Berita Terkini

Saudi Desak PBB Tindak Tegas Penyelundupan Senjata Iran Ke Milisi Houthi

RIYADH (Jurnalislam.com) – Arab Saudi menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB untuk segera mengakhiri penyelundupan senjata Iran ke milisi pemberontak di Yaman karena merupakan pelanggaran terhadap Resolusi 2216, Al Arabiya News Channel melaporkan, Kamis (15/09/2016).

Dalam surat yang ditujukan ke Selandia Baru, yang mengambil alih kepresidenan dewan, Duta Besar Arab Saudi untuk PBB Abdallah al-Mouallimi menjelaskan sejumlah pelanggaran terhadap resolusi termasuk serangan roket lintas batas oleh pasukan Syiah Houthi dan Abdullah Saleh.

In this photo released by the Iranian semi-official Mehr News Agency, Revolutionary Guard's Zelzal missile is launched in a drill, Sunday Sept. 27, 2009, near the city of Qom, 80 miles (130 kilometers) south of Tehran, Iran. Iran said it successfully test-fired short-range missiles during military drills Sunday by the elite Revolutionary Guard, a show of force days after the U.S. warned Tehran over a newly revealed underground nuclear facility it was secretly constructing. (AP Photo/Mehr News Agency, Raouf Mohseni)

“Pada tanggal 31 Agustus 2016, milisi pemberontak Syiah Houthi dan pendukung mereka menembakkan rudal balistik jenis Zilzal-3 (Gempa-3) di kota Najran, di selatan Arab Saudi. Rocket Zilzal-3 adalah rudal balistik jarak pendek yang diproduksi di Iran,” isi surat yang diperoleh Al Arabiya News Channel.

Mouallimi juga menyebutkan bagaimana penyelundupan senjata tidak melanggar resolusi Dewan Keamanan tetapi juga mengancam stabilitas Arab Saudi, Yaman dan wilayah yang lebih luas secara keseluruhan.

“Kami lebih mendesak Dewan Keamanan untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menuntut agar Iran mematuhi semua resolusi Dewan Keamanan yang relevan, menunda dan menghentikan semua tindakan ilegal di Yaman,” tambah Mouallimi.

Tokoh Tionghoa: ‘Ahok Ini PKI Gaya Baru’

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Tokoh Thionghoa, Lieus Sungkharisma menilai, ketidaksukaan warga Jakarta kepada Basuki Thahja Purnama disebabkan kedzalimannya. Bahkan Lieus menyebut kepemimpinan Ahok dengan PKI gaya baru.

“Kita gak suka sama Ahok bukan karena dia Tionghoa, tapi karena dia jahat, dia mendzalimi warga Jakarta, ini yang kita lawan,” tegasnya dalam acara diskusi bertajuk ‘Indonesia Menggugat, Jakarta Menggugat’ di Gedung Joeang 45 Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2016).

Lieus menilai Ahok sebagai warga keturunan yang banyak melanggar falsafah budaya leluhur. Sebab, menurut Lius, etnis Tionghoa dapat diterima di seluruh dunia karena sikapnya yang saling menghormati.

“Saya kasih tahu orang Tionghoa juga marah, orang Tionghoa di seluruh dunia bisa diterima karena sikap saling menghormati dimana dia tinggal, selalu shin-chai gak mau ribut,” katanya.

Lebih tegas lagi, Lieus menyebut Ahok sebagai PKI gaya baru. “Tapi satu ini bukan Tionghoa, dia bukan Tionghoa. Kalau saya ngomong ini PKI gaya baru, Ahok ini PKI gaya baru. Jadi jangan ragu-ragu lagi,” cetusnya.

Lebih lanjut, aktivis Masyarakat Transportasi Indonesia ini meyakini Ahok bakal tumbang dalam pemilukada 2017. “Dengan bersatunya tokoh-tokoh dan partai-partai sudah mengambil garis untuk tidak mendukung Ahok, sata haqul yakin kita pasti menang,” pungkasnya.

Dana Hibah Distop, FORKABI: ‘Gak Masalah’

JAKARTA (Jurnalislam.com)– Ketua Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI), Nachrowi Ramli menilai rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) menghentikan dana hibah kepada ormas Bamus Betawi menandakan Ahok tak paham aturan.

“Die (Ahok-red) ngerti kagak sih aturan undang-undang, yang namanya pemda ya eksekutif dengan legislatif jadi satu, jadi keputusan diambil bersama. Mau nambahin, mau ngurangin, mau ngilangin harus duduk bersama, gak bisa perorangan,” katanya kepada wartawan di Gedung Joeang 45 Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2016).

Tokoh Betawi yang kerap disapa Bang Nara ini menyatakan, urusan dana hibah yang akan diputus oleh Ahok bukan suatu masalah bagi kaum Betawi asalkan sesuai aturan yang berlaku.

“Kalau masalah sama buat kaum Betawi kecil gak ada masalah, mau diputus juga ga ada masalah, asal sesuai aturan, bukan karena emosi,” ujar Nara.

“Ini bukan perusahaan, ini bukan die yang punya, ini adalah rakyat punya, segala sesuatu harus ada persetujuan,” tambahnya.

Bang Nara menegaskan bahwa Bamus Betawi bukan organisasi politik dan Bamus bebas untuk menyalurkan aspirasinya.

“Kami punya aspirasi yang disalurkan melalui jalurnya yaitu jalur politik. Misalnya kita keinginan kita sampaikan kepartai politik, kita sampaikan bahwa kami kaum betawi punya keinginan, banyak anak-anak Betawi sekarang yang sudah maju dan kepengen menjadi pimpinan di Jakarta, emang salah,” tegasnya.

“Jadi jangan salah interpretasi, Bamus bukan partai politik tapi kami punya aspirasi untuk menyampaikan niat kami,” pungkasnya.

Meresahkan, YPS Desak Pemerintah Batasi Propaganda LGBT di Sosial Media

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Yayasan Peduli Sahabat mendesak pemerintah untuk segera membantasi propaganda LGBT dan iklan-iklan aplikasi gay marak di media sosial.

Ketua YPS, Agung Sugiarto mengatakan, iklan-iklan bermuata LGBT yang kerap muncul di media sosial tersebut berbahaya bagi anak-anak.

“Silakan Anda lihat coba contoh-contoh yang kami berikan. Coba perlihatkan pada anak-anak kita karena memang iklan itu muncul di berbagai media sosial. Catatlah baik-baik apa reaksi anak-anak kita saat melihatnya. Terus berikan gambar-gambar itu kalau perlu ditambah selama 5 sampai 6 bulan lamanya, setelah itu wawancarai lagi apa pendapat mereka,” terang Agung dalam siaran pers yang diterima Jurniscom, Kamis (15/9/2016).

Pria yang akrab disapa Kak Sinyo Egie ini mengungkapkan, semakin sering iklan-iklan aplikasi gay tersebut muncul, orang yang awalnya takut melihatnya lama kelamaan jadi terbiasa.

“Atau bisa Anda sendiri dijadikan tempat praktik dengan cara yang sama. Minimal, kalau awalnya kita bilang ‘eh apaan sih ini jijik’ maka selanjutnya kita akan bilang ‘ah biasa saja, emang sudah biasa’. Saat itulah hati kita sudah mulai mati,” jelasnya.

Oleh sebab itu, YPS mendesak pemerintah untuk segera membatasi iklan-iklan dan aplikasi berbau LGBT tersebut.

“Pemerintah seharusnya turut serta membatasi hal ini, bagaimana caranya ya itu bukan urusan saya karena saya bukan pemerintah. Banyak orang pintar dan punya wewenang di sana sehingga jauh lebih mudah menjangkau ke pemilik media sosial tentunya,” tegasnya.

YPS juga menyoroti peran orang tua dalam menghadang anak-anaknya terjebak oleh propaganda LGBT. Orang tua harus menjadi sahabat bagi anak-anaknya.

“Anak-anak sekarang di rumah itu bagai di ‘neraka’ untuknya karena memang ortu belum mau menjalankan fungsinya sebagai sahabat terbaik si anak. Kita boleh dekat dengan siapa saja tapi kalau dengan anak sendiri malah sebaliknya ya wassalam, mereka akan mencari sahabat di luar termasuk lewat media sosial,” paparnya.

Selain itu, YPS juga menekankan peran lingkungan termasuk sekolah, pemuka agama, masyarakat secara umum untuk ikut saling mengingatkan agar negeri ini kembali beradab sesuai dengan norma agama, UU, dan kultur setempat.

Yayasan Peduli Sahabat adalah lembaga pertama di Indonesia yang memberikan pendampingan kepada orang yang mempunyai ketertarikan sesama jenis atau SSA (Same Sex Attraction) untuk kembali kepada fitrahnya.

Dengan tagline “memberi solusi, bukan mencaci”, Yayasan Peduli Sahabat juga memberikan edukasi dan konsultasi tentang dunia non heteroseksual, game dan pornografi. “We help people who need us, we don’t look for people who don’t“.

 

SNHR: Dalam Dua Hari Rezim Assad Lakukan 28 Pelanggaran Gencatan Senjata

SURIAH (Jurnalislam.com) – Jaringan Suriah untuk Hak Asasi Manusia (The Syrian Network for Human Rights-SNHR) mengatakan dalam sebuah laporan yang diterbitkan Kamis (15/09/2016) tentang pelanggaran yang dilakukan oleh rezim Assad dan sekutunya di Suriah.

Seperti yang dilansir ElDorar AlShamia, Kamis, SNHR mengatakan bahwa 28 pelanggaran terjadi sejak Senin malam terakhir dalam pemboman yang menargetkan beberapa kota, yaitu kota Daraa, Homs, Idlib, Damaskus, Latakia dan Quneitera.

Jaringan mencatat dalam dua hari terakhir jelas terlihat pengurangan jumlah korban sipil di Suriah, setelah penghentian pemboman, yang menegaskan bahwa rezim al-Assad adalah penyebab utama dalam penghancuran dan pembunuhan manusia.

Kelompok hak Asasi manusia tersebut menekankan dalam laporannya mengenai kebutuhan agar “masyarakat internasional mendukung gencatan senjata untuk meluncurkan proses politik menuju fase transisi yang mengarah ke pembentukan pemerintahn baru, dan itulah yang akan benar-benar mengakhiri penderitaan masyarakat Suriah.”

Sekretaris Negara Amerika Serikat dan menteri luar negeri Rusia telah tiba di Jenewa untuk kesepakatan gencatan senjata di Suriah, berdasarkan percobaan gencatan senjata, Senin malam (hari pertama Idul Adha) untuk jangka waktu 48 jam. Tujuan utama perjanjian ini termasuk untuk memungkinkan bantuan kemanusiaan mencapai daerah-daerah yang dikepung, yang bahkan hingga sekarang tidak diizinkan bergerak setelah rezim menolak menyetujui masuknya truk bantuan ke Castello Road di utara Aleppo.

PBB Desak Rezim Suriah untuk Tidak Halangi Pengiriman Bantuan

JENEWA (Jurnalislam.com) – Utusan PBB untuk Suriah pada hari Kamis (15/09/2016) mendesak rezim Suriah untuk memberikan jaminan keamanan yang diperlukan dan izin untuk memungkinkan konvoi kemanusiaan melakukan perjalanan yang aman, Anadolu Agency melaporkan.

Empat puluh truk bantuan, sebagian besar membawa makanan dan tepung, terjebak di perbatasan Turki sejak Selasa karena masalah keamanan, seorang pejabat di Cilvegozu Border Gate, Kamis.

Berbicara pada konferensi pers di kantor PBB di Jenewa, Utusan Khusus PBB untuk Suriah, Staffan de Mistura menyesalkan bahwa Damaskus belum memberikan izin yang diperlukan.

“Surat-surat fasilitasi, izin akhir agar PBB dapat benar-benar menjangkau daerah-daerah belum diterima. Itu adalah sebuah fakta,” katanya.

“Hal ini terutama disesalkan karena biasanya di hari-hari seperti ini kita kehilangan waktu, ini adalah hari yang harus kita gunakan agar konvoi bergerak dengan membawa izin untuk pergi karena tidak ada pertempuran,” tambahnya, mengacu pada kesepakatan damai yang berlaku sejak Senin.

Jan Egeland, Penasehat Khusus Mistura, juga mengimbau kepada rezim Suriah agar pasokan penting untuk Aleppo Timur dan daerah lain yang membutuhkan tidak tertahan karena alasan kurangnya dokumentasi (surat izin).

Gencatan senjata yang ditengahi AS-Rusia yang dimulai Senin malam sebagian besar berlaku di seluruh Suriah dan telah diperpanjang lagi selama 48 jam.

Jubir Ahrar al Syam: Pasukan Assad Siap Lancarkan Serangan Besar di Distrik Idlib

SURIAH (Jurnalislam.com) – Milisi Assad sedang bersiap untuk meluncurkan serangan besar terhadap faksi mujahidin Suriah di wilayah Sahel, Juru bicara resmi Ahrar al Syam, Ahmed Kara Ali, menyatakan, lansir ElDorar AlShamia, Kamis (15/09/2016).

“Pergerakan milisi Assad di daerah pantai dekat kota Jisr al-Shoghour di distrik Idlib tampaknya telah siap untuk meluncurkan serangan besar pada daerah yang dibebaskan mujahidin,” Kara Ali merincinya.

Meskipun gencatan senjata telah diberlakukan, lanjut Kara Ali, bahwa Rusia dua kali melakukan pelanggaran gencatan senjata yang sangat berbahaya dari 57 pelanggaran gencatan senjata yang mereka lakukan, mencatat bahwa Rusia dan rezim Assad mengikuti kebijakan bumi hangus untuk menargetkan lokasi-lokasi strategis seperti di gencatan senjata sebelumnya.

Rezim Nushairiyah Assad terus berupaya mencegah konvoi bantuan kemanusiaan untuk mencapai kota Aleppo melalui Castello Road yang dianggap Kara Ali sebagai pelanggaran serius terhadap gencatan senjata dan bukti tidak mematuhinya rezim al-Assad terhadap kesepakatan itu.

Amerika Serikat dan Rusia pada Rabu malam mengumumkan untuk memperpanjang gencatan senjata selama 48 jam tambahan, sementara Moskow menegaskan bahwa mereka akan mena

Syiah Haji di Karbala, MMI: MUI Harus Tegas Fatwakan Syiah Sesat!

SUKOHARJO (Jurnalislam.com) – Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) melalui Sekjennya, Ustadz Shobari Syakur mendesak pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tegas dalam menyikapi bahaya Syiah di Indonesia. Adanya Syiah di pemerintahan dan ormas Islam bukti ancaman Syiah mencengkeram.

“Pemerintah harus lebih tegas, nah pemerintah bisa tegas jika umat Islam tegas. Umat Islam bisa tegas jika simpul-simpul ini baik yang represantasi berhadapan dengan pemerintah seperti MUI bisa tegas,” katanya kepada Jurnalislam saat ditemui dikediamannya, Jl Semenromo Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Kamis (15/9/2016).

Fakta dengan adanya Syiah berhaji di Karbala, kata dia menjadi bukti Syiah sesat, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) harus andil dalam hal ini. Buku Syiah yang diterbitkan oleh MUI sudah bagus, namun MMI menilai harus ada tindakan yang lebih berani dari MUI.

Syiah Haji di Karbala
Syiah Haji di Karbala

“Syiah berhaji di Karbala menjadi satu bukti bahwa Iran dengan Syiahnya merupakan kesesatan yang nyata, dan menjadi ancaman umat akan pemahamanya,” tegas ustadz Shobari.

Untuk itu, MUI perlu mengadakan perhelatan besar dengan menggandeng elemen Islam seluruh Indonesia. Tujuannya agar umat mengerti akan kesesatan Syiah yang sedang berkembang di Indonesia.

“MUI perlu merekomendasikan Syiah sesat dengan perhelatan akhbar menggandeng MIUMI, NU, FPI, MMI, Muhammadiyah, dan yang lain. Saya rasa Syiah ini sudah mengkawatirkan sekali,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, jutaan kaum Syiah wukuf di Karbala di saat umat Islam dari seluruh dunia sedang menunaikan haji di Arab Saudi. Karena Iran melarang warganya pergi haji ke Makkah tahun ini dengan alasan pemerintah Arab Saudi tidak mau memenuhi persyaratan yang mereka minta.

AS dan Rusia Setuju Perpanjang Gencatan Senjata selama 48 Jam di Suriah

SURIAH (Jurnalislam.com) – AS dan Rusia mengatakan bahwa gencatan senjata di Suriah sebagian besar telah berjalan dan harus diperpanjang selama 48 jam, saat PBB mendesak semua pihak untuk menjamin keamanan konvoi bantuan, yang saat ini bersiap di sepanjang perbatasan Turki, menuju Aleppo.

“Ada kesepakatan menyeluruh, meskipun juga ada laporan kekerasan sporadis, keteraturan mulai terlihat dan kekerasan secara signifikan menurun,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri Mark Toner pada konferensi pers hari Rabu (14/09/2016), lansir Aljazeera.

“Sebagai bagian dari pembicaraan, mereka sepakat memperpanjang gencatan senjata selama 48 jam.”

Toner mengatakan Menteri Luar Negeri AS John Kerry dan timpalannya dari Rusia Sergei Lavrov telah berbicara sebelumnya melalui telepon dan setuju memperpanjang gencatan senjata.

Berdasarkan kesepakatan, yang ditengahi oleh AS dan Rusia pada hari Jumat, Washington dan Moskow bertujuan mengurangi kekerasan selama tujuh hari berturut-turut, sebelum mereka pindah ke tahap berikutnya, yaitu koordinasi serangan militer melawan Jabhat Fath al Syam dan kelompok Islamic State (IS), Jabhat Fath al Syam yang sebelumnya dikenal sebagai Jabhah Nusrah, berubah nama setelah memutuskan hubungan dengan al Qaeda pada bulan Juli.

Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (Syrian Observatory for Human Rights) yang berbasis di Inggris, yang memonitor konflik Suriah melalui kontak di lapangan, mengatakan tidak ada korban tewas akibat pertempuran yang telah dilaporkan dalam 48 jam pertama gencatan senjata.

“Komitmen ini awalnya akan berlangsung selama 48 jam, dan untuk mempertahankannya , AS dan Rusia akan membahas ekstensi, dengan tujuan mencapai perpanjangan waktu yang tidak terbatas untuk menurunkan kekerasan,” kata Toner.

Dia menambahkan bahwa Rusia harus menggunakan pengaruhnya atas Bashar al-Assad untuk memastikan bahwa bantuan kemanusiaan sampai ke masyarakat yang dikepung sesuai perjanjian.

“Kami belum melihat akses kemanusiaan namun kita masih terus memantau, dan berbicara dengan Rusia,” Toner mengatakan. “Kami menekan mereka untuk memaksa rezim Assad.”

Perpanjangan gencatan senjata, yang dimulai saat mataharithumbs_s_c_90a14fe31cfc60cb828ab6a9abc0695a terbenam pada hari Senin, terjadi konvoi bantuan yang dimaksudkan untuk mencapai populasi yang dikepung di utara kota Aleppo tetap terhenti di sepanjang perbatasan Turki.

Dua puluh truk sarat dengan makanan dan bantuan lainnya yang sangat dibutuhkan untuk wilayah Aleppo yang dikuasai faksi-faksi jihad Suriah, yang menjadi rumah bagi sekitar 300.000 orang, masih tetap berada di perbatasan pada hari Rabu menunggu kejelasan untuk perjalanan ke kota perang itu.

“Saya sudah mendesak pemerintah Rusia untuk memastikan bahwa mereka mempunyai pengaruh terhadap rezim Suriah, dan juga sisi Amerika untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok bersenjata Suriah juga sepenuhnya gencatan senjata,” kata Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon di depan sebuah konferensi pers pada hari Rabu.

Konvoi bantuan seharusnya sudah menuju ke arah Aleppo pada hari Rabu, tapi Ban mengatakan pengaturan keamanan masih belum berjalan.

“Mereka berada di perbatasan dengan Suriah. Mereka masih di sana,” kata Ban.

PBB memperkirakan bahwa lebih dari setengah juta orang hidup di bawah pengepungan di Suriah, di mana konflik lima tahun telah menewaskan ratusan ribu dan menelantarkan lebih dari 11 juta lainnya.

Sementara itu, pasukan pro-rezim Assad dan pejuang Suriah dilaporkan akan mulai menggelar penarikan pasukan mereka dari jalan utama Aleppo yang diharapkan dapat digunakan untuk pengiriman bantuan Kamis pagi.

Zakaria Malahifji, dari kelompok oposisi anti-assad Fastaqim yang berbasis di Aleppo, mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa kelompok oposisi berniat untuk mematuhi rencana untuk mundur 500 meter dari Castello Road untuk membuatnya menjadi tempat yang netral, tetapi pasukan rezimdan sekutunya juga harus mundur.

Pada hari Rabu, Moskow dan Washington berbicara positif tentang kesepakatan gencatan senjata, yang Kremlin katakan meningkatkan harapan untuk solusi damai terhadap krisis.

Kerry juga mengatakan itu adalah “kesempatan terakhir” untuk menjaga Suriah bersama-sama, dan Washington berharap kesepakatan gencatan senjata akan menghidupkan kembali pembicaraan damai yang bertujuan mengakhiri konflik.

Namun, politisi oposisi Suriah yang menonjol, George Sabra, mengatakan banyak pelanggaran gencatan senjata sebelumnya yang telah merusak kepercayaan dalam gencatan senjata saat ini, menambahkan bahwa masih terlalu dini untuk berbicara tentang dimulainya kembali pembicaraan damai yang ditinggalkan pada bulan April.

Berbicara kepada Reuters, ia menyesalkan kurangnya mekanisme untuk menegakkan gencatan senjata dan melaporkan pemerintah rezim Nushairiyah Assad dan sekutu Syiahnya sering melakukan pelanggaran.

“Ini akan menghambat tujuan-tujuan lain dari gencatan senjata, seperti terhalangnya memberikan bantuan yang diperlukan untuk daerah terkepung,” kata Sabra.

Komunitas Pecinta Sedekah Tebar Qurban di Daerah Terpencil

WONOGIRI (Jurnalislam.com) – Komunitas Pecinta Sedekah (KPS) Soloraya menyerahkan sejumlah hewan Qurban dan ratusan paket sembako di daerah terpencil desa Ngampelsari, Tirtosworo, Giriwoyo, Wonogiri, Selasa (13/9/2016).

Koordinator aksi, Dadio Hasto mengatakan, bantuan tersebut sebagai bentuk kepedulian umat untuk berbagi kebahagiaan dalam menjalankan Syariat Islam. KPS menyerahkan 1 ekor sapi dan 10 ekor kambing ditambah 250 paket sembako.

“Harapannya mereka bisa ikut merayakan Iedul Adha karena disini jarang bisa menyembelih hewan qurban. Meski mereka ada yang punya kambing atau sapi namun itu untuk penghidupannya,” kata Hasto.

Kedatangan KPS disambut meriah oleh warga Ngampelsari, bahkan mereka diajak makan bersama dipelataran masjid.

“Semoga apa yang jenengan lakukan menjadi amal sholeh dan tambah banyak donator,” ucap salah satu warga.

Kegiatan KPS ini didukung oleh Laskar Sedekah (LS), Forum Silaturrohmi Antar Masjid (Fosam), Warung Murah (WM) 2000, Melangkah Dengan Sedekah (MDS), Komunitas Pendaki Muslim (KPM).