Berita Terkini

PP Muhammadiyah: Umat Islam Paling Siap Hidup dalam Kebhinnekaan

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua PP Muhammadiyah, Hajriyanto Y Thohari menegaskan, umat Islam adalah umat yang paling mempunyai kesiapan dalam hidup berkebhinnekaan.

Hal itu disampaikannya dalam Kajian Mingguan PP Muhammadiyah di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/12/2016) malam.

“Sebetulnya umat Islam itulah umat yang paling siap hidup dalam kebhinnekaan, kemajemukan, atau dalam multikulturalisme,” ungkapnya, lansir Islamic News Agency (INA).

Alasannya, menurut Hajriyanto, hanya al-Qur’an kitab suci yang berbicara tentang agama selain Islam.

“Al-Qur’an adalah satu-satunya kitab suci yang berbicara tentang agama yang lain,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Hajriyanto menyampaikan bahwa al-Qur’an juga mengajarkan bagaimana bersikap terhadap agama yang lain.

Sebagai kitab suci terakhir, al-Qur’an sangat sempurna dalam mengatur hidup umat Islam, salah satunya hidup dalam kebhinnekaan, jelasnya.

“Karena dia (al-Qur’an) wahyu yang terakhir, ya dia menyempurnakan. Maka dia lengkap. Termasuk di dalamnya lengkap (diatur. Red) bagaimana hidup di tengah kebhinnekaan, baik dalam suku etnis ataupun budaya,” pungkasnya.

Oleh karenanya, ia mengatakan aneh jika ada umat Islam masih bingung hidup berkebhinnekaan.

“Aneh bin ajaib kalau umat Islam itu bingung dalam kebhinnekaan,” tegas Hajriyanto.*

Reporter: Ali Muhtadin/INA

Danai Perang untuk Konflik di Berbagai Negara, Anggaran Militer Iran Membengkak

ANKARA (Jurnalislam.com) – Belanja pertahanan pemerintah Republik Syiah Iran baru-baru ini meningkat hampir 40 persen mencapai $ 10,3 milyar, menurut proposal rancangan anggaran yang diajukan ke parlemen pekan ini, menempatkan pertumbuhan pengeluaran militer selama kepresidenan Hassan Rouhani ini menjadi sekitar 80 persen, lansir Anadolu Agency, Jumat (09/12/2016).

Dengan terlibat di berbagai konflik politik, ekonomi dan sosial eksternal, pemerintah Rouhani dan Garda Revolusi Syiah Iran bermain dalam kebijakan luar negeri.

Dia tampaknya tidak keberatan dengan peran Pengawal Revolusi ‘di wilayah perang, terutama di Suriah.

Pemerintah Rouhani menaikkan anggaran perang Iran menjadi di atas $ 8 miliar di tahun 2014 dari $ 6 miliar pada 2013, selama masa presiden Mahmoud Ahmadinejad.

Garda Revolusi Syiah Iran, yang memimpin operasi militer di wilayah Suriah, menerima bagian terbesar dari anggaran ini.

Koordinasi antara pemerintah Rouhani dan Garda Revolusi di bidang militer dan kebijakan luar negeri dibarengi dengan peningkatan jumlah yang dialokasikan untuk Garda Revolusi dalam APBN resmi.

Anggaran yang dialokasikan untuk Garda Revolusi berjumlah sebesar $ 3,3 milyar pada tahun 2013, $ 5 miliar pada tahun 2014 dan $ 6,1 miliar pada 2015.

Saat jumlah ini kemudian jatuh menjadi hanya $ 4,5 milyar, jumlah yang dialokasikan untuk Kementerian Pertahanan dan Militer Iran meningkat pada anggaran 2016.

Namun, jumlah yang dialokasikan untuk Garda Revolusi Iran dalam rancangan anggaran untuk 2017 naik 53 persen, mencapai sekitar $ 6.900.000.000,-

Jumlah yang dialokasikan untuk militer, Garda Revolusi, Organisasi untuk Mobilisasi Kaum Syiah (Basij) dan Staf Umum Angkatan Bersenjata semua naik hampir 80 persen sejak pertengahan 2013.

100 Pengungsi Warga Sipil Aleppo Hilang setelah Memasuki Wilayah yang Dikuasai Pasukan Assad

SURIAH (Jurnalislam.com) – Ratusan orang pengungsi dari Aleppo Timur hilang setelah meninggalkan wilayah yang dikuasai faksi oposisi anti Assad, menurut kantor hak asasi manusia PBB, Jumat, sambil menyuarakan keprihatinan yang mendalam atas nasib mereka di tangan pasukan rezim Assad, Aljazeera melaporkan, Jumat (09/12/2016).

Juru bicara HAM PBB Rupert Colville mengatakan dalam pengarahan media (news briefing) bahwa kantornya telah mendengar “dugaan mengkhawatirkan bahwa ratusan orang telah hilang setelah menyeberang ke daerah yang dikuasai rezim Assad di Aleppo.”

“Mengingat banyaknya catatan buruk tentang penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dan penghilangan, kami tentu sangat prihatin,” katanya.

Colville mengatakan anggota keluarga telah melaporkan kehilangan kontak dengan orang-orang tersebut, yang berusia antara 30 dan 50, setelah mereka menghindari serangan udara brutal rezim dan Rusia di daerah Aleppo yang dikuasai mujahidin Suriah sekitar sepekan yang lalu.

Komentarnya muncul saat artileri rezim Suriah membombardir wilayah sipil di jantung Aleppo pada hari Jumat.

Serangan itu memicu terjadinya eksodus massal dari Aleppo timur di mana sedikitnya 80.000 orang telah meninggalkan rumah mereka, menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (the Syrian Observatory for Human Rights-SOHR) yang berbasis di Inggris.

Meski kehilangan sejumlah wilayah, faksi-faksi perjuangan selama beberapa pekan terakhir, tetap memberikan perlawanan.

“Ini adalah perang taktik – hanya karena kita menarik diri dari wilayah timur karena serangan udara berat, bukan berarti perang berakhir,” kata Feras Basha, seorang komandan faksi oposisi di Aleppo yang terkepung.

“Ini tidak berarti akhir perjuangan kami. Kami telah mempertahankan wilayah kami.”

Pada hari Jumat, Majelis Umum PBB melakukan voting dengan hasil 122 berbanding 13 untuk menuntut penghentian segera perperangan di Suriah, menyediakan akses bantuan kemanusiaan di seluruh negeri dan mengakhiri semua pengepungan, termasuk di Aleppo.

Tiga puluh enam negara abstain dalam pemungutan suara pada resolusi yang disusun Kanada mengenai konflik Suriah yang hampir berusia enam tahun. Rusia, Iran dan China ,malah menentang resolusi.

Resolusi Majelis Umum tidak mengikat tetapi dapat meningkatkan beban politik.

“Ini adalah suara untuk berdiri dan mengatakan kepada Rusia dan Assad untuk menghentikan pembantaian manusia melalui serangan udara,” Duta Besar AS untuk PBB Samantha Power mengatakan kepada Majelis Umum sebelum pemungutan suara.

Undang-undang Myanmar Hapus Kewarganegaraan Muslim Rohingya

MYANMAR (Jurnalislam.com) – Sebuah undang-undang yang disahkan di Myanmar pada tahun 1982 membantah kewarganegaraan muslim Rohingya membuat mereka menjadi stateless (tidak memiliki Negara), padahal banyak di antara mereka telah tinggal di Myanmar selama beberapa generasi, lansir World Bulletin, Jumat (09/12/2016).

Hukum menolak hak muslim Rohingya untuk memiliki kewarganegaraan Myanmar; membatasi kebebasan mereka untuk bergerak, mengakses pendidikan dan pelayanan publik; dan mengizinkan properti (harta) mereka disita secara sewenang-wenang.

Sejak itu Myanmar mengacu Rohingya sebagai Bengali, menunjukkan mereka bukan warga negara Myanmar tetapi sebagai penyusup dari negara tetangga Bangladesh.

PBB menyebut muslim Rohingya sebagai salah satu kelompok etnis yang paling teraniaya di dunia.

Warga Rohingya telah melarikan diri dari Myanmar secara berbondong-bondong selama bertahun, dengan gelombang baru migrasi dimulai pada pertengahan 2012 menyusul episode kekerasan (pembantaian) komunal di Rakhine oleh ekstremis Rakhine Buddha kepada Muslim Rohingya.

Uni Ulama Internasional Serukan Solidaritas untuk Muslim Rohingya

QATAR (Jurnalislam.com) – Uni Internasional Ulama Muslim (The International Union of Muslim Scholars-IUMS) yang berbasis di Qatar menyerukan umat Islam di seluruh dunia untuk menggelar “Friday of rage-Jumat kemarahan” pada 9 Desember kemarin, untuk menunjukkan solidaritas dengan minoritas Muslim Rohingya yang dianiaya, World Bulletin melaporkan, Jumat (09/12/2016).

Dalam pernyataan yang dirilis Kamis malam, IUMS mengatakan “mengamati perkembangan keadaan tragis yang dihadapi oleh umat Islam Rohingya di Myanmar”.

IUMS melanjutkan dengan mengkritik “diamnya dunia Islam dan masyarakat internasional mengenai operasi pemusnahan manusia [Rohingya] yang dilancarkan oleh militer Myanmar”.

IUMS juga mendesak pemerintah Arab dan Muslim untuk mengadopsi diplomatik sikap keras dengan Myanmar terkait penganiayaan, dan meminta organisasi kemanusiaan Islam, Arab dan internasional untuk memberikan bantuan segera bagi Muslim Rohingya.

Kelompok advokasi Rohingya mengumumkan sekitar 400 warga Rohingya telah tewas dalam operasi militer di wilayah negara bagian Rakhine di barat Myanmar sejak 9 Oktober.

Pemerintah Myanmar mengatakan 74 yang melawan telah tewas selama periode yang sama termasuk empat yang dikabarkan tewas selama interogasi.

Lagi, Puluhan Pasukan Assad dan Milisi Syiah Internasional Tewas di Tangan Mujahidin Aleppo

SURIAH (Jurnalislam.com) – Pasukan rezim Assad dan milisi Syiah Internasional pada hari Jumat kembali kehilangan puluhan pasukannya, baik yang tewas atau ditahan, setelah mencoba untuk maju pada sejumlah lingkungan Aleppo timur yang dikepung, di mana pertempuran pecah antara mereka dan faksi mujahidin Suriah di Aleppo sejak Jumat pagi, Eldorar Alshamia melaporkan, Jumat (09/12/2016).

Menurut sumber militer untuk Eldorar, Faksi jihad Ahrar al Syam menewaskan sedikitnya 25 milisi Syiah pro Assad asal Afghanistan, Iran, dan di garis depan Sheikh Saeed, serta menangkap delapan tahanan. Sumber yang sama juga menegaskan bahwa Faksi Fastqm Union juga mematahkan serangan milisi pro Assad di garis depan Jeb Chalabi, membunuh 15 pasukan dan menghancurkan sebuah kendaraan lapis baja.

Rezim Nushairiyah Assad membalas kerugian dengan menargetkan rumah-rumah sipil di pusat distrik Bab al-Maqam dan Al-Maghaier, di mana lebih dari 6 orang tewas akibat pemboman udara.

Perkembangan ini datang hanya satu hari setelah pengumuman Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov bahwa rezim Suriah menghentikan eskalasi militer di kota Aleppo.

Upaya pasukan Assad hari ini (Jumat) dengan menyerang wilayah timur Aleppo mengungkapkan pengumuman Menlu Rusia hanyalah kebohongan.

AMM Datangi PN Jakut, Minta Sidang Ahok tidak Digelar Live

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Forum Anti Penistaan Agama (FAPA) dan Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM), Jumat (9/12/2016), mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara guna menyampaikan sikap dan pendapat hukum terkait persidangan kasus penistaan agama.

Yang dimaksud adalah persidangan kasus dengan tersangka Gubernur (non-aktif) DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Mewakili AMM, Pedri Kasman (Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah) mengatakan, dalam kunjungannya pihaknya diterima langsung oleh Kepala PN Jakut Dwiarso Budi Santiarto.

Pada kesempatan itu, Pedri menyatakan, pihaknya memberikan masukan supaya persidangan, utamanya pada agenda pemeriksaan atau keterangan saksi, tidak disiarkan secara langsung (live).

“(Dengan siaran langsung persidangan) akan terjadi adanya saling berhubungan dan/atau saling mengetahui keterangan atau kesaksian. Apalagi dapat berdampak saling mempengaruhi antar saksi,” ujarnya di PN Jakut, Jl Gajahmada, Jakarta, lansir Islamic News Agency (INA).

Ia menjelaskan, siaran langsung persidangan bertentangan dengan Pasal 159 ayat (1) KUHAP dan Pasal 160 ayat (1) huruf (a) KUHAP.

“Termasuk akan mempengaruhi psikologi saksi, yang pada akhirnya mengurangi kualitas kesaksian,” tambahnya.

Dinilai Pengaruhi Opini Publik

Selain itu, menurut Pedri, yang tak kalah berbahaya jika persidangan digelar live, akan mempengaruhi opini publik sebelum ada vonis dari majelis hakim.

“Beliau (Ketua PN Jakut) menyambut baik masukan ini dan akan mempertimbangkannya dengan sebaik-baiknya,” ungkap Pedri.

Ia mengungkapkan, para pelapor dan penasehat hukum bersama masyarakat, berkomitmen akan tetap mengawal proses hukum kasus Ahok, dari awal sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap.

“Karena itu, kami berharap proses peradilan kasus ini berjalan betul-betul sesuai dengan aturan yang berlaku, menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran dan persamaan di depan hukum. Sehingga, bisa memberikan rasa keadilan pada masyarakat luas,” pungkasnya.

Untuk diketahui, sidang perdana kasus penistaan agama dengan tersangka Ahok akan digelar pada Selasa (13/12/2016) mendatang.*

Reporter: Yahya G Nasrullah/INA

Suasana Berbeda di Pulau Tidung Jelang Pilkada DKI

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Suasana perpolitikan di Pulau Tidung, Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, berbeda dengan daerah-daerah lain di Ibukota RI itu.

Pantauan Islamic News Agency (INA) sepanjang Rabu (7/12/2016) pagi-sore, di pulau berpenduduk sekitar 5.000 jiwa ini tidak terlalu banyak atribut partai politik maupun kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.

Sepanjang pengamatan, gambar-gambar pasangan calon (paslon) Gubernur-Wakil Gubernur DKI bisa dihitung jari yang terlihat terpampang di berbagai tempat.

Menariknya, hampir seharian, Rabu itu, tak terlihat sama sekali gambar pasangan Cagub-Cawagub DKI nomor urut 2, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.

Yang banyak terlihat hanyalah gambar paslon nomor urut 1 Agus Harymurti Yudhoyono-Silvyana Murni dan paslon nomor urut 3 Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Sejumlah warga setempat mengakui minimnya atribut kampanye paslon Ahok-Djarot.

“Iya, memang enggak ada di sini (gambar Ahok),” ujar Bondan, salah seorang nelayan setempat ditemui seusai bekerja.

Sejumlah pengunjung Pulau Tidung yang ditemui kantor berita yang diinisiasi Jurnalis Islami Bersatu (JITU) itu pun merasakan hal serupa. Mereka mengaku tak melihat satu pun gambar paslon Ahok-Djarot.

“Iya ya enggak ada gambar Ahok,” ujar Suyuti, pengunjung asal Kalimantan.

Tak Suka Ahok

Sementara itu, banyak warga setempat yang ditemui INA mengaku tak suka dengan Ahok. Salah seorang remaja Pulau Tidung, Anggini, bukan nama sebenarnya, mengakui hal itu.

Apalagi setelah mencuatnya kasus penistaan agama dengan tersangka Ahok di Pulau Pramuka, tak begitu jauh dari Pulau Tidung, sekitar akhir September lalu.

“Ahok itu kurang ajar,” ujarnya ditemui di Dermaga Jembatan Cinta.

Tokoh masyarakat setempat, H Hamzah Ismail, mengatakan, ia termasuk tak suka dengan gaya dan sikap Gubernur (non-aktif) DKI Ahok, apalagi pasca meluasnya kasus penistaan agama.

Pada Rabu malam, baru terlihat satu gambar kampanye paslon Ahok-Djarot yang tampaknya baru dipasang oleh panitia pilkada setempat.

Gambar pada baliho besar itu dipasang di dekat Pelabuhan Utama Pulau Tidung. Baliho tersebut dipasang bersamaan dengan baliho berukuran serupa bergambar paslon Agus-Silvy dan Anies-Sandi.

Pulau Tidung merupakan salah satu objek wisata di DKI Jakarta. Kelurahan Pulau Tidung –terdiri dari Pulau Tidung Besar dan Pulau Tidung Kecil- berada di wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan.*

Reporter: Muhammad Abdus Syakur/INA

Hadapi Ancaman Donald Trump, China Bangun lebih Banyak Senjata Nuklir

CHINA (Jurnalislam.com) – China “secara signifikan” harus meningkatkan pengeluaran militer dan membangun lebih banyak senjata nuklir sebagai respon terhadap Presiden terpilih AS Donald Trump, sebuah editorial di koran Global Times yang nasionalistik mengatakan pada hari Kamis (08/12/2016), lansir World Bulletin.

“Pengeluaran militer China pada 2017 harus ditambah secara signifikan,” tambahnya dalam artikel yang dicetak dalam bahasa Inggris dan Cina.

Koran itu bukan bagian dari media resmi negara, namun memiliki hubungan dekat dengan Partai Komunis yang berkuasa.

Pejabat China kadang-kadang menggunakan Global Times sebagai palu retorika mereka, tetapi juga memperingatkan bahasa Global Times yang sering kali bernada bombastis.

Presiden terpilih AS tersebut sering kejam terhadap China dalam kampanyenya, bahkan menyebut China sebagai musuh Amerika dan berjanji untuk berdiri melawan negara yang katanya memandang AS sebagai penurut.

Tapi ia juga mengindikasikan bahwa ia tidak tertarik memproyeksikan kekuatan AS jauh dari tanah air, mengatakan Amerika tidak ingin lagi membela sekutu seperti Jepang dan Korea Selatan – bahkan menyarankan mereka harus mengembangkan senjata nuklir mereka sendiri.

Editorial mengikuti omelan Twitter Trump awal minggu ini mengecam perdagangan dan kebijakan luar negeri China, serta keputusan China yang menghancurkan protokol saat Trump menerima panggilan telepon ucapan selamat dari pemimpin Taiwan Tsai Ing-wen.

Beijing menganggap Taiwan sebagai provinsi nakal yang menunggu penyatuan.

Dalam editorial, Global Times mengatakan: “Kita harus lebih siap secara militer menghadapi pertanyaan Taiwan untuk memastikan bahwa mereka yang menganjurkan kemerdekaan Taiwan akan dihukum, dan mengambil tindakan pencegahan dalam kasus provokasi AS di Laut Cina Selatan.”

Pada hari Rabu, Trump memilih Gubernur Iowa Terry Branstad, yang memiliki hubungan dekat dengan Presiden China Xi Jinping pada pertengahan 1980-an, sebagai duta besar untuk Cina – berpotensi sebagai berita baik bagi Beijing, yang menyebutnya sebagai “teman lama” setelah menerima laporan pencalonannya.

Namun demikian, surat kabar China Daily milik negara tetap pesimis tentang masa depan hubungan China dengan AS.

Sebuah editorial hari Kamis mengatakan bahwa meskipun raksasa Asia tersebut sejauh ini merespons Trump dengan “pujian yang penuh kehati-hatian,” provokasi lebih lanjut dari politisi yang tak terduga akan membahayakan hubungan Sino-AS.

“China harus bersiap untuk yang terburuk,” katanya. “Apa yang telah terjadi selama beberapa pekan terakhir cenderung menunjukkan bahwa hubungan Sino-AS menghadapi ketidakpastian yang belum pernah terjadi sebelumnya, saat kata-kata Trump tidak selalu lebih keras dari gigitan.”

Dituduh Membom Puluhan Warga Sipil, Militer Irak: Itu Bom Propaganda

IRAK (Jurnalislam.com) – Militer Irak membantah dugaan serangan udara keliru yang menewaskan puluhan warga sipil di kota al-Qaim yang dikuasai Islamic State (IS) dan menyebutnya “cerita palsu” serta menuduh media dan politisi melakukan pekerjaan propaganda bagi kelompok bersenjata, Aljazeera melaporkan, Kamis (08/12/2016).

Komando Operasi Gabungan Irak, pada hari Kamis meluncurkan puluhan serangan udara sehari sebelumnya menargetkan pasukan asing Islamic State (IS) – bukan warga sipil.

Serangan udara pertama dari dua serangan dilakukan pada pukul 09:00 GMT dan menghantam bangunan berlantai dua yang menjadi rumah bagi 25 orang sebagian besar warga asing calon pelaku bom bunuh diri, yang dipimpin oleh seseorang bernama Abu Maysar al-Kawkazi.

Serangan lain dilakukan dalam misi kedua pada pukul 09:55 GMT, menghantam bangunan yang dihuni 30-40 kader IS, sebagian besar juga orang asing, menurut pernyataan militer.

Ia juga mengatakan angkatan udara melakukan usaha besar untuk melindungi warga sipil, dan target tersebut ditentukan berdasarkan data intel yang akurat dan diverifikasi oleh sumber-sumber kami di daerah.

“Semua orang harus menahan diri menyebarkan kebohongan dan rekayasa Daesh dan mengikuti akurasi,” katanya, menggunakan istilah Arab untuk IS.

Pernyataan itu muncul setelah beberapa politisi Irak, termasuk Ketua Parlemen Salim al-Jabouri, mengatakan pada hari Rabu bahwa puluhan warga sipil tewas dalam serangan udara di area pasar di al-Qaim, dekat perbatasan dengan Suriah.

Mereka menduga lebih dari 50 orang tewas – termasuk banyak wanita dan anak-anak – beberapa orang tewas saat antri untuk menerima gaji mereka.

“Pembicara menuntut pemerintah bertanggung jawab atas kesalahan tersebut, meminta mereka membuka penyelidikan langsung untuk mengetahui kebenaran insiden tersebut, dan untuk menjamin bahwa warga sipil tidak ditargetkan lagi,” kata kantor Jabouri, politisi Sunni-Muslim yang paling senior di Irak yang diperintah Syiah.

Militer membantah menyerang area pasar, seperti dilansir hari Rabu, dan mengatakan ledakan itu disebabkan oleh sebuah bom mobil yang meledak tanpa sengaja, atau diledakkan oleh IS untuk tujuan propaganda.

Amaq, media propaganda IS, merilis sebuah video yang menunjukkan adegan kekacauan di daerah pasar, dengan tubuh berserakan di jalan dan korban yang terluka sedang dirawat.

Reporter Al Jazeera Hoda Abdel-Hamid, melaporkan dari Erbil di Irak utara, mengatakan insiden itu tidak membantu di tengah operasi utama yang sedang berlangsung untuk mengambil alih Mosul di utara yang dikuasai IS.

“Jenis insiden ini tidak akan membantu siapa pun, terlebih tidak membantu pemerintah Irak. Operasi militer sedang terjadi, tetapi Anda juga menghadapi perang propaganda yang sangat sengit,” kata Hamid.