Berita Terkini

Israel Umumkan Kantor Berita Al Jazeera di Yerusalem Ditutup dan Dilarang

PALESTINA (Jurnalislam.com) – Israel siap-siap mencabut kredensial media wartawan Al Jazeera dan menutup kantor jaringan tersebut di Yerusalem, kata menteri komunikasi zionis tersebut.

Ayoub Kara membuat pengumuman pada hari Ahad (6/8/2017) saat konferensi pers di Yerusalem, di mana Al Jazeera dilarang hadir.

“Kami mengeluarkan keputusan kami mengikuti negara-negara Arab yang juga menutup kantor Al Jazeera dan melarang pekerjaan mereka,” kata Kara, menambahkan bahwa Al Jazeera digunakan oleh beberapa kelompok untuk “menghasut” kekerasan – sebuah tuduhan yang ditolak Al Jazeera.

Kara mengatakan dia mengharapkan parlemen Israel, Knesset, mempertimbangkan permintaannya di sesi berikutnya.

“Saya akan melalui mekanisme legislasi untuk menciptakan wewenang agar saya dapat bertindak dengan bebas, kami akan berusaha untuk mengakhirinya secepat mungkin.”

Jaringan media yang berbasis di Doha tersebut mengecam tindakan dari sebuah negara yang mengklaim sebagai “satu-satunya negara demokrasi di Timur Tengah” tersebut.

“Al Jazeera menekankan bahwa mereka akan mengamati perkembangan yang mungkin terjadi dari keputusan Israel, dan akan mengambil tindakan hukum yang diperlukan,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Al Jazeera juga membantah tuduhan bahwa liputan tentang kerusuhan Masjid Al-Aqsha tidak profesional.

“Al Jazeera akan terus meliput kejadian-kejadian wilayah Palestina yang diduduki secara profesional dan akurat, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh badan-badan internasional, seperti Kantor Komunikasi Inggris (Office of Communications-Ofcom).”

Ayoub Kara
Ayoub Kara

Namun kantor jaringan pan-Arab di wilayah Gaza Palestina dan kota Ramallah di Tepi Barat yang diduduki tidak akan terpengaruh oleh tindakan Israel saat ini.

Pusat Hukum Hak Minoritas Arab di Israel, yang juga dikenal sebagai Adalah, juga menantang rencana tersebut, dengan mengatakan bahwa langkah Israel itu akan mendapat perhatian di hadapan Mahkamah Agung, serta “akan gagal dalam uji legalitas”.

Scott Heidler dari Al Jazeera, yang melaporkan dari Yerusalem pada hari Ahad, mengatakan bahwa permintaan untuk mencabut kredensial tersebut mencakup semua jurnalis Al Jazeera di saluran berbahasa Arab dan Inggris.

Tidak jelas kapan pemerintah akan bertindak atas permintaan tersebut.

Koresponden kami melaporkan bahwa Israel juga berusaha menghentikan transmisi kabel dan satelit Al Jazeera di negara tersebut.

Selama konferensi pers, Kara juga mengatakan bahwa kementerian dalam negeri juga akan terlibat dalam menutup kantor Al Jazeera di Yerusalem.

Perdana Menteri zionis Benjamin Netanyahu telah mengancam untuk menutup operasi Al Jazeera di negara tersebut, menuduh Al Jazeera menghasut kekerasan terhadap Israel.

Marwan Bishara, analis politik senior Al Jazeera, mengatakan bahwa langkah terbaru Israel menunjukkan “sinergi” “kediktatoran” di dunia Arab dan “kediktatoran pendudukan militer di Palestina”.

“Seolah menutup Al Jazeera akan mengurangi kekerasan, ketika semua orang tahu bahwa penindasan dan pendudukan militer, dan agresi adalah alasan kekerasan yang sebenarnya di wilayah ini. Sedangkan melaporkannya bukanlah sebuah kekerasan.”

Dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera, Rami Khouri dari Universitas Amerika di Beirut, mencela rencana tersebut dengan mengatakan bahwa tindakan ini “sangat khas rezim” di wilayah tersebut.

“Rezim yang ingin mengendalikan kekuasaan hampir selalu mengejar dua target – media dan orang asing. Semua orang mengejar media.”

Aidan White, direktur Jaringan Jurnalisme Etis (the Ethical Journalism Network) yang berbasis di London, menyebut keputusan Israel tersebut sebagai “sebuah serangan frontal penuh” terhadap kebebasan pers.

“Ini adalah pernyataan yang mengejutkan, dan ini benar-benar meruntuhkan klaim Israel sebagai satu-satunya pelaku demokrasi di kawasan ini, karena sampai ke jantung salah satu lembaga demokrasi yang paling penting.

“Serangan terhadap Al Jazeera ini benar-benar sebuah serangan terhadap semua jurnalisme independen yang kritis.”

Komite untuk Melindungi Wartawan (The Committee to Protect Journalists) juga mengkritik tindakan Israel tersebut.

“Menyensor Al Jazeera atau menutup kantornya tidak akan membawa stabilitas untuk kawasan ini, namun akan benar-benar menempatkan Israel sebagai musuh kebebasan pers di kawasan ini,” kata Koordinator Program CPJ Timur Tengah dan Afrika Utara Sherif Mansour dalam sebuah pernyataan.

“Israel harus meninggalkan rencana-rencana yang tidak demokratis ini dan mengizinkan Al Jazeera dan semua wartawannya untuk melapor bebas dari negara dan wilayah-wilayah yang didudukinya,” katanya.

Dalam beberapa bulan terakhir, Arab Saudi dan Yordania sama-sama menutup biro Al Jazeera sebagai bagian dari serangan diplomatik dan ekonomi terkoordinasi melawan Qatar, tempat kantor pusat Al Jazeera Media Network berada.

Sinyal Al Jazeera juga telah diblokir di Uni Emirat Arab.

Mesir, yang juga merupakan bagian dari kelompok pemblokir, telah melarang Al Jazeera beberapa tahun lalu.

Angkatan Muda Muhammadiyah Dompu Gelar Khitanan Masal

DOMPU (Jurnalislam.com) -Angkatan Muda Muhammadiyah Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat (NTB), menggelar kegiatan khitanan massal, Ahad (06/08/2017) di Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu NTB.

Ketua AMM Kabupaten Dompu Ziadatul Ikhsan mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud dari implementasi nilai sosial kemanusiaan, guna mewujudkan masyarakat yang sehat dan terlayani.

“Ini adalah kegiatan perdana dari pada AMM, Walaupun AMM Belum bisa berbuat banyak, namun ini adalah langkah awal untuk berkhidmad untuk umat,” kata Ziadatul Ikhsan dalam sambutannya.

Selain Ziadatul, Ketua DPRD Kabupaten Dompu Ikhsan S.sos berharap agar aktivitas kemanusiaan dan sosial yang digelar elemen Muhamamdiyah terus dilanjutkan.

“Muhammadiyah di Kabupaten Dompu jangan kalah akses dan harus lebih eksis, sebab umat ini butuh keseriusan dari kita semua,” pungkasnya.

Reporter: Agus Suratman

Filipina Bangun 1.100 Unit Penampungan di Marawi

FILIPINA (Jurnalislam.com) – Saat tentara Filipina terus bertempur melawan kelompok Maute di Marawi yang terkait dengan kelompok Islamic State (IS), pemerintah telah memulai upaya untuk membangun kembali kota yang hancur dilanda perang.

“Pembangunan 1.100 unit penampungan sementara dimulai pekan pertama bulan September,” kata juru bicara Task Force Bangon Marawi, Kristoffer Purisima, dalam sebuah media briefing, lansir Anadolu Agency, Sabtu (5/8/2017).

Tempat penampungan akan dibangun di atas lahan seluas 11 hektar milik pribadi, yang disewakan kepada pemerintah, untuk menampung lebih dari 50.000 keluarga yang kehilangan tempat tinggal akibat bentrokan tersebut.

Tempat penampungan ini akan memiliki madrasah, area dapur, ruang cuci, pasar, masjid, persediaan air, toilet dan aula serbaguna.

Serangan militer Marawi dimulai pada tanggal 23 Mei, setelah kelompok Maute bereaksi terhadap kegagalan pasukan Filipina untuk menangkap Isnilon Hapilon, yang dianggap oleh banyak orang sebagai teroris Filipina yang paling dicari. Washington menempatkan hadiah $ 5 juta atas kepalanya. Presiden Rodrigo Duarte menginginkan dia mati atau hidup.

Hapilon dilaporkan telah melarikan diri dari zona pertempuran pada pecan-pekan awal pengepungan, namun, dalam sebuah pernyataan baru-baru ini, Kepala Komando Mindanao Barat Letnan Jenderal Carlito Galvez Jr. mengatakan, “dia masih berada di daerah tersebut” dan bertempur bersama kelompok Maute.

Seiring kemajuan militer, posisinya sekarang terkurung di dua desa – setara dengan kurang dari satu kilometer persegi, menurut juru bicara militer Brigadir Jenderal Restituto Padilla.

“Jadi, saat kita menjalani operasi militer, ini menjadi pertarungan yang sangat dekat dan kompleksitasnya di lapangan benar-benar jauh lebih menantang,” kata Padilla.

Pada 4 Agustus 522 militan, 119 tentara negara bagian dan 45 warga sipil tewas ini menurut jumlah korban resmi militer.

Sementara itu, Duterte mengejutkan tentara di Marawi, dengan kunjungan untuk meningkatkan semangat pada hari Jumat.

Kunjungan itu merupakan kunjungan kedua Duterte ke Marawi dan sama seperti kunjungan pertama tanggal 20 Juli, perjalanan presiden tersebut diumumkan ke media hanya setelah dia pergi.

Duterte mengadakan dialog keluarga dengan para prajurit. “Saya harus berada di sini karena saya ingin kalian semua tahu bahwa saya mencintai kalian semua. Saya harap Anda bisa membersihkan Kota Marawi dan menyingkirkan pejuang Maute,” kata Duterte seperti dikutip ABS-CBN News.

Raja Yordania Abdullah II Besok Kunjungi Ramallah, Palestina

YORDANIA (Jurnalislam.com) – Raja Yordania Abdullah II pada hari Senin (07/08/2017) besok akan bertemu dengan pemimpin Palestina Mahmud Abbas dalam kunjungan pertamanya dalam lima tahun ke kota Ramallah, Tepi Barat, kata seorang pejabat Palestina, World Bulletin melaporkan, Sabtu (5/8/2017).

Ini akan menjadi kunjungan pertama Abdullah sejak Desember 2012 – dimana negaranya adalah penjaga situs suci umat Islam di Yerusalem dan memiliki perjanjian damai 2004 dengan Israel – ke ibukota politik Palestina di Tepi Barat yang dijajah Israel.

Jordan bulan lalu turun tangan untuk membantu menyelesaikan krisis mengenai akses ke kompleks Masjid Haram al-Sharif yang sangat peka di Kota Tua Yerusalem timur yang dicaplok zionis, yang diklaim oleh orang-orang Yahudi sebagai Temple Mount.

PM Irak Tolak Seruan Muqtada al-Sadr untuk Bubarkan Milisi Syiah Hashd al-Shaabi

BAGHDAD (Jurnalislam.com) – PM Irak Haidar al-Abadi pada hari Sabtu (5/8/2017) menolak seruan tokoh Syiah Muqtada al-Sadr untuk membubarkan milisi Syiah Hashd al-Shaabi, lansir Anadolu Agency.

Berbicara di dapan pendukung pada hari Jumat (4/8/2017), al-Sadr menyerukan pembubaran milisi dukungan Iran tersebut dan menggabungkan pasukannya di tentara Irak.

“Hashd al-Shaabi … adalah untuk Irak dan tidak akan dibubarkan,” kata al-Abadi dalam sebuah konferensi di ibukota Baghdad.

“Tahap berikutnya setelah membebaskan tanah dari Daesh (IS) adalah pertempuran untuk menyatukan dunia,” katanya.

Milisi Syiah Hashd al-Shaabi didirikan pada tahun 2014 dengan tujuan memerangi kelompok Islamic State, yang menguasai wilayah-wilayah di Irak utara dan barat.

Putra Mahkota Raja Arab Temui Pimpinan Syiah Irak, Muqtada al-Sadr

Namun milisi Syiah tersebut menghadapi tuduhan pelanggaran kemanusian berat terhadap warga sipil di daerah mayoritas Muslim (Sunni).

Bulan lalu, tentara Irak merebut kembali Mosul, kota terbesar kedua di negara itu, dari IS, yang menguasai kota tersebut pada tahun 2014.

Din Syamsuddin Hadiri Pertemuan Tokoh Agama Dunia di Kyoto

KYOTO (Jurnalislam.com) -Ketua Dewan Pertimbangan MUI Prof. Din Syamsuddin ikut bersama puluhan tokoh berbagai agama dunia pada International Peace Prayer di Mount Hie, Kyoto, Jepang 4/8-2017. Pertemuan itu menandai Peringatan 30 Tahun The Religious Summit Meeting on Mount Hie (Pertemuan Puncak Tokoh-Tokoh Agama Dunia di Mount Hie).

Di tempat ini terdapat Kuil Buddha Tendai tertua di Jepang, pada 1987 pernah diadakan pertemuan tingkat tinggi para tokoh berbagai agama utk perdamaian dunia. Ikut hadir pada Pertemuan Mount Hie, antara lain: Pemimpin Tertinggi Buddha Tendai Jepang, Sekjen Liga Dunia Islam (Rabithah Alam Islami), Sekjen Religions for Peace, utusan Vatikan, utusan World Council of Churches, Tokoh Kristen Oryhodox Yunani, Sekjen World Buddhist Fellowship, Mufti Bosnia, ulama Suriah, Utusan Sant Egidio, dan Din Syamsuddin yang diundang sebagai President of Asian Conference of Religions for Peace (ACRP).

Din Syamsuddin, mantan Ketua Umum Muhammadiyah, sudah tiga kali diundang pada peringatan tahunan peristiwa tersebut yang selalu diawali dengan sebuah simposium tentang tema di seputar isu perdamaian, kerukunan, dan penanggulangan kekerasan. Pada Peringatan 30 Tahun kali ini simposium mengambil tema tentang :Menjauhi Perpecahan dan Kebencian serta Mengatasi Masalah Kemanusiaan”.

Pada simposium tersebut Din Syamsuddin menjadi pembicara pada Sesi tentang Peran Agama dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pengembangan Pendidikan di Daerah Terpencil. Dalam presentasinya Din Syamsuddin mengatakan bahwa kemiskinan dan buta aksara merupakan masalah peradaban dunia yang krusial. Umat beragama harus merasa terpanggil untuk mengatasinya, karena itu adalah tanggung jawab kemanusiaan dan keagamaan sekaligus.

Agama-agama, jelas Din Syamsuddin yang juga Ketua Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju, sebenarnya sudah berperan nyata seperti yang terjadi di Indonesia. Ikut berbicara pada sesi yang sama: Kardinal John Oyinaken (tokoh Kristen dari Nigeria), Ela Ghandi (cucu Mahatma Gandi), Supreme Patriach Kamboja, dan utusan Vatikan.

Acara Doa Bersama bagi Perdamaian Dunia berlangsung di Mount Hie, sebuah gunung berketinggian 800 meter di luar kota Kyoto. Acara diisi doa bersama dan penyampaian pesan dari para wakil agama-agama.

Pada kesempatan kunjungan ke Kyoto kali ini, Din Syamsuddin sempat bertemu Mr. Amin Tomomusu dan Mr. Khalid Higuchi dari Muslim Japanese Association. (mds)

Jamaah Haji Kloter Pertama Bersiap Menuju Makkah

MADINAH (Jurnalislam.com) – Kloter pertama Embarkasi Medan (MES 01) sedang bersiap-siap meninggalkan Al Shourfah New Hotel di Madinah menuju Makkah, pukul 17.39 WAS, Sabtu (5/8).
Sebanyak 389 jamaah ini akan menuju ke Bir Ali untuk mengambil miqat. Saat ini, suasana lobi hotel sangat ramai. Koper-koper dan tas tentengan jamaah memenuhi sudut lobi.
Jamaah ini telah selesai melaksanakan shalat arbain pada waktu ashar. Koper-koper besar sedang dimasukkan ke dalam bagasi bus oleh muasasah. Sedangkan tas tentengan dibawa jamaah di kabin.
“Koper telah dibereskan sejak malam dan pada pagi hari ditaruh di lobi,” ujar Darmawati (63 tahun) saat ditemui Republika.co.id di lobi hotel.
Tampak jamaah hilir mudik di lobi dengan membawa tas. Ada pula yang menunaikan shalat ashar di lobi.
Terjadi penumpukan di depan lift karena banyaknya jamaah yang ingin kembali ke kamar mereka untuk mengambil tas. Sebanyak sembilan bus disiapkan mengangkut mereka.
sumber: ihram.co.id.

Investasi Dana Haji Harus Penuhi Prinsip-Prinsip Syariah

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Asrorun Niam meminta dana haji yang rencananya akan digunakan untuk investasi pembiayaan infrastruktur harus ditempatkan di perbankan syariah. Merujuk ijtima’ ulama di Tasikmalaya-Jawa Barat 2012 lalu, kata dia, ditegaskan dana yang tidak dimanfaatkan malah mengarah ke mubadzir.

Karenanya, dana bisa dimanfaatkan asal mematuhi beberapa ketentuan. Diantaranya patuh syariah, aman, manfaat, dan liquid. Jadi,prinsip-prinsip akad syariah harus digunakan untuk pembiayaan maupun penempatan dana haji. Kalau ada penempatan dana haji terkait seperti deposito, kata dia, harus di perbankan syariah.

“Kalau ada pemanfaatan (dana haji untuk infrastruktur) di bank konvensional wajib dipindah bank syariah. Saya kira itu penting jangan sampai jangan sampai mengembangkan dana masyarakat untuk ibadah tetapi tidak sesuai prinsip syariah,” katanyaujarnya di acara berjudul ‘Manfaat Investasi Dana Haji untuk Umat’, di Jakarta, Sabtu (5/8) dilansir Republika.co.id. Ia meminta penempatan bisa dilakukan di perbankan syariah dan untuk investasi di sukuk.

Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menambahkan, undang-undang (UU) nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji mengatur sesuai syariah. Untuk itu, ketika ada isu dana haji akan digunakan untuk investasi atau pembangunan infrastruktur, maka ini harus jelas apa saja jenisnya karena infrastruktur hanyalah sektor saja. Apalagi, kata dia, dana haji total saat ini sekitar Rp 99,34 triliun.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoromenegaskan, ketika pemerintah investasi dana haji harus meminta fatwa dari dewan syariah nasional (DSN) MUI. Dana haji yang ada pun sudah diinvestasikan pun berupa sukuk dan deposito. Diakuinya imbal hasil project based sukuk lebih besar dibandingkan deposito. Sukuk bisa memperoleh imbal hasil 8-9 persen sementara deposito sekitar 6,1 persen.

Perkembangan sukuk dana haji Indonesia dari 2009 hingga 2017 terus meningkat yaitu antara Rp 2,7 triliun hingga Rp 36,7 triliun. Peningkatan posisi sukuk dana haji Indonesia membuktikan tingginya kepercayaan masyarakat.
“Sukuk dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan, rel, kereta api, asrama haji, sekolah,” ujarnya.

Ada Patung Jenderal Cina di Tuban, FAUIB : Bangun Patung Diponegoro di Beijing Berani?

MAGELANG (Jurnalislam.com) –Kontroversi tentang berdirinya Patung Dewa Perang Kwan Sing Tee Koen di Tuban semakin meluas di masyarakat. Anang Imamudin, Ketua Forum Aliansi Umat Islam Bersatu (FAUIB) Magelang mengaku kaget dengan berdirinya patung setinggi 30,4 meter tersebut.

“Kami tidak habis pikir, apa alasan didirikannya patung jenderal perang Cina yang terbesar se-Asia Tenggara, bisa berada di bumi Nusantara,” kata Anang, pada Jurnalislam.com, Rabu (2/7/2017).

Anang mengatakan bahwa memang wajar masyarakat mempertanyakan kontribusi apa yang diberikan Kwan Sing Tee Koen pada negara ini hingga bisa dibuatkan patung sebesar itu di Tuban.

Selain itu, menurut Anang beredar informasi bahwa patung tersebut belum mempunyai IMB. Oleh karena itu, FAUIB meminta pemerintah untuk merobohkan atau membongkar patung tersebut.

“Kalau ini benar tidak berijin, tidak ada kata lain kecuali dibongkar dan dirobohkan,” tegasnya.

Selain itu, Anang mengimbau kepada masyarakat agar mewaspadai adanya kepentingan asing dibalik berdirinya patung senilai 2,5 milyar tersebut.

“Yang tidak kalah penting, tanpa melanggar asas toleransi adalah mewaspadai invasi Aseng. Ini bentuk nyata di bumi NKRI, kalau memang toleransi, ayo kita usulkan pemerintah RI membangun patung pangeran Diponegoro di kota Beijing, Tiongkok, berani tidak?,” pungkasnya.

Ketua MPR Sarankan Pengelolaan Dana Haji Libatkan Ormas Islam

KENDARI (Jurnalislam.com)– Wacana penggunaan dana haji untuk investasi di bidang infrastruktur mendatangkan pro dan kontra. Sebagian ada yang setuju, namun tidak sedikit yang menolak.

Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, mengatakan penggunaan dana haji untuk penyelenggaraan pembangunan bangsa sebaiknya melibatkan organisasi Islam. “Dana haji yang jumlahnya mencapai triliunan rupiah itu jelas-jelas bersumber dari umat Islam sehingga sesuatu yang rasional kalau penggunaannya meminta kontribusi pemikiran dari mereka (organisasi Islam),” kata dia di Kendari, Jumat (4/8) dilansir Republika.co.id.

Menurut dia, sebaiknya pemerintah membicarakan dulu dengan umat melalui organisasi sebagai wadah mereka dalam berbangsa dan bernegara. “Silakan pemerintah bicarakan dengan Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai representasi umat Islam,” ujarnya.

Pelibatan umat Islam tidak berarti mengintervensi pemerintah, melainkan sesuatu yang rasional, juga sebagai kebanggaan karena dana haji dihimpun dari umat.

Rencana pemerintah menginvestasikan dana haji dalam kebijakan pembangunan infrastruktur adalah sesuatu yang wajar karena akan dinikmati rakyat.

“Kalau dana haji yang bersumber dari umat Muslim digunakan untuk pembangunan infrastruktur berarti amal jariyah. Ya, namanya amal dan sedekah pasti direstui,” kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini.