Berita Terkini

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Wadah Silaturohim Indonesia (WASATHI) Gelar Pembukaan Pendidikan Khatib Wasathi di Gedung Majelis Ulama Indonesia Pusat, (08/01).

Dalam sambutannya Ketua MUI bidang Dakwah dan Ukhuwah Kyai Cholil mengungkapkan rasa senangnya, karena ada lembaga masyarakat yang bermitra dengan MUI khususnya pada kesempatan kali ini dibidang penguatan dakwah rutin yaitu khatib jum’at.

Kiai Cholil Nafis menjelaskan, khatib memiliki peran penting dalam setiap pelaksanaan Shalat Jumat. Sebab, dalam seluruh jamaah dilarang untuk berbicara saat khutbah sedang berlangsung, tanpa memandang struktur sosial dan ilmu .

Namun demikian, Pengasuh Ponpes Cendekia Amanah, Depok, Jawa Barat ini mengamati, saat ini muncul kesan posisi khatib yang mulia direndahkan dan dirasa membosankan. Alasannya, isi khutbah yang tidak berbobot dan terkesan asal-asalan.

“Khutbah adalah pekerjaan yang paling sulit karena durasinya pendek, tapi harus mengemukakan banyak hal,” ujarnya, sebagaimana dikutip dari Wasathi Channel, Sabtu (08/01).

Kiai Cholil mengatakan, yang paling baik dari khutbah adalah sedikit tapi mempunyai cakupan yang banyak, baik aspek ayat dan tafsirnya, sejarah dan lain-lain. Sebaliknya, apabila khatib menyampaikan khutbah tidak menarik, tidak jelas, dan memprovokasi orang lain maka khutbah tidak lagi diposisikan sebagai keadaan yang sangat sakral.

Ulama yang juga Dosen Universitas Indonesia ini menegaskan, sebagai umat Islam yang memiliki paradigma moderat harus fokus mengajak jamaah hanya yang terkait praktek ibadah jumat. Doktor Universitas Malaya ini menekankan, khutbah tidak boleh dijadikan sarana untuk memaki, menistakan, bahkan menyudutkan siapapun.

“Jangan sampai khutbah menjadi orientasi duniawi, baik oleh khatibnya maupun kepentingan masa, dimanapun khutbah kita harus punya komitmen,” tegas Kiai Cholil Nafis. .

Dalam penutupnya, Kiai Cholil berharap, seluruh peserta yang menjadi peserta diberkahi. Ia memberi saran pada Wasathi untuk membuat modul-modul agar menjadi penggerak dan ditiru oleh khatib-khatib lain. (mui)

 MEDAN-SUMUT (Jurnalislam.com)–– Tahun 2021 berakhir, Dompet Dhuafa Waspada menutup laporan dengan catatan penyaluran dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) sebanyak 4,5 M. Dari total dana tersalur tersebut, adapun total penerima manfaat secara keseluruhan yakni mencapai 44.116 jiwa.

Tercatat sebanyak 603 jiwa penerima manfaat pada program pendidikan, 3.170 jiwa pada program dakwah, 297 jiwa pada program ekonomi, 8.538 jiwa pada program sosial, 6.676 jiwa pada program ramadhan, dan 24.832 jiwa pada program Tebar Hewan Kurban (THK).

Pada tahun lalu 2021 ini juga satu program berbasis ekonomi pemberdayaan yakni program Sentra Ternak telah berhasil dijalankan. Sebagai salah satu program baru yang menyalurkan dana zakat secara produktif, sentra ternak ini memberikan solusi membuka lapangan pekerjaan dengan mempekerjakan penerima manfaat selama dua tahun untuk bisa belajar langsung tentang peternakan dan diberi pelatihan.

Kemudian selepas dua tahun berlalu mereka akan mendapatkan modal berupa 30 ekor kambing untuk menjalankan usaha ternaknya sendiri. Lokasi sentra ternak Dompet Dhuafa Waspada berada di Desa Bulu Cina, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Pimpinan Cabang Dompet Dhuafa Waspada, Sulaiman dalam pemaparannya pada Minggu, (10/01/2022), menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh donatur. “Capaian di tahun 2021 ini merupakan kebaikan bersama kita, terima kasih banyak kami ucapkan kepada seluruh donatur yang telah membersamai”.

Tidak hanya itu, Sulaiman juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya kepada Dompet Dhuafa Waspada. “Terimakasih juga kami ucapkan kepada seluruh donatur yang sudah mempercayakan Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakafnya melalui Dompet Dhuafa Waspada. Dan kami akan terus menjaga kepercayaan yang diberikan. Hanya doa yang bisa kami kirimkan semoga seluruh donatur yang baik hati diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah dan berkah”.

Menyongsong tahun 2022, Sulaiman juga terus mengajak para donatur untuk terus ikut dan hadir dalam berbagai kolaborasi kebaikan yang akan dilakukan oleh Dompet Dhuafa Waspada. “Usai 2021 berlalu, sekarang tugas baru kita kembali mengumpulkan semangat, mengajak para donatur untuk sama-sama berada di jalan kebaikan ini”.

MAKASSAR(Jurnalislam.com) — Melalui kegiatan Talk Show Ketahanan Keluarga bertajuk “Kiat-Kiat Harmonisasi Rumah Tangga” Dewan Pimpinan Wilayah Wahdah Islamiyah (DPW WI) Provinsi Sulawesi Selatan Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Hamid Habbe, SE. M.Si., mengajak kepada seluruh keluarga untuk bijak dalam mengelola keuangan keluarga.

Dalam webinar yang dibuka oleh moderator Muhammad Ridwan ini, Prof Hamid menyampaikan bagaimana pentingnya cara mengelola keuangan dengan baik dan memberikan pandangan kepada setiap keluarga untuk dapat merdeka secara finansial di mana hal ini sangat diperlukan mengingat tantangan finansial akan selalu datang silih berganti khususnya dalam masa pandemi.

Prof Hamid mengatakan banyak hal yang menjadikan krisis keuangan keluarga bisa terjadi. Salah satunya adalah Fly Paper effect atau gaya dan prilaku yang tidak bisa menyesuaikan dengan pemasukan. Menurutnya banyak orang yang tidak sadar jika pemasukannya tidak bisa mencukupi gaya hidupnya namun ia memaksakan untuk tetap hidup seperti itu.

“Ini sesungguhnya yang patut kita waspadai. Sebab tak sedikit di antara kita yang demikian. Apalagi mental accountingnya juga bermasalah. Di dalam rumah ia hemat sementara saat makan di luar mereka tak peduli seberapa mahalnya makanan yang ia konsumsi,” ujarnya, Ahad (9/1/2022).

Ia melanjutkan, tahap pertama yang harus dimiliki seseorang itu adalah financial security di mana setiap orang harus mampu mencukupi kebutuhan pokoknya, lalu setelah itu diikuti oleh kemerdekaan finansial di mana tolok ukurnya adalah ketika seseorang tidak memiliki masalah dalam cash flow bulanan.

Ia juga menjelaskan kemandirian finansial dan kebebasan finansial merupakan dua hal yang berbeda. Dalam kemandirian finansial yang dijadikan parameter ialah apabila seseorang sudah tidak bergantung pada pinjaman dan dapat menjalani hidup secara cukup. Prof. Hamid menyinggung tentang fenomena keluarga yang hampir seluruh pemasukannya dihabiskan untuk sesuatu yang bersifat konsumsi.

“Tanda bahwa kita merdeka secara finansial bisa dilihat dari yang pertama kita tidak punya masalah cash flow bulanan, bagaimana kita pandai mengatur budgeting keluarga. Tidak semua habis dimakan, ada saving dan investasi,” tukasnya.

Untuk memiliki kemerdekaan secara finansial, ia menambahkan seseorang meski mempunyai good habbit secara finansial. Dalam artian, tidak terpengaruh dengan gaya hidup. Mampu membedakan antara kebutuhan dan gaya hidup. Maka disinilah peran suami yang menjadi pencari nafkah.

“Namun patut diperhatikan, sebagai muslim, nomor satu adalah zakat, infak dan sedekah. Karena ini adalah pipa pemasukan. Keluarkan dulu, baru yang dikonsumsi, secukupnya saja. Insyaallah saving dan investasi akan menyusul,” urainya.

Sebagai informasi, webinar yang diikuti oleh 2.500 peserta dari seluruh Indonesia berlangsung interaktif dengan adanya sesi konsultasi terkait pengelolaan keuangan. Selain itu Webinar ini merupakan rangkaian pra kegiatan Musyawarah Wilayah yang bakal dihelat pada tanggal 16 Januari 2022.

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Kementerian Agama mengimbau agar sejumlah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah habis masa izin operasionalnya untuk segera mengurus perpanjangan. Hal ini disampaikan oleh Kasubdit Kelembagaan dan Informasi Zakat Wakaf Kemenag, Andi Yasri di Jakarta, Ahad (9/1/2022).

Andi mengungkapkan, ada lima LAZ tingkat nasional yang belum mengajukan perpanjangan izin operasional, satu LAZ tingkat nasional yang masih dalam proses pengajuan, dan satu LAZ tingkat Provinsi yang harus ditunda karena rekomendasinya sudah tidak berlaku.

“Hal ini disebabkan karena belum terpenuhinya persyaratan rekomendasi dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), yakni berupa rekomendasi MUI untuk Dewan Pengawas Syariah (DPS),” terang Andi.

Dikatakan Andi, LAZ tingkat nasional harus terlebih dahulu meminta rekomendasi dari Baznas yang akan melakukan verifikasi terhadap kelayakan lembaga-lembaga amil zakat tersebut. Apabila dinilai layak, maka Baznas akan memberikan rekomendasinya.

“Jika Baznas sudah mengeluarkan rekomendasi, serta berkas pengajuan sudah terpenuhi dan dinyatakan lengkap, kami tidak pernah menolak perpanjangan izin operasional dari LAZ tersebut,” ungkap Andi.

Andi menambahkan, dalam ketentuan UU Nomor 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 333/2015 dijelaskan proses pemberian izin dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 hari kerja sejak tanggal permohonan tertulis diterima.

Sumber: republika.co.id

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Persiapan penyelenggaraan ibadah umrah di masa pandemi Covid-19 terus dilakukan. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief mengatakan penyelenggaraan ibadah umrah akan kembali dibuka.

Namun, Hilman menegaskan bahwa penyelenggaraan umrah di masa pandemi harus mematuhi protokol kesehatan demi memberikan perlindungan kepada jemaah.

“Pemberangkatan jemaah umrah rencananya akan kembali dibuka pada 8 Januari 2022. Karena masih dalam masa pandemi Covid-19, penyelenggaraan umrah dilaksanakan dengan pengendalian dan pengawasan terhadap kepatuhan protokol kesehatan secara ketat, baik di tanah air maupun di Arab Saudi dengan mengedepankan perlindungan dan keselamatan jemaah,” terang Hilman di Jakarta, Kamis (6/1/2022).

Menurut Hilman, pihaknya telah menggelar rapat lintas Kementerian/Lembaga berkaitan dengan Penyelenggaraan Ibadah Umrah tahun 1443 H pada 3 Januari 2022. Hilman juga sudah mendapat arahan dari Menag Yaqut Cholil Qoumas terkait keharusan penerapan protokol kesehatan ketat.

“PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) yang akan memberangkatkan jemaah umrah juga wajib melaporkan keberangkatan melalui SISKOPATUH,” tegas Hilman.

Ketentuan lainnya, kata Hilman, keberangkatan dipiroritaskan bagi PPIU yang menggunakan penerbangan langsung (direct flight) melalui Bandara Soekarno Hatta. Kepulangan jemaah umrah juga harus mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan oleh Satgas Penanganan Covid-19 Nasional.

“Keberangkatan empat penerbangan awal mengacu Kebijakan Umrah Satu Pintu (one gate policy) dengan menggunakan asrama haji Jakarta sebagai lokasi screening kesehatan dan titik awal keberangkatan yang dikoordinasikan oleh asosiasi PPIU,” jelas Hilman

“Kanwil Kemenag Provinsi dan Kemenag Kab/Kota wajib melakukan pengawasan keberangkatan jemaah umrah di wilayah kerjanya,” sambungnya.

Hilman menambahkan, pihaknya telah bersurat kepada PPIU dan Kanwil Kemenag Provinsi se-Indonesia terkait dengan ketentuan penyelenggaraan ibadah umrah di masa pandemi ini.