Berita Terkini

BPKP: ‘Festival’ Infrastruktur Jokowi Tak Sebanding dengan Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Presidium Barisan Pemeriksa Kondisi Proyek (BPKP), Rusmin Effendy menilai festival pembangunan infrastruktur yang dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi.

“Setelah empat tahun festival proyek berjalan, anomali muncul. Ekonomi tak tumbuh signifikan, hanya seputaran 5%,” katanya di Cikini, Jakpus, Selasa (12/3/2019).

Ia mengatakan, industri manufaktur, yang kerap menjadi kontributor terbesar perekonomian Indonesia, malah melesu. Sumbangannya kepada PDB, kata dia, turun dari 20,25% pada Kuartal II-2016 menjadi 19,93% pada Kuartal-III 2017.

Rusmin menjelaskan, ada 245 proyek strategis nasional, mulai dari jalan tol, bandar udara, pelabuhan, bendungan, hingga proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt. Total dana yang dibutuhkan mencapai Rp4.197 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp525 triliun diambil dari APBN.

“Banyak target Pemerintah meleset. Salah satunya, jalan tol yang katanya untuk logistik justru tarifnya memberatkan angkutan truk,” paparnya.

Dia menambahkan, selain itu sederet masalah ditemukan. Bandara Kertajati sepi penumpang. Jalan tol Becakayu dan Trans Jawa tidak diminati angkutan barang karena tarif yang tinggi.

Ia melanjutkan, sejumlah bendungan ternyata tidak terkoneksi dengan jaringan irigasi. Beberapa proyek tidak sesuai dengan aturan tata ruang. Lalu masalah pembebasan tanah yang tidak tuntas memicu protes warga.

“Kami meminta pemerintah untuk meninjau ulang proyek-proyek yang termasuk ke dalam Proyek Strategis Nasional,” pinta dia.

Lebih dari itu, ia mengimbau pemerintah terkait keterbatasan anggaran. Menurutnya, pemerintah sebaiknya lebih memprioritaskan proyek-proyek yang akan berdampak langsung terhadap sektor industri manufaktur.

“Seperti jaringan jalan publik untuk angkutan barang, akses ke infrastruktur utilitas seperti pembangkit listrik, dan ladang gas bumi,” pungkasnya.

LSI Denny JA : Jokowi unggul di Pemilih Nonmuslim

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menghasilkan elektabilitas Jokowi – Ma’ruf Amin mengalami peningkatan drastis di kalangan pemilih non-Muslim atau pemilih minoritas.

“Dukungan ke Jokowi-Maruf dari pemilih minoritas kenaikannya drastis. Sedangkan, dukungan ke Prabowo Sandi menurun drastis,” kata Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa dalam rilis survei bertajuk ‘Pergeseran Sentimen Agama Setelah 6 Bulan Kampanye’ di Jakarta, Selasa (5/3).

Pemilih non-Muslim dalam survei Denny JA ini berjumlah 12,2 persen dari 1200 responden. Sisanya, 87,8 persen adalah pemilih Muslim.

Dari 12,2 persen pemilih non-Muslim itu, survei LSI Denny JA pada Februari 2019 menemukan 80,3 persen di antaranya mendukung Jokowi-Ma’ruf. Jumlah itu meningkat drastis dibandingkan pada Agustus 2018 yang tercatat sebesar 47,5 persen.

Sebaliknya, dukungan atas Prabowo-Sandi pada Februari 2019, atau hanya 11,6 persen dari kalangan minoritas. Dukungan itu menurun drastis dibandingkan pada Agustus 2018 yang tercatat sebesar 43,6 persen suara.

“Jokowi-Amin unggul di pemilih non-Muslim yang menilai ekonomi baik ataupun buruk. Namun, selisih kemenangan Jokowi-Amin lebih besar di segmen pemilih non-Muslim yang menilai ekonomi baik,” tutur Ardian.

Dalam konteks pemilih Muslim, LSI Denny JA menemukan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf dalam kurun 6 bulan sedikit meningkat. Hal serupa dialami Prabowo-Sandiaga.

Selain itu, dukungan Jokowi-Ma’ruf dalam kurun waktu 6 bulan di kalangan pemilih Muslim sedikit meningkat. Dukungan Prabowo-Sandiaga meningkat.

“Dukungan Jokowi-Ma’ruf sedikit meningkat selama 6 bulan terakhir dan dukungan Prabowo-Sandi meningkat,” ujar Ardi.

sumber: cnnindonesia.com

Kampus Disarankan Hadirkan Prodi Wisata Halal

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)– Tour leader wisata Muslim, Arsiya Puspita Heni menyambut baik usulan agar pariwisata Muslim atau halal menjadi mata kuliah di sekolah tinggi pariwisata.

Dengan dijadikannya pariwisata halal sebagai mata kuliah, menurutnya akan membuat wisata halal di Indonesia bertumbuh pesat.

“Jika menjadi mata kuliah, ke depannya wisata halal akan lebih baik lagi karena sudah diperkenalkan ke generasi muda yang akan menjadi harapan di masa depan. Saya berharap pemerintah bisa menyambut ini dan mewujudkan itu,” kata dia lansir Republika.co.id, Selasa (12/3).

Menurut Arsiya, mata kuliah pariwisata halal perlu diterapkan khususnya di sekolah tinggi pariwisata yang berada di provinsi yang umat Muslimnya berjumlah besar. Misalnya provinsi di pulau Jawa atau juga di pulau lainnya.

Arsiya menjelaskan, pariwisata halal itu tidak terbatas pada kuliner, tetapi juga termasuk penerapannya di objek wisata.

Misalnya, umat Muslim yang berkunjung ke objek wisata yang kental dengan budaya non-Islam, bisa tidak ikut mengikuti ritual agama non-Islam. Kecuali jika ingin melihat atau sekadar mendapat pengetahuan.

Mata kuliah pariwisata di tingkat perguruan tinggi, lanjut Arsiya, sebaiknya dibuat menjadi mata kuliah umum dasar dengan total 4 SKS di fase semester awal. Mata kuliah tersebut harus jadi materi inti dan perlu diajarkan mulai dari tingkat strata 1.

Tak masalah juga bagi Arsiya jika mata kuliah tersebut diadakan di jenjang magister. “Jadi nanti kalau S-2 ada lagi berarti nanti lebih ke pengembangan selanjutnya. Tetapi untuk yang S1, itu jadi materi dasar atau mata kuliah umum dasar,” jelasnya.

Arsiya menilai, pariwisata halal di dunia sekarang sudah maju dan akan seterusnya maju di masa-masa mendatang. Ini terlihat dari banyaknya kalangan non-Muslim yang memilih pariwisata halal karena kulinernya terjamin bersih. Karena itu, menurut dia, lambat-laun dunia akan mengakui pariwisata halal.

Sumber : republika.co.id

 

Pemerintah Diminta Revitalisasi Pasar Tradisional

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalsilam.com)–Program revitalisasi pasar yang tengah digarap Kementerian Perdagangan dipandang tepat agar mampu meningkatkan dan menggeliatkan ekonomi rakyat.

Program yang satu ini dianggap mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan utama mereka.

Di sisi lain, revitalisasi pasar diyakini juga mampu menarik kembali masyarakat modern yang sempat enggan berbelanja di pasar tradisional yang terkesan kumuh.

“Revitalisasi pasar merupakan program yang tepat, dan bagus yang dilakukan pemerintah. Alasannya, ini bisa menarik kembali konsumen-konsumen supaya mau belanja ke pasar. Kemudian juga meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan utama,” tutur peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus dalam keterangan di Jakarta, Selasa 12 Maret 2019.

Menurut dia, pentingnya revitalisasi pasar dikarenakan adanya perubahan perilaku konsumen.

Dikatakan Heri, saat ini masyarakat cenderung memilih tempat berbelanja yang nyaman.

Karena itulah, perbaikan fasilitas pasar mutlak diperlukan jika tidak ingin pasar rakyat kian sepi pembeli.

“Kalau pasarnya sudah langka terus sudah banyak yang rusak sana-sini, ini perlu ditingkatkan kembali dan diperluas kapasitasnya,” ujarnya.

Dengan makin ramainya pasar tradisional, kesempatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk makin berkembang kian luas.

Ini mengingat badan pengelola pasar tradisional kera memiliki pola kemitraan dengan UMKM.

“Keterlibatan pemerintah di sini penting, terutama bisa memicu perekonomian di wilayah yang dimotori UMKM,” imbuh Heri lagi.

Disamping itu dia mengingatkan, ke depannya pemerintah perlu terus mengembangkan pasar berdasarkan pemetaan yang lebih presisi.

Perlu dibuat pemetaan revitalisasi pasar berdasarkan permintaan suatu wilayah. “Daerah-daerah yang memiliki kepadatan penduduk lebih besar, ini mungkin perlu pasar tradisional yang lebih luas, kapasitasnya lebih tinggi,” ucapnya.

Sumber : pikiran-rakyat.com

 

MUI Sebut Sembilan Perusahaan MLM Telah Ikuti Sertifikasi Halal

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) —  Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) menyampaikan hingga saat ini ada sembilan perusahaan penjualan langsung yang telah mengantongi sertifikasi halal.

Perusahaan penjualan langsung ini lebih dikenal sebagai perusahaan Multi Level Marketing (MLM) karena cara pemasarannya tersebut.

Anggota DSN MUI, Bukhori Muslim menyampaikan sembilan perusahaan tersebut sudah pasti memenuhi 12 poin dalam Fatwa DSN MUI No. 75/DSN MUI/VII/2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS).

Meski belum menjamin kehalalannya jika belum mendapatkan sertifikat halal.

“MLM yang mengandung skema ponzi, piramida, dan mengandung money gameitu pasti haram, MLM yang tidak mengandung unsur-unsur itu belum tentu halal,” kata dia dalam Dialog Interaktif “MLM Halal atau Haram” di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Selasa (12/3).

Bukhori mengatakan DSN MUI selama ini tidak memiliki kekuatan untuk memaksakan sertifikasi halal pada perusahaan penjualan langsung.

Pasalnya regulasi pemerintah menentukan sertifikat halal bersifat sukarela. Hanya bagi perusahaan yang mau saja.

Tahun ini, baru ada dua perusahaan yang sedang menjalani proses sertifikasi halal pada perusahaan MLM-nya.

Ia berharap kedepannya semakin banyak perusahaan yang mengajukan seiring dengan peningkatan semangat gaya hidup halal di masyarakat.

Menurut Bukhori, sebanyak sembilan PLBS mengajukan sertifikasi halal karena permintaan atau desakan dari para membernya.

Sehingga ia yakin jika masyarakat mendesak maka pertumbuhan PLBS akan semakin meningkat.

“Sebenarnya kami memiliki target 10 sertifikasi halal perusahaan MLM per tahunnya,” kata Bukhori.

Namun beberapa kendala menyebabkan pertumbuhan perusahaan PBLS masih sangat rendah dan jauh dari harapan.

Kendala tersebut diantaranya kurang minat dari perusahaan MLM karena tidak wajib, kurangnya informasi terkait PBLS, juga karena anggapan sertifikasi sulit dan mahal.

Padahal, Bukhori menjamin proses standarisasi halal ini adalah bantuan bagi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang mayoritas masyarakat muslim.

Sertifikasi halal DSN MUI juga telah mengantongi standar ISO2000 sehingga terjamin prosedur standardisasinya.

“Kita pasti akan membantu prosesnya, apa yang kurang dilengkapi, akan didampingi bagaimana agar sesuai dengan kaidah Islam,” katanya.

Menurut situs DSN MUI terkait PLBS, perusahaan MLM dengan sertifikasi halal tersebut diantaranya PT Herba Penawar Alwahida Indonesia, PT Singa Langit Jaya (TIENS), PT Nusantara Sukses Selalu, PT K-Link Nusantara, PT UFO BKB Syariah, PT Momen Global Internasional, PT Veritra Sentosa Internasional atau yang dikenal dengan PayTren.

Ketua Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI), Kany V Soemantoro meyakini tren sertifikasi halal pada perusahaan penjualan langsung akan terus meningkat. Seiring dengan perkembangan pasar dengan preferensi syariah atau gaya hidup halal.

“Bahkan milenial yang prefer ke produk atau sistem syariah itu menurut surveinya mencapai 20 persen,” kata dia pada kesempatan yang sama.

Sehingga memiliki sertifikasi halal akan menjadi poin lebih bagi perusahaan penjualan langsung. Meski demikian, Kany menjamin bahwa anggota AFPI yang berjumlah 89 perusahaan terbebas dari skema ponzi, money game, dan piramida.

sumber : republika.co.id

Ekonom Senior: Pengadaan Kartu Sakti Bukti Pembangunan Jokowi Tak Efektif

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ekonom senior, Faisal Basri menilai rencana pengadaan kartu sakti yang ditawarkan Jokowi sebagai tanda pembangunan infrastruktur yang dibanggakan pemerintah tidak efektif.

“Ini kan menandakan semakin banyak kartu, kebijakannya semakin nggak efektif,” kata Faisal seusai mengisi materi di acara bertajuk ‘Anomali Proyek Infrastruktur Pemeritah’ di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (12/3/2019).

Menurutnya jika kebijakan pembangunan sudah efektif tidak perlu penggunaan banyak kartu seperti saat ini.

Faisal menjelaskan bahwa ada sejumlah indikator yang harus dipenuhi agar pembangunan yang dilakukan pemerintah dapat dianggap berhasil. Salah satunya, menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang banyak.

Jika indikator ini terpenuhi, kata dia, maka Jokowi tidak perlu lagi mengeluarkan kartu-kartu tersebut.

“Pembangunan juga harus membuat masyarakat semakin mampu membeli kebutuhan pokoknya. Jika ini terpenuhi, maka Jokowi tidak perlu mengeluarkan Kartu Sembako Murah,” pungkasnya.

“Pembangunan juga harus menciptakan pendapatan yang membuat masyarakat mampu membiayai anak-anaknya sekolah, jadi nggak perlu kartu pintar,” tuturnya menambahkan.

Muslim India Menjadi Perawat Prajurit Turki Utsmani Dalam Perang Balkan I

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JURNIS – Tahukah kamu? Seorang dokter asal India bernama Dr. Muhtar Ahmad Ansari mendirikan dua Rumah Sakit lapangan untuk merawat prajurit-prajurit Kekhalifahan Turki Utsmani yang terluka selama Perang Balkan I pada tahun 1912.

Dr Ansari bersama timnya secara sukarela merawat prajurit-prajurit kekhalifahan yang terluka. Bahkan mereka datang ke Istanbul dengan menggunakan uang mereka sendiri dan sebagian dari dana sumbangan kaum muslimin.

Dr Ansari menggambarkan betapa kerasnya kondisi pada saat itu dan bagaimana timnya bekerja keras untuk merawat para prajurit kekhilafahan yang terluka. Musim dingin yang ekstrem, tenda-tenda mereka sering dihancurkan, dan kamp mereka ditimpa tumpukan salju dan lumpur. Bahkan orang Turki sendiri tidak akan berani keluar dari rumah mereka.

Mereka kembali ke Delhi pada bulan Juli 1913. Ribuan orang menunggu kedatangan mereka di stasiun kereta untuk menyambut mereka dan mencium tangan mereka serta meletakkan karangan bunga.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=jxxl-DLwUMM[/embedyt]

Namun, Dokter Abdur Rehman Peshawari dari Peshawar (Pakistan) telah menjual barang-barangnya dan memutuskan untuk tidak kembali ke India. Dia terus membela dan melayani di Kekhalifahan Utsmaniyah sampai kematiannya.

Hingga hari ini, orang-orang Turki memiliki ikatan khusus dengan Muslim India (sekarang Pakistan, Kashmir, India) terutama mereka yang berasal dari Pakistan.

Perang Balkan I adalah suatu rangkaian pertempuran yang berlangsung antara 8 Oktober 1912 sampai 18 Mei 1913 antara Liga Balkan (Serbia, Montenegro, Yunani, dan Bulgaria) melawan Kekaisaran Turki Utsmani. Perang ini merupakan bagian pertama dari Perang Balkan di Semenanjung Balkan dan bertujuan merebut Macedonia yang dikuasai oleh Turki Utsmani.

Perang berakhir dengan kemenangan Liga Balkan dan ditandatanganinya Perjanjian London. Setelah berakhirnya perang, terjadi perselisihan mengenai batas wilayah kekuasaan antara anggota liga, yang menyebabkan pecahnya Perang Balkan II.

Sumber: ilmfeed.com

Pemkot Bogor Siapkan Perda Zakat

Redaktur: Mazaya

BOGOR (Jurnalislam.com)– Pemerintah Kota Bogor segera memiliki peraturan daerah tentang zakat. Nantinya, seluruh penyaluran zakat baik aparatur sipil negara maupun masyarakat umum akan diatur dalam perda.

Pengumpulan zakat secara terstruktur tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bogor.

Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Heri Cahyono mengungkapkan, pengesahan perda zakat hanya tinggal menunggu waktu.  Menurut Heri, perda zakat sangat diperlukan untuk membantu menyejahterakan umat di Kota Bogor.

“Sudah rampung, tinggal disahkan saja. Kita butuh uang banyak untuk membina generasi penerus baik di pendidikan formal, maupun di bidang keagamaan. Untuk membiayai kegiatan itu, perlu uang khusus umat dari pengumpulan zakat,” ujar Heri Cahyono kepada PR, Senin, 11 Maret 2019.

Wali Kota Bogor Bima Arya sepakat perda zakat sangat diperlukan di Kota Bogor. Menurut Bima, dengan pengelolaan zakat secara optimal,  Pemerintah Kota Bogor dapat terbantu dalam upaya mengentaskan kemiskinan atau menciptakan lapangan pekerjaan.Tak hanya itu, saat anggaran kebencanaan Pemerintah Kota Bogor terbatas, zakat yang ada bisa digunakan untuk membantu hal tersebut.

“Zakat termasuk dalam sumber pendanaan yang bisa digunakan. Itu dana umat, dana umat itu bisa untuk RTLH, untuk kemiskinan, dan lapangan pekerjaan. Semua zakat PNS nanti akan diatur di dalam perda zakat,” kata Bima.

Ketua Badan Amil Zakat Kota Bogor Chotib Malik mendukung Pemerintah Kota Bogor untuk segera mengesahkan perda zakat. Menurut Chotib, sejauh ini dari potensi zakat di Kota Bogor senilai Rp 462 miliar,yang terealisasi baru 55 persen. Sementara potensi zakat PNS yang baru terkelola hanya 10 persen.

“Idealnya PNS dalam sebulan bisa mengumpulkan zakat Rp 900 juta dalam sebulan. Sementara di Kota Bogor Rp 900 juta itu dalam setahun.   Kita berharap dengan adanya kekuatan hukum, potensi zakat bisa meningkat,” ujar Chotib.***

Sumber : pikiran-rakyat.com

Syariah Hotel Solo Raih Penghargaan Bidang Pelayanan Terbaik

Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com)– Beberapa tahun belakangan industri pariwisata Tanah Air diramaikan dengan hadirnya hotel berkonsep syariah. Salah satunya adalah Syariah Hotel Solo yang kini telah berusia lima tahun pada Senin (11/3).

“Diharapkan di usia kelima ini manajemen Syariah Hotel Solo lebih giat dalam berusaha memberikan pelayanan kepada tamu dengan berikhtiar baik. Namun tetap memasrahkan hasil akhirnya kepada Allah,” terang Public Relations Syariah Hotel Solo, Adil Erdita Ayu Marta, dalam siaran pers Senin (11/3).

Adil mengungkapkan, menuju perjalanan bisnisnya yang kelima Syariah Hotel Solo telah meraih sejumlah prestasi.

Antara lain, memenangkan Solo Best Brand Index(SBBI) dan Excellent Brand Award Kategori Hotel Syariah 2018 serta Certificate of Excellent dari Tripadvisor sebagai pelaku bisnis yang mendapat komentar positif selama satu tahun.

Hotel yang berlokasi di Jalan Adisucipto  Solo ini juga mendapatkan penghargaan dari Hotels Combined dalam kategori Customer Statisfication Worldwide (kepuasaan konsumen kelas dunia).

Selain itu, Syariah Hotel Solo juga berkomitmen menjaga kehalalan di setiap pelayanan kepada tamu. Hal itu dibuktikan dengan didapatkannya dua sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yakni Sertifikat Syariah Halal 2 di sisi pelayanan tamu oleh DSN MUI Pusat.

Selain itu, Al Kautsar Restaurant yang ada di hotel tersebut sudah mendapatkan Sertifikat Jaminan Halal di sisi pengolalan makanan dan minuman oleh LPPOM MUI Jawa Tengah.

Menjelang milad kelima, Syariah Hotel Solo menyelenggarakan serangkaian kegiatan sosial pada 8-9 Maret 2019 lalu.

Pra event milad dimulai pada 8 Maret 2019 dengan memberikan bantuan kepada 10 musala di sekitar hotel. Bantuan yang diberikan berupa infak, perlengkapan sholat, dan peralatan kebersihan.

Kegiatan dilanjutkan dengan membersihkan masjid Paromosumo yang merupakan masjid Kagungan Dalem Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Masjid ini digunakan sebagai tempat ibadah bagi para abdi dalem dan kerabat keraton yang tinggal di dalam lingkungan tembok istana.

Sumber : republika.co.id

Ivestree Hadirkan Pelayanan Syariah untuk Pedagang Online

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)– Fintech peer to peer (P2P) lending Investree (PT Investree Radhika Jaya) menghadirkan layanan Online Seller Financing (OSF) Syariah bagi pedagang online di e-commerce.

Pinjaman berbasis syariah ini bertujuan untuk memberikan solusi bagi kebutuhan modal kerja para pedagang online tersebut.

Chief Executive Officer (CEO) Investree, Adrian Gunadi mengatakan, perusahaannya tertarik masuk ke pasar ini karena melihat penetrasi keuangan syariah di Indonesia yang masih sangat rendah.

Pangsa pasar keuangan syariah baru sebesar 5,3% pada 2018. Di sisi lain, menurut dia, penetrasi e-commerce di negara ini sangat cepat. “Oleh karena itu, kami merangkul ekosistem e-commerce ini,” kata Adrian, Senin (11/3/2019).

Sejauh ini, Investree telah bekerja sama dengan tiga perusahaan e-commerce,yaitu Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada. Untuk memperluas pangsa pasarnya, Investree kini tengah menjajaki kerja sama dengan perusahan e-commerce lainnya.

Meskipun begitu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pedagang online untuk bisa mengajukan pinjaman. Pertama, toko online sudah berjualan aktif di e-commerce selama minimal tiga bulan.

Kedua, pedagang online harus melengkapi persyaratan dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), swafoto dengan KTP, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Ketiga, pinjaman yang diberikan hanya untuk mendanai toko online yang menjual barang atau menyediakan jasa yang sesuai prinsip syariah.

Dengan begitu, pedagang online tidak bisa mengajukan pinjaman untuk penjualan produk atau jasa yang haram, seperti minuman keras, rokok, narkoba, perdagangan manusia, dan lain-lain.

Pedagang online juga tidak bisa mengajukan pinjaman untuk usaha yang mengandung unsur perjudian, spekulasi, suap, dan riba.

Syarat terakhir adalah pedagang online harus berdomisili di Jabodetabek, Bandung, Semarang, dan Surabaya. “Karena ini baru piloting. Di kuartal II-2019 akan buka ke daerah-daerah lain. Harapannya sampai dengan akhir tahun ini kita bisa menjangkau dari Sabang sampai Merauke,” kata Adrian.

Saat ini, layanan Investree Syariah secara keseluruhan sudah mencapai Rp 55 miliar dengan jumlah peminjam sebanyak 262. Tahun ini, Investree menargetkan pembiayaan syariahnya bisa tumbuh lebih dari 10 kali lipat menjadi Rp 600 miliar.

sumber: kontan.co.id