YOGYAKARTA(Jurnalislam.com)— Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek RI) menggelar pertemuan pertama Kelompok Kerja Pendidikan G20 (G20 Education Working Group/EdWG). Berbekal terobosan-terobosan Merdeka Belajar yang transformatif, Indonesia dipandang sebagai contoh baik negara yang berhasil melakukan transformasi pendidikan menyeluruh yang berkualitas meski diterpa pandemi COVID-19, dan akan memimpin para negara anggota G20 untuk bergotong royong mendiskusikan upaya-upaya yang sama melalui empat agenda prioritas.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Iwan Syahril, selaku Ketua Kelompok Kerja Pendidikan G20 (Chair of Education Working Group), dalam pertemuan pertama G20 EdWG 2022 yang berlangsung di Yogyakarta, Selasa (15/3).

Gotong royong, dikatakan Iwan, memang merupakan semangat utama Presidensi G20 Indonesia. Entitas dan nilai luhur budaya bangsa Indonesia tersebut juga tercermin dalam tema besar yang diangkat, yakni “Recover Together, Recover Stronger” atau “Pulih Bersama”.

“Pandemi COVID-19 mendorong adanya perubahan dan inovasi dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk sistem pendidikan. Tidak hanya di Indonesia, melainkan di seluruh dunia,” tutur Iwan. Ia menegaskan, guna menuntaskan masalah serta melahirkan solusi yang tepat sekaligus inovatif di bidang pendidikan dan kebudayaan dalam skala global, langkah kerja bersama harus dijalankan.

Untuk itu, sebagai bentuk pengejawantahannya, dalam Presidensi G20 Indonesia mengajak dunia saling bahu-membahu, saling dukung, untuk pulih bersama, tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan dalam hal pendidikan dan kebudayaan. Ajakan ini dipaparkan dalam bentuk empat agenda prioritas yang akan diangkat Indonesia dalam berbagai pertemuan Kelompok Kerja Pendidikan G20 antara lain Pendidikan Berkualitas untuk Semua, Teknologi Digital dalam Pendidikan, Solidaritas dan Kemitraan, serta Masa Depan Dunia Kerja Pasca COVID-19.

“Pesan kuncinya adalah gotong royong, kerja sama. Karena itu, melalui Kelompok Kerja Pendidikan G20, Indonesia mengajak para negara anggota G20 untuk bergotong royong mendiskusikan upaya bagaimana menghadirkan sistem pendidikan yang berkualitas, dengan empat agenda prioritas yang kita angkat,” papar Iwan.

Kemendikbudristek RI selaku pemimpin Kelompok Kerja Pendidikan G20, mendorong negara-negara anggota G20 untuk berbagi pengalaman, tantangan, dan saran, serta mencari solusi untuk kebaikan bersama. ”Kita percaya, dengan kolaborasi yang baik, realisasi hasil diskusi ini nantinya akan memberikan dampak signifikan dalam sistem pendidikan di dunia,” tegas Iwan.

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan sebelumnya telah melakukan pemantauan atas proses hukum Briptu FR dan Ipda YO, yang sebelumnya didakwa dalam kasus unlawful kiliing terhadap sejumlah anggota Laskar FPI. Metode pemantauan yang kami lakukan, menggunakan cara pemantauan secara langsung di persidangan maupun pemantauan melalui media.

Dalam pemantauan tersebut, kami menemukan sejumlah temuan dan keganjilan atas proses hukum terhadap para terdakwa. Temuan dan keganjilan ini berpotensi mengakibatkan tidak maksimalnya proses peradilan dalam mencari kebenaran materil. Bahwa temuan dan keganjilan yang kami maksud ialah sebagai berikut:

1. Sejak ditetapkanya kedua terdakwa sebagai tersangka hingga diadili melalui proses peradian, para terdakwa tidak dilakukan upaya paksa berupa penahanan. Padahal aparat penegak hukum memiliki alasan yang kuat untuk melakukan penahanan kepada para terdakwa, baik secara syarat bukti, maupun syarat hukum yang mensyaratkan tersangka dapat dilakukan penahanan apabila ancaman pidana penjaranya 5 (lima) tahun atau lebih.
2. Adanya kelalaian dari para terdakwa ketika membawa keempat anggota Laskar FPI, sehingga berpotensi timbulnya gangguan keamanan. Dalam proses persidangan terungkap bahwa terdapat prosedur yang harus dijalankan oleh anggota kepolisian apabila membawa seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Hal itu diatur dalam Peraturan Kepada Badan Pemeliharaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkabaharkam) Nomor 3 Tahun 2011 tentang pengawalan.Pada intinya dalam peraturan tersebut diharuskan bagi anggota Polri untuk memeriksa terduga pelaku secara cermat dan memborgol kedua tangannya guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu melakukan pengawalan pada malam hari juga merupakan suatu larangan, kalaupun terpaksa terduga pelaku harus dibawa ke kantor kepolisian terdekat. Namun demikian, hal tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga berpotensi pada gangguan keamanan anggota Polri itu sendiri.
3. Dalam proses persidangan, perbedaan keterangan terdakwa Briptu FR dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pada proses persidangan Briptu FR menjelaskan bahwa ketika membawa keempat anggota Laskar FPI ke tempat tujuan, terjadi perebutan senjata api milik terdakwa dengan beberapa anggota Laskar FPI. Dalam perebutan senjata api tersebut, terdakwa mengaku senjata api tersebut telah dierbut namun dalam BAP justru menyatakan sebaliknya bahwa yang terjadi hanyalah berusaha dierbut. Keterangan ini penting karena akan bedampak sejauh mana tahapan penggunaan kekuatan yang dapat digunakan ketika menghadapi sebuah ancaman;
4. Sebelum keempat anggota Laskar FPI dibawa, diketahui mereka mengalami dugaan kekerasan. Hal tersebut terungkap dari keterangan Kordinator Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM di proses persidangan, dengan menyatakan terdapat sejumlah kesaksian yang diperoleh Komnas HAM bahwa saksi-saksi tersebut melihat empat orang yang masih dalam kondisi hidup, mendapatkan perlakukan kekerasan, dengan cara dipukul, dan ditendang-tendang. Kami berpendapat tindakan kekerasan yang diduga dialami oleh keempat anggota Laskar FPI tidak dapat dibenarkan secara hukum dan hak asasi manusia. Bahkan bagi kami tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan pelanggaran hak asasi manusia. Jika hal itu terjadi, tentunya aparat penagak hukum harus mengambil langkah-langkah hukum guna mengungkap peristiwa kekerasan tersebut.
5. Tidak hanya dugaan tindakan kekerasan, dalam persidangan tersebut juga terungkap bahwa sejumlah warga sekitar diduga mengalami intimidasi oleh aparat untuk tidak merekam peristiwa dan bahkan diminta untuk menghapus file rekaman atas peristiwa penangkapan yang terjadi. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Komnas HAM ketika memberikan keterangan di persidangan. Kami menduga tindakan-tindakan semacam itu merupakan upaya untuk mengaburkan atau menghilangkan jejak atas upaya paksa yang diduga berlebihan terhadap sejumlah anggota Laskar FPI. 
6. Bahwa akibat penembakan yang terjadi di dalam mobil Daihatsu Xenia B 1519 UTI berwarna silver, masing-masing ahli forensik yang dihadirkan mengungkapkan terdapat sejumlah luka tembak yang dialami para korban saat di dalam mobil, yaitu Muhammad Suci Khadavi ditemukan tiga luka tembak masuk pada dada kiri dan tiga luka tembak keluar pada punggung kiri. Muhammad Reza dua luka tembak masuk pada dada kiri. Selain itu menemukan luka tembak keluar pada lengan atas kiri dan satu luka tembak keluar pada punggung kiri. Dua luka tembak masuk pada dada kiri jenazah Ahmad Sofyan Kemudian dua luka tembak keluar pada punggung Sofyan dan empat buah luka tembak masuk pada dada kiri jenazah Luthfi Hakim dan luka tembak keluar di punggung kiri.Jika dilihat dari berbagai luka tembak yang dialami oleh korban, kesemuanya mengalami luka tembak pada titik yang mematikan. Kami berpendapat tidak lah masuk akal, dalam kondisi perebutan senjata api, luka tembak tepat pada titik yang mematikan. Selain itu, bukti berkaitan dengan keadaan perebutan senjata api oleh beberapa anggota laskar FPI terhadap terdakwa Briptu FR, juga tidak terungkap secara jelas dalam proses persidangan. Harusnya aparat penegak hukum dapat membuktikan hal tersebut, misalnya dibuktikan dengan adanya  jejak sidik jari korban pada senjata api yang diperebutkan.
7. Bahwa dalam pertimbangan Putusan, Majelis Hakim berpendapat tindakan terdakwa dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Dengan alasan harus mengambil sikap untuk lebih baik menembak terlebih dulu daripada tertembak, kemudian dengan melakukan tindakan tegas dan terukur.Kami berpendapat, jika dikaitkan antara kasus tersebut dengan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dan senjata api, tindakan yang dilakukan tidak lah dapat dibenarkan. Hal tersebut dikarenakan tindakan yang dilakukan tidak memenuhi prinsip nesesitas, proporsionalitas dan masuk akal. Jika memang benar telah terjadi upaya merebut senjata api milik Briptu FR, setidak-tidaknya dapat menggunakan kekuatan lain untuk menghentikan tindakan perebutan senjata api tersebut. Kalaupun penggunaan senjata api tersebut diperlukan, penembakan yang dilakukan sudah semestinya ditujukan pada titik yang melumpuhkan bukan pada titik yang mematikan atau jika memang saat itu sedang dalam kondisi yang begitu krusial sedapat mungkin untuk meminimalisir kerusakan atau luka, akibat penggunaan kekuatan yang digunakan.Dituntutnya terdakwa dengan 6 (enam) tahun penjara oleh JPU dan kemudian diputus lepas (onslag van recht vervolging) oleh Majelis Hakim dengan adanya alasan  pembenar dan pemaaf dalam rangka pembelaan terpaksa melampaui batas. Jika didasari pada temuan dan keganjilan yang ada maka tuntutan yang ringan oleh Jaksa dan Putusan lepas dari Majelis Hakim tidak lah mengherankan.

   Keganjilan-keganjilan proses hukum terhadap anggota Polri seringkali kami temukan di berbagai kasus, beberapa diantaranya misalnya kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan di Jakarta, kasus penyiksaan Zaenal Abidin yang melibatkan 9 (Sembilan) anggota Polres Lombok Timur hingga kasus extrajudicial killing terhadap Deki Susanto di Solok Selatan, Sumatra Barat. Adapula kasus tewasnya Siyono di klaten, yang kemudian hanya memutus secara etik 2 (dua) anggota densus 88.

   Hal-hal semacam ini menunjukan bahwa terdapat parktik impunitas yang berakibat pada tercederainya rasa keadilan bagi korban maupun keluarga korban.  Selain itu kami juga khawatir dengan adanya Putusan tersebut, menjadi legitimasi bagi anggota Polri di lapangan untuk kembali melakukan tindakan unlawful killing.

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan kami di atas, kami mendesak:

1. Kapolri memerintahkan Kapolda di bebagai daerah untuk melakukan evaluasi kepada setiap anggota Polri atas penggunaan senjata api yang digunakan agar tidak terjadi lagi penggunaan senjata api yang tidak proporsional. Termasuk melakukan reformasi kepolisian secara kultural bagi setiap anggota Polri agar menjadi anggota yang profesional dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia khususnya berkaitan dengan penggunaan kekuatan;
2. Kejaksaan Agung mendorong Jaksa Penuntut Umum yang bertugas untuk melakukan upaya hukum kasasi, mengingat Majelis Hakim yang memeriksa memutus Putusan Lepas kepada para terdakwa;
3. Mahkamah Agung melakukan eksaminasi secara internal atas berbagai Putusan-Putusan yang melibatkan aparat penegak hukum sebagai pelaku terkait kasus penyiksaan, kasus unlawful killing/extrajudicial killing atatupun kasus serangan terhadap human rights defender. Hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk evaluasi dan pembinaan kepada hakim dalam menerapkan hukum tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam menegakkan keadilan.

Jakarta, 18 Maret 2022
Badan Pekerja

Fatia Maulidiyanti, S.IP.
Koordinator

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Pusat Pembelajaran, Pendidikan, pengkaderan AR Learning Center sukses menggelar Pelatihan Certified Human Resources Analyst (CHRA), Sabtu – Ahad (19-20/03/2022). Kegiatan ini berlangsung saat akhir pekan bersama puluhan peserta dengan 2 narasumber sekaligus yakni Coach Dr. (Cand) Yuan Badrianto, CT.ALC dan Coach Hj. Nenden, MM, CT.ALC.

Acara tersebut dilaksanakan secara daring (Zoom Meeting and whatsApp Group) yang dihadiri peserta dari berbagai profesi di seluruh Indonesia dan Luar Negeri yakni ada dari Lagos, Nigeria.

Dalam pelatihan tersebut, Dr. (Cand) Yuan Badrianto asal Bekasi dan Trainer dari Asosiasi Kemenakertrans menjadi mentor yang menyampaikan materi sumber daya manusia secara mendalam bersama Coach Hj. Nenden Handayani Master trainer asal Bandung.

Dikatakannya, ada enam hal penting yang disampaikan Yuan Badrianto, CT.ALC antara lain; man power planning and job analyses, recruitment/hiring process, training and development people, performance management, hubungan industrial, dan employee engagement and HR branding.

“Fungsi manajerial dalam mengembangkan sumberdaya manusia dapat dilakukan dengan cara mengelola karyawan, pengembangan sumberdaya manusia, manajemen kompensasi dan empati terhadap pekerja. Jika hal itu dilakukan, maka target pencapaian kinerja pengelolaan sumberdaya manusia tercapai,” jelas anggota Pembina Yayasan Pusat Pembelajaran Nusantara Yogyakarta (YPPN – DIY).

Manpower planning, lanjut Best Trainer AR Learning Center 2021 ini, dapat dilakukan dengan cara menganalisa ketersediaan SDM, memprediksi bisnis di masa depan, memprediksi kebutuhan SDM di masa depan dengan mempertimbangkan kondisi tertentu dalam hal analisa pekerjaan yang terkait dengan perencanaan SDM.

Kemudian, baru berlanjut pada tahap seleksi karyawan, beberapa faktor penting yang harus diingat ialah penawaran tenaga kerja, faktor etika, faktor internal organisasi/perusahaan, dan faktor sama-sama mendapatkan kesempatan (no discrimination).

“Untuk mendapatkan karyawan yang baik dan ideal, maka harus selalu diperhatikan tahap demi tahap dalam seleksi, baik teknis seleksi, teknis pelaksanaan ujian/tes seleksi, psikotes, interview, dan karakter pelamar kerja saat wawancara,” terang Coach Yuan demikian ia disapa.

Salah satu materi pelatihan menurut Coach Yuan, untuk mencetak karyawan yang ideal, maka setiap praktisi HRD atau HRA harus mengetahui adiie model, yaitu sejauh mana mereka mampu menganalisa masalah, mendesain masalah dalam sebuah pelatihan, pasca pelatihan diharapkan mampu mengembangan SDM yang tepat guna, kemudian penerapan materi pelatihan dalam lingkungan kerja baik organisasi pemerintah maupun perusahaan dan terakhir adalah evaluasi dalam bentuk pengawasan kinerja dan hasil.

Sedangkan persoalan hubungan industrial dan hukum perjanjian yang jamak terjadi, diungkapkan salah seorang peserta dr. Hafshah Anisa Shafira, Lc, M.Ikom asal Balikpapan, Kalimantan Timur, Menurutnya, untuk mencetak karyawan yang ideal, maka setiap praktisi HRD atau HR harus mengetahui addie model, yaitu sejauh mana mereka mampu menganalisa masalah, mendesain masalah dalam sebuah pelatihan, pasca pelatihan diharapkan mampu mengembangan SDM yang tepat guna, kemudian penerapan materi pelatihan dalam lingkungan kerja baik organisasi pemerintah maupun perusahaan dan terakhir adalah evaluasi dalam bentuk pengawasan kinerja dan hasil.

“Pelatihan di AR Learning Center ini menambah semangat saya dan saya sudah belasan kali daftar, mantap pokoknya,” seru perempuan bercadar keturunan India dan Turkey ini. */Mas Andre Hariyanto

sURAKARTA(Jurnalislam.com)–Jalan Sehat  Menyambut bulan Ramadhan 1443,Komunitas Nahi mungkar Surakarta(KONAS)bersama dewan Syariah Surakarta (DSKS) Mengadakan Tarhib Ramadhan bersama Sejumlah elemen Islam pada hari Ahad,20 Maret 2022.

Kegiatan yang di ikuti ribuan peserta dari berbagai elemen,ormas/Pondok pesantren,Perguruan Silat dan jamaah Pengajia Ini mengambil start dan Finish dari lapangan dengan rute lapangan Pringolayan,Tipes,Jalan Slamet Riyadi,balaikota,Kampung Sewu, Pasar Kliwon,Gading-Lapangan Pringolayan.

Ustadz Abu bakar Ba’asyir dalam sambutannya mengingatkan Pentingnya menjaga Persaudaraan antar Umat Islam.

“Ummat Islam itu adalah satu dengan yang lainya adalah saudara,dan acara seperti ini(Jalan Sehat) adalah salah satu cara menjaga persaudaraan”Kata beliau.

Sementara itu Yusuf Suparno selaku panitia mengatakan bahwa ini adalah  pertama Tarhib selama pandemi,setelah 2 tahun tdk mengadakan Mudah2 mudahan dengan berkurangnya pandemi kita lebih maksimal beribadah.terangnya.

Dalam Perjalanan Peserta di kawal dari  beberapa relawan dan ambulan diantaranya RS Yarsis,Ambulan Ummat Islam Surakarta, Warung Sumringah, dan lain.

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Ketua MUI Bidang Halal dan Ekonomi Syariah, KH Sholahuddin Al Aiyub, memberikan masukan kepada Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag RI terkait logo Halal Indonesia yang baru. Pasalnya, beberapa hari ini logo halal dari Kementerian Agama tersebut menuai polemik.

Kiai Aiyub bercerita, sebenarnya sejak tahun 2019 ketika Menteri Agama saat itu dipegang Jenderal Fachrul Razi, MUI dan Kementerian Agama telah mencapai babak final kesepakatan logo halal. Di antara banyak aspek pembahasan sistem jaminan produk halal, logo halal menjadi bagian paling alot untuk disepakati.

Saat itu, logo halal yang disepakati antara MUI dan Kementerian Agama bentuknya bulat seperti logo halal MUI saat ini. Namun, tulisan melingkar Majelis Ulama Indonesia di bagian luar diganti menjadi Kementerian Agama Republik Indonesia. Tulisan arab melingkar Majelis Ulama Indonesia tetap. Sementara logo halalnya jelas dengan tulisan arab, terletak di dalam belah ketupat. Di bawah tulisan halal arab itu, ada tulisan Halal Indonesia.

Menurut Kiai Aiyub, logo halal yang seperti itu bisa mengakomodir berbagai pihak. Tulisan halalnya jelas. Kementerian Agama sebagai pihak tempat mendaftar dan menerbitkan sertifikasi halal jelas. MUI sebagai pihak yang mengeluarkan fatwa halal juga jelas.

Desain seperti itu, menurut Kiai Aiyub, menjembatani berbagai pihak sekaligus menggambarkan proses sistem sertifikasi halal yang baru sesuai peraturan perundang-undangan.

“Sejak pertemuan itu, belum sempat ada tindak lanjut dan pembahasan lagi, namun sekarang tiba-tiba kita mendengar bahwa BPJPH telah mematenkan logo Halal Indonesia. Semestinya, penetapan logo halal perlu mempertimbangkan dan mengokomodir aspirasi para pihak, khususnya para pelaku yang selama ini bergelut dalam bidang halal, ” ujarnya, Senin (14/03) kepada MUIDigital.

Kiai Aiyub pun merasa kaget dengan kemunculan logo baru ini, karena tiba-tiba ada logo yang sangat berbeda dengan dua logo yang pernah disepakati sebelumnya.

Dia menuturkan, MUI sangat memahami peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan terkait penetapan logo halal kepada BPJPH. Namun, Ia mengingatkan agar penetapan logo ini tidak tiba-tiba jadi, perlu mempertimbangkan aspirasi berbagai pihak termasuk kalangan usaha dan konsumen. Sebab, logo halal MUI selama ini telah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia bahkan dunia.

“Logo Halal MUI selama ini telah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Karena memang produk yang menampilkan tanda halal dengan logo MUI ini dipasarkan di pasar global, ” ujarnya.(mui)

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Ada perubahan mendasar dalam proses sertifikasi halal pasca terbitnya Undang-undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Salah satunya, proses sertifikasi halal dilakukan melalui sinergi para pihak, tidak hanya oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag Muhammad Aqil Irham menjelaskan bahwa setidaknya ada tiga pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi halal sebuah produk yang diajukan oleh para pelaku usaha.

“Ada tiga aktor yang diatur dalam UU No 33 tahun 2014, terlibat dalam proses Sertifikasi Halal, yaitu BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH, dan MUI,” jelas Aqil Irham di Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Menurutnya, masing-masing pihak sudah memiliki tugas dan tanggung jawabnya dalam tahapan sertifikasi halal, sejak dari pengajuan pemilik produk hingga terbitnya sertifikat. BPJPH misalnya, memiliki tugas menetapkan aturan/regulasi, menerima dan memverifikasi pengajuan produk yang akan disertifikasi halal dari Pelaku Usaha (pemilik produk), dan menerbitkan sertifikat halal beserta label halal.

Sementara Lembaga Pemeriksa Halal  (LPH), bertugas melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk yang diajukan untuk sertifikasi halalnya. Pemeriksaan ini dilakukan oleh auditor halal yang dimiliki oleh LPH.

Pihak ketiga yang berperan dalam proses sertifikasi halal, kata Aqil Irham, adalah MUI. MUI berwenang menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. Ketetapan halal ini, baik yang terkait dengan standar maupun kehalalan produk.

“Sertifikat halal yang diterbitkan BPJPH didasarkan atas ketetapan halal MUI,” tegasnya.

Kepala Pusat Registrasi Sertifikasi Halal BPJPH Mastuki menambahkan bahwa dalam pola sinergi ini, BPJPH tidak bisa mengeluarkan Sertifikat Halal kalau tidak ada ketetapan halal dari MUI (melalui sidang fatwa). Sebab, ketetapan halal MUI merupakan pemenuhan aspek hukum agama (syariah Islam). Sedangkan sertifikat halal yang diterbitkan BPJPH adalah bentuk pengadministrasian hukum agama ke dalam hukum negara.

“Label Halal Indonesia baru bisa dicantumkan dalam kemasan produk setelah mendapat sertifikat halal dari BPJPH,” tandasnya.

Terkait Lembaga Pemeriksa Halal, Mastuki menjelaskan bahwa saat ini ada tiga LPH yang telah menjalankan tugasnya dalam melakukan kegiatan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk di dalam proses sertifikasi halal. Ketiganya adalah LPH LPPOM MUI, LPH Sucofindo, dan LPH Surveyor Indonesia.

Selain itu, ada sembilan institusi yang pengajuan akreditasinya sudah lengkap dan terverifikasi menjadi LPH. Mereka adalah Yayasan Pembina Masjid Salman ITB Bandung, Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru Riau, Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah Jakarta, Kajian Halalan Thayyiban Muhammadiyah Jakarta, Balai Sertifikasi Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan, Universitas Hasanuddin Makassar, Yayasan Bersama Madani Kota Tangah Padang Sumatera Barat, Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur, dan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Dari jumlah itu, sebanyak delapan institusi sudah selesai proses integrasi sistem, sedang satu institusi masih dalam proses integrasi sistem.

“BPJPH telah membentuk tim akreditasi LPH sejak 10 November 2021 untuk memproses permohonan tersebut,” jelas Mastuki.

“Sejumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) juga sudah mulai mengajukan permohonan untuk menjadi LPH,” tandasnya.

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Viral video rekaman Pendeta Saifuddin Ibrahim yang mengatakan berulangkali menyampaikan sejumlah hal terkait situasi kehidupan keagamaan di Indonesia kepada Menag Yaqut Cholil Qoumas. Pendeta Saifuddin dalam videonya menyinggung masalah kurikulum pesantren dan mengaitkannya dengan radikalisme, serta usulan menghapus 300 ayat Al-Qur’an.

“Gus Menteri tidak kenal dengan Pendeta Saifuddin Ibrahim,” tegas Plt Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Thobib Al Asyhar di Jakarta, Rabu (16/3/2022).

Thobib yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Menteri Agama mengatakan, selama ini tidak pernah ada pertemuan resmi antara Gus Menteri dengan Pendeta Saifuddin. Dia juga tidak menemukan dalam buku catatan tamu terkait agenda pertemuan Menag dengan Pendeta Saifuddin.

“Gus Menteri tidak pernah mendengar apa yang diklaim Pendeta Saifuddin berulangkali dikatakan ke Menag,” tegasnya.

Thobib menyayangkan statemen Pendeta Saifuddin. Thobib menilai apa yang disampaikan Pendeta Saifuddin terkait pesantren dan ayat Al-Quran itu salah. “Tidak pada tempatnya Pendeta Saifuddin mengklaim pesantren melahirkan kaum radikal. Dia lupa bahwa Gus Menteri terlahir dari lingkungan pesantren dan juga keluarganya memiliki pesantren. Tentu Menag tidak setuju dengan pernyataan Pendeta Saifuddin,” jelasnya.

“Gus Menteri bahkan menjadikan kemandirian pesantren sebagai salah satu program prioritasnya,” sambungnya.

Thobib juga menilai pernyataan Pendeta Saifuddin tentang ayat-ayat Al-Quran itu salah. Al-Quran adalah kitab suci yang diyakini sempurna oleh umat Islam. Tidak pada tempatnya tokoh agama mengeluarkan statement terkait kitab suci umat lain, apalagi dengan cara yang bisa menyinggung.

Gus Menteri, kata Thobib, selama ini terus mengajak tokoh agama untuk tidak menyampaikan pendapat, apalagi di muka umum, yang bukan menjadi kompetensinya. Para tokoh agama, termasuk Pendeta Saifuddin, mestinya lebih mengedepankan usaha untuk merajut kerukunan.

“Gus Menteri selama ini terus mengajak tokoh agama menjaga kerukunan,” terang Thobib.

Kementerian Agama di bawah kepemimpinan Gus Menteri sedang terus berupaya meningkatkan kualitas kerukunan antarumat beragama, antara lain melalui program penguatan moderasi beragama. Statemen Pendeta Saifuddin tidak sejalan dengan program Gus Menteri dalam memimpin Kemenag.

“Saya melihat, apa yang dilakukan Pendeta Saifuddin justru dapat mengganggu kerukunan antarumat dan upaya menguatkan moderasi beragama,” tandasnya.

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Pemerintah Arab Saudi telah mengeluarkan kebijakan pelonggaran protokol kesehatan yang tertuang dalam edaran dari Otoritas Bandara Arab Saudi atau  General Authority of Civil Aviation (GACA) per 5 Maret 2022.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief yakin kebijakan tersebut akan berdampak pada penyelenggaraan haji tahun ini. Hilman optimis ada pemberangkatan jemaah asal Indonesia, meski pihaknya masih menunggu keputusan Saudi.

“Kemenag terus berkoordinasi dan jalin komunikasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi serta pihak-pihak terkait. Kepastian haji tinggal tunggu keputusan Saudi,” tegas Hilman pada Acara Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, Rabu (16/03/2022).

“Pelonggaran protokol kesehatan di Saudi, memperbesar harapan kita semua untuk dapat memberangkatkan jemaah haji Indonesia ke Arab Saudi. Kami terus lakukan komunikasi yang baik dalam dua arah, dan semoga ini menjadi langkah ikhtiar bersama dalam mempersiapkan haji 2022,” sambungnya.

Terkait umrah, Hilman mengatakan bahwa kebijakan Arab Saudi telah direspon dengan terbitnya surat edaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) No.12 tahun 2022. Ada sejumlah penyesuaian, antara lain terkait masa pemantauan.

“Kita sudah mulai melakukan kebijakan satu hari pemantauan saat kepulangan berlaku 8 maret 2022,” kata Hilman.

Pelonggaran kebijakan ini dilakukan karena angka kasus Covid di Indonesia saat ini juga telah mengalami penurunan. “Meski begitu, jemaah umrah harus tetap disiplin protokol kesehatan dan berkomitmen untuk beribadah dengan mematuhi peraturan di Arab Saudi,” tandasnya.