Berita Terkini

Perundingan Damai antara Pemerintah Thailand dengan BRN Akan Dilanjutkan Januari 2022 di Malaysia

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Selatan Thailand merupakan salah satu wilayah yang berada di bahagian selatan dari negara Thailand, dan merupakan salah satu wilayah yang masih diterapkan Undang-undang Darurat Militer atau lebih dikenali dengan panggilan Daerah Operasi Militer.

Menurut pandangan organisasi dunia seperti Human Rights Watch (HRW) mengatakan hukum Darurat Militer (DM) digunakan sebagai alat politik untuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan menghancurkan kebebasan politik dari pihak lawan.

Baru-baru ini media Malaysia mengeluarkan berita pada (10/12/2021), bahwa rundingan damai diantara Pemerintah Thailand dengan Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani (BRN) akan dilanjutkan secara bersuamuka pada bulan depan (Januari 2022) di Kuala Lumpur, Malaysia.

Rundingan damai ini di tangani oleh negara Malaysia sebagai fasilitator, dan Tan Sri Rahim Mohd Nor selaku bekas ketua polis negara Malaysia yang berperang dalam penyelesaian konflik yang berpanjang di Selatan Thailand.

Jeneral Wanlop Rugsanaoh, mewakili pemerintah Thailand dalam rundingan damai Selatan Thailand akan mencari resolusi penyelesaian secara damai yang berkekalan untuk menamatkan konflik yang berpanjangan beberapa dekad di wilayah tersebut.

Sebelumnya, rundingan damai Selatan Thailand secara bersemuka sempat tergendala apabila pintu sempadan Thailand – Malaysia ditutup akibat dari pandemik COVID-19, dengan situasi yang semakin pulih rundingan damai akan dilanjutkan secara bersemuka kembali.

Anas Abdulrahman, sebagai ketua redigasi BRN dalam rundingan damai yang benar-benar bertolak dari nilai kejujuran dan keikhlasan untuk menyelesaikan konflk secara bermaruah, hakiki dan berkekalan.

Manakala, resolusi merupakan jembatan perdamaian dan dapat juga diartikan sebagai peta jalan untuk mencegah atau menyelesaikan konflik secara terstruktur dan sistematis. Pencegahan dan penyelesaian konflik harus diawali dengan pemahaman yang mendalam tentang konflik yang dianggap sebagai penyakit.

Pengenalan yang mendalam soal konflik akan memudahkan kita untuk mencegah dan menghentikan kekerasan yang mungkin saja timbul sejak awal konflik, bahkan tidak menutup kemungkinan konflik kekerasan massal dapat memusnahkan kehidupan.

Pencegahan sejak awal konflik akan memberikan jalan untuk disiapkan suatu jembatan perdamaian, yang dimungkinkan untuk dimulainya proses rekonsilisasi yang akan melibatkan semua pihak, baik korban, maupun pelaku.

Melalui proses rekonsilisasi akan ditetapkan bersama suatu strategi jangka panjang untuk menjamin keberlanjutan perdamaian, akhir dari keseluruhan rangkaian penyelesaian konflik adalah desain untuk menciptakan langkah strategis dalam mencegah konflik pada masa mendatang.

Demikian, menurut data Deepsouthwatc (DSW) telah tercatat sejak awal Januari 2004 hingga November 2021, dari total 21.270 kasus, sebanyak 7.305 jiwa meninggal dunia dan 13.563 orang mengalami luka-luka.

Penulis: Pena Selatan

Masalah Pelestarian Lingkungan Jadi Sorotan Muktamar NU

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Permasalahan yang disorot dalam Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) di Lampung, pada 22-24 Desember 2021, salah satunya adalah soal pelestarian lingkungan dan ancaman perubahan iklim.

 

Komisi Rekomendasi Muktamar NU pun mendesak pemerintah harus tegas dalam pengurangan pembabatan jumlah dan luas hutan.

 

Ketua Komisi Rekomendasi Muktamar NU Alissa Wahid, dalam Sidang Pleno III, di Universitas Lampung, Kamis (23/12/2021) mengatakan bahwa perubahan global, pembangunan, serta investasi sangat berpengaruh terhadap lingkungan dan perubahan iklim. Dua hal tersebut, kata dia, menjadi keprihatinan warga dunia saat ini.

 

Di satu pihak, lanjut dia, Indonesia memiliki kontribusi cukup besar terhadap kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Di sisi lain, setiap upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah Indonesia justru menimbulkan ketimpangan antara manfaat yang diperoleh Indonesia dengan keuntungan yang didapat negara-negara maju itu.

 

“Pemerintah perlu memperpanjang moratorium perkebunan sawit untuk setidaknya 10 lagi dan mengajak para pengelola perkebunan sawit untuk menerapkan good agricultural practice (praktik pertanian yang baik) untuk meningkatkan penyerapan karbon,” ujar Alissa Wahid dalam Sidang Pleno III, di Universitas Lampung, Kamis (23/12/2021) malam.

 

“Pemerintah perlu fokus dan sercara serius mengambil langkah-angkah mengurangi deforestasi menjadi nol hektar pada tahun 2023,” imbuhnya saat membacakan putusan Komisi Rekomendasi Muktamar NU. Selain itu, NU juga mendesak pemerintah bersama para pengusaha untuk menyiapkan rencana dan menjalin kerja sama internasional. Tujuannya untuk akselerasi transisi ke energi terbarukan dan mencapai proporsi Energi Baru Terbarukan (EBT) minimal 30 persen pada 2025, serta net zero emisi (emisi nol bersih) pada 2045.

 

Muktamar NU pun mendesak pemerintah untuk menghentikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara dan pengurangan produksi batubara mulai 2022, serta menyetop (early retirement/phase out) PLTU Batubara pada 2040 untuk mempercepat proses transisi energi yang berkeadilan, demokratis, dan terjangkau. Karenanya, pemerintah perlu menyusun kebijakan komprehensif dan langkah-langkah untuk meningkatkan akses dan kualitas transportasi publik serta akselerasi adopsi kendaraan listrik (electric vehicle) di Indonesia.

 

“Pemerintah perlu bersama pemerintah daerah menyiapkan langkah-langkah penguatan masyarakat ekonomi lemah dan wanita dalam menghadapi dampak perubahan iklim,” kata Alissa.

 

Di samping itu, NU mendorong pemerintah untuk segera mengatur pengelolaan sampah dan mengurangi produksi plastik di semua tingkatan, untuk kebutuhan apa pun. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah harus melarang penggunaan plastik pada supermarket dan toko modern pada 2023. “Pemerintah perlu menyerukan pada elemen masyarakat, akademisi dan dunia usaha untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dalam kemasan produk fast moving consumer goods dan menggunakan kantong berbelanja yang ramah lingkungan,” tegas Alissa.

 

Terkait kerja sama internasional dalam rangka pelestarian lingkungan dan mencegah ancaman perubahan iklim, NU meminta pemerintah untuk lebih gencar melakukan lobi ke pihak-pihak internasional atau kawasan-kawasan lain seperti Eropa dan Amerika Serikat. Hal itu untuk mendapatkan efek keuntungan lebih tinggi bagi rakyat dan negara Indonesia.

sumber: nu.or.id

 

Menkes: Keberhasilan Penurunan Kasus Covid Karena Kerja Keras dan Anugerah dari Atas

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Kasus Covid-19 di Indonesia yang sempat melonjak pada Juli lalu kini sudah melandai. Menurut Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, penurunan kasus ini berkat kerja keras semua komponen bangsa dan adanya super immunity.

“Kunci keberhasilan Indonesia adalah kombinasi antara kerja keras dan juga karena ada anugerah dari atas (berupa super immunity),” kata Budi dalam sebuah diskusi daring, Sabtu (25/11).

Budi menjelaskan, berdasarkan sejumlah penelitian, super immunity adalah kekebalan tubuh super yang terbentuk pada orang yang sudah terinfeksi Covid-19 lalu mendapatkan vaksinasi. “Jadi dia dosis satu dan duanya dari alam, sedangkan booster-nya dari vaksin,” ujarnya.

Beruntungnya Indonesia, kata Budi, gelombang besar kasus Covid-19 terjadi pada Juli. Sedangkan vaksinasi berjalan masif sejak akhir Agustus. Karenanya, banyak orang yang sudah sembuh dari Covid-19 juga mendapatkan vaksinasi sehingga terbentuklah super immunity.

“Jadi kita itu untungnya apa, rezekinya, siklusnya kita tuh benar. Timing-nya kita benar,” kata Budi. Siklus serupa juga dirasakan oleh India karena negara itu dilanda gelombang kasus pada Mei, lalu vaksinasinya mulai masif pada Juli.

Sedangkan sejumlah negara lain seperti Inggris, Israel, dan Singapura, imbuh Budi, tak mendapatkan super immunity ini. Padahal, tingkat vaksinasi di tiga negara itu sudah tinggi. Musababnya, tiga negara itu sudah melakukan vaksinasi sebelum munculnya gelombang kasus.

“Beberapa negara vaksinasinya cepat sekali. Sebelum imunitas (alami) terbentuk, mereka sudah vaksinasi. Akibatnya (sekarang) tembus (terjadi lonjakan kasus),” kata Budi.

Faktor kedua yang membuat Indonesia bisa menekan jumlah kasus adalah kerja keras semua elemen. Kerja keras itu, kata Budi, tampak dari keberhasilan Indonesia menjalankan tiga strategi utama menghadapi pandemi, sebagaimana dianjurkan WHO. Ketiganya adalah pelaksanaan protokol kesehatan (prokes), pelacakan kasus, dan vaksinasi.

Pada pelaksanaan protokol kesehatan, kata Budi, rakyat Indonesia cukup disiplin. Bahkan lebih disiplin jika dibandingkan masyarakat di negara-negara Barat. “Saya ke Amerika Serikat, menurut saya kita lebih disiplin memakai masker,” ujarnya.

Dari sisi pelacakan kasus, lanjut dia, Indonesia juga terbilang baik. Pelacakan kasus ini meliputi jumlah tes Covid-19, pelacakan kontak erat, dan isolasi pasien.

“Waktu aku masuk aku masuk (jadi menteri pada Desember 2020), kita 20-30 ribu sampel tes Covid-19 dalam sehari. Sekarang 300 ribu dan terus konsisten di angka itu,” ujarnya.

Budi menambahkan, Indonesia juga cukup baik dalam melakukan tes Whole Genome Sequencing (WGS) untuk melacak varian baru. Bahkan, kata dia, kinerja Indonesia dalam mengirim hasil WGS dipuji oleh GISAID, sebuah organisasi yang mengumpulkan semua data virus corona dari seluruh dunia.

“Indonesia dipuji sebagai negara berkembang yang banyak masukin (hasil WGS). Kita sudah tembus 10 ribu Desember ini. Waktu Desember tahun lalu kalau nggak salah hanya 140,” ujarnya.

Sedangkan pada laju vaksinasi, Indonesia jadi salah satu yang terbaik. Sebab, Indonesia merupakan negara kelima yang berhasil menyuntikkan vaksin dosis lengkap kepada 100 juta orang. “(Sekarang) cuma 5 negara yang tembus 100 juta rakyatnya divaksinasi dua dosis,” kata Budi lagi.

 

NU Desak Pemerintah Terlibat Aktif dalam Perdamaian Dunia

Redaktur: Mazaya

BANDARLAMPUNG(Jurnalislam.com)–Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) mengeluarkan rekomendasi di bidang internasional. Saat ini, Indonesia tengah mengalami kemajuan karena telah mendapat pengakuan dari negara-negara di dunia.

 

Terpilihnya Presiden Joko Widodo sebagai Presidensi G-20 pada tahun ini di Italia menunjukkan bahwa Indonesia sedang diharapkan berkontribusi kepada negara-negara di seluruh dunia. Kontribusi itu bukan hanya di bidang ekonomi-politik. Akan tetapi, juga dalam peningkatan kesejahteraan dan kesetaraan penduduk dunia.

 

Karena itu, Komisi Rekomendasi Muktamar ke-34 NU mendesak pemerintah Indonesia untuk memperkuat kehadiran terkait situasi konflik di berbagai belahan dunia seperti Afghanistan, Myanmar, dan negara-negara lain yang sedang berkonflik. Hal ini sebagaimana wujud dari amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 untuk memperjuangkan perdamaian dunia.

 

“Bersama pemerintah, NU mendorong pemerintahan damai dan memberdayakan di Afghanistan dengan landasan maqasih syariah (tujuan-tujuan agama),” ujar Ketua Komisi Rekomendasi Muktamar NU, Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid, dalam Sidang Pleno III, di Gedung Serbaguna (GSG) Universitas Lampung, pada Kamis (23/12/2021).

 

Komisi Rekomendasi Muktamar NU juga mencermati persoalan imigran di tingkat global. Terutama imigran Muslim yang berdiaspora di berbagai negara. Karenanya, NU juga menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan negara-negara penerima imigran untuk memberikan perlindungan atas hak asasi para imigran. Selain itu, NU yang menjadi bagian dari masyarakat masyarakat Muslim global juga menawarkan konsep Islam Nusantara, sebagai model praktik pribumisasi Islam (localizing Islam).

sumber: nu.or.id

 

Sekolah Adiwiyata dan Sekolah Sehat sebagai Kado Milad 11 Tahun SMP Muhammadiyah PK

Redaktur: Mazaya

SURAKARTA(Jurnalislam.com)–Menapaki usia 11 tahun, SMP Muhammadiyah Program Khusus (PK) Kottabarat Surakarta meraih dua penghargaan prestasi sekolah sekaligus, sekolah bepredikat adiwiyata tingkat Kota Surakarta dan Juara Harapan 1 Lomba Sekolah Sehat. Penghargaan sekolah tersebut disampaikan saat acara apel di Dinas Pendidikan Kota Surakarta pada Jumat (24/12).

 

Penghargaan sekolah sehat disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Etty Retnowati, S.H., M.H. dan penghargaan sekolah adiwiyata disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, Ir. Gatot Sutanto, M.Si.

 

Menanggapi pencapaian dua penghargaan sekolah tersebut, Muhdiyatmoko selaku Kepala SMP Muhammadiyah PK Kottabarat Surakarta, mengaku senang, bangga, dan bersyukur.

 

“Alhamdulillah Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan segala urusan dan ikhtiar seluruh civitas akademika sekolah baik guru, karyawan, siswa maupun wali siswa. Pencapaian tersebut merupakan kado milad sekolah yang kini berusia 11 tahun,” ungkapnya di sela-sela acara penyerahan penghargaan.

 

Muhdiyatmoko menambahkan sebelumnya sekolah sudah mengikuti setiap proses sesuai prosedur kegiatan baik adiwiyata tingkat kota dan lomba sekolah sehat. Waktu kegiatan tersebut beriringan dan berdekatan, tetapi dengan ikhtiar dan doa serta kerja jamaah yang sungguh-sungguh semua bisa terwujud dengan terbaik.

 

“Prestasi sekolah tersebut menjadi bukti komitmen sekolah untuk memberikan pelayanan prima (terbaik) dalam memberikan kenyamanan, kesehatan, dan keamanan kepada siswa dalam belajar di sekolah. Selain itu, Milad 11 tahun sebagai momentum sekolah menjadi smart school dengan platform digital yang menunjang kegiatan pembelajaran di sekolah,” jelasnya.

 

Sebelumnya, SMP Muhamamdiyah PK melakukan penyerahan dokumen laporan adiwiyata ke kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta pada 1 Oktober 2021. Tim penilai Adiwiyata Tingkat Kota Surakarta melakukan visitasi pada 7 Oktober 2021. Kemudian, Lomba sekolah sehat diikuti pada Selasa, 24 November 2021 lalu. Saat itu SMP Muhammadiyah Program Khusus (PK) Kottabarat Surakarta mendapat kunjungan tim Lomba Sekolah Sehat karena termasuk sepuluh besar nominasi sekolah sehat tingkat Kota Surakarta jenjang SMP tahun 2021.

 

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, Ir. Gatot Sutanto, M.Si memberikan apresiasi yang luar biasa kepada SMP Muhammadiyah PK Kottabarat Surakarta atas diraihnya Adiwiyata tingkat Kota 2021. “Terima kasih atas kerja samanya untuk semua jajaran civitas akademik dan wali murid yang mendukung program sekolah berwawasan lingkungan. Tetap dipertahankan prestasinya. Jaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah masing-masing,” ungkapnya.

Kiai Said Disebut Akan Dijadikan Penasehat PBNU

Redaktur: Mazaya

BANDAR LAMPUNG(Jurnalislam.com) — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang baru saja terpilih, KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan bahwa pihaknya akan tetap melibatkan KH Said Aqil Siroj di kepengurusan PBNU periode 2021-2026.

“Oh ya pasti pasti (melibatkan Kiai Said),” ujar Gus Yahya saat diwawancara usai proses pemilihan Ketum PBNU di Universitas Lampung, Bandar Lampung, Jum’at (24/12).

Kemungkinan Kiai Said nantinya akan dilibatkan sebagai Mustasyar (Penasehat) PBNU. Namun, menurut Gus Yahya, pihaknya masih perlu berbicara dulu dengan Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar.

“Kita lihat nanti, karena kan kita harus bicara dengan Rais Aam. Tentu beliau punya pandangan-pandangan yang tajam mengenai ini,” ucap Gus Yahya.

Selain itu, Gus Yahya juga masih perlu berbicara juga dengan tim formatur, seperti perwakilan dari Pengurus Wilayah NU (PWNU) di wilayah Indonesia Barat, Timur, dan Indonesia Tengah. “Kami nanti akan membuat kencan untuk bertemu dan membicarakan pembentukan struktur pengurus harian lengkap,” kata Gus Yahya.

Seperti diketahui, Gus Yahya baru saja terpilih sebagai Ketum PBNU periode 2021-2026 dalam Sidang Pleno V Muktamar ke-34 NU di Gedung Serba Guna Universitas Lampung (Unila), Bandar Lampung, Jum’at (24/12) pagi.

Dalam proses penghitungan suara, Gus Yahya berhasil memperoleh 337 suara. Sedangkan calon ketum PBNU petahana, KH Said Aqil Siroj hanya mendapatkan 210 suara. Sementara, satu suara dianggap batal.

“Maka menetapkan Kiai Yahya Cholil Staquf ditetapkan sebagai Ketum PBNU masa khidmat 2021-2026,” ujar Ketua Sidang Pleno sekaligus Ketua SC Muktamar ke-34 NU, Muhammad Nuh semberi menutup dengan membaca surat Al-Fatihah.

Sumber: ihram.co.id

Muktamar NU Haramkan Perampasan Tanah Rakyat oleh Negara

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Komisi Bahtsul Masail Ad-Diniyah Al-Waqi’iyah Muktamar Ke-34 NU pada 22-24 Desember 2021 membahas pengambilan tanah rakyat oleh negara. Komisi Waqi’iyah Muktamar NU 2021 di Lampung ini mengharamkan perampasan tanah rakyat yang dilakukan oleh negara.

 

Sekretaris Komisi Bahtsul Masail Ad-Diniyah Al-Waqi’iyah, KH Sarmidi Husna mengatakan, komisinya membahas secara hukum syariat perampasan tanah yang sudah ditempati rakyat selama bertahun-tahun yang belum mendapatkan rekognisi status kepemilikannya oleh negara.

 

Ketua Komisi Bahtsul Masail Ad-Diniyah Al-Waqi’iyah Muktamar NU KH Abdul Ghofur Maimoen (Gus Ghofur) mengatakan, hukum perampasan tanah tanah yang sudah ditempati rakyat oleh di-tafshil (dirinci).

 

“Tanah yang sudah dikelola oleh rakyat selama bertahun-tahun baik melalui proses iqtha’ (redistribusi lahan) oleh pemerintah atau ihya’ (pengelolaan lahan), maka pemerintah haram mengambil tanah tersebut,” kata Gus Ghofur dalam sidang pleno Muktamar Ke-34 NU di Gedung Serbaguna Unila, Bandarlampung, Jumat (24/12/2021).

 

Gus Ghofur mengatakan, pemerintah tidak boleh mengambil lahan yang sudah dikelola oleh rakyat selama bertahun-tahun baik melalui proses iqtha’ oleh pemerintah maupun ihya’. Pembahasan ini berangkat dari ketimpangan penguasaan lahan yang terjadi selama puluhan tahun di Indonesia.

 

Kecuali itu, pembahasan ini berngkat dari konflik-konflik agraria yang melibatkan masyarakat dan negara. Sejak UU No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dijalankan, ketimpangan penguasaan agraria dan sumber daya alam semakin mendalam antara sektor pertanian rakyat dan pertanian/perkebunan besar atau antara sektor pertanian dan nonpertanian. Selain membahas perampasan tanah rakyat oleh negara, Komisi Waqi’iyah Muktamar Ke-34 NU juga membahas cara penentuan jenis kelamin seseorang dengan gejala interseksual dan batas ketinggian hilal terkait imkanur ru’yah.

sumber: nu.or.id

 

Ini Harapan HMI Atas Kepengurusan Baru PBNU

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)—Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Raihan Ariatama, menyampaikan selamat atas terpilihnya KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan KH Cholil Yahya Staquf sebagai Ketua Umum PBNU Periode 2021-2026 pada Muktamar ke-34 NU di Lampung.

Menurut Raihan, kedua tokoh NU tersebut insya Allah dapat memimpin NU ke arah yang lebih baik untuk mewujudkan Islam yang rahmatan lil ‘alamin dan kemandirian NU.

“Track record keduanya dalam hal pengabdian kepada umat dan bangsa sudah tidak perlu diragukan lagi. Kami yakin NU di bawah kepemimpinan KH Miftachul Akhyar dan Gus Yahya akan memberikan corak baru bagi keislaman di Indonesia yang damai, toleran, dan menjadi rujukan dunia dalam memahami Islam,” ucap Raihan kepada wartawan pada Jumat (24/12).

Raihan berharap PBNU dengan pimpinan barunya dapat terus menjalin kerja sama dengan pelbagai pihak dan organisasi, termasuk HMI, untuk kemajuan bangsa dan negara serta peradaban dunia.

“Kami percaya, ukuwah insaniah, ukuwah Islamiyah, dan ukuwah wathoniah dari semua kelompok Islam, dibutuhkan untuk memberdayakan umat dan membangun bangsa,” kata Raihan.

Sebelumnya, pemilihan Rais Aam PBNU ini dilakukan oleh sembilan ulama yang menjadi anggota Ahwa, yaitu KH Dimyati Rois, KH Ahmad Mustofa Bisri, KH Ma’ruf Amin, KH Anwar Manshur, TGH Turmudzi Badaruddin, KH Miftachul Akhyar, KH Nurul Huda Jazuli, KH Ali Akbar Marbun, dan KH Zainal Abidin.

Sementara itu, dalam Muktamar ke-34 NU, mekanisme pemilihan ketua umum PBNU menggunakan mekanisme voting atau pemungutan suara. Dalam proses penghitungan suara, kiai yang biasa dipanggil Gus Yahya ini berhasil memperoleh 337 suara. Sedangkan, calon ketum PBNU petahana KH Said Aqil Siroj  mendapatkan 210 suara.

Sumber: republika.co.id

Pemerintah Diminta Prioritaskan Penggunaan Vaksin Covid Halal

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Anggota Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, mendorong pemerintah agar memprioritaskan penggunaan vaksin COVID-19 yang halal. Hal ini untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi konsumen, khususnya bagi konsumen muslim.

 

“Pada waktu awal vaksinasi, alasan kedaruratan dapat dijadikan dasar yang memperbolehkan penggunaan vaksin tidak halal. Tetapi untuk kondisi sekarang apakah masih relevan alasan tersebut,” ujar Yahya dikutip dari keterangannya di kompleks DPR RI, Sabtu 25 Desember 2021.

 

Menurut dia, saat ini ada dua merek vaksin COVID-19 yang sudah mendapatkan sertifikat 100 persen Halal dan Suci dari MUI, yaitu Sinovac dan Zivifax.

 

Kedua jenis vaksin itu juga sudah mendapatkan Emergency Use Authorization (EUA) atau izin penggunaan darurat vaksin Covid-19 dari Badan POM.

 

Zaini menekankan, harus diakui masih ada sebagian warga masyarakat yang ragu dan tidak mau divaksin dengan alasan vaksinnya tidak halal. Hal ini antara lain tercermin di daerah yang tingkat vaksinasinya masih rendah, seperti di Aceh.

 

“Dengan semakin banyaknya pilihan vaksin halal, maka tidak ada lagi alasan bagi masyarakat yang selama ini menolak untuk divaksin dengan alasan tidak halal,” tegas Anggota DPR dari Dapil Jatim VIII tersebut.

 

Yahya juga mendorong agar vaksin booster yang akan digunakan adalah vaksin yang halal. Sampai saat ini, pemerintah sendiri belum menentukan jenis vaksin yang akan digunakan. Sebagai anggota Komisi IX, ia minta dengan tegas agar Kementerian Kesehatan memperhatikan masalah kehalalan vaksin

sumber: viva.co.id

 

Rusak Akibat Erupsi Semeru, Forum Me-DAN Indonesia Perbaiki Saluran Air Bersih untuk Warga Kamar Kajang

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

LUMAJANG (Jurnalislam.com) – Salah satu kesulitan warga terdampak erupsi Gunung Semeru adalah sulitnya mendapatkan pasokan air bersih, terlebih bagi warga Kampung Kamar Kajang, Candipuro, Lumajang. Pasalnya, pipa saluran air yang menuju rumah dan tempat ibadah mereka hancur diterjang erupsi Gunung Semeru.

Melihat kondisi tersebut, Forum Medis dan Aksi Kemanusiaan (MeDan) Indonesia bersama tim Pelayanan Masyarakat (Yanmas) Ansharusyariah langsung mendatangi lokasi dan bergotongroyong bersama warga mengganti pipa saluran air sepanjang 200 meter.

“Pipa ini diperuntukan untuk mengalirkan air dari tandon menuju mushala dan sebagian rumah warga. Pipa-pipa ini sebelumnya rusak sehingga tidak berfungsi, karena terkena efek erupsi semeru,” kata Komandan Posko Forum MeDan Indonesia, Yan Aditya usai giat pemasangan pipa saluran air, Sabtu  (25/12/2021).

Dia menjelaskan, sumber air bersih Kampung Kamar Kajang berasal dari Gunung Sawur, salah satu bukit di pegunungan Semeru. Pasca musibah erupsi Gunung Semeru 4 Desember lalu, mushala dan sejumlah rumah warga mengaku kesulitan mendapat sumber air bersih.

“Jadi pasca erupsi hingga hari ini, di mushala dan beberapa warga sini belum memiliki sumber air lagi. Alhamdulillah sekarang sudah tersedia lagi,” tutur Yan.

Relawan Forum MeDan memperbaiki saluran air bersih di Kampung Kamar Kajang, Candipuro, Lumajang, Sabtu (25/12/2021). Foto: Damus

Salah seorang warga Kampung Kamar Kajang, Saman (70) mengaku gembira atas giat relawan Forum MeDan tersebut.

“Saya senang dengan kedatangan relawan kesini, Kepada seluruh relawan yang telah membantu memperbaiki pipa di kampung kami, saya ucapkan terimakasih banyak. Saluran pipa ini sangat bermanfaat bagi kami” ungkapnya.

Pada hari yang sama, tim Forum MeDan juga melakukan giat membersihkan rumah warga di Dusun Kebondeli.