Digelar Oktober 2023, Halal Expo Indonesia Jadi Ajang Pameran Bisnis Berskala Internasional

TANGERANG(Jurnalislam.com)–Setelah sukses digelar pada 2018 dan 2019, Halal Expo Indonesia (HEI) kembali akan dilaksanakan pada 25-28 Oktober 2023 di ICE BSD, Tangerang. Mengusung tema “Networking the Global Islamic Industries to the Indonesian Halal Ecosystem”, pemeran ini akan diikuti 300 exhibitor dari Indonesia serta 20 negara sahabat dan menargetkan sekitar 17.000 pengunjung (buyers & investor) dari dalam negeri dan mancanegara. Menempati area seluas 10.000 m2, sejumlah kategori produk dihadirkan mulai dari makanan dan minuman, fashion, finansial, kosmetik, farmasi, properti, pendidikan, hingga travel umroh dan haji.

Berbeda dari penyelenggaraan sebelumnya dengan konsep hybrid Business to Business (B2B) dan Business to Customer (B2C), HEI kali ini diselenggarakan dalam konsep B2B dan menjadi ajang pertama dan terbesar pameran dagang produk halal, ekonomi dan keuangan syariah berskala internasional di Indonesia. Bahkan, PT Halal Expo Indonesia yang bermitra dengan Saudi International Halal Expo siap memboyong HEI diselenggarakan di Mekah, Arab Saudi pada 2025 mendatang.

“Peserta yang notabene adalah kalangan pengusaha ini kami fasilitasi untuk bisa mengekspor produknya ke sejumlah negara yang saat ini menjadi mitra kerja sama, terutama sejumlah negara di Timur Tengah, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan negara lainnya. Bukan itu saja, bagi pelaku usaha yang ingin bermitra dengan produsen dari luar, juga terbuka kesempatan. Karena di ajang HEI ini turut dihadirkan paviliun dari negara sahabat yang ingin ekspansi ke Indonesia, mereka membutuhkan mitra lokal,” papar CFO PT Halal Expo Indonesia, Aryo Wibisono pada peluncuran Halal Expo Indonesia di Jakarta (15/2).

Aryo Wibisono mengatakan, HEI bernilai strategis bagi pelaku usaha bukan sekedar mengenal pasar global secara langsung, tetapi sekaligus juga mendorong mereka untuk meningkatkan kualitas produk, kuantitas, kontinuitas, dan standar sertifikasi produk halal global. Sertikasi halal merupakan poin penting dan bentuk komitmen untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat produsen halal Dunia 2024.

Diakui Aryo Wibisono, proses sertifikasi halal masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan sinkronisasi dan kordinasi dari lembaga terkait dan pemangku kepentingan. Selain tentunya  kesadaran para pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal. Seperti diketahui, masa penahapan pertama kewajiban sertifikasi halal akan berakhir 17 Oktober 2024.

Berdasarkan Undang-undang No. 33 tahun 2014 beserta turunannya, ada tiga kelompok produk yang harus sudah bersertifikat halal seiring dengan berakhirnya penahapan pertama tersebut. Pertama, produk makanan dan minuman. Kedua, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Ketiga, produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.

“InsyaAllah dalam Halal Expo Indonesia ini akan digelar rangkaian talkshow, konferensi yang mempertemukan para regulator halal di Indonesia yang memberikan sosialiasasi dan edukasi terkait regulasi sertifikasi halal agar pelaku usaha bisa mendapatkan pemahaman yang jelas sehingga proses sertifikasi bisa berjalan mudah dan lancar,” papar Aryo Wibisono.

Sosialisasi perkembangan regulasi dan ketentuan standar halal yang berlaku di negara sahabat dengan kondisi di Indonesia dan sebaliknya pun turut menjadi salah satu materi yang dibahas dalam rangkaian konferensi internasional. Termasuk juga soal fiqih muamalah, masalah yang berkaitan dengan penerapan ekonomi syariah, pengembangan industri syariah, peluang investasi di sektor industri halal, dan topik terkait lainnya.

Tidak hanya pameran dan konferensi, pameran ini juga akan dimeriahkan beragam acara menarik lainnya seperti Halal Run, HEI Women, HEI Youth, HEI Creative & Art, HEI Edutainment Ground, HEI Cooking, dan HEI Coffee.

“Halal Expo Indonesia diharapkan menjadi inkubator dan akselerator sekaligus kreator bisnis untuk memperkuat ekosistem pengembangan produk halal Indonesia,” tandas Aryo.

Bermitra strategis dengan Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI) dan Aspenku, pelaku usaha dan exhibitor selama event berlangsung akan mendapatkan kesempatan bimbingan dan  fasilitasi ekspor.

Pada Agustus 2022 di ICE BSD City, KPMI sukses menggelar Muslim Life Trade – zona internasional- yang berkonjungsi dengan Muslim Lifefest yang mempertemukan 650 buyer asing dari 9 negara dengan 150 pelaku UKM dalam business matchmaking yang pada waktu itu dilakukan secara hybrid.

Dalam gelaran HEI 2023, KPMI yang memiliki program Export Academy- ekosistem pengembangan SDM ekspor- bekerja sama dengan Nudira Learning Center, Aspenku.com dan Hibbu Creative House siap meningkatkan skalasi bisnis para pelaku UKM menuju pasar global.

“Pameran Halal Expo Indonesia diharapkan bisa menjadi representasi industri halal dan keuangan syariah Indonesia di tingkat global. Para pelaku industri halal bisa saling berkunjung dan negosiasi. Sehingga dengan semakin sering kita fasilitasi mereka untuk bertemu (business matchmaking), diharapkan terjadi transaksi yang saling menguntungkan,” tutur Ketua KPMI, Rachmat Sutarnas Marpaung..

Rachmat Marpaung menyebut HEI mendapat apresiasi dan dukungan dari sejumlah negara sahabat diantaranya Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, Korea, Arab Saudi, Sudan, Tanzania, Oman, Qatar, Somalia, Afirika Selatan, Turki, Inggris, Syiria dan Kanada. Mereka siap datang sebagai exhibitor, buyer, dan investor.

 

Sah! Biaya Haji Naik, Jamaah  Jadi Bayar Rp 49,8 Juta

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Pemerintah dan DPR telah sepakat Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1444 H/2023 M rata-rata Rp90.050.637,26 per jemaah haji reguler.

Angka ini terdiri atas dua komponen, yaitu Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung jemaah dengan rata-rata Rp49.812.700,26 (55,3%) dan penggunaan nilai manfaat per Jemaah sebesar Rp40.237.937 (44,7%). Dengan skema ini, penggunaan dana nilai manfaat keuangan haji secara keseluruhan sebesar Rp8.090.360.327.213,67

Adapun sejumlah 84.609 jemaah yang sudah melunasi biaya haji pada tahun 2020, tidak perlu membayar tambahan pelunasan. Sebab, itu akan dibebankan pada nilai manfaat dengan kebutuhan anggaran berkisar 845 miliar.

“Dari proses diskusi dan pembahasan itu, jemaah tahun ini akan membayar biaya haji rata-rata Rp49,8 juta. Untuk yang jemaah lunas tunda tahun 2020 tidak usah menambah biaya pelunasan,” terang Menag Yaqut Cholil Qoumas di Gedung DPR RI, Rabu (15/2/2023).

“Hasil kesepakatan ini selanjutnya akan diusulkan kepada Presiden untuk diterbitkan Keputusan Presiden tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji,” sambung Menag.

Menag bersyukur, setelah melalui serangkaian pembahasan ada sejumlah efisiensi yang disepakati. Misalnya, nilai kurs Dollar dan Riyal disepakati ada penurunan. Usulan DPR untuk mengurangi layanan katering jemaah dari yang awalnya tiga kali hanya menjadi dua kali makan juga disepakati. Dalam rapat Panja juga disepakati besaran living cost di angka 750 riyal.

“Kami sampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR-RI yang terus memberikan perhatian dan dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun,” tutupnya.

 

Peringati Hari Pers, Siswa Muhammadiyah Reportase dan Vlog Monumen Pers

SURAKARTA(Jurnalislam.com)–Siswa SMP Muhammadiyah Program Khusus (PK) Kottabarat Surakarta melakukan praktik jurnalistik di Monumen Pers Nasional, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (11/2/2023). Kegiatan tersebut guna memperingati Hari Pers Nasional dan mengasah potensi siswa.

 

Aryanto selaku Humas SMP Muhammadiyah PK Solo mengungkapkan kegiatan kunjungan ke Monumen Pers Nasional diikuti oleh siswa-siswi yang tergabung dalam ekstrakurikuler jurnalistik dan broadcasting sejumlah kurang lebih 20 siswa. Para siswa tersebut mempraktikan kegiatan reportase jurnalistik dengan mewawancarai pengunjung yang datang dan membuat vlog seputar Monumen Pers.

“Kegiatan jurnalistik baik liputan video maupun menulis artikel berita menjadi kegiatan yang menarik untuk mengasah potensi para siswa seperti kemampuan komunikasi lisan dan tulisan, percaya diri di depan kamera, dan berpikir kritis. Potensi tersebut sangat berguna bagi masa depan,” jelas Aryanto kepada media.

 

Aryanto menambahkan para siswa antusias mengikuti kegiatan praktik di lapangan. Kegiatan diawali dengan penjelasan benda-benda bersejarah tentang pers oleh petugas kemudian para siswa wawancara, observasi, dan mengambil gambar baik foto maupun video. Para siswa tersebut nantinya akan ikut juga dalam perlombaan vlog yang diselenggarakan oleh Monumen Pers Nasional.

“Perkembangan sejarah pers di Indonesia penting diketahui oleh para siswa karena merekalah yang akan meneruskan jejak langkah pers di Indonesia,” ungkapnya.

 

Para siswa berkeliling dan melihat berbagai benda-benda bersejarah dunia pers di Monumen Pers Nasional. Terdapat koran-koran yang usia terbit sudah tua, foto-foto sejarah peringatan hari pers, peralatan peliputan pada zaman dahulu, dan pemancar radio kambing, dan sebagainya. Para siswa terlihat menggunakan kamera di ponsel dan kamera DSLR untuk mengabadikan benda-benda tersebut. Selain itu, mereka mencatat di buku tulis saat mewancarai pengunjung.

 

Aisyah Syafira Putri Wibawa dan Almira Syakira Rifda Yokhisuno menjelaskan tentang kegiatan yang diikutinya. Mereka mendapatkan banyak pengetahuan dan wawasan tentang sejarah dunia pers di Indonesia. Selain itu, mereka diperlihatkan alat-alat yang digunakan untuk liputan pada zaman dahulu seperti kamera, mesin ketik, dan radio kambing. Di perpustakaan juga banyak buku yang bisa dibaca.

“Kami senang berkunjung dan berkegiatan di Monumen Pers. Semoga dapat meningkatkan jiwa jurnalistik seperti menulis dan reportase,” ungkapnya.

 

Hal serupa disampaikan oleh Bara Kaori Satya Maharani. Ia mengaku senang berkunjung ke mnumen pers karena mendapatkan banyak pengetahuan dan informasi sehingga bisa meningkatkan literasi dan wawasan tengan dunia pers.

Indonesia – Malaysia Wujudkan Kerja Sama Halal

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Pemerintah Indonesia dengan Malaysia akan segera mewujudkan kerja sama halal antar negara. Saat ini, draft Memorandum of Cooperation (MoC) halal kedua negara sudah final.

Kerja sama halal Indonesia – Malaysia yang akan segera terwujud dalam waktu dekat ini terungkap dalam pertemuan Sekretaris Jenderal Kemenag RI Nizar dengan delegasi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) didampingi Atase Agama Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta.

“Draft Memorandum of Cooperation (MoC) sudah final kalaupun ada revisi silakan didiskusikan bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag dengan JAKIM dan Pengarah Majelis Halal Malaysia,” kata Sekjen Nizar saat menerima Ketua Pengarah JAKIM Datuk Hajah Hakimah binti Mohd Yusoff yang memimpin delegasi di Kantor Kemenag Jalan Lapangan Banteng Barat, Jakarta, Kamis (9/10/22).

“Kita berharap MoC halal Indonesia – Malaysia ini dapat ditandatangani saat Presiden Jokowi berkunjung ke Malaysia pada Juni mendatang,” sambung Sekjen.

Delegasi JAKIM yang hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya Pengarah Kanan Bagian Dasar Kemajuan Islam, Ustaz Aminudin bin Mohamad, Pengarah Majlis Halal Malaysia, Ustaz Marzuki bin Hassan, Ketua Penolong Pengarah, Bagian Dasar Kemajuan Islam, Ustaz Jafri bin Abdullah, dan Atase Agama Kedutaan Besar Malaysia Ustaz Muhammad Naqzrul Azraf bin Mohd Nazarludin.

Koordinator Kerja Sama JPH pada BPJPH Fertiana Santy menambahkan bahwa perkembangan MoC halal antara BPJPH dan JAKIM yang sudah berlangsung sejak pertengahan tahun 2022 sudah final pada Januari 2023.

“Insya Allah MoC tinggal tandatangan saat kunjungan Bapak Presiden Joko Widodo ke Malaysia pada Juni 2023. MoC ini juga sangat dinanti oleh pelaku ekspor-impor dari kedua negara. Dan MoC ini juga sudah mendapat persetujuan dari Direktorat Hukum Kementerian Luar Negeri. Mudah-mudahan dengan MoC ini, saling pengakuan dan keberterimaan sertifikasi halal dan penilaian kebersesuaian dari kedua negara bisa dilaksankan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pengarah JAKIM Datuk Hajah Hakimah binti Mohd Yusoff menyampaikan terima kasih atas sambutan dari Sekjen Kemenag dan jajaran. Ia mengatakan salah satu tujuan berkunjung ke Kemenag adalah menindaklanjuti rencana kerja sama halal Indonesia dengan Malaysia.

“Terkait kesepakatan halal, kami tinggal menunggu dari pihak BPJPH. Kami rasa kesepakatan halal antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura nantinya akan berjalan dengan sistematis dibanding dengan negara lain seperti di Eropa dan lainnya. Semoga MoC halal BPJPH dengan JAKIM dapat terwujud tahun ini,” kata Datuk Hajah Hakimah.

Selain MoC halal, dalam pertemuan tersebut juga dibahas sejumlah isu dari kedua negara seperti beasiswa santri penghafal quran untuk kuliah di perguruan tinggi Malaysia, perkawinan antar warga negara hingga kerja sama keagamaan lainnya.

Tampak ikut mendampingi Sekjen dalam pertemuan tersebut, Direktur pada Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Adib dan Sekretaris pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Rohmat Mulyana.

Child-Free Puncak Egois Manusia

Oleh: Muhammad Dyan

Dalam realitas kekinian dengan informasi super cepat, perubahan, dan inovasi. Kecepatan yang terjadi kadang kala menandai kecerobohan kita menangkap sebuah ide. Sebuah ide adalah tulang punggung bagi terbentuknya cara pandang dan keberlangsungan sosial. Sebut saja tentang imperialisme, hal ini sangat amat buruk dan bisa dibilang penuh kebathilan namun orang yang memberi ide tentang imperialism jauh lebih buruk dari imperialism itu sendiri.

Belakangan ini yang hangat di perbincangkan ide tentang child-free, yang begitu terburu-buru di telan anak muda setelah salah satu Youtuber Gita Savitrisecara terbuka mengungkapkan pilihan hidup untuk tidak punya anak. Indonesia yang menjadi mayoritas Muslim dan penduduk terpadat ke-4 sudah barang tentu hal ini akan menggegerkan percakapan publik.

Istilah child-free merujuk pada orang yang memilih tidak memiliki anak, atau tempat atau situasi tanpa anak. Dengan istilah ini merujuk kepada satu pilihan secara sederhana untuk tidak mempunyai anak. Penganut child-free percaya bahwa pilihan tersebut merupakan manifestasi evolusi tertinggi masyarakat yang dimana setiap perempuan boleh “mendobrak” tuntutan sosial untuk tidak melahirkan, karena berbagai alasan. Dari kampanye child-free yang beredar di media sosial, argumen-argumen seperti ketidaksiapan finansial dan emosional jadi pertimbangan utama. Tren tersebut mulai meningkat di Indonesia, apalagi mulai banyak publik figur yang mengumumkan-bahkan melakukan normalisasi gaya hidup yang berasal dari negara-negara Barat.

Gagasan ini sudah di besut pada akhir abad-20 oleh St. Augustine yang menganut kepercayaan “Maniisme” yang dimana ia percaya bahwa membuat anak adalah suatu sikap tidak bermoral dan dengan demikian (sesuai sistem kepercayaannya) menjebak jiwa-jiwa dalam tubuh yang tidak kekal. Untuk mencegahnya, mereka mempraktikkan penggunaan kontrasepsi. Hal ini berkembang ditengah-tengah stagnasi pemuda yang muak dengan perang Vietnam membawakan budaya peace of change yang dalam pop kultur yang disebut hipster. Para hipster ini juga membuat tren dengan seks bebas dan bebas dari anak.

Dalam Islam menikah memang tidak melulu menjadi fardhu (wajib) tapi bisa menjadi sunnah (yang bersifat opsional) tergantung pada gangguan syahwat seseorang. Imam Ath-Thabari, Ibnu Taimiyah, Imam Nawawi, dan lainnya cenderung memilih hidup membujang sampai wafat karena disibukkan oleh aktivitas keilmuan. Dan hal ini tidak tercela mengingat karya beliau tetap relevan sampai hari ini. Singkat kata para ulama yang memilih membujang pertimbangannya adalah akhirat dan maslahat umat. Sebut saja Ibnu Taimiyah yang dizamannya ada serangan dari Hulagu Khan (Monggolia) yang akan menyerang Syams (Suriah-Palestina sekarang) ditambah praktik keagamaan yang mulai pudar, maka Ibnu Taimiyah memilih dedikasi pada Islam dengan total terjun dalam jihad dan menulis untuk menjawab problem umat.

Lain hal Degnan ide child-free yang dipromosikan sekarang. Pasalnya child-free tidak mengandung darurat seseorang untuk mendedikasikan hidup pada umat dan child-free disini berbeda dengan sikap para ulama yang memilih membujang bukan menikah tanpa punya anak. Child-free adalah bentuk puncak dari keegoisan hidup karena tidak ingin direpotkan oleh keturunannya sementara dirinya dibesarkan dengan penuh kasih sayang.

Kita bisa menebak esensi dari child-free yaitu feminism, yup. Feminisme sudah pasti menempatkan wanita sebagai pemilik tubuh dengan otoritas penuh meskipun sudah menikah. Penalaran semacam ini kerap kali menjadi kaidah kebebasan manusia kontemporer. Childfree yang dipilih sebagian pasangan muda karena lebih praktis jikalau berpisah “cerai” atau sang pasangan meninggal. Pertimbangan lainnya perempuan yang memilih untuk child-free adalah karena soal fasilitas yang layak untuk anak, keuangan atau finansial, pekerjaan yang mengharuskan pindah lokasi, dan lingkungan yang tidak mendukung.

Dalam sebuah film berjudul “Nomadeland” karya Chloé Zhao yang kemarin memenangkan Academy Award film terbaik menggambarkan dengan jelas bahwa kesengsaraan para penganut Child-free dimasa tuanya. Mereka hidup menyusuri jalan karena usia yang tidak bisa dipacu dalam produksi (tenaga kerja) yang cepat. Posisi wanita yang menjalani hidup sendirian karena ditinggal wafat suaminya tergambarkan penuh beratnya hidup dihari tua. Paling tidak refleksi film Nomadeland akan mengubah atau mempertimbangkan dalam mengambil jalan hidup child-free.

Padahal ada banyak perubahan pada diri seseorang jika ia memiliki keturunan mulai dari pendewasaan sampai pengontrolan emosi dan sensitifitas empati sesame manusia. Barat berpandangan demikian karena mereka ingin menikmati syahwat dunia secara tamak karena kurangnya sumberdaya alam yang semakin tipis. Dan itu ulah mereka sendiri dari efek kapitalisme pada dua abad terakhir.

Ketua PD IPM Solo Ajak Siswa Asah Diri Lewat Organisasi

SURAKARTA(Jurnalislam.com)–Ketua Pimpinan Daerah (PD) IPM Kota Surakarta, Ruzain Zarir Syaifullah Ahmad melantik 39 pengurus Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PR IPM) SMP Muhammadiyah Program Khusus (PK) Kottabarat Surakarta periode 2022/2023 pada Jumat (10/2/2022) di aula sekolah.

 

Ketua Pimpinan Daerah (PD) IPM Kota Surakarta, Ruzain Zarir Syaifullah Ahmad menyampaikan pesan khusus kepada siswa-siswi SMP Muhammadiyah PK. Ia mengapresiasi keberlangsungan organisasi IPM di SMP Muhammadiyah PK. Ia pun berpesan agar kegiatan IPM tidak hanya sekadar kegiatan saja, tetapi juga bisa memberikan manfaat untuk pengembangan diri guna meraih masa depan yang cerah.

 

“Alhamdulillah hari ini saya melantik pengurus PR IPM SMP Muhammadiyah PK dan berjalan dengan baik. Acara ini sebagai tanda bahwa PR IPM SMP Muhammadiyah PK ini terus melakukan regenerasi. Harapan kami regenerasinya harus terus dijaga dan kegiatan IPM ini jangan hanya sekadar kegiatan, tetapi menjadi proses pembelajaran di luar kelas. Proses ini akan mengasah kemampuan intelektual dan keterampilan komnunikasi kita. IPM bisa mencetak orang-orang besar sehingga bisa menjadi pemimpin yang sukses,” jelasnya saat sambutan.

 

Ketua PD IPM Solo ini juga aktif di berbagai organisasi salah satunya di GEMA FKUB Solo. Ia menjelaskan manfaat yang bisa diambil saat aktif berorganisasi. Menurutnya ada empat hal yang didapatkan ketika aktif berorganisasi. Pertama pandai berkomunikasi. Dengan berorganisasi, kita akan berkomunikasi dengan siapapun termasuk tim kerja atau di luar tim. Komunikasi tersebut seperti kemampuan lobbying. Kedua, memiliki banyak jaringan. Seseorang yang aktif berorganisasi akan memiliki banyak jaringan seperti stakeholder pemerintah, Muhammadiyah, dan lembaga sosial masyarakat lainnya. Ketiga, secara teknis, seseorang yang aktif berorganisasi maka akan bagus dalam mengerjakan apa pun. Hal itu karena sudah terbiasa sering berkegiatan. Keempat, kerja sama. Kita akan mudah untuk melakukan kerja sama dengan siapapun. Proses-proses ini apabila berjalan dengan baik maka dapat menjadi jalan bagi kita membangun masa depan cerah dan luas.

 

Sementara itu, Muhdiyatmoko, M.Pd. selaku Kepala SMP Muhammadiyah PK Kottabarat Surakarta menyambut baik acara pelantikan pengurus PR IPM periode ini dan berharap agar pelaksanaan program kegiatan ke depan lebih baik lagi.

“Terima kasih untuk kepengurusan PR IPM perode sebelumnya. Kami berharap PR IPM ini lebih baik lagi dalam menjalankan program-program kegiatan,” ungkapnya saat sambutan.

 

 

Adapun ketua PR IPM SMP Muhammadiyah PK Kottabarat Surakarta periode 2022/2023, Alifia Putri Noveria mengaku siap menjalankan amanah memimpin kepengurusan PR IPM satu tahun ke depan dan akan menjalankan amanah dengan baik.

Indonesia Kirimkan Bantuan Kemanusiaan Tahap Pertama ke Turki

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Menyusul gempa bumi di Turki pada Selasa (7/2), Pemerintah Indonesia, melalui KBRI Ankara, telah mengirimkan 4 tim ke Gaziantep, Kahramanmaraş, Diyarbakır, dan Hatay.

Hari ini (8/2) KBRI Ankara berhasil mengevakuasi total 123 orang. Dalam rombongan evakuasi tersebut juga terdapat 2 warga negara Malaysia dan 1 warga negara Myanmar.  KBRI Ankara telah pula menyampaikan bantuan kemanusiaan berupa bahan makanan melalui Bulan Sabit Merah Turki.

 

Hingga hari ini (8/2), tercatat 1 WNI dan anaknya yang berusia 1 tahun meninggal dunia di Kahramanmaras. Tim evakuasi KBRI Ankara yang berada di lokasi telah mengurus pemulasaraan jenazah. Terdapat 10 orang WNI korban luka-luka. 4 orang  diantaranya telah ditangani di rumah sakit setempat dan 6 orang lainnya dievakuasi ke Ankara untuk mendapatkan penanganan medis lanjut.

 

Kondisi di lokasi gempa tergolong berat sehingga menyulitkan akses masuk, khususnya di Gaziantep City Center, Nurdagi, Hatay dan Kahramanmaras.

 

Saat ini, Pemerintah Indonesia sedang mempersiapkan pengiriman tim SAR dan medis ke Turki.

 

Adapun Hotline KBRI Ankara adalah +90 532 135 22 98.

 

Pemerintah Serukan Masyarakat Indonesia Gelar Shalat Gaib untuk Korban Gempa Turki

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Gempa dengan magnitudo 7,8 yang melanda Turki dan Suriah pada 6 Februari 2023. Ribuan orang dilaporkan wafat dan puluhan ribu lainnya luka-luka.

Kementerian Agama mengimbau umat Islam untuk menggelar Salat Gaib untuk korban wafat gempa di Turki dan Syuriah.

“Diberitahukan kepada umat Islam di seluruh Indonesia, sebagai bentuk kepedulian terhadap korban meninggal dunia pada gempa bumi di Turki dan Suriah, maka diimbau agar melaksanakan salat ghaib untuk mendoakan korban meninggal dunia,” terang Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam Kemenag Adib di Jakarta, Rabu (8/2/2023).

“Salat gaib dilaksanakan setelah salat Jumat pada 10 Februari 2023,” sambungnya.

“Di Jakarta, Masjid Istiqlal juga akan melaksanakan Salat Gaib untuk korban meninggal gempa Turki dan Syuriah,” tandasnya

Sertifikasi Halal BPJPH Hadir di Pameran 1 Abad NU di Sidoarjo

SIDOARJO(Jurnalislam.com)— Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama membuka layanan konsultasi Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) 2023 pada Pameran 1 Abad Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar di GOR Delta Sidoarjo, Jawa Timur.

Stand BPJPH akan dibuka selama dua hari, mulai Senin dan Selasa, 6-7 Februari 2023. Posisi stand BPJPH berada di Sektor 9 GOR Deltaa Sidoarjo, tenda nomor C-12.

“Bagi pelaku usaha yang ada di Sidoarjo dan sekitarnya, silakan manfaatkan layanan konsultasi sertifikasi halal gratis ini,” ujar Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham, di Sidoarjo, Minggu (5/2/2023).

Dalam pameran kali ini, BPJPH juga menggandeng Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (PPH). “Nanti di stand kami juga akan ada para Pendamping PPH yang bisa langsung membantu proses pendaftaran sertifikasi halal gratis. Jadi jangan disia-siakan,” sambung Aqil.

Adapun syarat-syarat pendaftaran Sehati 2023 mengacu kepada Keputusan Kepala BPJPH (Kepkaban) Nomor 150 tahun 2022, sebagai berikut:

1. produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya;

2. proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana;

3. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);

4. memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri;

5. memiliki lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat proses produk tidak halal;

6. memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7 (tujuh) hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait;

7. produk yang dihasilkan berupa barang sebagaimana rincian jenis produk dalam lampiran keputusan ini;

8. bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya;

9. tidak menggunakan bahan berbahaya;

10. telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal;

11. jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal;

12. menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik);

13. proses pengawetan produk sederhana dan tidak menggunakan kombinasi lebih dari satu metode pengawetan;

14. bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan mandiri secara online melalui SIHALAL.

Aqil menjelaskan, tahun ini BPJPH membuka 1 juta kuota SEHATI. Untuk mendaftar Sehati 2023 pelaku usaha dapat mengakses ptsp.halal.go.id.

“Pelaku usaha dapat membuat akun terlebih dahulu di sana. Selain melalui laman ptsp.halal.go.id, saat ini pendaftaran sertifikasi halal juga dapat dilakukan melalui aplikasi superapps Pusaka Kementerian Agama,” ujarnya.

Pusaka merupakan aplikasi yang menghadirkan berbagai fitur layanan online Kementerian Agama untuk masyarakat. Misalnya, pendaftaran haji, pendaftaran nikah, sertifikasi halal, dan lain-lain. Aplikasi ini sudah dapat diunduh di Playstore bagi pengguna android atau di Appstore bagi pengguna iOS.

Majukan UMKM hingga Asean, ACSB Indonesia Lantik Kepengurusan Pusat Periode 2022-2024

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Awal tahun 2023 ini menjadi momen penting bagi Indonesia Council for

Small Business (ICSB) yang secara resmi telah bertransformasi menjadi Asia Council for Small

Business (ACSB) Indonesia yang merupakan organisasi non profit dengan visi melakukan

pemberdayaan terhadap pelaku UKM, serta pengembangan spirit kewirausahaan di Indonesia.

Perubahan nama yang diumumkan sejak Musyawarah Nasional (MUNAS) pada 7 Oktober 2022 di

Ubud, Bali, sebagai bentuk transformasi organisasi yang lebih terintegrasi dengan jaringan regional di

Asia, dengan harapan program pemberdayaan UKM bisa melibatkan lebih banyak pihak, termasuk

mitra-mitra di Asia.

 

Kepengurusan Asia Council for Small Business (ACSB) terdapat di 11 negara Asia yaitu Indonesia,

Jepang, China, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura, Vietnam, Sri Lanka, dan

Bangladesh, juga 3 daerah di Hong Kong, Makau, dan Taiwan.

Asia Council for Small Business (ASCB) Indonesia menyepakati pembentukan tim formatur guna

menyusun kepengurusan di tingkat pusat untuk periode 2022 – 2024 yang ditetapkan oleh

Hermawan Kartajaya selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Lembaga Pengembang Usaha Kecil

Indonesia pada 31 Januari 2023.

Penetapan pengurus Pusat ACSB Indonesia secara resmi disampaikan dalam Pelantikan Pengurus

Pusat Asia Council for Small Business (ACSB) Indonesia 2022 – 2024 pada Rabu, 1 Februari 2022, oleh

Hermawan Kartajaya.

“Saya secara resmi melantik saudara-saudari sebagai Pengurus Pusat ACSB, untuk kerja bakti periode

2022 – 2024 sesuai dengan visi ACSB yaitu melakukan pemberdayaan terhadap pelaku UKM, serta

penguatan semangat kewirausahaan di Indonesia. ” sambut Hermawan Kartajaya.

Dalam pelantikan kepengurusan ini, Mufid Wahyudi selaku President dan CEO ACSB Indonesia,

menyatakan bahwa dalam rangka kepemimpinan Indonesia di ASEAN 2023, ACSB mendukung

Kementerian Koperasi dan UKM untuk menghadirkan 3 program utama yang dapat diterapkan oleh

organisasi dengan menggunakan konteks dari CI-EL (Creativity, Innovation, Entrepreneurship, and

Leadership) berupa e-Journal, e-Book, and konferensi untuk pelaku UKM di ASEAN.

Selain itu, Hermawan Kartajaya yang juga sebagai Founder & Chairman MCorp, menyampaikan

bahwa ada 3 tujuan strategis yang ingin disasar oleh ACSB Indonesia dalam periode ini, yaitu

penguatan fondasi bisnis (business foundation) bagi pelaku UKM, pengembangan pelaku UKM untuk

bisa menjadi jawara lokal (local champion), serta penyiapan pelaku UKM untuk bisa melakukan

ekspor (export readiness).

Tujuan ini harus direalisasikan dalam bentuk program-program nyata. Salah satunya, ACSB Indonesia

yang akan berkolaborasi mendukung sertifikasi halal gratis bagi pelaku UKM, di mana tahun ini

pemerintah Indonesia menargetkan 1 juta UKM mendapatkan sertifikat halal. Untuk merealisasikan program-program tersebut, ACSB Indonesia akan menjalin kolaborasi strategis

dengan berbagai institusi, di antaranya Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan,

Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pariwisata.

 

Sebagai informasi, ACSB memiliki dua sayap yaitu Womanprenerus Indonesia Network (WIN) yang

bekerjasama dengan Womenperenurs Asia Network (ACSB Bangladesh) untuk mendukung

pencapaian SDGs, dan sayapnya kedua adalah Agripreneurs Indonesia (GRIN) yang berkolaborasi

dengan Agripreneurs Asia (GRAS) untuk membangun kerjasama di antara pemerintah, pelaku bisnis,

peneliti, dan pembina dalam rangka memajukan dan mempromosikan agripreneurship di Indonesia.

 

Susunan Pengurus Pusat ACSB Indonesia 2022 – 2024
1. Board of Advisors : Y. W. Junardy dan Jacky Mussry
2. Board of Experts :Hendra Warsita dan Jacky Mussry
3. Co-Founder : A. A. G. N. Puspayoga
4. Chairman : Hermawan Kartajaya
5. President & CEO : Mufid Wahyudi
6. Senior Vice President External : Diah Yusuf
7. Senior Vice President Internal : Setyo Riyanto
8. Chief Operating Officer (COO) : Ardhi Ridwansyah
9. Deputy COO External : Jatu Barmawati
10. Deputy COO Internal : Edo Rinaldo
11. Treasurer : Ajeng Aditi
12. Vice President Partnership : Banowati Talim
13. General Manager Government Relation : Asep Mulyana
14. General Manager Academic & Research Networks : Hanny Nurlatifah
15. General Manager Corporate Relations : Novrizal D. Pattersen
16. Vice President Operations : Hasan Abdul Rozak
17. Assistant Vice President Operations : Ika Rosyada Fitriati
18. Vice President Program : Catharina Badra Nawangpalupi
19. General Manager Marketing Empowerment : Agus Pribadi
20. General Manager People Empowerment : Irwan Tamrin
21. General Manager Financial Access : Novita Ekasari Indra