Penulis: Mazaya

Dimensi Kesehatan Pada Ibadah Shaum

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Sekretaris Ditjen (Sesditjen) Bimas Islam Kemenag, M. Fuad Nasar mengatakan, ibadah puasa dapat memperbaiki empat dimensi kesehatan manusia. Hal itu disampaikannya dalam Kultum Menjelang Azan Magrib pada rangkaian InsideRamadan Spesial Bimas Islam yang tayang di JakTV, Jakarta, Selasa (12/3).

“Empat dimensi kesehatan tersebut adalah kesehatan jasmani, jiwa, sosial, dan spiritual. Keempat dimensi kesehatan manusia dapat mempengaruhi kualitas hidup, makna hidup, dan kemanfaatan hidup orang di sekeliling kita,” terang Fuad.

Fuad menjelaskan, ibadah puasa adalah latihan selama sebulan mengendalikan diri, perilaku, metabolisme tubuh, dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ibadah puasa memperbaiki kualitas hidup pribadi, moral, etika, dan meningkatkan kualitas akhlak.

“Ibadah puasa yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan penuh penghayatan dapat mengubah diri manusia sesudah Ramadan menjadi lebih baik sesuai tuntunan agama,” ujarnya.

Selain itu, Fuad mengatakan, dalam ajaran Islam seseorang tidak hanya dituntut memberikan manfaat bagi dirinya sendiri tetapi juga untuk orang lain. Manfaat itu hanya dapat dicapai apabila seseorang memiliki kondisi kesehatan jiwa yang stabil sebagaimana didapat dari ibadah puasa.

“Selama Ramadan setiap muslim melakukan pengendalian diri dari yang membatalkan puasa karena yakin Allah melihat semua tingkah lakunya. Sehingga menjadi pelajaran berharga setelah Ramadan,” tutupnya.

(Tommy)

Pesantren Didorong Lakukan Akselerasi Digitalisasi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Program peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan madrasah tahun 2022 dimulai. Hal itu ditandai dengan Kick Off Implementasi Realizing Educations’s Promises – Madrasah Education Quality Reform atau REP-MEQR Project Project Tahun 2022 oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas.

Berlangsung di Tangerang, Kick off implementasi program ini dihadiri Direktur Jenderal Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani, dan jajaran pejabat eselon II Ditjen Pendis. Hadir juga, seluruh perwakilan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah atau Pendidikan Islam dari 34 Kanwil Kemenag Provinsi di Indonesia.

REP-MEQR Project adalah proyek yang diinisiasi Kementerian Agama dengan dukungan dari Bappenas dan Bank Dunia dengan target utama peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah. Bergulir sejak 2019, program ini sudah memasuki tahun ketiga. Program ini menyasar 34 Provinsi di Indonesia dengan jumlah penerima manfaat mencapai 50.000 Madrasah serta 300.000 Guru, Tenaga Pendidik dan manajemen di tingkat pusat dan daerah.

Kick off implementasi program ini diawali dengan paparan sejumlah capaian project dan inovasi di bidang teknologi yang telah dilakukan. Inovasi itu antara lain terkait tata kelola keuangan madrasah, pengukuran kemampuan siswa, pengembangan sistem data pendidikan Islam, serta pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk guru, kepala madrasah dan tenaga kependidikan.

Menag mengapresiasi capaian dan program REP-MEQR yang telah berjalan. Namun dia mengingatkan, Madrasah Reform harus memberi penguatan pada digitalisasi madrasah. Hal itu sejalan dengan program prioritas Kemenag, yakni Transformasi Digital.

“Program ini harus fokus mendorong akselerasi digitalisasi; membuat infrastruktur digital yang lebih kuat dan inklusif, meningkatkan literasi digital bagi kalangan madrasah, bahkan berkontribusi bagi lahirnya talenta-talenta digital madrasah yang mumpuni,” ungkap Menag Yaqut di Tangerang, Banten, Senin (11/4/2022) malam.

Selain itu, agenda Moderasi Beragama juga diwajibkan ada dalam setiap kegiatan REP-MEQR Project. Madrasah, kata Menag, harus menjadi lembaga pendidikan yang moderat, termasuk bagi guru maupun siswa. “Penguatan moderasi beragama harus dilakukan di setiap program Madrasah Reform ini. Pendidik dan peserta didik harus memiliki cara pandang beragama yang moderat, karena Indonesia ini secara kodradi adalah beragam,” tandas Gus Yaqut, sapaan akrab menag.

Menyambut baik kegiatan Kick Off Implementasi REP-MEQR Project 2022, Direktur Pendidikan, Agama dan kebudayaan BAPPENAS, Amich Alhumami menyampaikan pihaknya siap mendukung segenap upaya untuk memajukan kualitas pendidikan madrasah di Indonesia melalui serangkaian langkah-langkah transformasi yang dirancang Kementerian Agama.

“Proyek ini diharapkan dapat mendorong pemerataan dan peningkatan mutu madrasah. Pendidikan Madrasah akan mencapai puncak dan gemilang di masa-masa yang akan datang, dengan berfokus mengembalikan atau mengatasi kehilangan pembelajaran yang dirasakan seluruh peserta didik kita akibat pandemi,” harapnya.

Ketua REP-MEQR Project, Abdul Rouf menyatakan sinergi seluruh stakeholder dapat mendukung pelaksanaan proyek dan meningkatkan jaminan keberlanjutan seluruh program pasca berakhirnya proyek di tahun 2024. “Kegiatan ini dilanjutkan dengan workshop bersama seluruh tim pengelola proyek di tingkat wilayah. Tujuannya untuk mengkoordinasikan target kegiatan baik jangka panjang dan pendek juga strategi menjaga sustainability dampak dari proyek ini,” tutup Rouf.

Polisi Salah Tetapkan Tersangka Pemukulan Ade Armando: Abdul Manaf Tidak Terlibat

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Satu terduga pelaku pengeroyokan terhadap pegiat media sosial Ade Armando atas nama Abdul Manaf telah ditemukan keberadaannya. Ia berada di kediamannya di daerah Karawang.

Nama Abdul Manaf terungkap berdasarkan identifikasi lewat teknologi face recognition oleh kepolisian. Ia pun disebut terlibat dalam peristiwa pengeroyokan itu dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Sekarang tim kita sudah ketemu sama Abdul Manaf di Karawang,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan saat dihubungi, Rabu (13/4).

Usai ditemukan, polisi pun langsung melakukan pemeriksaan terhadap Abdul Manaf. Hasilnya, ia ternyata tak terlibat dalam peristiwa pemukulan terhadap Ade.

“Dan sudah kita lakukan pemeriksaan terhadap alibi Abdul Manaf dan orang di sekitarnya pada tanggal tersebut tanggal dan jam terjadinya pemukulan di depan DPR MPR RI itu Abdul Manaf berada di Karawang jadi dia tidak melakukan kegiatan itu,” tutur Zulpan.

Zulpan menjelaskan bahwa hasil face recognition tingkat akurasinya tidak mencapai 100 persen sesuai dengan Abdul Manaf.

 

“Karena orang yang kita duga pelaku itu menggunakan topi sehingga begitu topinya dibuka tingkat akurasinya tidak 100 persen. Jadi Abdul Manaf bisa dikatakan bukan sebagai pelaku,” ujarnya.

sumber: cnnindonesia

 

Pemerintah Sebut Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Selaras dengan SDGs

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin mengatakan, pemberdayaan zakat dan wakaf baik secara langsung ataupun tidak langsung, telah berperan mendukung implementasi Program Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang digagas PBB. Peran itu khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan, kelaparan, kesehatan, dan pendidikan.

“Peran dan kontribusi zakat dan wakaf sebagai Islamic Social Finance dalam pencapaian SDGs tercermin dari skema program di berbagai lembaga pengelola zakat dan wakaf yang mencakup pemenuhan kebutuhan pokok individual, sosial, lingkungan, peningkatan kualitas hidup beragama di tengah masyarakat, serta bantuan tanggap bencana atau darurat-kemanusiaan,” kata Dirjen saat memberikan materi dalam Forum Diskusi Lintas Agama: Optimalisasi Kesempatan Pembiayaan Campuran di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (12/4/2022).

Dirjen menjelaskan, zakat termasuk dalam salah satu dari lima maqashid syariah yang meliputi perlindungan agama, perlindungan jiwa, perlindungan keturunan, perlindungan akal, dan perlindungan harta.

Sedangkan wakaf, lanjut Dirjen, akan bermanfaat optimal ketika dikelola secara produktif. Katanya, pemberdayaan wakaf di Indonesia telah membantu penyediaan fasilitas sosial, investasi pemerintah melalui Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), dan peruntukkan untuk mauquf ‘alaih.

“Potensi zakat dan wakaf sangat besar di Indonesia apabila dimobilisasi dan dikelola dengan baik. Sehingga Pencapaian SDGs bisa menjadi salah satu pencapaian kemanusiaan terbesar dalam beberapa dekade mendatang,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah menetapkan 17 program sebagai langkah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan/SDGs, di antaranya mengentaskan kemiskinan serta kelaparan, meningkatkan kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri dan infrastruktur, kota dan pemukiman berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, menjaga ekosistem laut dan daratan, mengurangi segala bentuk kekerasan, dan terakhir memperkuat kemitraan untuk mencapai tujuan.   (kemenag)

(Tommy)

Wapres Harap UMKM Bisa Akses Pinjaman Tanpa Bunga

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Sumatra Barat (Sumbar) dikenal sebagai sentra UMKM, dimana sekitar 89% perekonomian daerah Sumbar ditopang oleh 600 ribu-an unit UMKM. Untuk itu,
agar UMKM Sumbar semakin berdaya, para pengusaha sukses ranah Minang diharapkan turut berkontribusi, khususnya agar UMKM siap melakukan ekspor.

“Saya berharap, pengusaha Sumbar yang telah sukses, berfilantropi dalam menolong menerbangkan sayap UMKM Sumbar,” ungkap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat meresmikan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) di Plataran Jam Gadang, Jl. Raya Bukittinggi – Payakumbuh, Benteng Ps. Atas, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumbar, Selasa (12/04/2022).

Menurut Wapres secara umum ekspor UMKM Indonesia saat ini baru mencapai sekitar 15% dari total ekspor nasional, tertinggal jauh dari negara lain, seperti Singapura 41% dan China 60%. Melalui peran para pengusaha sukses yang memiliki jejaring luas di dalam dan luar negeri diharapkan UMKM akan lebih mudah mengembangkan produknya hingga menembus pasar ekspor.

“Sebagaimana pepatah Minang nan barek samo dipikua, nan ringan samo dijinjiang (berat sama dipikul, ringan sama dijinjing),” tuturnya.

Selain melibatkan para pengusaha sukses sebagai filantropi, sebut Wapres, penguatan UMKM juga harus dilakukan melalui peningkatan infrastruktur digital. Terlebih, setelah pandemi Covid-19 melanda, kekuatan teknologi semakin tampak mendisrupsi hampir seluruh aspek kehidupan manusia.

“Teknologi digital begitu berpengaruh, termasuk dalam merumuskan taktik mempromosikan produk UMKM,” ujarnya.

Kemudian, sambung Wapres, dukungan kepada UMKM dapat juga diberikan melalui program pinjaman tanpa bunga dan pengembangan UMKM bersertifikasi halal.

“[Hal ini] sebagai jaminan perlindungan bagi umat Islam dalam mengkonsumsi produk halal, sekaligus untuk kemudahan ekspor ke negara-negara Muslim,” terangnya.

Terakhir, melalui Gernas BBI yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo sejak tahun 2020, Wapres berharap akan semakin membangkitkan gairah masyarakat akan produk-produk lokal dan kebanggaan menggunakannya.

“Kita terus berupaya agar produk dalam negeri, terutama produk UMKM, menjadi tuan rumah di negeri sendiri, mengalahkan konsumsi produk impor,” imbaunya.

Dengan berbagai upaya tersebut, kata Wapres, produk UMKM khususnya di Sumbar akan semakin naik kelas.

“Kalau bukan kita, siapa lagi. Kalau bukan sekarang, kapan lagi,” tegasnya.

Secara khusus kepada masyarakat Sumbar, Wapres meyakinkan bahwa masyarakat Sumbar sangat mampu menciptakan produk-produk berkualitas. Ia pun mencontohkan, Jam Gadang karya arsitek asal Koto Gadang, Yazid Rajo Mangkuto, sejak 1926 hingga kini tetap indah dan berfungsi dengan baik.

“Saya harap keindahan Jam Gadang dapat menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa kita mampu menghasilkan produk-produk unggulan yang siap bersaing di pasar global,” pungkasnya.

Komisi Dakwah MUI: Dasar NKRI Tidak Bertentangan dengan Qur’an dan Hadist

Redaktur: Mazaya

BOGOR(Jurnalislam.com) – Belakangan ini banyak sekali isu-isu yang membicarakan terkait bentuk maupun dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perdebatannya dasar negara NRKI dinilai kurang ideal dalam prespektif Islam.

Pandangan itu dibantah dengan tegas oleh Ahmad Zubaidi selaku Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ia menyampaikan bantahan saat hadir di agenda kajian dakwah internasional pada hari Ahad lalu, (11/4).

“Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini tidak bertentangan dengan Alquran maupun hadist. Sudah banyak kajian dan landasan berfikir tentang berdirinya NKRI. Pancasila sebagai dasar negara sudah sangat ideal menyatukan negara Indonesia selama 76 tauhn merdeka,” tegasnya.

Menurut Kiai Zubaidi, dasar negara yang sudah ditetapkan di Indonesia sudah sangat ideal, selama 76 tahun membawa masyarakat Indonesia hidup damai dan tentram. Meskipun ada beberapa konflik di dalamnya, konflik tersebut masih bisa teratasi dengan tepat.

Kegiatan yang mengusung tema “Pengarustamaan Moderasi dalam Konstitusi Beragama” tersebut diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam rangka menyapa umat yang berada di luar negeri.

Dalam penyelenggaraannya, Komisi Dakwah MUI bekerjasama dengan Masjid Al-Hikmah Den Haag Belanda serta Masyarakat Muslim Eropa.

“Kegiatan ini memang sengaja kami selenggarakan dalam rangka MUI menyapa umat di luar negeri. Harapannya, walaupun kita berada di wilayah yang berbeda, tetapi tetap ada keterikatan emosional antara MUI dan teman – teman yahh ada di luar negeri,” pungkasnya.

 

Digitalisasi Pesantren Platform Mandiri Belajar Diluncurkan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Kementerian Agama bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan aplikasi pembelajaran digital yang diberi nama Platform Mandiri Belajar.

Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas mengatakan kehadiran Platform Mandiri Belajar ini ditujukan sebagai upaya Kementerian Agama dalam melayani siswa madrasah agar bisa mengakses pendidikan yang mudah dijangkau.

“Semoga platform ini dapat menjawab kebutuhan belajar siswa dalam mengasah kompetensi dirinya melalui pembelajaran yang bermakna di setiap satuan pendidikan madrasah,” kata Menag, di acara Launching Platform Mandiri Belajar dan Multimedia Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah, Jumat (8/4/2022).

Menag Yaqut menjelaskan, madrasah sebagai salah satu entitas pendidikan di Indonesia, selalu mengoptimalkan diri dalam mewujudkan transformasi layanan untuk semua, dari Sabang sampai Merauke.

“Apa pun dan di mana pun kondisinya, siswa madrasah adalah sasaran penting bagi kami untuk bisa dilayani dengan pendidikan yang berkualitas. Mereka harus bisa terlayani dengan maksimal,” ujarnya.

Menag Yaqut juga mengucapkan terima kasih kepada Kemenkominfo yang telah berkolaborasi dengan tim Dirjen Pendidikan Islam kurang lebih dua tahun untuk menyiapkan Platform Mandiri Belajar.

“Semoga kerjasama yang baik ini bisa terus terjalin untuk keperluan-keperluan yang lebih penting lainnya,” ungkapnya.

Menteri Kominfo, Johnny Gerard Plate menjelaskan, Platform Mandiri Belajar adalah suatu upaya konkrit transformasi pendidikan berbasis digital di Indonesia, untuk menunjang pendidikan madrasah di bawah naungan Kementerian Agama.

“Kemenkominfo dari sisi informatika akan memberikan dukungan, pendampingan, dan bimbingan teknis informasi dan teknologi yang diperlukan dalam penyelenggaraan penggunaan aplikasi dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan nanti. Dan secara khusus menyediakan fasilitas dan storage dari pusat data demi pelaksanaan pembelajaran pada madrasah,”  jelasnya.

Menkominfo Jhonny  menjelaskan, bahwa saat ini pemerintah sedang melaksanakan akselerasi transformasi digital nasional yang fokus pada empat sektor strategis, yaitu: infrastruktur digital, masyarakat digital, pemerintahan digital, dan ekonomi digital.

“Kerja sama yang dilakukan saat ini merupakan perwujudan nyata dalam upaya melahirkan generasi penerus bangsa yang berakhlakul karimah serta memiliki kemampuan dan kompetensi yang relevan dengan perkembangan zaman,” tutupnya.

Hadir dalam acara ini, Sekjen Kemenag Nizar Ali, Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Muhammad Ali Ramdhani, Dirjen Aplikasi dan Informatika Kemenkominfo yang diwakili oleh Slamet Santoso, Markaz Buhutz At Tawasluhi wal Ma’rifi Arab Saudi Prof. Dr. Yaya Mahmud bin Juned, Direktur Center for Dialogue and Civilization Asharq Dr. Moh Anas, serta Ketua Dharma Wanita Persatuan Eny Retno Yaqut.

Potensi Pasar Modal Syariah Masih Tinggi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi dalam pengembangan industri pasar modal syariah. Sektor ini menunjukkan kemajuan sejak reksa dana syariah pertama kali hadir pada 1997 hingga diakui dunia internasional dengan penghargaan TheBest Islamic Capital Market Award dari Global Islamic Finance Awards (GIFA) pada 2019 dan 2020.

Pasar modal syariah juga sudah diberikan landasan kehalalan yang kuat oleh fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Namun, potensi dan perkembangan tersebut belum diimbangi dengan keyakinan masyarakat terhadap kehalalan pasar modal syariah sehingga masih banyak masyarakat yang enggan untuk berinvestasi.

“Saya kerap menyampaikan pentingnya sosialisasi dan edukasi yang intensif untuk meningkatkan literasi masyarakat, terutama mengenai kehalalan pasar modal syariah,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menjadi salah satu narasumber dalam Video Seri Sejarah Pasar Modal Syariah, di Jakarta, Selasa (12/04/2022).

Wapres lebih jauh menjelaskan bahwa landasan fikih yang dipergunakan DSN-MUI terkait pasar modal syariah ini yaitu hukum dalam bemuamalah adalah boleh, sepanjang tidak ada dalil yang melarang atau mengharamkannya.

“Sedangkan yang dilarang menurut syariah juga sudah jelas, yaitu yang mengandung unsur gharar, riba, maisir, risywah, maksiat, dan kezaliman, serta kegiatan yang sifatnya spekulatif dan manipulatif,” jelasnya.

Sejalan dengan upaya perluasan sosialisasi dan edukasi kehalalan pasar modal syariah, Wapres menjelaskan program video learning yang dikembangkan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi langkah strategis untuk membangun pemahaman masyarakat sejak dini terhadap pasar modal syariah. Mengingat, program ini menyasar generasi muda sebagai calon investor masa depan.

“Program video learning ini menjadi salah satu ikhtiar untuk meningkatkan pemahaman dan literasi tentang keuangan syariah sedini mungkin kepada masyarakat luas, khususnya pelajar dan mahasiswa,” ucap Wapres.

“Langkah ini merupakan tahapan yang strategis bagi pengembangan pasar modal syariah di masa mendatang,” imbuhnya.

Wapres menambahkan, dengan pemahaman yang mendalam dari sumber yang kredibel, diharapkan generasi muda mulai berminat untuk melakukan investasi di pasar modal syariah.

“Kepada generasi muda, saya berpesan, mulailah belajar berinvestasi. Namun, dalam berinvestasi terlebih dahulu harus memahami secara mendalam, khususnya terkait pasar modal syariah,” pesan Wapres.

Lebih lanjut Wapres menjelaskan bahwa kemajuan teknologi saat ini telah memberikan kemudahan dalam melakukan pembelajaran dan mendapatkan informasi yang akurat dalam berinvestasi.

“Untuk mendapatkan informasi yang valid, generasi muda harus memperoleh dari sumber yang kredibel,” tambahnya.

Dalam kesempatan ini, Wapres mengapresiasi MES, OJK, dan partisipan dalam pembuatan Video Learning Modul Pasar Modal Syariah, dan mengajak semua pihak yang terkait untuk memperluas literasi keuangan syariah, khususnya pasar modal syariah.

“Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk dapat berkontribusi dalam upaya peningkatan literasi keuangan syariah secara lebih luas lagi,” ujar Wapres.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Ketua Umum MES Erick Thohir menyatakan komitmen dan dukungannya terhadap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, termasuk dalam mengedukasi generasi muda mengenai sejarah perjalanan 25 tahun pasar modal syariah di Indonesia.

“Bukti dari perjalanan, pengalaman, dan sejarah pasar modal syariah ini tentunya harus kita teruskan hingga generasi berikutnya,” ungkap Erick.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Hoesen dalam sambutannya menerangkan, Video Edukasi dan Sejarah Pasar Modal Syariah yang diproduksi OJK dan MES menjadi terobosan untuk memperkaya literatur atau referensi seputar pasar modal syariah yang berjumlah sangat terbatas. Video tersebut terdiri atas 13 seri video edukasi pasar modal syariah dan 8 seri video sejarah pasar modal syariah yang sekaligus melengkapi buku modul pasar modal syariah yang telah dikeluarkan OJK pada 2019.

“Video edukasi dan sejarah ini merupakan salah satu terobosan dalam upaya peningkatan literasi keuangan, khususnya di industri pasar modal syariah yang dilakukan melalui media visual,” papar Hoesen.

Sebagai informasi, peluncuran Video Edukasi dan Sejarah Pasar Modal Syariah dimaksud dirangkai dengan Talkshow “25 Tahun Perjalanan Pasar Modal Syariah Indonesia”.

Hadir pula dalam peluncuran tersebut, Ketua Badan Pengurus Harian DSN-MUI Hasanuddin, Dewan Pakar PP MES Iwan Prijono Pontjowinoto, Akademisi Junino Jahja, dan Sekretaris Jenderal PP MES Iggi Haruman Achsien.

Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika dan Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi.

 

Gerakan Bangga Buatan Indonesia Diluncurkan

Redaktur: Mazaya

SUMBAR(Jurnalislam.com)– Pandemi Covid-19 membuat kekuatan teknologi semakin memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Di sektor perdagangan, teknologi digital sangat berperan dalam merumuskan strategi promosi, termasuk produk-produk UMKM. Untuk itu, diperlukan terobosan pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi digital di daerahnya.

“Kita tidak punya pilihan, selain terus meningkatkan kekuatan dan literasi digital bangsa kita. Berbagai tantangan digitalisasi harus kita jawab dengan aksi. Oleh karena itu, saya mengapresiasi terobosan pemimpin daerah untuk memacu pertumbuhan ekonomi digital di daerahnya,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin ketika meresmikan Pembukaan Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia (BBI), di Pelataran Jam Gadang, Bukit Tinggi, Sumatera Barat (Sumbar), Selasa (12/04/2022).

Dalam acara yang mengangkat tema Maju Berkah Basamo UMKM Sumbar, lebih jauh Wapres mengungkapkan, menurut data East Ventures Digital Competitiveness Index 2022, PWC dan Katadata Insight Center, tahun ini Sumatera Barat menempati peringkat ke-9 daya saing digital provinsi di Indonesia, naik tiga peringkat dari tahun lalu, dan menjadi provinsi terbaik kedua di Pulau Sumatra.

“Saya mengapresiasi Pemerintah Sumbar yang terus memperluas jaringan internet hingga ke perdesaan, yang akan mendorong transformasi digital UMKM di seluruh Sumbar,“ ucap Wapres.

Menurut Wapres, kebutuhan internet saat ini sama halnya dengan kebutuhan listrik di masa lalu, dimana keduanya dapat mengubah kehidupan individu hingga negara.

“Internet dan infrastruktur pendukungnya, termasuk listrik, harus terus tumbuh untuk menopang perekonomian dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia Maju,” tegasnya.

Selain peningkatan infrastruktur digital, Wapres mencermati, banyak cara yang dapat dilakukan untuk mendukung sektor UMKM, di antaranya program pinjaman tanpa bunga serta pengembangan UMKM bersertifikasi halal. Program ini sebagai jaminan perlindungan bagi umat dalam mengkonsumsi produk halal, sekaligus untuk kemudahan ekspor ke negara-negara Muslim.

Sumbar, ungkap Wapres, dikenal sebagai sentra UMKM sejak dahulu. Sekitar 89 persen perekonomian daerah Sumbar ditopang oleh 600 ribu-an unit UMKM. Ia pun mengimbau pengusaha minang yang sukses untuk turut berkontribusi menguatkan UMKM.

“Penguatan UMKM juga dapat dilakukan melalui kontribusi filantropi pengusaha Minang yang telah sukses. Pengusaha Minang termasyhur sebagai perantau di dalam dan di luar negeri sehingga memiliki jejaring yang luas,” imbau Wapres.

“Saya berharap, pengusaha Sumbar yang telah sukses, berfilantropi dalam menolong menerbangkan sayap UMKM Sumbar. Sebagaimana pepatah Minang “nan barek samo dipikua, nan ringan samo dijinjiang” [berat sama dipikul, ringan sama dijinjing],” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator dan Investasi Luhut Panjaitan melaporkan secara virtual bahwa Gernas BBI telah memasuki tahun ke-2. Sampai saat ini, sebanyak 18 juta atau 60 persen UMKM yang telah menggunakan platform secara online. Ia juga meminta OJK untuk memberantas pinjaman online ilegal, dan mengedukasi masyarakat untuk mendapatkan pinjaman yang aman dan cepat dari pemerintah seperti KUR.

Sementara Ketua Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menyatakan bahwa OJK berkomitmen penuh untuk mendukung UMKM dalam Gernas BBI. Untuk itu, semua UMKM akan dibawa dalam satu ekosistem dengan menggunakan platform digital dan penjualannya memakai e-commerce.

“Bahkan kita bentuk pendampingan bagi masyarakat, [bagaimana] produk UMKM bisa dijual, bagaimana cara on-boarding, yang akan kita bentuk namanya kampus UMKM, jadi masyarakat bisa datang ke situ, bagaimana menjual produknya melalui e-commerce,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres menyaksikan penyerahan secara simbolis Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan bantuan Sertifikasi Halal yang diberikan kepada para pelaku UMKM Sumatera Barat. Selain itu, Wapres juga melakukan pemukulan Gandang Rasa sebagai Peresmian Gernas BBI Sumbar.

Hadir pula dalam acara tersebut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Waikota Bukittinggi Erman Safar, Bupati dan Wali Kota di Sumatera Barat, serta para Tokoh Adat, Pemuka Agama, dan Tokoh Masyarakat Sumbar.

Sementara Wapres didampingi Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah Muhammad Imam Aziz, Staf Khusus Wapres Bidang Ekonomi dan Keuangan Lukmanul Hakim, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma.

Kiai Marsudi Syuhud: Demonstrasi Bentuk Amar Ma’ruf Nahi Munkar

Redaktur: Mazaya

BOGOR(Jurnalislam.com) – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) , KH Marsudi Syuhud mrnyebut aktivitas demo sebagai kritik. Beliau mengibaratkan kritik seperti halnya Vaksin Cobid – 19. Aksi demo atau kritik yang dilakukan oleh siapapun harus bersifat atau bertujuan untuk membangun, (11/4).

“Kritik yang membangun adalah ” Annaqdu Laisa Al Khidqu” Kritik adalah untuk memperbaiki, bukan untuk membenci, “tegasnya.

Dalam penyampaian argumennya tersebut, Kiai Marsudi mengutip kisah salah satu khalifah, yakni Sayyidina Abu Bakar Shidiq.
Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar Shidiq setelah diangkat menjadi khalifah, beliau membuka ruang untuk dikritik.

“Saat menjadi khalifah, dalam pidato pertamanya Sayyidina Abu Bakar menyampaikan : Wahai manusia, sungguh aku telah didaulat sebagai pemimpin atas kalian, akan tetapi aku bukanlah manusia terbaik di antara kalian, bila aku membuat kebijakan yang baik, maka dukunglah aku, jika aku bersikap buruk (tidak sesuai aturan /Undang Undang) maka luruskanlah aku, ” ujar beliau saat mengutip kisah kepemimpinan khalifah Sayyidina Abu Bakar Shidiq.

Kritik dan demo dalam sebuah negara Indonesia yang bersistem Demokrasi merupakan hal yang sangat wajar. Namun demikian, dalam konteks ini kritik dan demo adalah untuk membangun dan untuk memakmurkan, bukan kritik dan demo yang menghancurkan dan merusak.

 

” Wukalluma Yad’u Lifasadi WA Ifsaadi, watakhriibi walqotli, yad’u ilaa ma yukholifu ddiin. Segala sesuatu yang menyerukan kerusakan, sabotase, dan pembunuhan itu bertentangan dengan agama,” Ujarnya, kembali menegaskan bahwa kritik yang dilakukan harus berifat membangun.

Demonstrasi atau menyampaikan pendapat publik adalah bentuk amar ma’ruf. Hal tersebut diatur dan dibolehkan dalam negara demokrasi. Dengan begitu, diharapkan pihak – pihak yang menanganinya tetap menjaga keamanan, kenyamanan, dan tetap berahlaqul karimah untuk kepentingan hidup bersama.