini difinalisasi sekitar tiga pekan lalu, setelah melalui proses peninjauan internal selama beberapa bulan yang melibatkan koordinasi dengan Kementerian Pertahanan. Sumber internal menyebutkan bahwa langkah ini bukan respons langsung atas meningkatnya kasus bunuh diri di kalangan tentara, tetapi bagian dari upaya memperbaiki sistem pertukaran data antara IDF dan kementerian.

Meski begitu, peluncuran kebijakan ini menimbulkan kecurigaan publik karena bertepatan dengan serangkaian insiden bunuh diri yang terjadi bulan ini. Di antaranya adalah kematian Daniel Edri, seorang veteran perang Gaza yang mengakhiri hidupnya pada 5 Juli. Dalam sepekan setelahnya, dua tentara lainnya juga ditemukan tewas dalam insiden serupa pada 9 dan 14 Juli. Sementara itu, Kopral Dan Phillipson, tentara asal Norwegia yang tergabung dalam Brigade Paratroopers, mencoba bunuh diri di pangkalan pelatihan pada 15 Juli dan kemudian meninggal dunia akibat luka-lukanya.

Sebelumnya, laporan investigasi Haaretz pada Mei 2024 mengungkap bahwa ratusan veteran dengan cedera psikologis telah dipanggil kembali untuk dinas tanpa sepengetahuan unit militer terkait. Hal ini terjadi karena tidak adanya akses IDF terhadap data medis lengkap dari Kementerian Pertahanan, sehingga sejumlah tentara dengan status disabilitas mental tetap dikerahkan ke medan tempur.

Para ahli kesehatan mental pun menyuarakan kekhawatiran. Prof. Eyal Fruchter, mantan Kepala Departemen Kesehatan Mental IDF, menilai pengerahan tentara dengan PTSD ke zona konflik justru meningkatkan risiko gangguan stres pascatrauma kronis.

“Mengerahkan orang-orang yang telah mengalami trauma kembali ke medan perang adalah keputusan yang sangat berisiko,” ujarnya kepada Haaretz.

“Namun karena kekurangan personel, tampaknya sistem lebih memilih menutup mata atas risiko tersebut.” imbuhnya.

Data resmi IDF menunjukkan bahwa antara 7 Oktober hingga akhir 2023, terdapat tujuh tentara aktif yang bunuh diri. Sepanjang 2024, jumlah tersebut meningkat menjadi 21 kasus. Hingga pertengahan 2025, Haaretz mencatat sedikitnya 17 kasus tambahan, belum termasuk prajurit yang meninggal karena bunuh diri saat tidak dalam dinas.

Kebijakan baru ini mengharuskan prajurit cadangan yang tengah menjalani tugas darurat untuk menjalani penilaian dalam waktu tiga hari sejak pemberitahuan. Sementara mereka yang belum dipanggil aktif akan menjalani proses evaluasi terpisah oleh tenaga profesional. Setiap keputusan dapat diajukan banding dan akan dikaji ulang sebelum putusan akhir dikeluarkan.

Hingga kini, belum ada pemberhentian resmi yang diumumkan berdasarkan kebijakan tersebut. Namun, seorang prajurit cadangan yang tak disebutkan namanya mengaku menerima pemberitahuan via telepon bahwa dirinya dihentikan dari tugas saat dalam perjalanan ke Gaza. Ia menyayangkan cara penyampaian keputusan tersebut yang dianggap minim empati.

“Mereka lupa bahwa sejak 7 Oktober kami langsung terjun dari tempat tidur ke medan tempur. Kami telah menjalankan tugas, namun sekarang seolah-olah kami dibuang begitu saja,” ujarnya.

Pria tersebut telah menjalani lebih dari 400 hari tugas cadangan sejak konflik di Gaza pecah. Ia mengakui kondisi mentalnya menurun dan membutuhkan pembebasan, namun ia menyesalkan tidak adanya pendekatan yang lebih manusiawi.

“Saya tidak akan pernah meminta diri untuk mundur, seberat apa pun. Tapi sekarang saya sadar, saya butuh dibebaskan. Sayangnya, bukan begini cara seharusnya kami diperlakukan,” tambahnya. (Bahry)

Sumber: TOI

Kanada Nyatakan Akan Akui Negara Palestina di Sidang Umum PBB September 2025

Redaktur: Arie Ristyan

OTTAWA (jurnalislam.com)— Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, mengumumkan bahwa negaranya berencana mengakui negara Palestina secara resmi pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 yang akan digelar September 2025. Langkah ini menandai perubahan kebijakan luar negeri yang signifikan dan langsung menuai penolakan dari Israel.

“Kanada bermaksud mengakui Negara Palestina pada Sidang Umum PBB mendatang,” ujar Carney dalam pernyataan resminya. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut diambil guna menjaga harapan terhadap solusi dua negara yang, menurutnya, “semakin terkikis di depan mata kita.”

Jika rencana ini terwujud, Kanada akan menjadi negara ketiga setelah Prancis dan Inggris yang menyatakan akan mengakui Palestina secara resmi pada forum PBB tahun ini.

𝗗𝗶𝘁𝗲𝗻𝘁𝗮𝗻𝗴 𝗼𝗹𝗲𝗵 𝗜𝘀𝗿𝗮𝗲𝗹

Pengumuman tersebut segera ditanggapi dengan kecaman oleh pemerintah Israel, yang menyebut langkah itu sebagai bagian dari “kampanye tekanan internasional yang keliru.”

Kedutaan Besar Israel di Ottawa menyatakan bahwa pengakuan terhadap negara Palestina, tanpa adanya pemerintahan yang bertanggung jawab, lembaga yang berfungsi, dan kepemimpinan yang moderat, merupakan bentuk “pemberian legitimasi terhadap kebiadaban Hamas pada 7 Oktober 2023.”

Meski begitu, Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas menyambut baik pernyataan Kanada tersebut sebagai keputusan “bersejarah.” Sementara itu, Prancis menyatakan siap bekerja sama dengan Kanada untuk “menghidupkan kembali prospek perdamaian di kawasan.”

𝗦𝘆𝗮𝗿𝗮𝘁 𝗥𝗲𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘀𝗶 𝗢𝘁𝗼𝗿𝗶𝘁𝗮𝘀 𝗣𝗮𝗹𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗮

Carney menegaskan bahwa keputusan Kanada dilandasi oleh komitmen Otoritas Palestina untuk melakukan reformasi mendasar. Ia merujuk pada janji Abbas untuk menyelenggarakan pemilu pada tahun 2026, di mana kelompok Hamas tidak akan diizinkan berpartisipasi, serta rencana untuk melakukan demiliterisasi terhadap negara Palestina di masa depan.

Saat ditanya apakah Kanada masih mungkin mengubah keputusannya sebelum Sidang Umum PBB, Carney menjawab: “Secara teoritis mungkin, namun saya tidak dapat membayangkan skenario seperti itu.”

𝗦𝗼𝗹𝘂𝘀𝗶 𝗗𝘂𝗮 𝗡𝗲𝗴𝗮𝗿𝗮 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗧𝗲𝗿𝗴𝗲𝗿𝘂𝘀

Dalam pernyataannya, Carney menegaskan bahwa Kanada telah lama menjadi pendukung solusi dua negara yang dicapai melalui perundingan langsung antara pemerintah Israel dan Otoritas Palestina. Namun, menurutnya, pendekatan ini kini “tidak lagi bisa dipertahankan.”

Ia menyebut bahwa penolakan Hamas terhadap hak eksistensi Israel serta serangan pada 7 Oktober 2023 menjadi salah satu faktor penghambat utama. Namun, Carney juga mengkritik kebijakan pemerintah Israel, termasuk perluasan permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, serta kegagalan menghentikan krisis kemanusiaan di Gaza.

“Solusi dua negara semakin menjauh,” kata Carney.

“Pemungutan suara di parlemen Israel yang menyerukan aneksasi Tepi Barat, dan ketidakmampuan Israel untuk mencegah bencana kemanusiaan di Gaza telah mengikis prospek perdamaian secara nyata.”

Sementara Inggris menyatakan bahwa pengakuan resmi terhadap negara Palestina akan diberikan pada bulan September kecuali Israel mengambil langkah-langkah konkret, termasuk menyetujui gencatan senjata di Gaza. (Bahry)

Sumber: TNA

PBB: Pengiriman Bantuan ke Gaza Jauh dari Cukup, Warga Terancam Kelaparan

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)— Badan Koordinasi Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (OCHA) menyatakan bahwa kondisi pengiriman bantuan ke Jalur Gaza masih “jauh dari memadai” untuk memenuhi kebutuhan jutaan warga yang dilanda kelaparan dan keputusasaan akibat konflik berkepanjangan.

Dalam pernyataan terbarunya, OCHA menyebut bahwa pasokan bahan bakar yang masuk ke wilayah terkepung tersebut juga tidak mencukupi untuk mempertahankan layanan esensial seperti kesehatan, tanggap darurat, air bersih, dan telekomunikasi.

Awal pekan ini, militer Israel mengumumkan jeda harian dalam operasi mereka di sejumlah wilayah Gaza serta membuka rute aman guna memfasilitasi distribusi bantuan kemanusiaan oleh PBB dan organisasi kemanusiaan lainnya. Namun, OCHA menilai langkah itu belum cukup.

“Jeda ini belum memungkinkan arus bantuan yang berkelanjutan untuk menjawab besarnya kebutuhan di Gaza,” kata OCHA dalam pembaruan resminya.

“PBB dan mitranya memanfaatkan setiap peluang untuk menjangkau mereka yang membutuhkan selama jeda taktis sepihak tersebut, namun kondisinya masih sangat terbatas.”

Sebagai contoh, untuk melewati penyeberangan Kerem Shalom salah satu jalur utama distribusi bantuan pengemudi PBB harus melalui berbagai prosedur yang kompleks.

“Mereka memerlukan persetujuan misi dari otoritas Israel, penetapan rute yang aman, izin perjalanan dalam bentuk ‘lampu hijau’, penghentian pengeboman, hingga dibukanya gerbang besi di area berpagar,” jelas OCHA.

Empat hari sejak diberlakukannya jeda taktis, OCHA mencatat korban jiwa akibat kelaparan dan malnutrisi masih terus bertambah. Bahkan, warga yang putus asa kerap menyerbu truk-truk bantuan dan menurunkan sendiri muatan yang tersedia dalam jumlah terbatas.

“Stok bahan bakar yang ada saat ini tak cukup untuk memenuhi kebutuhan layanan-layanan penting yang menyelamatkan nyawa. Situasinya bagaikan setetes air di lautan,” tambah pernyataan itu.

Sementara itu, Inisiatif Klasifikasi Fase Ketahanan Pangan Terpadu (IPC), lembaga pemantau yang memberikan nasihat kepada PBB terkait krisis pangan, memperingatkan bahwa skenario terburuk kelaparan kini tengah terjadi di Gaza.

OCHA kembali menyerukan agar semua penyeberangan ke Gaza dibuka dan agar pasokan kemanusiaan serta komersial diizinkan masuk tanpa hambatan. (Bahry)

Sumber: TNA

Klaim Tanah yang Dijanjikan Tuhan, 1.000 Keluarga Israel Siap Pindah ke Gaza

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)– Di depan mata Jalur Gaza yang hancur akibat perang selama hampir 22 bulan, ratusan pemukim Israel menggelar aksi pada Rabu (30/7) untuk menegaskan klaim mereka atas wilayah yang porak-poranda tersebut.

Dengan mengibarkan bendera Israel dan spanduk oranye bertuliskan “Gush Katif” nama blok permukiman yang dibongkar pada 2005 para demonstran berbaris dari Kota Sderot menuju pos pengamatan Asaf Siboni yang menghadap reruntuhan Beit Hanoun di Gaza utara.

Israel menarik diri dari Jalur Gaza pada 2005, mengakhiri 38 tahun pendudukan militer. Sekitar 8.000 pemukim dievakuasi dan 21 komunitas Yahudi di wilayah itu dibongkar. Namun, sebagian kecil dari mereka yang dulu tinggal di sana tak pernah menyerah pada impian untuk kembali. Kini, di tengah perang dengan Hamas dan menguatnya kelompok garis keras di pemerintahan Israel, mereka merasa momentum itu telah tiba.

Para veteran Gush Katif kini bergabung dengan generasi baru calon pemukim yang menyatakan siap kembali ke Gaza bahkan jika itu berarti harus tinggal di tenda.

“Sebagai sebuah gerakan, ada sekitar 1.000 keluarga Anda bisa melihat mereka hari ini siap pindah sekarang, sebagaimana keadaan saat ini, dan tinggal di tenda,” kata Daniella Weiss (79), mantan wali kota permukiman Kedumim di Tepi Barat, kepada AFP.

“Kami siap bersama anak-anak kami untuk pindah ke Gaza sekarang juga, karena kami percaya ini adalah jalan menuju ketenangan dan perdamaian, serta satu-satunya cara untuk mengakhiri Hamas,” ujarnya.

“Hanya ketika kami berpegang teguh pada tanah pada setiap butiran pasirnya barulah tentara akan menyerah,” tambah Weiss.

Kelompok-kelompok sayap kanan turut serta dalam aksi tersebut, berbaris ke arah perbatasan sambil meneriakkan, “Gaza milik kami selamanya!”

Sementara dari pengeras suara terdengar seruan, “Cara mengalahkan Hamas adalah merebut kembali tanah kami.”
“Gaza Bagian dari Tanah Israel” teriaknya.

Sebagian besar wilayah Gaza kini hancur akibat serangan militer Israel sejak 7 Oktober 2023.

Menurut Kementerian Kesehatan di Gaza, lebih dari 60.000 warga Palestina tewas akibat serangan Israel sejak saat itu. Sejumlah organisasi hak asasi internasional menuding Israel telah melakukan pengusiran paksa, kejahatan perang, dan genosida terhadap warga sipil.

Pemerintah Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa tujuan operasi militer di Gaza adalah untuk menghancurkan Hamas dan membebaskan para sandera, bukan untuk membangun kembali permukiman Yahudi.

Namun, para calon pemukim mengaku telah menjalin komunikasi dengan anggota parlemen dari faksi garis keras dalam koalisi pemerintahan dan meyakini ada peluang politik untuk kembali ke Gaza meski secara hukum internasional, pendudukan kembali atas wilayah tersebut dianggap ilegal.

Semangat kelompok ini makin berkobar setelah Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, dalam pidatonya di Museum Gush Katif awal pekan ini menyatakan: “Ini lebih dekat dari sebelumnya. Ini adalah rencana kerja yang realistis.”

“Kita tidak mengorbankan semua ini hanya untuk menyerahkan Gaza dari satu kelompok Arab ke kelompok Arab lainnya. Gaza adalah bagian tak terpisahkan dari tanah Israel,” kata Smotrich. “Saya tidak ingin kembali hanya ke Gush Katif itu terlalu kecil. Gaza hari ini memberi kita ruang untuk berpikir lebih besar.”

𝗧𝗮𝗻𝗮𝗵 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗗𝗶𝗷𝗮𝗻𝗷𝗶𝗸𝗮𝗻

Pernyataan Smotrich mendapat sambutan dari para demonstran.

“Saya percaya kepada Tuhan dan kepada pemerintah,” kata Sharon Emouna (58), warga permukiman di Tepi Barat yang ikut hadir dalam aksi mendukung kembalinya permukiman Yahudi ke Gaza.

“Saya hadir di sini untuk menunjukkan dukungan, untuk menyampaikan bahwa tanah Israel dijanjikan bagi bangsa Yahudi. Adalah hak kami untuk tinggal di sana,” ujarnya.

Menurut Emouna, jika ada warga Palestina yang tetap tinggal di Gaza, mereka justru akan diuntungkan dengan hidup berdampingan bersama para pemukim Yahudi.

Namun, pada Rabu itu, pasukan Israel tetap membatasi pergerakan demonstran, mencegah mereka menyeberang ke Gaza. Jalan menuju wilayah tersebut hanya berupa hamparan semak belukar yang kering di bawah terik matahari musim panas.

Meski begitu, sejumlah keluarga terus berdatangan hingga mendekati perbatasan, cukup dekat untuk melihat siluet reruntuhan rumah-rumah warga Palestina dan, mungkin, membayangkan masa depan yang ingin mereka rebut kembali. (Bahry)

Sumber: TNA

Inggris Ancam Akui Negara Palestina pada September Jika Israel Tak Hentikan Perang di Gaza

LONDON (jurnalislam.com)– Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan bahwa Inggris akan secara resmi mengakui negara Palestina pada bulan September mendatang, kecuali Israel mengambil langkah-langkah substantif untuk mengakhiri krisis kemanusiaan di Jalur Gaza dan memenuhi sejumlah syarat penting lainnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Starmer kepada kabinetnya dalam pertemuan khusus yang digelar pada Selasa (29/7), di tengah libur musim panas, guna membahas rencana perdamaian yang tengah dirumuskan bersama para pemimpin Eropa.

“Ia mengatakan bahwa Inggris akan mengakui negara Palestina pada bulan September, di hadapan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA), kecuali pemerintah Israel mengambil langkah-langkah substantif untuk mengakhiri situasi yang mengerikan di Gaza, mencapai gencatan senjata, menegaskan tidak akan ada aneksasi di Tepi Barat, dan berkomitmen pada proses perdamaian jangka panjang yang menghasilkan solusi dua negara,” demikian isi pernyataan resmi pemerintah Inggris.

Starmer juga menegaskan posisi tegas terhadap Hamas, dengan menyebut bahwa kelompok tersebut tidak akan memiliki peran dalam pemerintahan Gaza pasca-konflik.

“Ia menegaskan kembali bahwa tidak ada kesetaraan antara Israel dan Hamas, dan bahwa tuntutan kami terhadap Hamas tetap sama: mereka harus membebaskan semua sandera, menandatangani gencatan senjata, menerima bahwa mereka tidak akan memainkan peran apa pun dalam pemerintahan Gaza, dan melucuti senjata,” tambah pernyataan tersebut.

Langkah ini menandai pergeseran penting dalam kebijakan luar negeri Inggris terhadap isu Palestina. Selama bertahun-tahun, pemerintah Inggris hanya menyatakan kesiapan untuk mengakui negara Palestina “pada waktu yang tepat”, namun tidak pernah menetapkan tenggat waktu atau syarat-syarat yang jelas.

Namun, dengan situasi kemanusiaan yang semakin buruk di Gaza dan meningkatnya tekanan dari kalangan internal Partai Buruh, Starmer kini menghadapi dorongan besar dari anggota parlemen untuk mengambil sikap lebih tegas terhadap Israel.

Laporan PBB dan lembaga kemanusiaan internasional menyebut bahwa warga Gaza saat ini menghadapi ancaman kelaparan massal, di tengah blokade, kehancuran infrastruktur, dan terbatasnya akses bantuan.

Langkah Inggris ini juga diyakini akan memberikan tekanan tambahan terhadap Israel, yang selama ini menolak seruan internasional untuk menghentikan operasi militer dan menerima formula perdamaian berbasis solusi dua negara. (Bahry)

Sumber: TNA