Penulis: Admin

5000 Anak Yatim Se-Kota Tasikmalaya Ikuti Bigbukber

5000 Anak Yatim Se-Kota Tasikmalaya Ikuti Buka Puasa Bersama di Masjid Agung Kota Tasikmalaya, Ahad (19/6/2016)
5000 Anak Yatim Se-Kota Tasikmalaya Ikuti Buka Puasa Bersama di Masjid Agung Kota Tasikmalaya, Ahad (19/6/2016)

TASIKMALAYA (Jurnlaislam.com) – Yayasan Pecinta Anak Yatim dan Doeafa (PAY) Tasikmalaya menggelar buka puasa bersama (BIGBUKBER) bersama 5000 anak yatim se-Kota Tasikmalaya di Masjid Agung Kota Tasikmalaya, Ahad (19/06/2016).

Acara tersebut mendapat apresiasi dari Walikota Tasikmalaya, Drs. H. Budi Budiman yang juga didaulat untuk membuka acara. Pasalnya, Yayasan PAY juga telah melaksanakan daurah-daurah Tahfidz Qur’an. sebagai upaya menumbuhkan Kota Tasikmalaya sebagai kota qur’ani.

“Insya Allah nanti 1 Agustus tahun ini ada gelombang ke 3 Daurah Al-Qur’an. Ini adalah upaya masyarakat Kota Tasikmalaya untuk menjadikan kota Tasik sebagai kota qur’ani” lanjutnya

Tak hanya 5000 anak yatim yang memadati Masjid Agung Kota Tasikmalaya, sebanyak 200 santri penghafal Al Qur’an dan 100 jama’ah Pecinta Shaum Sunnah juga ikut menghadiri kegiatan yang berlangsung dari pukul 13.00 hingga waktu berbuka puasa ini.

“Alhamdulillah, luar biasa, kalau punya keinginan Allah akan berikan, apalagi ini untuk anak yatim,” lanjut Budi.

Sementara itu ketua pelakasana, Asep Rizal Fadhilah mengatakan, agenda Bigbukber itu merupakan kali kelima dilaksanakan di Kota Tasikmalaya.

“Mulai dari peserta 500, 800, 1000, 2.500 dan tahun sekarang alhamdulillah mencapai 5000 anak yatim se-Kota Tasikmalaya,” tutur Asep.

“Kami ucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat kota tasikmalaya yang turut mendukung, turut membantu dan mensukseskan acara bigbukber ini.” pungkasnya

Panitia mengerahkan 1.200 panitia yang terdiri dari relawan dari tingkat kecamatan hingga unsur perangkat desa.

Reporter: HBQ | Editor: Ally Muhammad Abduh

Senator DPD RI: Perkataan Mendagri Soal Perda Syariat Hanya Permainan Kata

H.A.M Iqbal Parewangi dalam acara Ramadhan Maghfirah Parmusi dan Silaturahmi Ormas Se-Sulsek di Gedung Training Centre, UIN Alauddin Makassar, Ahad 19 Juni 2016.
H.A.M Iqbal Parewangi dalam acara Ramadhan Maghfirah Parmusi dan Silaturahmi Ormas Se-Sulsek di Gedung Training Centre, UIN Alauddin Makassar, Ahad 19 Juni 2016.

MAKASAR (Jurnalislam.com) – Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, melalui situs kemendagri belum lama ini, mengeluarkan pernyataan melalui rilis berita tidak ada perda syariat Islam yang dihapus. Menanggapi hal tersebut, Senator DPD RI asal Sulawesi Selatan, H.A.M Iqbal Parewangi mengatakan itu hanya permainan kata saja.

“Apa kata seorang Tjahjo Kumolo? Tidak ada Perda Syariat Islam yang dihapus, itu benar, karena memang tidak ada perda bernama syariat Islam, yang ada adalah perda bernuansa syariat Islam, ini persoalan hanya permainan kata,” tegasnya saat menjadi salah satu narasumber di acara Ramadhan Maghfirah Parmusi dan Silaturahmi Ormas Se-Sulsel di Gedung Training Centre, UIN Alauddin Makassar, Ahad (19/6/2016).

Lebih lanjut, pria alumi Pelajar Islam Indonesia ini mengatakan secara yuridis pernyataan Tjahjo tidak salah.

“Jadi apakah itu salah pernyataan seorang Tjahjo? Dalam diksi Bahasa Indonesia itu tidak salah, secara yuridis itu tidak salah, karena dia mengatakan tidak ada perda syariat islam yang dihapus,” ungkap Iqbal.

Namun fakta di lapangan menunjukkan berbeda, ada 1800 Perda bernuansa Syariat Islam yang dihapus pemerintah.

“Memang tidak ada kok perda syariat Islam tapi perda yang bermuatan syariat Islam yang dihapus ada sebanyak 1800 lebih, separuh,” pungkasnya.

Kontributor: Sarah Larasati Mantovani | Editor: Ally Muhammad Abduh

KontraS Desak Pemerintah Bentuk Tim Khusus untuk Hentikan Kasus Kriminalisasi oleh Kepolisian

KontraS
KontraS

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak pemerintah untuk membentuk tim khusus guna menyelesaikan berbagai kasus kriminalisasi. Menurut Koordinator KontraS, Haris Azhar, langkah itu perlu dilakukan agar kriminalisasi terhadap aktivis yang melakukan kerja-kerja advokasi tak terjadi lagi.

“Sebenarnya enggak susah kok membentuk tim ini. Malah sensitivitas untuk mengangkat isu ini sebagai pembelajaran supaya Polri tidak lagi semena-mena dalam mengkriminalkan orang,” kata Haris di Kantor Kontras, Jakarta, Ahad (19/6/2016).

Tim tersebut, lanjut Haris dapat terdiri dari lima orang yang komposisinya terdiri dari dua orang perwakilan pemerintah dan tiga orang masyarakat sipil.

Untuk menghentikan dan mengusut kasus-kasus kriminalisasi, kata Haris, tim tersebut dapat memanfaatkan data dari LSM terkait serta pengacara pendamping.

Selain mendesak pemerintah untuk membentuk tim khusus untuk kasus kriminalisasi, gabungan organisasi itu juga menuntut agar Presiden membebaskan para aktivis yang masih mengalami penahanan akibat kerja advokasi yang mereka lakukan.

Selanjutnya mereka juga meminta adanya koreksi terhadap sejumlah regulasi yang berpotensi mengakibatkan upaya kriminalisasi.

Selain KontraS, dalam kesempatan itu sejumlah organisasi masyarakat sipil lainnya seperti, KPA, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), LBH Pers dan ICW.

Reporter: Irfan Yusuf | Editor: Ally Muhammad Abduh

Banjir dan Longsor Jateng, BNPB: 35 Tewas, 25 Hilang, 14 Luka

Sejumlah Relawan sedang mencari korban tewas akibat banjir dan longsor di Jawa Tengah
Sejumlah Relawan sedang mencari korban tewas akibat banjir dan longsor di Jawa Tengah

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Badan nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis jumlah korban musibah banjir dan longsor di wilayah Jawa Tengah. Dalam lama resminya, Ahad (19/6/2016) BNPB menulis, hingga jam 18.20 malam ini mencapai 35 orang meninggal dunia, 25 hilang dan 14 luka-luka.

“Dari jumlah keseluruhan korban jiwa tersebut terdapat di Kabupaten Purworejo 19 tewas, 25 orang hilang, dan 11 luka-luka; di Banjarnegara 6 tewas dan 3 luka-luka; di Kebumen 7 tewas, Sukoharjo 1 tewas, Rembang 1 tewas dan Banyumas 1 tewas. Sebagian besar korban meninggal dan hilang akibat longsor yaitu dari 35 tewas adalah 31 tewas akibat longsor dan 4 tewas akibat hanyut banjir,” terang Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho sebagaimana dilansir BNPB.

Daerah yang paling parah mengalami longsor adalah Kabupaten Purworejo. Longsor dengan korban jiwa terjadi 5 lokasi. Di Desa Karangrejo Kecamatan Loano terdapat 9 tewas, 6 hilang dan 1 luka-luka, sedangkan akibat banjir 4 tewas, 2 hilang dan 7 luka-luka. Di Desa Pacekelan Kecamatan Purworejo terdapat 1 tewas dan 1 luka-luka. Di Desa Jelog Kecamatan Kaligesing ada 2 oang hilang, di Desa Sidomulyo Kecamatan Purworejo ada 1 tewas dan 4 hilang, sedangkan di Desa Donorati Kecamatan Purworejo terdapat 4 tewas, 11 hilang dan 2 luka-luka.

Hingga saat ini, pencarian korban hilang masih terus dilakukan tim SAR gabungan. Sutopo menjelaskan, aksesibilitas menuju lokasi longsor cukup sulit dijangkau.

“Khususnya jalan menuju Desa Dorowati kondisinya rusak dan terdampak longsor sehingga alat berat tidak dapat digunakan untuk mencari korban tertimbun longsor. Pencarian dilakukan dengan manual oleh ratusan personil SAR gabungan. Lima alat berat dikerahkan untuk mencari korban di Purworejo,” ungkapnya.

Sementara itu, lanjut Sutop, Kepala BNPB, Willem Rampangilei, masih dalam perjalanan menuju Purworejo. Namun Willem telah berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah untuk penanganan darurat banjir dan longsor.

“Logistik dan peralatan di gudang BPBD dikerahkan untuk membantu masyarakat terdampak bencana. Tim Reaksi Cepat BNPB telah berada di lokasi mendampingi BPBD dalam penanganan darurat,” katanya.

BNPB mengerahkan pesawat tanpa awak untuk melakukan kajian cepat dampak bencana. BPBD Kabupaten Magelang, Temanggung dan Wonosobo membantu penanganan darurat di Purworejo.

“Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada. Hujan lebat diperkirakan masih berpotensi turun hingga 20 Juni 2016. Selalu waspada dengan kondisi lingkungan yang membahayakan jiwa,” pungkasnya.

Sumber: BNPB | Editor: Ally Muhammad Abduh

Pertanyakan Kinerja Tito, KontraS Nilai Jokowi Tak Paham Problem Polri

Hariz Azhar dalam Konferensi Pers di Kantor KotraS, Jakarta, Ahad (19/6/2016)
Hariz Azhar dalam Konferensi Pers di Kantor KotraS, Jakarta, Ahad (19/6/2016)

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar mempertanyakan alasan Presiden Jokowi memilih Tito Karnavian sebagai Kapolri. Menurutnya, Tito adalah sosok yang kontroversial dan kinerjanya di Kepolisian patut dipertanyakan.

“Dari data temen KIARA (Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan), waktu menjadi Kapolda dia menerima uang dari Agung Podomoro untuk pembangunan pelataran parkir. Waktu bekerja lama wara-wiri di Densus juga banyak kasus-kasus kontroversial,” ungkap Haris di Sekretariat KontraS, Jakarta Pusat, Ahad (19/6/2016).

Dalam siaran persnya Haris juga menyatakan, sebelum Jokowi mengangkat Kapolri seyogyanya presiden mengetahui masalah dalam tubuh Polri. “Jangan sampai menujuk Kapolri tanpa tahu problem yang ada di Kepolisian,” tandasnya.

“Pak Presiden, anda jangan enak-enakan aja nunjuk Tito Karnavian sebagai Kapolri, anda harus tahu problemnya Polri. Jadi menunjuk Kapolri dalam rangka untuk memperbaiki Polri. Jangan menunjuk Kapolri tanpa mengetahui problemnya Polri,” pungkas Haris.

Reporter: Irfan Yusuf | Editor: Ally Muhammad Abduh

Makan Siang di Warteg Bu Saeni, FPI Serang Laporkan Ruben Onsu

SERANG (Jurnalislam.com) – Pagi ini, Sabtu (18/6/2016) warga Serang dihebohkan oleh kelakuan artis Ruben Onsu yang syuting di warung Tegal Ibu Saeni di kawasan Cikepuh, Serang. Dalam acara tersebut, Ruben dengan sengaja makan di warung tegal yang tengah hangat diberitakan setelah dirazia oleh Satpol PP lantaran melanggar Surat Edaran Pemkot Serang yang melarang warung makan buka di siang bulan Ramadhan.

Aksi Ruben ini diketahui setelah netizen asal Serang bernama Ucu Syuhada mengunggah foto Ruben yang sedang makan di akun Facebook pribadinya.

“Ruben onsu (artis) dan tim survivor sedang makan2 sekarag di warteg saeni ‪#‎barusaja ‪#‎ngelunjak KUDU DIUSIR SING SERANG,” tulis Ucu di akun Facebook pribadinya.

Ketua DPW FPI Kota Serang, Muhammad Nasehuddin menilai kelakuan artis itu seperti menantang umat Islam.

“Ada kesan menantang, ada sebuah grand design oleh oknum tertentu,” katanya kepada Jurnalislam melalui sambungan telepon, Sabtu (18/6/2016).

Pihaknya mengaku telah melaporkan hal tersebut kepada SatPol PP dan Walikota Serang. Ia menilai, jika kasus ini tidak dipertegas akan menuai banyak masalah.

“Saya telah melaporkan ke Satpol PP dan Walikota, Senin ini Satpol PP melalui Kasat Maman Lutfi berjanji akan menyegel bahkan mengusir jika kedapatan Ibu Eni melanggar lagi,” tuturnya.

Aktifis kelahiran Serang itu mendesak aparat untuk terus mengawal kasus tersebut. Sebab warga sudah mulai “terpancing” dengan tingkah laku Ibu Eni yang dinilai nyeleneh dan bandel.

“Kami sudah laporkan ke aparat penegak hukum, mulai dari Polsek hingga Polda, kami khawatir warga sekitar akan berbuat semaunya,” ujarnya.

“Jika memang pemerintah maunya seperti ini, kami akan melakukan hukum adat saja,” tambahnya.

Nasehudin juga menyayangkan salah satu media besar, TransCorp yang tidak melihat situasi dan hanya mengambil sisi keuntungan sepihak saja.

“Jelas kami menantang keras TransCorp, kami akan berkomunikasi dengan DPP FPI untuk segera mendatangi TransTV, seperti kemari kami datangi Kompas,” tegasnya.

Reporter: Muhammad Fajar l Editor: Ally Muhammad Abduh

Me-DAN Resmikan Kantor Cabang Soloraya

Me-DAN Resmikan Kantor Cabang SolorayaSOLO (Jurnalislam.com) – Lembaga Kemanusiaan Non pemerintah, Medis dan Aksi Kemanusiaan (MeDAN) meresmikan kantor cabang Soloraya di masjid Salamah, Tipes, Serengan, Surakarta, Sabtu (18/6/2016).

Ketua MeDAN Soloraya, Agus Muhajir mengapresiasi dukungan masyarakat Solo khususnya warga Tipes yang turut hadir pada peresmian tersebut.

“Sekali lagi kami ucapkan terimakasih atas waktunya menghadiri acara ini, kami tergugah atas kepentingan masyarakat muslim yang membutuhkan aksi-aksi sosial yang tidak tersentuh oleh pemerintah,” ucap Agus.

Sementara itu, Dewan penasehat MeDAN Pusat, Abu Karimah dalam kesempatan itu memaparkan visi dan misi Me-DAN di Indonesia. Ia juga menjelaskan beberapa program Me-DAN yang digulirkan seperti Me-DAN Syam, MeDAN Bencana, MeDAN Sosial, MeDAN Ambulance, MeDAN Bersih-bersih Masjid, MeDAN Dai dan MeDAN Pembinaan.

“Awalnya forum ini digagas tiga dokter dari Banyuwangi, Bantul, Palembang dan saya sendiri. Maka 14 Januari 2014 kami berempat sepakat membentuk forum MeDAN ini,” ungkapnya.

Musibah yang menimpa kaum muslimin mendorong gerakan forum ini untuk ambil bagian dalam aksi kemanusiaan. Abu Karimah mengharapkan forum tersebut menjadi jembatan penolong kaum muslimin tidak hanya di Indonesia namun seluruh dunia.

“Kami siap menjembatani dana yang akan digunakan untuk menolong muslim yang membutuhkan baik sebab musibah bencana, perang maupun kemiskinan. Juga kami menyalurkan tidak hanya di sini, juga di luar negeri. Tidak ada niatan kita untuk mencari nafkah di forum ini. Maka kami minta do’a restu para jama’ah agar forum ini berjalan,” ujarnya.

Dengan bacaan basmalah Abu Karimah secara resmi membuka kantor tersebut. Acara kemudian dilanjutkan dengan buka puasa bersama setelah dinyatakan berakhir.

Sebelumnya, Me-DAN juga meresmikan Kantor Pengurus Cabang Jawa Barat di Tasikmalaya pada Senin (13/6/2016) pekan lalu.

Reporter: Dyo | Editor: Ally Muhammad Abduh

Ikutilah! Pesantren Ramadhan 1437 H ANNAS Bekasi Raya

Pamflet Resmi Pesan Ramah-pageAssalamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Jerat Aliran Sesat makin menggurita

Cara yang dilakukan beragam ddan makin mempesona

Mulai dari Meracuni Pemikiran hingga Freesex yang berkedok Kawin Kontrak (Mut’ah)

Bagaimana sepak terjang mereka? Bagaimana kita dapat mengenali mereka?

Ikutilah!

PESANTREN RAMADHAN 1437 H ANNAS BEKASI RAYA

Tema : “Pemuda Hebat, Pemuda Anti Aliran Sesat”

Sabtu, 20 Ramadhan 1437 H/ 25 Juni 2016 M

Pukul 08.15-18.30 (Buka Puasa Bersama)

Dengan Pembicara :

1. Ustadz Farid Ahmad Okbah, MA (Islamic Centre Al Islam)

2. Ustadz Dr. Anung Al Hamat (Dewan Pakar ANNAS Bekasi Raya)

3. Ustadz Dr. Teten Romly Qomaruddien (Dewan Hisbah PP PERSIS)

Tempat :

MASJID AL HIKMAH BJI IRIGASI

Jl. Iriigasi Prima Raya No. 1 RW 011 Perumahamn Bekasi Jaya Indah Irigasi

Bekasi Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi

GRATIS!!!

Dapatkan Seminar Kit, Sertifikat, Makanan Ta’jil dan Makan Malam.

Pendaftaran:

SMS/WA dengan cara
Ketik : Nama_Perwakilan Organisasi_Domisili
kirim ke

0896-6723-4829 (Ikhwan/Laki-Laki)

0812-1987-1219 (Akhwat/Perempuan)

Buruan Daftar sebelum Kuota Penuh!

Rekening Donasi

7096752096 Bank Syariah Mandiri

An. Adam Nurrachman

Konfirmasi Transfer : SMS/WA ke 0819-1133-8102

Berkat Kerjasama:

1. Aliansi Nasional Anti Syi’ah (ANNAS)

Pimpinan Daerah Bekasi Raya

2. Dewan Keluarga Masjid (DKM) Al Hikmah

Didukung Oleh:

Panjimas.com

Voa-Islam.com

Tabloid Syi’ar Islam

Kiblat.net

HIdayatullah.com

SalamOnline

Wassalamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Krisis Air Kembali Melanda Gaza

krisis air di gazaGAZA (Jurnalislam.com) – Krisis air bertahun-tahun melanda wilayah Khan Yunus, selatan jalur Gaza. Masyarakat kesulitan mendapatkan kebutuhan sehari-hari untuk air minum. Krisis air ini hampir merata di seluruh wilayah selatan jalur Gaza, seperti: Khaza’ah, ‘Absan al-Kabirah, al-Jadidah, dan Bani Sahilan”. Perusahaan Israel “Microet” adalah yang menangani distribusi air dan listrik di jalur Gaza.

Krisis air ini menimpa 1000 rumah warga di pemukiman wilayah selatan jalur Gaza yang sampai sekarang belum ada solusinya. Bukan hanya krisis air bersih, namun juga menimpa tanah pertanian dan ladang. Dua pemukiman penduduk di ‘Absan al-Kabirah dan ‘Absan al Jadidah yang terkena krisis air menuntut pemerintah segera mengakhiri krisis ini, karena menghadapi musim panas dan bulan ramadhan.

Krisis air ini mengakibatkan Jumlah debit air yang terus menurun hampir di seluruh wilayah Palestina, yang biasanya 300 mᵌ/jam menurun menjadi 120 mᵌ, bahkan lebih kecil lagi. Bahkan pompa air untuk menyedot tangki penyimpanan juga tidak bisa maksimal akibat krisis listrik yang melanda di jalur Gaza.

Pemimpin kota ‘Absan al-Kabirah menghimbau masyarakat untuk tidak menggunakan air minum dipakai sebagai kebutuhan rumah tangga lainnya. Hal ini untuk menghemat air untuk kebutuhan air minum warga.Samir Abu Tho’imah wakil kepala daerah ‘Absan al-Jadidah kepada kantor berita net menjelaskan bahwa “wilayah Khan Yunus mengalami krisis air yang sangat berat, menimpa 11 ribu warga .” “Kami bergantung kepada lima sumber air (sumur) yang ada saat ini, terutama di daerah Khan Yunus saat ini sumur-sumur mengering (debit air mengecil dari 120 mᵌ sampai 50 mᵌ/jam)”. Tambahnya.

“Jumlah debit air ini tidak bisa memenuhi semua kebutuhan air warga, air yang diterima warga dari perusahaan “microet” Israel di empat daerah di Khan Yunus hanya 600 mᵌ /hari. Kondisi ini terjadi hampir setiap tahun ketika musim panas tiba”. Jelasnya.

Abu Tha’imah menjelaskan bahwa “krisis ini menyebabkan warga semakin marah akhir-akhir ini, para petani juga mengalami hal yang sama”. “krisis air ini semakin parah tiga tahun terakhir, tidak ada solusinya, kami menunggu pembangunan pusat air baru di Jalur Gaza.”

“Sumber air yang lama dan ada sekarang tidak layak untuk dikonsumsi warga, ditambah lagi krisis listrik menambah kesengsaraan warga karena pompa air yang ada tidak bisa mengalirkan air ke rumah-rumah penduduk.”

Di Jalur Gaza selama bertahun-tahun mengalami krisis air yang berkepanjangan. Apalagi ketika masuk musim panas. masyarakat tidak bisa menikmati air bersih dan air minum yang layak sehingga menambah kesengsaraan hajat hidup di jalur Gaza.

Sumber: Suara Palestina | Editor: Ally Muhammad Abduh

Ahok Usir Jurnalis di Balai Kota, AJI: Bukti Tidak Cakap Menghadapi Jurnalis

ahokJAKARTA (Jurnalislam.com) – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mengkritik sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)yang melarang seorang jurnalis masuk ke ‎kantornya untuk melakukan kerja jurnalistik.

Melalui siaran pers yang diterima redaksi Jurnalislam.com, Kamis (16/6/2016), Ketua AJI Jakarta, Ahmad Nurhasim mengatakan, pernyataan Ahok melarang jurnalis Arah.com itu tidak dapat dibenarkan, karena tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Pers.

“Ahok tidak berhak melarang atau mengusir jurnalis yang liputan di Balai Kota,” tegas Ahmad Nurhasim, Jumat (17/6/2016).

Menurutnya, Balai Kota adalah ruang publik, tempat jurnalis berhak melakukan kerja-kerja jurnalistik. Penyataan Ahok itu menunjukkan dia sebagai pejabat publik yang tidak cakap menghadapi jurnalis.

“Sesulit atau senakal apapun pertanyaan jurnalis, bisa dijawab dengan tanpa mengusir jurnalis yang bertanya. Bila Ahok keberatan dengan suatu berita silakan protes ke redaksi media tersebut atau adukan ke Dewan Pers. Jangan mengusir jurnalis yang sedang liputan,” lanjutnya.

“Balai Kota juga bukan milik Ahok. Dia bekerja di situ sebagai pejabat publik yang digaji dari pajak rakyat,” sambung Ahmad.

Oleh sebab itu, AJI Jakarta meminta Ahok tidak perlu alergi terhadap kritik dari pers. Sebab, pers berhak mengembangkan pendapat umum berdasarkan infromasi yang tepat, akurat, dan benar. Pers juga berhak mengawasi, mengkritik, dan mengoreksi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

“Pers dan jurnalis berhak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. AJI menegaskan bahwa jurnalis dilindungi oleh UU Pers saat menjalankan kegiatan jurnalistik mulai dari mencari sampai sampai pemuatan atau penyiaran berita,” tegasnya.

Seperti yang sudah diberitakan, pengusiran itu terjadi saat seorang jurnalis media online arah.com bertanya mengenai adanya keterkaitan suap reklamasi dengan aliran uang Rp 30 miliar dari pengembang reklamasi kepada Teman Ahok, melalui Sunny Tanuwidjaja (staf khusus Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama) dan Cyrus Network. Ahok marah karena menganggap isu itu sengaja ditanyakan untuk menyerangnya. Ahok akan maju lagi dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta pada Februari 2017.

Ahok menjawab, “Saya tidak ada kewajiban menjawab pertanyaan Anda. Saya tegaskan itu, bolak-balik mengadu domba. Pokoknya nggak‎ boleh masuk ke sini lagi, nggak boleh wawancara,” kata Ahok kepada reporter arah.com di Balai Kota. Ahok mengatakan dirinya adalah pejabat bersih dan konsisten anti korupsi sejak menjabat anggota DPRD‎, Bupati Belitung Timur, anggota DPR RI, hingga kini sebagai Gubernur DKI Jakarta. Lalu jurnalis tersebut bertanya, “Berarti tidak ada pejabat sehebat Bapak?” Ahok menganggap pertanyaan itu sebagai tuduhan yang mau mengadu domba dirinya. “Anda dari koran apa? Makanya lain kali tidak usah masuk sini lagi, tidak jelas kalau begitu” ujar Ahok.

Reporter : Muhammad Fajar l Editor: Ally Muhammad Abduh