Berita Terkini

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Ahmad Farur Rozi atau Gus Fahrur menghadiri dialog trilateral yang digelar di Doha, Qatar pada Selasa (14/6/2022). Gus Fahrur memenuhi undangan Kementerian Wakaf Qatar untuk berdiskusi dengan ulama Afganistan dan Qatar.

Gus Fahrur mengatakan, pertempuan ini bertujuan untuk memoderasi pandangan mengenai Islam Wasathiyah kepada ulama Taliban. “Tujuan pertemuan ini untuk memoderasi pandangan mengenai Islam Wasathiyah kepada ulama Taliban, serta mempromosikan peran dan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan di Afghanistan,” ujarnya, Rabu (15/6/2022).

Dalam pertemuan ulama dari tiga negara itu, Gus Fahrur menceritakan pengalaman nilai-nilai wasathiyah di lembaga pendidikan Islam di Indonesia, seperti madrasah, universitas Islam, dan pondok pesantren NU. Menurut dia, organisasi NU memiliki pengalaman yang sangat panjang dalam menyikapi realita yang terjadi pada umat Islam di Indonesia.

Dengan panjangnya perjuangan NU, dia pun menyimpulkan bahwa perbedaan bahasa, warna kulit, tradisi, etika, serta pemikiran di dunia ini tidak menjadi sebuah penghalang dalam mewujudkan persaudaraan, persatuan, serta saling tolong-menolong dalam upaya membangun hubungan yang baik di antara sesama umat Islam.

Menurut Gus Fahrur, organisasi NU selalu berjuang mewujudukan perdamaian dunia dan toleransi antar bangsa, serta hubungan yang berkelanjutan dengan banyak organisasi keagamaan dari berbagai belahan dunia.

“Hal ini bertujuan menyatukan suara umat, menghentikan perpecahan dan pertikaian. Ini semua adalah upaya yang diserukan oleh agama kita yang penuh toleransi,” ucap dia saat berpidato dalam bahasa Arab.

Gus Fahrur kemudian mengutip ayat Alquran, di mana Allah Swt berfirman, “Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara” (QS. Ali Imran 103)

Gus Fahrur menjelaskan, organisasi NU selalu mengikuti isu perkembangan umat Islam di berbagai belahan dunia tanpa terkecuali perkembangan bangsa Afganistan yang telah menghadapi perpindahan kekuasaan yang sangat menentukan masa depan bangsa. serta kehidupan rakyat Afghanistan.

“Organisasi NU terus mencari cara untuk menolong bangsa Afganistan serta berusaha membuka dialog yang komprehensif. Upaya bantuan ini adalah cerminan dari pentingnya saling tolong-menolong sebagai sesama umat Islam,” kata Gus Fahrur.

Dia menambahkan, Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan umat Islam dalam sebuah hadits, di mana Rasulullah SAW bersabda, “Kalian melihat umat islam dalam upaya saling tolong-menolong, berkasih sayang serta persatuan mereka bagaikan sebuah jasad, ketika satu anggota tubuh merasakan kesakitan maka anggota tubuh yang lain akan merasakan sakit dan demam” (HR Muslim).

Dialog trilateral itu juga menghadirkan Ketua MUI sekaligus Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekali, Prof Amany Lubis. Dalam pidatonya, Prof Amany menyampaikan tema tentang perempuan dan pendidikan di Indonesia dan posisi perempuan dalam Islam perspektif Indonesia.

Selain dari NU dan MUI, dialog tersebut juga menghadirkan tokoh Muhammadiyah, KH Imam Addarutquni. Dia menyampaikan tema tentang peran institusi pendidikan islam dalam mendukung ketahanan nasional.

sumber: republika.co.id

PANGKAL PINANG(Jurnalislam.com)—Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Ekonomi Syariah dan Halal, KH Sholahuddin Al-Aiyub, mengatakan bahwa Kongres Halal Internasional (KHI) 2022 yang berlangsung mulai Selasa (14/06) sampai Sabtu (18/06) bisa mendorong Indonesia menjadi pemimpin sektor produk halal dan wisata halal dunia.

Kongres yang diikuti peserta maupun pembicara 40 negara tersebut, lanjut Kiai Aiyub, sangatlah penting. Kongres ini menjadi momentum pertemuan pegiat dan pelaku industri halal mengambil kebijakan terkait produk halal dan wisata halal.

“Ini pertemuan antar pemangku kepentingan, pelaku industri, pegiat halal, dan masyarakat luas dalam bersinergi dan berkolaborasi mendorong Indonesia sebagai produsen halal terkemuka di dunia, ” ungkap dia saat memberikan sambutan dalam pembukaan KHI 2022 di Hotel Novotel, Pangkalpinang, Bangka Belitung, Selasa (14/06).

Indonesia sendiri, ujar Ketua Tim Pengarah KHI 2022 itu, memiliki faktor besar untuk memimpin sektor produk dan wisata halal. Indonesia didukung oleh sumberdaya manusia yang unggul dan sumber daya alam melimpah. Sejak lama, sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia telah menjadi pasar terbesar industri halal di dunia.

“Global Islamic Economy report pada 2020/2021 menyebutkan pengeluaran konsumen muslim untuk makanan dan minuman halal, farmasi, kosmetik halal, pariwisata ramah muslim dan gaya hidup halal pada 2019 mencapai 2,2 triliun dolar AS. Konsumsi produk halal Indonesia pada 2019 mencapai 114 miliar dolar AS. Ini menjadikan Indonesia sebagai konsumen terbesar sektor ini, ” ungkapnya.

Sementara dalam sektor pariwisata halal, lanjut dia, Indonesia berada pada posisi ke enam dunia dengan nilai transaksi 11,2 miliar dolar AS. Sementara total konsumsi sektor busana muslim di Indonesia mencapai 15 miliar dolar AS.

“Sektor farmasi dan kosmetika halal Indonesia menempati peringkat ke-6 dan ke-2 dengan total pengeluaran masing-masing 5,4 miliar dolar AS dan 4 miliar dolar AS, ” tuturnya.

Kongres Internasional yang mengusung tema “Akselerasi Peningkatan Kontribusi Produk Halal dan Pariwisata Halal dalam Mewujudkan Indonesia sebagai Produsen Halal Dunia” tersebut dihadiri oleh peserta dan narasumber dari dalam dan luar negeri. KHI 2022 ini adalah salah satu bentuk dukungan konkret MUI untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat halal dunia yang ditagetkan tercapai pada 2024. (mui)

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia,  Indonesia memiliki potensi besar sebagai pasar produk halal. Untuk itu, dalam upaya meningkatkan daya saing produk halal di pasar global, kerja sama internasional bagi para pelaku ekonomi dan keuangan syariah perlu diperkuat.

“Saya mengundang para pelaku ekonomi dan keuangan syariah Indonesia untuk memperkokoh kerja sama yang saling menguntungkan dengan negara-negara sahabat, dalam pengembangan industri halal, pariwisata halal, serta bisnis halal lainnya,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menghadiri Pembukaan Kongres Halal Internasional 2022, di Ballroom Novotel Bangka, Novotel Hotel and Convention Centre, Pangkalan Baru, Bangka Belitung, Selasa (14/06/2022).

Lebih jauh Wapres memaparkan Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah Tahun 2021 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang menyebutkan, pangsa sektor prioritas dalam mata rantai ekonomi halal terhadap PDB Indonesia meningkat menjadi 25,4%, dengan kontribusi tertinggi dari sektor pertanian, diikuti makanan halal, pariwisata ramah muslim, dan fesyen muslim.

“Pada tahun 2022 ini, dengan penanganan Covid yang jauh lebih baik, diharapkan perekonomian akan berlari lebih kencang, termasuk sektor halal,” sebut Wapres.

“Momentum ini harus dijaga dan dimanfaatkan, sehingga kita dapat merealisasikan target Indonesia menjadi pusat industri halal dunia pada tahun 2024,” imbuhnya.

Untuk itu, Wapres menekankan pentingnya penguatan sinergi dan kolaborasi antarlembaga terkait yang menangani ekonomi dan keuangan syariah Indonesia.

“Kerja sama dan kolaborasi harus diperkuat. Ego sektoral harus kita hilangkan. Kita berada di dalam kapal yang sama menuju cita-cita yang sama,” pesannya.

Mengakhiri sambutannya, Wapres menyampaikan pentingnya sertifikasi produk halal untuk meningkatkan daya saing ekspor produk Indonesia ke negara lain.

“Kewajiban sertifikasi halal juga akan memberikan nilai tambah dalam rantai pasok halal, sehingga meningkatkan daya saing ekspor produk Indonesia, utamanya ke negara-negara OKI,” tutup Wapres.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Penjabat Gubernur Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Marsudi Syuhud, Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung, Ketua MUI Provinsi Bangka Belitung Zayadi, serta peserta Kongres Halal Internasional Tahun 2022.

Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Masykuri Abdillah, Robikin Emhas, dan Lukmanul Hakim, Tim Ahli Wapres Farhat Brachma dan Johan Tedja Surya, serta Kepala BAZNAS Noor Achmad.

BABEL(Jurnalislam.com)– Tren ekonomi dan keuangan syariah global terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Besarnya pasar produk halal, membuat Indonesia memiliki potensi besar di sektor tersebut. Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah Tahun 2021 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia menyebutkan, pangsa sektor prioritas dalam mata rantai ekonomi halal terhadap PDB Indonesia meningkat menjadi 25,4% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 24,8%.

Untuk itu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) diharapkan dapat mengoptimalkan sertifikasi produk halal. Selain memberikan perlindungan umat terhadap jaminan konsumsi produk halal, kewajiban sertifikasi halal juga akan memberikan nilai tambah dalam rantai pasok halal, sehingga meningkatkan daya saing ekspor produk Indonesia, utamanya ke negara-negara OKI.

“Saya minta target 10 juta sertifikasi halal bagi UMK oleh BPJPH agar direalisasikan, sehingga akan semakin banyak produk Indonesia yang siap mengisi pasar halal global,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menghadiri Pembukaan Kongres Halal Internasional Tahun 2022, di Ballroom Novotel Bangka, Novotel Hotel and Convention Centre, Pangkalan Baru, Bangka Belitung, Selasa (14/06/2022).

Lebih jauh, Wapres mengungkapkan penyelenggaraan Kongres Halal Internasional Tahun 2022 menjadi momentum semakin menggaungkan sistem sertifikasi produk halal.

“Kongres internasional ini juga menjadi kesempatan bagi kita untuk memperkenalkan sistem sertifikasi halal dan logo halal Indonesia,” tutur Wapres.

Untuk mendukung hal tersebut, Wapres menekankan, teknologi dan inovasi memainkan peranan yang signifikan, sehingga diperlukan penguatan kerja sama di bidang riset dan inovasi, khususnya terkait pengembangan produk halal.

“Saya juga mengharapkan penguatan kerja sama di bidang riset dan inovasi, baik dalam pemeriksaan kehalalan produk maupun dalam menemukan substitusi produk halal lokal, khususnya yang menggunakan teknologi mutakhir,” harap Wapres.

Sementara itu, seiring dengan melonggarnya pembatasan Covid-19, Wapres optimis pariwisata Indonesia akan semakin meningkat dan objek wisata akan ramai kembali.

“Saya optimis, sektor pariwisata halal akan kembali bergairah,” ujarnya.

Untuk itu, Wapres menekankan, dalam meningkatkan sektor pariwisata, khususnya pariwisata halal, modal dan peluang yang sudah ada perlu diperkuat.

“Indonesia harus mampu mengoptimalkan semua modal dan peluang yang ada untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata, khususnya pariwisata halal,” jelasnya.

Di sisi lain, Wapres mengingatkan, sejalan dengan bangkitnya pariwisata Indonesia, masyarakat tetap harus waspada terhadap bahaya Covid-19 dan selalu menerapkan protokol kesehatan.

“Kita harus tetap waspada agar jangan sampai badai Covid kembali terulang,” pesan Wapres.

Menutup sambutannya, Wapres berharap Provinsi Bangka Belitung dapat menjadi contoh kawasan destinasi pariwisata dunia.

“Saya harapkan Bangka Belitung menjadi salah satu percontohan destinasi pariwisata ramah muslim yang mendunia,” pungkasnya.

Pentingnya Kolaborasi Ekosistem Halal: BPJPH, LPH, MUI

BABEL(Jurnalislam.com)– Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Marsudi Syuhud mengungkapkan bahwa penyelenggaraan urusan halal di Indonesia dilakukan oleh tiga aktor utama, yaitu BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia.

“Ketiganya mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda-beda namun saling terhubung dalam ekosistem penyelenggaraan jaminan produk halal yang terintegrasi,” sebut Marsudi.

Lebih lanjut, Marsudi mengatakan Kongres Halal Internasional Tahun 2022 dapat menjadi media penguatan sinergi dan kolaborasi antara lembaga yang menangani urusan produk halal di Indonesia.

“Melalui forum ini kami mendorong dan menekankan pentingnya peningkatan koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antar tiga aktor ini,” ujar Marsudi.

BABEL(Jurnalislam.com)– Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Marsudi Syuhud mengungkapkan bahwa penyelenggaraan urusan halal di Indonesia dilakukan oleh tiga aktor utama, yaitu BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia.

“Ketiganya mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda-beda namun saling terhubung dalam ekosistem penyelenggaraan jaminan produk halal yang terintegrasi,” sebut Marsudi.

Lebih lanjut, Marsudi mengatakan Kongres Halal Internasional Tahun 2022 dapat menjadi media penguatan sinergi dan kolaborasi antara lembaga yang menangani urusan produk halal di Indonesia.

“Melalui forum ini kami mendorong dan menekankan pentingnya peningkatan koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antar tiga aktor ini,” ujar Marsudi.(mui)

BABEL(Jurnalislam.com)– Riuh para santri menghiasi kunjungan Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin di Pondok Pesantren Modern Hidayatussalikin, Jl. Pantai Pasir Padi, Temberan, Bukit Intan, Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa siang (14/06/2022).

Usai menyerahkan bantuan Santripreneur kepada perwakilan santri di halaman Masjid Rio Nanda Pratama Kompleks Ponpes Hidayatussalikin, Wapres pun berkesempatan menyapa para santri yang sejak pagi telah menunggu di dalam masjid.

“Apa kabar, sehat semua?” sapa Wapres.

“Alhamdulillaah sehat,” jawab para santri serempak.

Selanjutnya, Wapres menanyakan apakah para santri betah menimba ilmu di Ponpes Hidayatussalikin.

“Senang belajar di sini?” tanya Wapres.

“Senang,” jawab para santri.

Tidak hanya menyapa, pada kesempatan ini Wapres juga memberikan motivasi agar para santri terus rajin belajar dalam menuntut ilmu demi meraih segala cita-cita yang diimpikan.

Termasuk, menurut Wapres, saat dewasa nanti para santri dapat menjadi pemimpin, mulai dari bupati, gubernur, menteri hingga Presiden. Seperti Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang sebelumnya juga seorang santri, Wapres mencontohkan.

“Mudah-mudahan nanti bisa jadi kiai. Kiai juga bisa jadi apa saja, bisa jadi Ustadz, bisa jadi Bupati, bisa jadi Gubernur, bisa jadi Presiden, Gus Dur itu santri, bisa jadi Presiden,” ujar Wapres.

Atau, sambungnya, para santri juga dapat menjadi Wapres seperti dirinya.

“Saya ini santri, saya bisa jadi Wapres, jadi pokoknya belajar, semangat mencari ilmu, insya Allah (bisa),” pesannya.

Turut mendampingi Wapres pada kunjungan ini, Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Masykuri Abdillah, Robikin Emhas, dan Lukmanul Hakim, Tim Ahli Wapres Farhat Brachma dan Johan Tedja Surya, serta Kepala Baznas Noor Achmad.

PANGKALPINANG(Jurnalislam.com)— PJ Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin, mengatakan Kongres Halal Internasional (KHI) 2022 merupakan langkah pemerintah daerah mendorong Babel sebagai pusat halal dunia. Ide penyelenggaraan KHI 2022 ini juga berasal dari semangat Pemprov Babel dan MUI Babel. Keduanya lantas bertemu MUI Pusat untuk mematangkan kegiatan level internasional ini.

Ridwan menyampaikan, usaha menjadikan Babel sebagai pusat industri halal dunia itu bukan main-main. Pada 2017, Babel telah mendapatkan penghargaan Halal Award sebagai provinsi dengan pengembangan halal terbaik. Itu artinya Babel sejak lama telah berfokus mengembangkan diri dengan tujuan menjadi pusat industri dan pariwisata halal.

Pada 2018, Ridwan menyampaikan, Babel telah merintis seminar halal internasional yang diikuti oleh tiga negara. Dua tahun berikutnya yakni pada 2020, ada lebih dari lima negara yang ikut. Sementara 2022, sekitar 30 negara sudah konfirmasi untuk hadir baik offline maupun online. Bukan hanya seminar, kini menjadi Kongres Halal Internasional.

“Bangka Belitung telah memiliki lebih dari 2.200 produk tersertifikasi halal dari berbagai kelompok produk, meliputi industri pengolahan, restoran, cathering, kue, dan beberapa kelompok lainnya,” ungkapnya saat sambutan dalam acara pembukaan KHI 2022 di Hotel Novotel, Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Selasa (14/06).

Dia berharap, KHI 2022 mendorong Babel, sebagai tuan rumah, bisa menjadi pusat industri halal dunia. Menurut dia, salah satu fokus pemerintah saat ini adalah menetapkan Indonesia sebagai pusat halal Indonesia pada 2024. Selain pemerintah, ini menjadi kerja bersama organisasi swasta dan masyarakat.

“Berbagai kebijakan, regulasi, agenda kerja, dan program kerja ditetapkan dan dijalankan guna memenuhi cita-cita tersebut. Ikhtiar mewujudkan cita-cita tersebut semakin kuat dan optimisme semakin tinggi jika melihat perkembangan perekonomian global saat ini, ” tuturnya.

“Kontribusi industri halal terhadap perekonomian nasional juga meningkat jika dilihat dari meningkatnya pangsa pasar sektor halal terhadap PDB yang menjadi 24,86% pada tahun 2020, ” imbuhnya.

Kongres bertema “Akselerasi Peningkatan Kontribusi Produk Halal dan Pariwisata Halal dalam Mewujudkan Indonesia Sebagai Produsen Halal Dunia” ini dibuka langsung oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin dan akan ditutup oleh Menteri Agama RI.

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Kongres Halal Internasional (KHI) 2022 yang berlangsung di Provinsi Bangka Belitung 14-18 Juni 2022 menjadi ajang bagi Komisi Fatwa MUI untuk melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas). Rakornas merupakan agenda tahunan Komisi Fatwa MUI yang diikuti seluruh pimpinan Komisi Fatwa MUI seluruh provinsi di Indonesia. Rakornas Komisi Fatwa akan berlangsung pada 16 Juni 2022.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Miftahul Huda mengatakan, Rakornas ini memiliki dua agenda yang akan menjadi fokus utama. Pertama, Rakornas bertujuan mengkoordinasi Komisi Fatwa dalam menetapkan produk halal.

“Dengan dilaksanakannya UU JPH maupun UU Ciptaker dan Turunannya, maka perlu penyikapan terhadap alur dan mekanisme sertifikasi halal, ” ujarnya, Senin (13/06) saat dihubungi MUIDigital.

Kedua, lanjut dia, Rakor Komisi Fatwa akan membahas tugas baru Komisi Fatwa dalam memberikan rekomendasi terhadap Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Pada akhir 2021, Komisi Fatwa telah menetapkan keputusan tentang pedoman pengawasan LAZ. Rakornas kali ini menjadi ajang untuk mensosialisasikan pedoman tersebut kepada Komisi Fatwa MUI se-Indonesia.

“Pedoman tersebut perlu disosialisasikan agar semua pengurus Komisi Fatwa MUI se-Indonesia mempunyai pemahaman dan frekuensi yang sama dalam masalah pengawasan ini, ” jelasnya.

Dia menambahkan, Rakornas Komisi Fatwa yang masuk dalam rangkaian KHI 2022 ini tidak lepas dari tema besar yaitu “Akeselerasi Peningkatan Kontribusi Produk Halal dan Pariwisata Halal dalam Mewujudkan Indonesia sebagai Pusat Produsen Halal Dunia”. Setelah Rakornas, Komisi Fatwa MUI akan menggelar pertemuan dengan LPPOM MUI se-Indonesia yang tujuannya juga menyamakan cara pandang terkait masa depan sertifikasi halal.

“Karena tema yang diangkat dalam KHI adalah membangun wisata halal. Salah satu unsur dan bagian penting dalam wisata halal adalah produk halal yang diangkat dan dipasarkan tentu harus halal, ” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia KHI 2022, Trisna Djuwaeli manyampaikan bahwa selain diskusi dengan berbagai pembicara, KHI juga akan berisi Rakornas Komisi Fatwa dan LPPOM MUI.

“Kami juga mengundang Komisi Fatwa dan LPPOM (MUI) se-Indonesia untuk hadir dalam Kongres Halal Internasional dan mereka juga akan mengadakan Rakornas pada kesempatan tersebut,” ujar Wakil Bendahara MUI tersebut kepada MUIDigital.

Dia mengungkapkan, KHI mengundang peserta dan narasumber dari 40 negara dengan 30 di antaranya sudah konfirmasi hadir. MUI juga mengundang 24 Duta Besar negara-negara sahabat.
“Tiga duta besar yang sudah mengkonfirmasi hadir yaitu Azerbaijan, Malaysia, dan Nigeria. Sejumlah Kementerian maupun Lembaga yang bersinggungan dengan halal juga diundang untuk hadir dalam kongres ini, ” ungkapnya.

Dia melanjutkan, KHI 2022 di Bangka Belitung rencananya akan dibuka oleh Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin dan ditutup oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qaumas.

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Perbincangan soal  khilafah belakangan ini kembali mencuat. Terbaru, petinggi organisasi Khilafatul Muslimin ditangkap polisi.

Untuk menguak organisasi tersebut, Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme (BPET) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan webinar kebangsaan yang bertajuk, “Politik Khilafatul Muslimin, Khilafah Islamiyah, dan Perppu Ormas 2017,” Sabtu (11/06).

Salah satu narasumber dalam seminar berbasis internet tersebut adalah Dr Haula Noor, dosen Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII).

Haula membuka paparannya dengan mempertanyakan apa yang bisa dilakukan pemerintah terhadap organisasi-organisasi serupa, sebab menurutnya kejadian seperti ini terus berulang.

“Akhirnya saya berpikir bahwa apa yang telah kita atau negara lakukan itu seolah tidak berdampak apa-apa, atau hanya berlaku sementara, lalu (organisasi serupa) ada lagi,” terangnya, dikutip dari TVMUI, Sabtu (11/06).

Lantas Haula menjabarkan bagaimana sejarah singkat Khilafatul Muslimin dan rekam jejaknya. Lebit lanjut, Haula Noor mengatakan organisasi ini bukan organisasi bawah tanah yang pergerakannya sembunyi-sembunyi. Justru organisasi tersebut menurutnya, cukup terbuka.

“Sejak awal organisasi ini bukan organisasi bawah tanah, mereka sudah mencoba membuka diri,” jelasnya.

Peneliti Universitas Nasional Australia itu juga membeberkan solusi terbaik menghadapi organisasi semacam ini adalah dengan dialog.

“Saya tetap yakin bahwa dialog adalah solusi penting, karena organisasi Khilafatul Muslimin sudah membuka diri, tidak berkeberatan untuk diwawancara. Dialog seperti ini juga merupakan kesempatan bagi kita untuk memahami apa yang sebenarnya dikehendaki organisasi semacam ini, baik yang telah muncul atau yang belum terekspos ke permukaan,” tutupnya. (mui)