Berita Terkini

MES dan Maybank Jajaki Inovasi Digitalisasi Perbankan Syariah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Memasuki era 5.0, proses digitalisasi aktivitas perbankan menjadi keharusan agar tetap adaptif di tengah pesatnya laju perkembangan teknologi informasi. Terlebih setelah OJK merilis Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan yang mendorong industri perbankan utamanya bank syariah untuk berupaya menghasilkan produk yang inovatif bagi masyarakat.

Menyadari hal tersebut, Unit Usaha Syariah Maybank Indonesia bekerja sama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) berkolaborasi menggelar lomba karya tulis ilmiah bertajuk Maybank Syariah Paper Competition dengan tema “Bank Syariah dan Tantangan di Era Digital. Ajang kompetisi ini dihadirkan sebagai sarana untuk menjaring ide dan gagasan inovatif terkait pengembangan perbankan syariah Indonesia dalam menghadapi tantangan di era digital.

Maybank Syariah Paper Competition telah diselenggarakan sejak 1 Desember 2021 dengan total pendaftar yaitu 205 tim untuk kategori mahasiswa dan 266 orang untuk kategori umum. Dari 184 karya tulis yang lolos seleksi administrasi, terpilih sebanyak 20 karya tulis terbaik dari masing-masing kategori untuk mengikuti tahap seleksi presentasi.

Seleksi presentasi dinilai oleh enam orang juri yang berasal dari perwakilan Otoritas Jasa Keuangan,UnitUsahaSyariahMaybankIndonesia,danMES. Pengumumanpemenang Maybank Syariah Paper Competition dirangkai dengan agenda Shariah Webinar Series: “Kontribusi Perbankan Syariah dalam Memacu Pertumbuhan Perekonomian Nasional yang diselenggarakan pada Kamis, 27 Januari 2021.

Komisaris Independen Maybank Indonesia Achjar Iljas yang hadir membuka acara tersebut mengatakan bahwa sejak awal Desember 2021, Maybank bersama dengan MES telah menghadirkan Maybank Shariah Paper Competition yang mengundang partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat yang concern terhadap industri perbankan syariah.

“Mengusung tema Bank syariah dan Tantangan di Era Digital, setiap peserta dapat berperan sebagai solution finder untuk menjawab tantangan, peluang, serta strategi dalam menghadirkan inovasi untuk pengembangan perbankan syariah”, ujar Iljas.

Dirinya berharap dari karya tulis yang dihasilkan oleh para peserta dapat memberikan implikasi positif berupa peningkatan inovasi, sinergi dan kolaborasi antar seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pengembangan perbankan syariah di Indonesia.

Adapun narasumber yang hadir dalam Shariah Webinar Series ini yaitu Dewan Pimpinan Pusat ASBISINDO Pranata, Head of Shariah Banking Maybank Indonesia Romy Buchari,

Pengurus Pusat MES, Handi Risza Idris, serta dipandu oleh Kindy Miftah. Diikuti oleh lebih dari 250 peserta, Shariah Webinar Series kolaborasi MES dan Maybank ini menjadi penutup dari serangkaian program Maybank Shariah Paper Competition yang memberikan hadiah kepada para pemenang lomba dengan nominal hingga 100 jutaan rupiah.

 

Ekonomi Digital Percepat Pertumbuhan UMKM Halal

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menuturkan bahwa ekonomi digital Indonesia diprediksi akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara pada 2025 dengan nilai mencapai Rp1.700 triliun. Untuk itu, ia mendorong seluruh pihak agar secara optimal memanfaatkan potensi ekonomi digital Indonesia yang sangat besar dan akan terus tumbuh, khususnya untuk meningkatkan kinerja ekspor produk UMKM.

“Peluang-peluang ini harus dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja ekspor produk UMKM, seperti melalui digitalisasi pengelolaan dan pemasaran produk halal hingga mampu menembus persaingan pasar global,” tegas Wapres saat mencanangkan Ekosistem Global Halal Hub sebagai Gerakan Nasional Sinergitas Menuju Indonesia Pusat Produsen Produk Halal Dunia 2024, di Great Western Resort, Tangerang, Banten, Kamis (27/01/2022).

Lebih lanjut, Wapres menuturkan bahwa saat ini perkembangan konektivitas digital semakin membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk mempromosikan produk-produknya pada etalase digital, seperti marketplace maupun media sosial.

“Kita tidak ingin masyarakat Indonesia sekadar menjadi konsumen, tapi harus mampu menjadi produsen yang turut menikmati buah dari perkembangan ekonomi digital,” tegasnya.

Pada kesempatan ini, Wapres juga memaparkan bahwa pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) terus mendorong peningkatan kinerja ekspor produk halal Indonesia. Di antaranya melalui pengembangan infrastruktur dan klaster industri halal, percepatan standardisasi halal secara komprehensif, serta peningkatan kontribusi industri halal terhadap neraca perdagangan nasional di sektor-sektor unggulan.

“Ini saya kira Pak Menteri Perindustrian terus mengembangkan, termasuk kawasan-kawasan industri halal. Menteri Perdagangan juga terus membuka daerah-daerah, wilayah-wilayah, negara-negara tempat kita mengekspor, tujuan ekspor selain negara yang sudah tradisional. Ini terus kita kembangkan,” pintanya.

Untuk itu, Wapres berharap hadirnya ekosistem Global Halal Hub yang dicanangkannya hari ini menjadi awalan yang baik untuk mensinergikan berbagai pihak dan membawa semakin banyak produk halal maupun UMKM halal Indonesia ke pasar global.

“Strategi pengembangan ekosistem Global Halal Hub juga harus mencakup seluruh aspek penting, seperti kualitas produk, kuantitas produk, kontinuitas produk, hingga pemasaran digital,” ujarnya.

Dengan ini, sambung Wapres, diharapkan produk-produk UMKM halal nasional akan semakin dikenal dan mudah diperoleh masyarakat internasional.

“Saya mengajak kita (semua) untuk memperkuat kolaborasi (dan) sinergi, agar kontribusi ekspor UMKM yang saat ini masih sekitar 16% bisa meningkat signifikan pada tahun 2024. Mari kita juga terus membangun Brand Halal Indonesia yang diakui dunia,” imbaunya.

Termasuk, secara khusus Wapres juga mengajak segenap umat Islam agar terus menggelorakan semangat mengembangkan produk-produk halal.

“Mengembangkan produk halal ini keuntungannya ada dua, yang kita akan nikmati sendiri dan juga akan memperkuat ekonomi nasional, dan (juga) akan kita peroleh pahala yang besar di akhirat nanti,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Global Halal Hub (GHH) yang dicanangkan Wapres hari ini merupakan gerakan nasional untuk mewujudkan Indonesia pusat produsen produk halal dunia pada 2024 yang diinisiasi Asosiasi Platform Digital Ekspor (PDEkspor).

Melalui ekosistem pengembangan produk halal berbasis platform digital ini, diharapkan menjadi motor sinergi dan kolaborasi pemangku kepentingan (stakeholders) untuk mengakselerasi pengembangan UMKM dan produk halal Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan menguasai pasar global.

Bersamaan dengan pencanangan Ekosistem Global Halal Hub tersebut, secara simbolik Wapres juga melepas ekspor UMKM dan produk halal senilai USD 9 juta yang dikirimkan ke 23 negara tujuan.

Terhitung, sebanyak 25 perusahaan ekspor UMKM berbasis digital yang tergabung dalam PDEkspor menjadi bagian utama dalam pengembangan ekosistem Global Halal Hub. Dalam upayanya, PDEkspor menggandeng Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), komunitas, pesantren, perguruan tinggi, serta para pelaku UMKM.

Global Halal Hub Diharap Jadi Saranah UMKM Pasarkan Produk ke Mancanegara

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Saat ini perkembangan konektivitas digital semakin memberi peluang bagi pelaku UMKM untuk mempromosikan produk-produknya pada etalase digital, seperti marketplace maupun media sosial. Untuk itu, berbagai peluang ini harus dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja ekspor produk UMKM, seperti melalui digitalisasi pengelolaan dan pemasaran produk halal hingga mampu menembus persaingan pasar global.

“Saya berharap hadirnya ekosistem Global Halal Hub ini menjadi awalan yang baik untuk mensinergikan berbagai pihak dan membawa semakin banyak produk halal maupun UMKM halal Indonesia ke pasar global,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin ketika mencanangkan Ekosistem Global Halal Hub (GHH) sebagai Gerakan Nasional Sinergitas Menuju Indonesia Pusat Produsen Produk Halal Dunia 2024, di Great Western Resort, Tangerang, Banten, Kamis (27/01/2022).

Dalam acara yang diinisiasi Platform Digital Ekspor (PDEkspor) dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) tersebut, lebih jauh Wapres menekankan, strategi pengembangan ekosistem Global Halal Hub harus mencakup seluruh aspek penting, seperti kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk, hingga pemasaran digital.

“Kita berharap produk-produk UMKM halal nasional akan semakin dikenal dan mudah diperoleh masyarakat internasional,” tuturnya.

Menurut Wapres, ekosistem GHH mampu mensinergikan stakeholders untuk membawa produk halal dan UMKM halal Indonesia ke pasar global dengan mengintegrasikan berbagai platforn, mulai dari kurasi produk, pelatihan dan pendampingan, monitoring program, pembiayaan, _branding dan packaging_, legalitas dan sertifikasi, serta pemasaran, baik lokal maupun global.

Ia pun mengapresiasi inisiatif PDEkspor bersama KNEKS serta para pemangku kepentingan terkait yang telah bekerjasama untuk mendukung para pelaku UMKM bersaing di pasar global.

“Saya mengapresiasi kolaborasi yang telah dibangun untuk menjembatani UMKM agar produk-produknya dapat masuk dan bersaing dalam ekosistem halal global,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDEkspor melaporkan bahwa dalam menjalankan programnya, GHH selalu berpedoman kepada Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024 dimana terdapat beberapa strategi dan quick wins di bidang pengembangan produk halal melalui pemberdayaan UMKM dan ekonomi digital.

“Secara khusus saat ini kami juga sedang menjalankan pilot project rumah packaging di Sidoarjo bersama Badan Wakaf MUI, Bank Indonesia dan KNEKS sebagai bentuk gerak cepat kami dalam hal pengembangan ekspor produk halal yang menjadi salah satu strategi di Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024,” lapornya.

Hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Gubernur Banten Wahidin Halim, dan Walikota Tangerang Arief Wismansyah.

Sementara Wapres didampingi oleh Plt. Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, serta Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Lukmanul Hakim dan Bambang Widianto.

MUI: Stigma Teroris Terlalu Menyederhanakan Masalah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh, mengajak berbagai pihak mendudukkan makna terorisme dan ekstremisme secara porporsional.

Selama ini, kata dia, banyak pihak menilai seorang ekstremis atau bukan hanya berdasarkan tampilan luarnya saja seperti berjenggot tebal, bercelana cingkrang, maupun berjidat hitam. Pandangan seperti itu, menurut dia, terlalu menyederhanakan masalah atau simplifikasi.

“Simplifikasi itu melahirkan solidaritas grup yang lebih luas. Indikator yang bersifat karikatif dan simplistik itu memunculkan solidaritas grup. Orang yang awalnya tidak memiliki hubungan dengan kelompok seperti itu, akhirnya membangun solidaritas karena kesamaan identitas, ” ujarnya dalam Halaqah Islam Wasathiyah yang diselenggarakan BPET MUI di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (26/10).

“Maka penting untuk mendudukkan apa itu terorisme dan apa itu ekstremisme, ” imbuhnya.

Dia mengatakan, bentuk lain simplifikasi adalah bagaimana beberapa waktu belakangan muncul ide untuk menghilangkan kata jihad di buku pelajaran. Bagaimanapun, kata dia, jihad ada di dalam ajaran agama Islam. Namun, praktek jihad harus diletakkan para prinsip yang lebih proporsional.

“Terkait jihad, Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia 2021 kemarin mendudukkan kembali makna khilafah dan makna jihad. Khilafah dan jihad sebagai sebuah kajian keagamaan itu nyata, hanya saja perwujudunnya dalam konteks hari ini harus tepat, ” ungkapnya.

Dia menyampaikan, dalam fatwa-fatwanya, MUI selama ini juga berusaha proporsional dengan mengedepankan konsep Islam Wasathiyah. Pasca mengeluarkan Fatwa Terorisme tahun 2004 misalnya, MUI setahun berikutnya pada 2005 juga mengeluarkan Fatwa Liberalisme. Kehadiran Fatwa Terorisme dan Liberalisme ini wujud MUI untuk bersikap proporsional. MUI menempatkan diri di tengah, tidak di ekstrem kanan maupun di ekstrem kiri. (mui)

 

 

Covid Meningkat, IDI Minta PTM Dihentikan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Zubairi Djoerban meminta pemerintah untuk menghentikan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) karena kasus Covid-19 kembali meningkat.

“(Kasus Covid-19) Tembus 7.000 kasus per hari ini (26/1). Sementara positivity ratelampaui 10 persen. Ini indikator bahwa sekolah tatap muka tidak lagi aman. Ada pilihan pembelajaran jarak jauh. Mohon dipertimbangkan untuk menghentikan sementara PTM 100 persen dan menaikkan PPKM ke level lebih tinggi,” katanya dalam cuitan di akun Twitter miliknya, Kamis (27/1).

Kemudian, ia melanjutkan ada baiknya di daerah-daerah merah Covid-19 kembali dengan mengadakan pembelajaran secara virtual. Sedangkan daerah yang positivity rate-nya rendah, masih dimungkinkan untuk tetap PTM.

“Ingat, keterisian rumah sakit telah naik lebih dari 30 persen saat ini,” kata dia.

Ia berharap agar rencana-rencana penanganan yang dilakukan akan berhasil. “Dan tidak ada rekor-rekor BOR atau kasus baru yang terlampaui lagi. Bismillah,” kata dia.

Sebelumnya diketahui, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengatakan, ada peningkatan keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate(BOR) di DKI Jakarta dalam beberapa waktu terakhir. Menurut dia, berdasarkan data terbaru, peningkatan BOR menjadi 38 persen dari sebelumnya 33 persen.

“Update BOR ada peningkatan, dari 33 sebelumnya, menjadi 38 persen,” kata Riza kepada awak media, Rabu (26/1/2022). Dia memerinci, dari kapasitas total tempat tidur sebanyak 3.853, kini terpakai 1.466 fasilitas. Tak hanya itu, kata dia, ICU di DKI Jakarta juga mengalami peningkatan. Hingga Rabu (26/1) ICU di RS Covid-19 mengalami kenaikan dari 11 menjadi 13 persen. “ICU dari 628, kini terpakai 83,” ucapnya.

 

Ulama dan FKUB Berperan dalam Kerukunan Umat Beragama

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, umat Islam Indonesia dapat hidup berdampingan dalam perdamaian bersama pemeluk agama lain. Oleh karena itu, untuk terus menjaga kerukunan ini, diperlukan cara-cara penyiaran agama yang menyejukkan agar tidak terjadi perpecahan antarumat beragama.

“Yang perlu dijaga juga adalah cara-cara penyiaran agama (dakwah agama) dari masing-masing agama hendaknya menggunakan narasi-narasi kerukunan yang sejuk dan damai, bukan narasi konflik yang mengakibatkan terjadinya kebencian dan permusuhan antar pemeluk agama,” tutur Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pada acara Halaqah Kebangsaan I Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia (BPET-MUI) secara virtual di Jakarta, Rabu (26/01/2022).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, dalam rangka menjaga kerukunan antarumat beragama, selain peran serta dari masyarakat, peran dari lembaga-lembaga agama pun menjadi penting.

Salah satunya, tambah Wapres, peran yang telah dilakukan MUI beserta majelis-majelis agama dalam membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Wapres menilai, FKUB telah berperan penting dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, ke depan peran ini perlu terus ditingkatkan.

“Peran FKUB di seluruh Indonesia perlu terus diperkuat,” pintanya.

Pada kesempatan yang sama, Wapres pun menegaskan bahwa perdamaian dan kerukunan merupakan unsur utama terciptanya persatuan nasional, dan persatuan nasional merupakan pra-syarat bagi keberhasilan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan Indonesia adil, maju dan sejahtera. Sehingga ke depan, seluruh unsur ini harus terus dirawat dan dilestarikan.

“Karena itu, perdamaian dan kerukunan tersebut harus terus kita rawat dan lestarikan, dan salah satunya dengan terus menggemakan nilai-nilai moderasi dalam beragama,” urainya.

 

Karena Umat Islam, Indonesia Diakui Negara Toleran

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Masyarakat muslim Indonesia dikenal kalangan ulama dunia sebagai penganut agama Islam yang moderat, bersahabat, dan toleran. Indonesia telah diakui keberhasilannya dalam mengelola perbedaan di tengah kehidupan masyarakatnya yang memiliki beragam latar belakang.

Pengakuan tersebut terbukti dengan datangnya utusan Majelis Hukama Al-Muslimin ke Indonesia belum lama ini untuk belajar tentang Islam yang toleran dari Indonesia. Majelis Hukama sendiri merupakan kumpulan cendekiawan muslim dari seluruh dunia, yang berpusat di Abu Dhabi dan diketuai oleh Syekh Al-Azhar Mesir.

“Mereka datang ke Indonesia bukan untuk memberikan ajaran atau tuntunan tentang bagaimana Islam yang _rahmatan lil ‘alamin_ itu, tetapi justru mereka datang untuk belajar tentang Islam yang toleran yang sudah diakui di Indonesia,” ungkap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menghadiri acara Pembukaan Seminar Internasional “Membangun Kerja Sama Internasional untuk Menguatkan Komitmen dan Praktik Islam Rahmatan Lil ‘Alamin di Dunia” secara virtual di Jakarta, Selasa (25/01/2022).

Bahkan, lanjut Wapres, Majelis Hukama mengatakan bahwa sekarang bukan saatnya lagi kitab-kitab Bahasa Arab yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, tetapi sebaliknya buku-buku Indonesia yang memuat tentang toleransi dan kerukunan yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Arab.

“Saya bersyukur karena Indonesia telah diakui keberhasilannya dalam mengelola perbedaan. Indonesia telah diminta berbagi pengalaman tentang toleransi antar-umat beragama yang menjadi faktor terciptanya perdamaian dan stabilitas dalam kehidupan masyarakat yang sangat beragam latar belakangnya,” tutur Wapres.

Lebih jauh, dalam seminar yang diselenggarakan oleh International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) bekerja sama dengan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah ini, Wapres memaparkan bahwa toleransi dan kerukunan di Indonesia tidak terlepas dari nilai yang tertanam dalam dasar negara Pancasila.

“Pancasila menyatukan kemajemukan bangsa Indonesia dengan tetap menghormati nilai-nilai dan praktik beragama yang dianut oleh masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, kata Wapres, umat Islam Indonesia sendiri juga mengembangkan konsep dasar _ukhuwah_ (persaudaraan) dalam 3 aspek, yaitu ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim, _ukhuwah wathaniyah_ atau persaudaraan satu bangsa, dan _ukhuwah insaniyah_ atau persaudaraan sesama manusia.

“Di Indonesia dibentuk Majelis Ulama Indonesia, sebagai wadah bagi ulama yang berbeda mazhab dan pandangan, untuk mengelola perbedaan di antara penganut Islam di Indonesia,” ungkap Wapres.

“Sementara untuk mengelola perbedaan di antara agama-agama yang berbeda, dibentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat provinsi sampai di kabupaten/kota untuk membantu menyelesaikan masalah, sekiranya terjadi gesekan-gesekan pada akar rumput,” imbuhnya.

 

 

MUI Dorong Dakwah Melalui Dunia Perfilman

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Delegasi tim produksi film Hayya 2 bersilaturahim ke Majelis Ulama Indonesia. Silaturahim yang berlangsung di Gedung MUI, Selasa (26/1/2022) ini dihadiri Ketua Majelis Ulama Indonesia, KH Jeje Jainudin.

Kiai Jeje menyambut baik dan mengapresiasi atas diproduksinya film ini. Ia juga mengajak seluruh masyarakat terutama jaringan pesantren, kampus, majelis taklim dan juga seluruh ormas Islam untuk menonton film Hayya 2.

Dia menekankan bahwa film ini mengandung banyak pesan moral, terutama dalam pembangunan spirit keagamaan sekaligus pembentukan karakter untuk kalangan santri, siswa, dan masyarakat umum.

Hal ini menurut dia, sejalan dengan program unggulan Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam (LSBPI MUI) pada 2022 yakni mengoptimalkan produksi film Islami yang elegan dan mengedukasi.
MUI akan mendorong dunia perfilman untuk produktif berdakwah melalui film agar lebih mudah menjangkau masyarakat.

“Melalui film, pesan moral yang berusaha disampaikan akan lebih mudah diterima dan diserap masyarakat,” kata dia.

Setelah sukses dengan film “Hayya 1” yang tembus 750 ribu penonton, rumah produksi Warna Pictures merilis Hayya 2 “Hope, Dream & reality” yang akan tayang pada 14 Maret 2022 mendatang. Hayya 2 dikabarkan mengangkat isu kemanusiaan dan kesehatan mental.

 

Okky Setiana Dewi, sebagai salah satu pemain dalam film ini, mengungkapkan bahwa film ini mengangkat isu Palestina yang masih hangat. Banyak nilai-nilai kemanusiaan yang akan di tampilkan dalam scene film Hayya 2 ini.

Tak hanya itu, dia juga meminta kepada MUI untuk terus mendukung dunia hiburan agar terus berjuang menjaga nilai syariah dalam dunia film, dan menjadikan karya film sebagai media dakwah. (mui)

 

Buya Anwar Abbas Ajak Warga Kembali Taati Prokes

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indoneia (MUI), Buya Anwar Abbas mengimbau masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan mengingat pandemi Covid-19 varian baru yakni omicron dapat menggangu keselamatan umat.

“Para ahli dan Pemerintah selalu mengingatkan dan mengimbau untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas dan menghindari keramaian,”ujarnya dikutip oleh MUIDigital di TVMUI, Rabu (26/1/2022).
Menurutnya, pandemi Covid-19 kembali menjadi sorotan tajam karena terdapat varian baru yakni Omicron yang bisa menular lebih cepat dibanding varian sebelumnya.

Selain itu, dia juga mengungkapkan bahwa sejumlah negara merasakan dampak dari varian baru ini dengan terjadinya lonjakan angka kasus harian positif Covid-19.
Sementara itu, Epidimiologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI), Tri Yunis Miko mengatakan, bahwa hal ini berpotensi menjadi gelombang besar apabila langkah yang diambil kurang tepat.

“Transmisi lokal sudah terjadi dan berkembang menjadi kluster-kluster seperti lima daerah di Jakarta,”kata dia saat dihubung MUIDigital, Selasa (25/1).

Sementara itu, dikutip dari Antara, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan langkah-langkah yang diambil pemerintah, dalam menghadapi lonjakan kasus Omicron. Langkah yang diambil yaitu meningkatkan tes dengan PCR SGTF. Kemudian mempercepat vaksinasi bagi lansia dan anak dan meningkatkan vaksinasi booster di wilayah Jabodetabek.

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 menyampaikan bahwa pelaksanaan vaksinasi penguat atau booster merupakan respon pemerintah dalam menghadapi varian Omicron.

 

“Program vaksin booster merupakan respon atas meluasnya varian Omicron yang dapat mengurangi kekebalan yang telah terbentuk sebelumnya,” ujar Juru Bicara Nasional Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers yang diikuti secara daring di Jakarta, Selasa malam.

Dia menambahkan, pelaksanaan vaksinasi penguat itu dilakukan pada daerah yang kekebalan komunitas nya terbukti sudah berkurang.

 

Dalam kesempatan itu, Wiku mengatakan, dalam kurang dari dua bulan kemunculan varian Omicron telah ditemukan di hampir seluruh negara di dunia, bahkan lebih mendominasi dibandingkan varian sebelumnya yaitu Alpha, Beta, dan Delta di beberapa negara.

“Karakteristik varian Omicron menjadi penting agar kita senantiasa waspada dan berhati-hati dalam menyikapi kondisi pandemi Covid-19,” ucapnya.(mui)

 

 

 

Ratusan Pesantren Dituding Afiliasi Teroris, MUI: BNPT Timbulkan Keresahan

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Sekretaris Jenderal MUI Pusat Buya Amirsyah Tambunan mempertanyakan informasi terkait dengan ratusan pesantren yang disebut terafiliasi dengan terorisme.

“Atas dasar apa pendataan tersebut, apa metodologinya, apakah merupakan hasil kajian resmi BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme)? Banyak pihak mempertanyakan infomasi terasebut, karena telah menimbulkan keresahan di masyarakat,” kata Amirsyah pada Rabu (26/1).

Sebelumya terdapat pernyataan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Boy Rafli Amar, tentang adanya temuan pondok pesantren yang diduga terafiliasi dengan jaringan teroris. Amirsyah mengungkapkan, pernyataan tersebut dapat menimbulkan masalah.

“Setidaknya ada dua bahaya yg menjadi masalah tersebut, pertama, menimbulkan keresahan bagi masyakat sekitar, kedua, membuat masyarakat kurang aman dan nyaman. Mestinya BNPT melakukan praventif bersama lembaga terkait, sehingga tidak muncul info ini di publik,” ucap Amirsyah.

Amirsyah mengaku terkejut membaca dokumen terkait hal ini. Dia meminta agar secara kelembagaan BNPT menjelaskan ke publik, agar tidak menimbulkan stigma negatif kepada kelompok tertentu, terutama pondok pesantren.

“Bagi saya kelompok ekstrim terorisme ada pada  kelompok ekstrim kiri seperti KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) di Papua, namun tidak pernah diungkap ke publik sebagai kelompok terorisme. Jadi jangan seolah-olah kelompok pesantren yang di sasar. Ini sikap yg tidak mencerminkan keadilan sesuai Pancasila sila ke empat Keadilan soasial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucapnya.

Amirsyah mengatakan, selama ini MUI telah melakukan upaya penyebaran Islam rahmatan lil ‘alamin dengan menyebarkan paham wasathiyatul Islam (Islam wasathiyah) dengan cara moderasi beragama sesuai perinsip keadilan dan kesetaraan untuk kemaslahatan umat dan bangsa untuk melindungi umat (himayatul ummah) dengan bermitra bersama pemerintah (shodiqul hukumah).

“Jadi saya mengajak semua pihak hentikan narasi menyudutkan kelompok tertentu dengam Islamphobia,” kata Amirsyah.

Sumber: republika.co.id