Berita Terkini

Wajib Halal, UMK Didorong Urus Sertifikasi Gratis

Redaktur: Mazaya

PADANG(Jurnalislam.com)— Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Muhammad Aqil Irham mendorong para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) segera memproses sertifikasi halal produknya. Selain itu, UMK juga didorong mulai menerapkan digitalisasi pemasaran produk halalnya, agar semakin berdaya saing dan meningkat secara ekonomi.

“Selain bersertifikat halal yang diwajibkan dan sangat penting sebagai bentuk jaminan kehalalan produk, saya juga mengajak (pelaku UMK) untuk juga mulai menerapkan digitalisasi marketing produk halalnya,” ungkap Aqil Irham saat mengunjungi sejumlah pelaku UMK di Kota Padang, Sumatera Barat, Senin (1/11/2021).

Digitalisasi pemasaran produk halal, lanjut Aqil Irham, saat ini merupakan keniscayaan. Hal itu akan membantu meningkatkan angka pemasaran.

“Terlebih, pandemi Covid-19 yang telah berlangsung hampir dua tahun terakhir, menuntut pelaku usaha khususnya UMK untuk bersikap adaptif terhadap kondisi yang ada agar dapat terus menjaga keberlangsungan usahanya dan bahkan mengembangkannya dengan memanfaatkan peluang yang ada,” imbuh Aqil Irham.

“Ini produk yang sudah halal dan bagus. Perlu mulai diperluas jangkauan pemasarannya dengan memasukkan produknya melalui digital market agar makin meningkat penjualannya,” kata Aqil Irham kepada Nia, pelaku UMK produsen palm sugar/gula aren kemasan di kota Padang yang juga peserta fasilitasi sertifikasi halal gratis BPJPH tahun 2020 lalu.

“Jika tadi Ibu mengatakan setelah bersertifikat halal ada peningkatan penjualan produknya, maka dengan memperluas jangkauan pemasaran secara online (terdigitalisasi) bisa dipastikan akan meningkat lagi penjualannya,” kata Aqil Irham memotivasi pelaku UMK lainnya yang memproduksi pisang panggang.

Digitalisasi pemasaran produk halal selain sebagai salah satu strategi pengembangan usaha, juga merupakan salah satu bentuk upaya pelaku usaha untuk membantu mempermudah masyarakat untuk memperoleh produk halal yang dibutuhkannya. Karenanya, Aqil Irham berpesan kepada pelaku UMK untuk memanfaatkan peluang tersebut secara optimal.

“Kita berharap produk-produk halal UMK kita seperti ini terus naik kelas dan mampu bersaing di pasaran tidak hanya domestik tapi juga global.” pungkasnya.

MUI: Wakaf Digital Sah Secara Syariat

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Ketua MUI Bidang Ekonomi Syariah dan Halal, KH Sholahuddin Al Aiyub, menyampaikan bahwa wakaf melalui media digital sah secara syariah. Akad pada wakaf boleh dilakukan secara sepihak sehingga tidak mensyaratkan adanya ijab qobul.

“Merujuk pada pendapat ulama, ikrar dalam wakaf boleh dilakukan secara sepihak. Hal tersebut sah secara syariah. Ijab dan qobul dalam wakaf berbeda dengan nikah. Pendapat ini bisa menjadi sandaran untuk berwakaf secara digital,” ujar Kyai Aiyub pada webinar bertajuk “Manajemen Wakaf Berbasis Digital Untuk Tingkatkan Produktivitas dan Akuntabilitas Publik”, Selasa (02/11).

Sebelum memasuki era digital seperti sekarang, ujar Kiai Aiyub, praktik wakaf sudah berjalan sejak zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Contoh yang paling masyhur adalah kisah sumur Raumah yang merupakan wakaf Utsman bin Affan.

Khalifah Utsman membeli sumur tersebut dengan harga fantastis dari seorang Yahudi karena masa paceklik. Oleh Utsman, sumur tersebut kemudian diwakafkan untuk kepentingan umat Islam di Madinah. Sampai saat ini, sumur tersebut ternyata masih mampu mengairi perkebunan di sekitarnya.

“Perbedaan wakaf dengan zakat adalah jika wakaf boleh didistribusikan untuk fakir miskin maupun orang yang mampu, tidak boleh diperjual belikan, dan pahalanya akan terus mengalir sampai si pemberi wakaf itu wafat sebagaimana kisah dari Sayyidina Utsman bin Affan” ungkapnya.

Dengan contoh wakaf sumur Utsman dan contoh-contoh keberhasilan wakaf yang lain, Kiai Aiyub menilai, wakaf merupakan donasi sekaligus investasi dunia akhirat. Wakaf mewajibkan pengelolanya agar tidak mengurangi apalagi menghilangkan nilai pokoknya. Itu salah satu kunci wakaf bisa menjadi penggerak ekonomi nasional.

 

“Perlu dipahami untuk kita semua peran wakaf yaitu sebagai donasi sekaligus investasi tak terputus dunia akhirat. Para ulama menyebutnya sebagai sedekah jariyah, dikarenakan pahala orang yang berwakaf akan terus mengalir bahkan saat ia telah wafat,” jelasnya.

Argumen wakaf sebagai sedekah jariyah tersebut, ujar Kiai Aiyub, berdasarkan jumhur (kesepakatan mayoritas) ulama yang bersandar pada hadis Rasulullah SAW:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ “

“Ketika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 (perkara) yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang berdoa baginya.” (HR. Muslim)

 

Karena itu, Kiai Aiyub menambahkan, keberadaan media digital saat ini bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan jangkauan wakaf dan pendistribusian wakaf. Para ulama fiqih terkemuka juga telah membolehkan wakaf melalui sarana media digital. (mui)

 

Guru Madrasah Dibekali Penguatan Literasi Digital

Redaktur: Mazaya

GARUT(Jurnalislam.com)— Kementerian Agama terus melakukan pelatihan dan penguatan literasi digital bagi guru madrasah. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani mengatakan penguatan literasi ini penting agar guru dan tenaga kependidikan (GTK) madrasah dapat mengembangkan kultur digital di lembaga pendidikannya.

Hal ini disampaikan Ramdhani saat memberikan arahan secara virtual dalam Pelatihan Peningkatan Literasi Digital bagi GTK Madrasah Kabupaten Garut, Selasa (2/11/2021). Dikatakan Ramdhani, digitalisasi sudah menjadi tuntutan, bahkan kebutuhan sehari-hari dan madrasah harus meyesuaikan ke arah itu.

“Untuk menjadi madrasah hebat bermartabat, kita harus membangun sistem digital yang kuat. Kita tidak bisa lagi bekerja hanya secara manual, pelan-pelan kita harus mulai mengarah pada penguatan digital culture,” kata Ramdhani.

Pelatihan Peningkatan Literasi Digital bagi guru dan tenaga kependidikan madrasah, lanjut Ramdhani, merupakan langkah kontrit Kemenag dalam upaya meningkatkan kompetensi dan mutu madrasah. Sehingga ke depan, madrasah dapat terus bersaing dan mampu menunjukan kualitasnya dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas.

“Literasi digital pada madrasah akan memberikan penguatan pada kompetensi guru madrasah dengan tujuan utama untuk menghadirkan pendidikan yang terbaik bagi anak bangsa,” imbuhnya.

Teknologi digital, lanjut Dhani, memberikan peluang yang memungkinkan peserta didik di madrasah untuk mengekspresikan diri mereka sebagai konsumen dan produsen konten digital. Oleh sebab itu, guru memiliki peran penting dalam mengawal pemahaman literasi digital kepada peserta didik.

Direktur GTK Madrasah Muhammad Zain, menambahkan sebagai pendidik, peran guru bukan sekedar melakukan transfer pengetahuan (transfer of knowledge), tetapi juga membentuk karakter siswa. Karenanya, untuk dapat bertahan di era digital, seorang guru harus menguasai lima literasi, yaitu literasi membaca, menulis, numerasi, sains, dan sosial budaya.

“Untuk literasi sains sangat penting dikuasai, agar kita bisa merebut kunci-kunci peradaban di masa mendatang,” papar Zain.

Kepada peserta Zain berharap, dapat mengikuti pelatihan dengan baik. Sehingga materi yang diperoleh dari pelatihan dapat ditransfer kembali kepada peserta didik di madrasah.

Pelatihan Peningkatan Literasi Digital diikuti oleh 90 guru dan tenaga kependidikan madrasah swasta se-Kabupaten Garut. Kegiatan ini berlangsung selama empat hari, 2-5 November 2021.

Jalan Sukarno Diresmikan di Ankara, Diaspora Pemuda: Indonesia – Turki Sangat Dekat

Redaktur: Mazaya

ANKARA(Jurnalislam.com) – Pemerintah Turki akhirnya meresmikan nama jalan yang tadinya bernama Hollanda Caddesi di dekat Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ankara dengan nama Sukarno Caddesi pada hari Ahad (31/10/2021). Momentum peresmian ini mendapatkan apresiasi dari diaspora anak muda Indonesia di Turki yaitu Caraka Muda Nusantara dan KNPI Turki.

 

Ketua Umum Caraka Muda Nusantara, Adhe Nuansa Wibisono pada Rabu (3/11/2021) di Ankara, menyampaikan selamat kepada Bapak Dubes Lalu Muhammad Iqbal dan segenap jajaran diplomat Indonesia di KBRI Ankara atas diresmikannya nama jalan Sukarno Caddesi.

 

“Peresmian nama jalan ini menjadi achievement tersendiri bagi Pak Dubes dan KBRI Ankara, juga menjadi hadiah diplomatik untuk bangsa Indonesia yang tentu saja menjadi kabar yang sangat menggembirakan bagi masyarakat kita di tengah masa pandemi Covid-19 ini”, ujarnya.

 

Wibisono kemudian juga mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan oleh pemerintah Turki dalam mengabulkan dan meresmikan Sukarno Caddesi ini.

 

“Pemerintah Turki menghargai sepenuhnya permintaan usulan nama yang diajukan oleh pihak Indonesia tanpa suatu keberatan apapun. Hal ini menunjukkan bahwa Turki benar-benar menganggap Indonesia sebagai negara sahabat dan mitra diplomasi yang sangat dekat”, kata mahasiswa doktoral Turkish National Police Academy tersebut.

 

Dia kemudian mengingatkan bahwa pemerintah Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah karena hingga saat ini penentuan nama jalan di Jakarta belum mencapai kesepakatan.

 

“Pemerintah Indonesia harus segera bersikap tegas untuk menjamin bahwa nama siapapun yang diajukan oleh pihak Turki akan dihargai dan diterima sepenuhnya, sebagai bentuk prinsip timbal balik dalam diplomasi”, ungkap Wibisono.

 

Sementara itu Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Turki, Darlis Aziz di Istanbul menyatakan dengan disahkannya Sukarno Caddesi di Ankara menunjukkan tingginya level diplomasi yang dilakukan oleh Bapak Dubes Lalu Muhammad Iqbal dan KBRI Ankara.

 

“KNPI Turki mengucapkan selamat atas keberhasilan diplomasi yang dicapai oleh Pak Dubes, momen ini menjadi prestasi tersendiri bagi beliau. Selain itu apresiasi dari pemerintah Turki yang meresmikan nama jalan dari Hollanda Caddesi menjadi Soekarno Caddesi ini patut kita syukuri bersama”.

 

Mahasiswa Pascasarjana Uskudar University juga mengomentari potensi perkembangan hubungan strategis Indonesia-Turki ke depannya.

 

“Dalam pertemuan G-20 di Italia baru-baru ini, pemerintah Indonesia dan Turki yang diwakili oleh Presiden Jokowi dan Presiden Erdogan juga menunjukkan hubungan Indonesia-Turki telah semakin erat. Momen ini bisa menjadi peluang baru bagi kedua negara untuk tampil sebagai anchor state di kawasan masing-masing”.

 

“Pertemuan yang membahas rencana kunjungan Presiden Erdogan ke Indonesia pada awal 2022 ini akan menjadi sejarah baru bagi hubungan politik, budaya dan juga khususnya ekonomi di antara kedua negara dimana akan ada pengesahan kerjasama komprehensif IT-CEPA pada pertengahan tahun mendatang”, pungkasnya.

Pemerintah Masih Lobi Saudi Soal Vaksin Umrah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Pemerintah masih berupaya untuk melobi Arab Saudi agar jamaah umrah Indonesia yang telah menerima vaksin lengkap Sinovac dan Sinopharm tak perlu mendapatkan vaksin booster tambahan.

 

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama (Kemenag) Nur Arifin mengatakan, banyak jamaah yang bisa diberangkatkan jika Saudi mengakui vaksin asal Cina itu. “Pemerintah juga sedang melakukan negosiasi dengan Arab Saudi,” kata Nur Arifin, Sabtu (30/10).

Nur Arifin menegaskan, negosiasi perlu dilakukan agar Saudi bisa mengakui vaksin Sinovac yang banyak digunakan masyarakat Indonesia. Jika vaksin Sinovac diakui, jamaah tidak perlu divaksin dosis ketiga atau booster. Di sisi lain, Nur Arifin mengaku terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk mematangkan rencana penyelenggaraan ibadah umrah pada masa pandemi Covid-19.

 

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) RI, Hilman Latief, membenarkan adanya upaya negosiasi tersebut. “Iya benar (lobi soal booster). Ya kan bagusnya gitu kan (dua dosis vaksin saja). Tapi kita enggak tahu nanti ya,” kata Hilman.

 

Sementara itu, Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali mengatakan bahwa usulan tersebut ‘salah alamat’. Menurut dia, pihak yang seharusnya mengurusi persoalan terkait vaksin adalah Kementerian Kesehatan, bukan Kementerian Agama. “Kayak-nya salah alamat. Kemenag bukan domain masalah vaksin, itu domainnya Kemenkes,” kata Endang, kemarin.

 

Dia mengatakan, hingga saat ini belum ada pengumuman dari Arab Saudi terkait penggunaan Sinovac atau Sinopharm di wilayah Kerajaan. “Secara legitimate, WHO sudah mengakui (Sinovac dan Sinopharm). Namun, Saudi tidak menggunakan, itu saja masalahnya,” ujar dia.

 

Meski demikian, Endang menolak untuk memprediksi peluang diterima atau tidaknya usulan Kemenag untuk membebaskan jamaah yang telah menerima vaksin Sinovac atau Sinopharm dari suntikan booster. Hingga saat ini, hanya empat vaksin Covid-19 yang diakui dan digunakan di Kerajaan, yaitu Pfizer, Astrazeneca, Johnson & Johnson, dan Moderna. Sedangkan mereka yang telah menerima vaksin selain empat vaksin tersebut harus menerima vaksin tambahan (booster) dari empat vaksin yang diakui Saudi.

 

“Boleh saja dua kali Sinovac, tapi harus booster satu di antara empat vaksin itu. Bagi yang sudah dua kali (vaksin) dari empat (merk vaksin itu) tidak harus booster,” kata Konjen RI di Jeddah, Eko Hartono, beberapa waktu lalu.

 

Eko mengatakan, saat ini aspek teknis paling utama yang harus dibahas antara Indonesia dengan Arab Saudi adalah bagaimana sertifikat vaksin Indonesia dapat diakui oleh Saudi. Dia juga menyarankan agar aplikasi PeduliLindungi dapat diintegrasikan dengan aplikasi serupa buatan Saudi, Tawakkalna.

 

“Selama ini PeduliLindungi belum bisa dibaca di Saudi. Tanpa link itu sulit bagi jamaah untuk bisa umrah,” kata Eko.

 

Buku Diplomasi Wasthiyyatul Islam MUI Diluncurkan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional (HLNKI) MUI akan menerbitkan buku berjudul “Diplomasi Wasathiyyatul Islam MUI” pada awal tahun 2022. Tujuannya, untuk mendokumentasikan kiprah MUI dlm promosi Islam Washatiyah di Kancah Internasional.

Demikian diutarakan Ketua Komisi HLNKI MUI Bunyan Saptomo saat menggelar FGD buku di Kantor MUI, Jakarta (28/10).

“Buku ini akan membahas tiga bagian penting dalam diplomasi MUI, yakni: Wasathiyyatul Islam, Problematika global, dan Diplomasi Pemerintah RI dan MUI dalam upaya mengatasi berbagai problem global,” kata Bunyan Saptomo.

Sementara itu, Ketua MUI Bidang HLNKI, Prof Sudarnoto Abdul Hakim menyambut baik rencana tersebut. Sudarnoto menjelaskan bahwa buku tersebut sangat penting tidak hanya untuk MUI tapi juga untuk umat dan bangsa.

“Saat ini, Pemerintah Indonesia dan MUI sementara mainstreaming wasathiyyatul Islam secara global yang merupakan hasil dari pertemuan ulama-ulama dunia di Bogor,” demikian kata Sudarnoto.

Anggota Komisi HLNKI MUI Yanuardi Syukur yang menjadi tim penulis buku dalam presentasinya menyampaikan bahwa buku ini dikemas dalam bahasa ilmiah-populer. Penggunaan bahasa populer itu untuk memudahkan pembaca dalam memahami apa saja kiprah MUI dalam kancah internasional.

 

Yanuardi menargetkan draf buku ini akan selesai Desember tahun ini.

Dalam buku itu nantinya, berbagai program Komisi HLNKI MUI juga akan dimasukkan. Misalnya respons terhadap Islamofobia, terorisme, serta pembangunan Rumah Sakit Indonesia Hebron, MUI go global, dan halal.

Berbagai kegiatan tersebut, lanjut Yanuardi Syukur, dikumpulkan dari berbagai dokumen dan ditambah berbagai referensi untuk memperkuat isi buku.

Buku rencana akan diterbitkan pada awal tahun 2022 dan diharapkan dapat terbit minimal 1 buku 1 tahun terkait berbagai program dan respon terhadap isu internasional.

Pada FGD tersebut draf buku ini mendapat masukan selain dari Ketua MUI Bidang HLNKI dan Ketua Komisi HLNKI, juga dari Wasekjen MUI Habib Ali Hasan Al-Bahr.

 

Buku itu juga mendapat masukan dari pengurus Komisi HLNKI yaitu: Dubes Safira Rosa Machrusah, Dr. Andy Hadiyanto, Dubes Yuli Mumpuni, Ustazah Amirah Nahrawi, Ustaz Muhammad Faisal, Ustaz Oke Setiadi, dan Ustaz Muhammad Abdullah Darraz.[

 

Sertifikasi Halal Peluang UMKM Pasarkan Produk Secara Global

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Memasuki tatanan baru pasca pandemi Covid 19, sertifikasi halal telah menjadi tren ekonomi di beberapa negara. Salah satunya di Indonesia yang memiliki target menjadi produsen halal dunia.

Demikian yang disampaikan oleh Drs. Adisam, Kepala Unit Halal PT. Sucofindo dalam Dalam webinar “Bangkit dari Covid-19 dengan Nalar dan Aksi Bersama Berlandaskan Nilai-nilai Islam dan Fatwa MUI” hasil kerjasama MUI dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Menurut Adisam, harus ada strategi yang disusun untuk mencapai target yang dicita-citakan di atas. Terlebih roda perekonomian masyarakat Indonesia sebagian besar pada ranah UMKM yang perlu dikembangkan menjadi industri besar.

“Terdapat manfaat yang bisa dirasakan oleh konsumen dan produsen melalui adanya sertifikasi halal. Manfaat yang didapat oleh konsumen yaitu mampu memberikan ketenangan, produk terjamin dan aman untuk dikonsumsi, serta meningkatkan kepercayaan kepada produsen” ungkap Kepala Unit Halal PT. Sucofindo, Kamis (28/10)

Adisam menambahkan, manfaat yang akan dirasakan oleh produsen melalui sertifikat halal yaitu memiliki nilai tambah pada produk yang ditawarkannya. Bahkan, saat mengantongi sertifikasi halal akan membuka kesempatan produsen menjual produknya di pasar internasional.

Adisam menekankan, jangan sampai UMK dari luar negri yang justru merajai pasaran di Indonesia.

Oleh sebab itu, melalui serangkaian sertifikasi baik mengantongi kehalalan dari MUI hingga amannya produk dikonsumsi oleh BPOM merupakan wasilah yang menjembatani untuk mendongkrak produk UMKM di Indonesia pada ranah internasional.

“Masih minimnya pemahaman sertifikasi halal di tengah masyarakat. Padahal jika suatu usaha ingin mendaftarkan produknya untuk diberikan sertifikasi halal sangatlah mudah. Bahkan sekarang bisa mengurusnya dari rumah sehingga lebih efisien,” katanya. (mui)

 

Himpunan Dai Muda Indonesia Gulirkan Gerakan Dai Entrepreneur

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) –Rapat Koordinasi Nasional Himpunan Dai Muda Indonesia, 30-31 Oktober 2021, telah menggulirkan gerakan Dai Entrepreneur.

“Gerakan ini untuk mewujudkan kemandirian ekonomi umat. Nanti kami juga akan koordinasi dengan Komisi Ekonomi MUI Pusat,” kata Dr. Derysmono, Sekjen HDMI dalam siaran persnya.

Tercatat sebanyak 34 Pengurus Wilayah, 20 Pengurus Daerah dan 4 Perwakilan Luar Negeri yang hadir dalam Rakornas tersebut telah bertekad untuk mewujudkannya. Panitia Rakornas HDMI juga mengundang Ahyudin selaku Pendiri ACT untuk berbicara di hadapan ratusan peserta terkait kemandirian Dai.

“Dakwah harus didukung kemandirian ekonomi umat,” tegasnya. “ACT siap bersinergi dengan HDMI dalam mewujudkan gerakan kemandirian ini,” tambahnya.

HDMI yang berisikan para dai muda tentu memiliki keunikan dibandingkan organisasi dakwah pada umumnya. Generasi muda yang ada di dalamnya tentu memiliki kelincahan tersendiri, yang menarik bagi sejumlah pihak. Tak ayal, sejumlah kepala daerah pun mengapresiasi pergerakan HDMI ini. Seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah, Gubernur NTB Zulkiflimansyah, dan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang mengirimkan ucapan selamat Rakornas HDMI. Begitupun sejumlah ustadz kondang juga menaruh harapan besar kepada HDMI, seperti Buya Yahya, Ustadz Abdus Shomad, Ustadz Subki Al Bughuri, Ustadz Bakhtiar Nasir, dan Kyai Abdul Hasib Hasan.

“Dukungan para ulama terhadap dai muda tentu sangat diperlukan, apalagi sebenarnya para dai muda yang ada di HDMI ini hakikatnya adalah penerus para ulama tersebut,” ujar KH. Fahmi Rusydi, Ketua Dewan Pembina HDMI.

Saat ini, HDMI yang telah berusia enam tahun akan menguatkan kepengurusannya di 514 kabupaten / kota yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Sebagaimana tema Rakornas, Da’i-Da’i muda di HDMI terus bertekad meneruskan perjuangan para ulama nusantara dan selalu bersinergi dengan berbagai pihak demi membangun bangsa.

Sumber: republika.co.id

Pasca Dirusak Hindu Radikal, Muslim India Kembali Bangun Masjid

Redaktur: Mazaya

NEW DELHI (Jurnalislam.com) – Organisasi sosial keagamaan Muslim terbesar di India bernama Jamiat Ulama-i-Hind akan memperbaiki masjid yang terdampak selama kerusuhan di negara bagian timur laut Tripura pada pekan lalu.

Tim pencari fakta yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Moulana Hakimuddin Qasmi mengunjungi berbagai wilayah negara bagian untuk menilai dampak kerusakan.

Awal pekan ini, Asosiasi Perlindungan Hak-Hak Sipil mengatakan setidaknya ada 27 insiden yang dikonfirmasi dari kelompok sayap kanan yang menyerang masjid, rumah, dan individu di wilayah Muslim di negara bagian tersebut. Hampir semua serangan dilakukan oleh berbagai kelompok sayap kanan, termasuk sayap kanan Vishva Hindu Parishad.

“Di Kabupaten SepahiJala, tempat yang berjarak hanya 30 kilometer dari Agartala, ibu kota Tripura saja banyak pengacau yang menyerang masjid dan menghalangi umat Islam untuk sholat selama beberapa hari terakhir,” kata Jamiat dalam sebuah pernyataan, dilansir Anadolu Agency, Senin (1/11).

Kepala Polisi Distrik Krishnendu Chakravertty mengatakan di seluruh distrik Sepahijala, dua insiden perusakan masjid oleh kelompok tak dikenal dilaporkan pada pekan lalu. “Dua upaya yang gagal dilakukan di dua masjid dan situasinya terkendali sekarang sehingga sholat dapat diadakan secara normal pada hari Jumat,” kata Chakravertty.

Sementara itu, Presiden Maulana Mahmood Madani Jamiat mencatat tidak ada tindakan yang diambil oleh pemerintah terhadap mereka yang melakukan penistaan ​​terhadap Nabi Muhammad dan Muslim. Padahal banyak kelompok yang melaporkan masjid telah diserang dan polisi negara bagian membantah banyak masjid yang dibakar habis.

Pada Sabtu, polisi mengatakan situasinya sekarang sudah terkendali. “Ini benar-benar terkendali dan semuanya normal di lapangan,” kata Wakil Inspektur Jenderal Polisi Lalhminga Darlong. Dia menyebut insiden yang sangat kecil telah dibesarkan. Sementara itu, Pengadilan tinggi negara bagian pada Jumat juga meminta laporan dari pemerintah negara bagian pada 10 November tentang insiden komunal yang dilaporkan.

Sumber: republika.co.id

Pelajar Muslim California Alami Intimidasi Agama

Redaktur: Mazaya

SACRAMENTO(Jurnalislam.com) — Para siswa Muslim yang sekolah di negara bagian California, Amerika Serikat, rata-rata pernah mengalami intimidasi berbasis agama. Berdasarkan dara Dewan Hubungan Amerika-Islam California (CAIR-CA) menyebutkan bahwa sekitar setengah dari siswa Muslim di kelas 5 sampai 12 mengalami intimidasi berbasis agama, yang lebih dari dua kali lipat tingkat statistik nasional, di mana 20 persen anak-anak AS menghadapi intimidasi.

Data tersebut juga menunjukkan tingginya tingkat siswa yang merasa tidak aman, tidak diinginkan, atau tidak nyaman di sekolah karena identitas Muslim mereka.

“Diskriminasi dan intimidasi pelecehan Islamofobia terus menjadi masalah nyata yang dihadapi siswa Muslim setiap hari,” kata CEO CAIR-California, Hussam Ayloush, seperti dilansir The Daily Journal pada Selasa (2/11).

Survei berjudul “CAIR-California’s 2021 Bullying Report: Examining Islamophobia in California Schools,” didasarkan pada temuan dari survei di seluruh negara bagian terhadap 708 siswa Muslim berusia antara 11 dan 18 tahun dari pertengahan 2018 hingga akhir 2020.

Dalam periode satu setengah tahun sebelum pandemi, 47 persen siswa Muslim melaporkan menjadi korban bullying berbasis agama. Itu meningkat 7 persen dari tahun 2016 hingga 2018. Sepertiga siswa yang mengenakan jilbab juga melaporkan bahwa jilbab mereka ditarik atau disentuh secara menyinggung.

Dan hampir satu dari setiap empat siswa Muslim melaporkan bahwa mereka memperoleh komentar yang menyinggung tentang Islam yang dilakukan oleh seorang guru, administrator, atau petugas sekolah lainnya.

“Bentuk kebencian dan pelecehan ini tidak terjadi dalam ruang hampa dan tentu saja tidak terbatas di California,” kata Ayloush.

 

Sumber: republika.co.id