Penulis: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Pemerintah Arab Saudi telah mengumumkan bahwa penyelenggaraan haji 1443 H akan diikuti 1 juta jemaah dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Namun, karena masih pandemi, Saudi juga menetapkan syarat bagi jemaah yang akan berangkat haji.

Pertama, haji tahun ini terbuka untuk mereka yang berusia di bawah 65 tahun dan telah menerima vaksinasi lengkap Covid-19 yang disetujui Kementerian Kesehatan Saudi.

Kedua, jemaah yang berasal dari luar Saudi wajib menyerahkan hasil tes PCR negatif Covid-19 yang dilakukan dalam waktu 72 jam sebelum keberangkatan ke Arab Saudi.

“Keputusan pemerintah Arab Saudi ini tentunya harus diikuti. Namun, penyampaian yang efektif kepada masyarakat juga perlu dilakukan,” terang Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief pada Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI di Asrama Haji transit Yogyakarta, Minggu (17/4/2022).

Untuk itu, Hilman mengimbau Kanwil Kemenag Provinsi untuk mensosialisasikan kebijakan Arab Saudi ini secara efektif agar bisa dipahami oleh jemaah haji. “Yogja ini memang istimewa, terkenal dengan tingkat harapan hidup yang tinggi, sehingga jumlah lansia juga tertinggi. Dengan adanya batasan usia lansia, mohon ini bisa dijadikan langkah langkah yang baik agar dapat meyakinkan masyarakat,” pesan Hilman

Sehubungan kebijakan pembatasan lansia bagi jemaah haji tahun ini, Hilman berharap dukungan Komisi VIII DPR RI agar pada pelaksanaan haji 2023, keberangkatan jemaah lansia dapat diprioritaskan.

Meski sudah diumumkan ada 1 juta jemaah dari berbagai negara, Hilman masih menunggu kebijakan Saudi terkait kuota jemaah haji Indonesia. Menurutnya, Kemenag terus menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah Arab Saudi untuk bisa segera mendapat kepastian kuota haji Indonesia.

“Informasi terkait perolehan kuota masih menunggu informasi resmi dari pemerintah Arab Saudi. Hal ini pun sama terjadi dengan negara-negara pengirim haji lainnya tidak hanya di Indonesia saja,” kata Hilman.

“Kemenag terus melakukan persiapan pelaksanaan haji dalam negeri. Saat ini sudah dalam proses input pasport untuk e-Hajj,” imbuhnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengingatkan bahwa pelaksanaan haji tahun ini masih di tengah pandemi Covid-19. Karenanya, masalah kesehatan jemaah harus benar-benar dikawal dan dimonitor secara penuh. Pemerintah juga perlu menyediakan vitamin bagi jemaah agar stamina mereka tetap terjaga selama pelaksanaan ibadah haji.

“Haji saat ini masih dalam masa pandemi. Kami meminta pemerintah mengawal dan memonitor penuh persiapan dan pelaksanaannya serta sediakan vitamin bagi jemaah agar tetap menjaga staminanya saat beribadah haji,” ucap Diah.

Hadir dalam rakor ini,  Anggota Komisi VIII DPR RI, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, Kakanwil Kemenag Provinsi DIY, Kabid PHU Kanwil Kemenag Provinsi DIY, dan perwakilan Dinkes DI Yogyakarta.

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Buya Amirsyah Tambunan menyampaikan bahwa peran strategis ulama yaitu sebagai himayatul ummah dan shodiqul hukumah.

Dalam gelaran Pesantren Ramadhan 1443 H/ 2022 M yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia, Sekjen MUI tersebut menuturkan bahwa terdapat empat kiprah ulama sebagai pelayan umat.

“Peran ulama sebagai pewaris nabi dan penjaga misi kenabian. Seorang ulama bukan hanya sekedar simbol belaka, tapi harus selaras dengan implementasi dari keilmuan yang dimilikinya,” kata Buya Amirsyah, Jumat (16/4).

Kedua, ulama sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Ketiga, peran ulama untuk kemaslahatan umat dan bangsa.

Keempat, kiprah berbagai latar belakang ulama di Indonesia yang direpresentasikan dalam satu organisasi yaitu MUI sebagai tenda besar umat untuk semua golongan.

Buya Amirsyah juga menuturkan bahwa tanggung jawab untuk melayani umat bukan hanya tugas MUI semata. Kerja sama dari berbagai pihak menjadi kekuatan utuh untuk melayani umat atau khodimul umat.

“MUI didirikan pada 26 Juli 1975 atau 7 Rajab 1395 dari hasil musyawarah para ulama dan cendekiawan muslim di Indonesia. Karenanya wadah ini harus dijaga bersama dalam menaungi keberagaman di Indonesia,” tegasnya.

“Di antara pengkhidmatan MUI yaitu sebagai islahul ummah (memperbaiki umat) dan mengeluarkan fatwa (mufti). Adapun fatwa yang dikeluarkan MUI adalah fatwa kolektif,” tambah Buya Amirsyah.

Di samping itu, peran MUI sebagai mitra pemerintah yang turut memandu atau mengarahkan kebijakan-kebijakan terkait dengan aspek sosial keagamaan dalam kehidupan berbangsa. MUI juga turut mengkritik kebijakan pemerintah apabila tidak sesuai dengan agama Islam.

MUI telah memberikan banyak masukan dalam bentuk fatwa maupun rekomendasi lainnya kepada pemerintah. Pada kemudian hari rekomendasi tersebut diadopsi ke dalam kebijakan-kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya, UU Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal (JPH), UU tentang zakat, UU tentang wakaf, UU tentang haji, dan lain-lain.

Tujuan dari rekomendasi tersebut adalah agar terciptanya kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan beregara yang baik serta melahirkan baldatun thoyibatun wa robbun ghafur.

Buya Amirsyah berpesan agar umat muslim harus menjadi problem solver bukan sebagai trouble maker dan tidak boleh mudah diadu domba dengan kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan.

“Melalui acara Pesantren Ramadhan yang diselenggarakan MUI merupakan ikhtiar dalam membina generasi muda di tengah suasana kehidupan banga dengan berkembangnya isu-isu yg bertentangan dengan nilai-nilai Ramadhan,” pungkasnya.

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Petugas keamanan kini disibukan dengan aksi perang sarung yang marak di beberapa daerah di Jawa Barat (Jabar). Aksi ini berbahaya. Sebab, sebagian pelaku perang sarung juga menambahkan ‘senjata’.
Pelaku perang sarung menambahkan alat berbahaya, seperti batu dan lainnya. Batu ini dimasukkan ke dalam sarung. Kemudian, sarung tersebut digunakan untuk senjata perang.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar secara tegas melarang aksi perang sarung. Sebab, MUI menilai aksi perang sarung melenceng dari nilai-nilai Ramadan.

“Memang itu semacam permainan, tapi jangan sampai berlebihan. Apalagi sampai menimbulkan korban. Maka dari itu hindarilah,” kata Ketua MUI Jabar KH Rachmat Syafei, Minggu (10/4/2022).

Rachmat mengatakan, bulan Ramadan sejatinya harus diisi dengan kegiatan positif. Sebab, Ramadan merupakan bulan penuh rahmat dan pengampunan. Sehingga, sangat disayangkan ketika dicederai kegiatan yang mencelakai orang lain, salah satunya perang sarung.

“Sarung diisi batu itu perbuatan yang sangat menyimpang. Ini bisa menganiaya orang lain. Sangat dilarang. Kami tegas melarang perbuatan seperti itu,” ucap Rachmat.

Seperti diberitakan sebelumya, aksi perang sarung ini marak terjadi di beberapa daerah, salah satunya di Cianjur. Puluhan bocah terlibat aksi perang sarung di Jalan Raya Cianjur-Bandung, tepatnya di Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Rabu (6/4/2022) dini hari.

Warga mengaku resah dengan aksi tersebut, sebab sarung yang digunakan para bocah itu berisikan batu. Informasi yang dihimpun, puluhan remaja yang terbagi dalam dua kelompok itu saling berkumpul di dua lokasi yang berdekatan.

“Sekitar pukul 03.00 WIB, terlihat ada dua kelompok anak-anak yang berkumpul. Jarak titik kumpul antara mereka sekitar 500 meter, yang satu di jalan menuju puskesmas, yang satu lagi di dekat sekolahan,” ujar Hendi Sanusi (30), warga sekitar, Rabu (6/4/2022).

Sumber: detik.com

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dalam beberapa tahun terakhir telah menggulirkan Program 5000 Doktor. Program ini sempat terhenti pada 2020 dan 2021 dan rencananya akan kembali dibuka pada tahun ini.

“Kendatipun karena satu dan lain hal pada tahun 2020 dan 2021 tidak ada rekrutmen baru Program Beasiswa 5000 Doktor, untuk tahun 2022 akan dibuka lagi dengan skema anggaran Kemenag-LPDP,” terang Kasubdit Ketenagaan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS), Ditjen Pendidikan Islam Ruchman Basori saat memberikan pembinaan peserta Program Beasiswa 5000 Doktor UIN Alauddin Makasar, pada Jumat (15/4/2022) melalui zoom.

Ruchman meminta agar Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang menjadi mitra dalam penyelenggaraan program ini untuk terus memperbaiki layanan mahasiswa agar dapat menghasilkan doktor yang berkualitas, moderat, dan tepat waktu.

Kepada para penerima beasiswa 5000 Doktor di UIN Alauddin Makassar, Ruchman mengingatkan bahwa menyelesaikan program ini tepat waktu bukan semata kepentingan pribadi, tetapi juga kepentingan UIN, IAIN, STAIN, dan PTKIS tempat pengabdian. Hal itu juga menjadi kepentingan Kementerian Agama.

“Segera selesai dan kembali ke perguruan tingginya masing-masing untuk bersama-sama mengawal mutu dan transformasi kelembagaan,” pesan Ruchman.

Alumni UIN Walisongo ini juga meminta para mahasiswa Program Beasiswa 5000 Doktor Kementerian Agama ikut mendesiminasikan moderasi beragama kepada masyarakat. “Jaga pikiran dan perilaku baik di dunia nyata maupun maya, jangan terjebak pada paham intoleran dan ekstrem,” katanya.

Direktur Pascasarjana UIN Alauddin Makassar M. Galib M mengatakan Pascasarjan berkomitmen mengawal mutu dan mendorong agar mahasiswa lulus tepat waktu, enam semester. “Jika ada masalah akademik dan layanan akademik, akan kami selesaikan, termasuk jika ada pembimbing yang sulit ditemui dan lain sebagainya,” tegasnya.

“Terima kasih Kemenag telah memberikan amanah program beasiswa 5000 Doktor kepada UIN Alauddin. Semoga ke depannya akan lebih baik lagi,” kata Ghalib.

Sekretaris Prodi Dirasat Islamiyah Abdurrahman Sakka melaporkan bahwa peserta Program Beasiswa 5000 Doktor di UIN Alauddin berjumlah 80 mahasiswa, terbagi dalam empat Angkatan, yaitu: 2016 (16 orang, 1 belum lulus), 2017 (26 orang, 5 belum lulus), 2018 (23 orang, 9 belum lulus),  dan 2019 (15 orang). Memasuki semester terakhir (6), mereka sedang mulai menyusun desertasi.

Abdurrahman menambahkan, rata-rata kelulusan di UIN Alauddin Makasar 80% dari total mahasiswa 80 orang dari mulai tahun 2016 hingga 2022.

Kegiatan pembinaan ini dihadiri Ketua Program Studi Dirasat Islamiyah  Amrah Muhammad Kasim, Kasubbag Akademik Kemahasiswaan, dan Alumni Asdarina, dan sejumlah pejabat lainnya.

MAKASSAR(Jurnalislam.com) — Sekertaris Umum MUI Sulsel DR KH Muammar Bakry Lc MA menyebut setiap investasi yang berbunga itu hukumnya haram. Hal ini disampaikan saat Talkshow Polda Sulsel di Trans Studio Makassar pada Sabtu (16/4/2022). Talkshow l mengangkat tema “Waspada Penipuan Investasi”

Muammar juga menjelaskan dalam Islam semua perdagangan atau investasi dibolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya.

Selain itu investasi yang belum jelas atau samar-samar juga dilarang. “MUI pusat maupun daerah juga telah banyak mengeluarkan fatwa untuk masalah investasi dan masalah perdagangan lainya,” imbuhnya.

Kanit lll Subdit II Kompol Abdul Latief juga menyarankan agar masyarakat yang mau berinvestasi harus berhati-hati.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sulsel Drs A Sulaiman H Andi Loeloe juga meminta agar aparat tegas pada pelaku investasi bodong. Dan memberikan hukuman yang berat agar memberikan efek jera. Selain itu perlu juga pendirian posko untuk menangani kasus investasi bodong.

Hadir juga pada kesempatan itu pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulsel Meilthon Purba SE MM dan Dirbinmas Polda Sulsel Kombes Pol Andi Heru Santo.

MAKASSAR(Jurnalislam.com) – Ketua Umum Pimpinan Pusat Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia (PP LIDMI) Asrullah, S.H., M.H menyampaikan keutamaan bulan Ramadhan sebagai bulan tarbiyah.

“Ramadhan sebagai bulan Tarbiyah menuntun pribadi dan lingkungan kita untuk senantiasa melakukan perbaikan terhadap kualitas dan kuantitas ibadah kita,” ujarnya.

Hal ini disampaikan di acara pelantikan Pengurus Dewan Racana dan Dewan Ambalan Gugus Depan Kota Makassar 08.095 – 08.096 Pangkalan Universitas Negeri Makassar periode 2021-2022. Sabtu, (16/04/2022).

Kegiatan yang berlangsung di Hotel La Macca, Jl. AP Pettarani Kota Makassar ini dirangkaikan dengan buka puasa bersama.

Asrullah juga memaparkan peran ramadhan dalam merefleksikan hal penting dalam kehidupan kita. Diantaranya ramadhan adalah mendidik kita untuk konsisten dalam menjaga kejujuran.

“Mendidik pribadi dan Karakter kebangsaan kita untuk terus konsisten dan Istiqomah dengan integritas, kejujuran dan moral keagamaan dalam kehidupan,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa Ramadhan adalah memupuk semangat juang dan pergerakan untuk terus melakukan perbaikan ditengah-tengah masyarakat dengan aksi sosial yang kuat.

“Menanamkan jiwa nasionalisme yang besar, menguatkan sendi bernegara sebab ramadhan tidak hanya ibadah pribadi namun juga ibadah sosial salah satunya berkontribusi besar bagi pembangunan bangsa dan negara,” tambahnya.