Oleh : Jumi Yanti Sutisna
Demokrasi, sebuah kata yang sering digaung-gaungkan, diusung dan dijadikan sebuah dasar oleh sebagian banyak orang kini dalam bernegara. Sebuah kata yang diharapkan banyak orang dapat memberikan keadilan dalam kehidupan bernegara.
Betapa banyak orang menaruh harapan dengan demokrasi, karena kalau ditilik apa itu demokrasi, demokrasi yang pertama kali dikenalkan di Athena Yunani pada abad ke-5 SM ini menawarkan sebuah konsep pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, sesuai dengan kata asalnya yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, dengan begitu diharapkan system ini mampu memberikan keadilan yang menguntungkan rakyat.
Masih belum jelas dengan pemaparan sederhana diatas tentang demokrasi?
Mari kita baca pemaparan demokrasi menurut para ahli :
- Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
Demokrasi adalah sebuah system pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya. Masih menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia demokrasi adalah pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.
- Menurut Meriam, Webster Dictionary
Demokrasi adalah suatu pemerintahan oleh rakyat, terutama kedaulatan mayoritas. Masih menurut Webster dictionary, demokrasi adalah suatu pemerintahan dimana kekuasaan yang tertinggi dipegang oleh rakyat, yang secara langsung atau tidak langsung pelaksanaannya dilakukan oleh mereka melalui system perwakilan yang dilakukan dengan cara mengadakan pemilihan umum secara berkala.
- Menurut Abraham Lincoln
Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi yang masing-masing mereka mempunyai hak yang sama dalam mengatur kebijakan pemerintah.
- Menurut Yusuf Qardawi
Demokrasi adalah warga masyarakat bisa menunjuk seseorang buat mengurus atau mengatur segala urusan mereka melalui wadah dengan memperhatikan hal-hal berikut :
- Pemimpin bukanlah orang yang dibenci masyarakat.
- Peraturan-peraturan yang berlaku bukanlah peraturan yang tidak dikehendaki masyarakat
- Masyarakat mempunyai hak meminta pertanggungjawaban pemimpin atau wakil yang mereka pilih jika bersalah.
- Masyarakat mempunyai hak untuk memecat atau menurunkan para pemimpin atau wakil terpilih jika terbukti melakukan penyelewengan
- Masyarakat tidak boleh dibawa dalam system pemerintahan yang tidak mereka kenal dan tidak mereka sukai baik dalam ekonomi, sosial, budaya dan politik.
- Menurut Joko Widodo
Demokrasi adalah dengan mendengarkan suara rakyat secara langsung dimana tempat mereka bekerja, tempat tinggal dan tempat berkumpul. Menurut Budiman Sudjatmiko salah satu Tim Sukses kemenangan Jokowi pada periode pertama, upaya blusukan yang dilakukan oleh Joko Widodo selaku pemimpin adalah karena pemahaman beliau bahwa demokrasi adalah mendengarkan suara rakyat.
Sebenarnya demokrasi yang dikenalkan oleh Yunani Kuno sempat tenggelam sejak zaman itu berakhir. Baru kemudian muncul kembali setelah meletusnya revolusi Amerika dan Perancis untuk melawan system pemerintahan absolut yang sedang berkuasa di dunia barat kala itu, dimana rakyat tidak memiliki hak suara untuk mendukung pemerintahan yang lebih baik lagi.
Kemudian berjalan dengan waktu, pengertian demokrasi yang awalnya hanya konsep politik yang mengakui hak-hak asasi manusia seperti hak berpendapat, hak memilih dan dipilih untuk menjadi perwakilan rakyat, hak kemerdekaan pers menjadi meluas meliputi system ekonomi dan sosial.
Karena dirasa system demokrasi merupakan system yang menguntungkan rakyat dengan ketransparanan dan keadilannya, maka negara-negara di dunia seolah berbondong-bondong beralih ke sistem demokrasi sebagai sistem negara mereka baik itu demokrasi penuh ataupun demokrasi tidak penuh diantara adalah Amerika Serikat, Argentina, Australia, Austria, Belanda, Belgia, Brazil, Denmark, Finlandia, Filiphina, India, Indonesia, Israel, Italia, Jerman, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Nigeria, Pakistan, Perancis, Selandia Baru, Swedia, Spanyol, Thailand dan masih banyak lagi.
Alih-alih masyarakat dunia berharap dengan demokrasi dapat lebih memperhatikan hak-hak asasi manusia terutama hak-hak setiap rakyat yang selama pemerintahan absolut dirasa diabaikan, namun dalam prakteknya tidak sedikit negara penganut demokrasi dimana pemerintah terpilihnya keluar dari jalur demokrasi itu sendiri, seolah mengkhianati yang diamanahkan oleh rakyat yang memilih.
Dalam hal ini kita dapat melihat Amerika Serikat sebagai kiblat demokrasi yang menggaungkan penegakkan HAM, perang terhadap rasisme, kesetaraan gender, simbol negara yang mensejahterakan rakyatnya, penghormatan terhadap indigenous people dan pejuang keadilan serta kedamaian di dunia. Namun, dapat kita saksikan belum lama ini, bagaimana tragedi George Floyd seorang kulit hitam yang mati dicekik dengan kaki seorang polisi berkulit putih dan kemudian bagaimana pemerintah Amerika menghadapi para demonstran yang menuntut keadilan atas kematian George Floyd dimana dua mobil polisi ditabrakkan ke kerumunan massa yang berdemokrasi. Tidak hanya itu, pendemonstran pun di borgol, ditangkap dan dibenturkan kepalanya ke dinding. Bukan hanya kepada pendemonstran, jurnalis yang sedang meliput pun mendapat perlakuan yang tidak jauh berbeda. Alhasil, kemarahan rakyat Amerika semakin menjadi dimana demontrasi berlanjut kepada kerusuhan dan penjarahan yang terjadi di 20 kota di Amerika.
Setelah Amerika, kita pun dapat menengok ke Perancis. Monarki absolut yang telah menguasai Perancis berabad-abad lamanya tumbang oleh Revolusi Perancis pada tahun 1789-1799. Setelah tumbangnya monarki absolut, Perancis menjadi salah satu negara pelopor yang menggunakan system demokrasi liberal, kemudian langkah Perancis diikuti oleh banyak negara-negara di Eropa seperti Spanyol, Jerman, Rusia, Austria dan Italia. Namun, dapat kita saksikan pada tahun 2011 Perancis telah memberlakukan larangan menggunakan cadar bagi muslimah dan menerapkan denda hingga 150 euro atau setara 2,5 juta rupiah kepada pemakainya, padahal Perancis merupakan rumah bagi minoritas muslim terbesar di Eropa Barat dengan jumlah sekitar 5 jutaan kala itu. Kemudian, belum lama ini terjadi penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW di Perancis yang didukung penuh oleh pemerintahannya. Sebuah tindakan yang melanggar demokrasi itu sendiri dimana system demokrasi seharusnya melindungi kebebasan rakyatnya untuk bersosial dan berbudaya, termasuk beragama.
Merambah ke Indonesia penganut demokrasi pancasila. Dapat kita saksikan belum lama ini tragedi Omnibus Law yang hingga saat ini masih diharapkan rakyat agar dibatalkan, tidak jauh berbeda dengan aksi demontrasi di Amerika yang menuntut keadilan atas kematian George Floyd, dimana massa aksi ditangkapi, kepala dibenturkan ke dinding, ambulance ditembaki dan masih banyak lagi. Kemudian yang baru-baru ini terjadi adalah pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh kepolisian, dimana Anies Baswedan ditengarai telah membiarkan kerumunan terjadi di era pandemi saat kembalinya Habib Rizieq Shihab dari Arab Saudi. Tidak sekedar pemanggilan, Gubernur DKI Jakarta pun terancam kehilangan jabatannya. Pada waktu yang berselang tidak lama, terjadi kerumunan pula di Solo oleh pendukung Gibran putra Presiden Joko Widodo saat mengantar pendaftaran Pilkada Solo, namun kerumunan ini tidak mengakibatkan pemanggilan Gubernur Jawa Tengah apalagi ancaman pencopotan jabatan. Kasus Omnibus Law dan pemanggilan Gubernur DKI Jakarta ini kemudian menjadi catatan bagi masyarakat Indonesia, bahwa ini adalah pelanggaran terhadap keadilan yang merupakan salah satu konsep dari demokrasi itu sendiri.
Pelangaran-pelanggaran terhadap demokrasi yang disebutkan diatas adalah sekelumit kecil yang mampu dituliskan, masih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran demokrasi yang dilakukan oleh pemerintah penganut demokrasi diberbagai negara. Betullah yang dituliskan oleh Steven Levitsky dan Daniel Ziblat dalam buku mereka ‘How Democracies Die’ yang dipamerkan Anies Baswedan belum lama ini, bahwa yang membunuh demokrasi bukanlah pemimpin diktator atau kudeta jenderal, melainkan pemerintahan yang terpilih dalam pemilu demokrasi.
Demokrasi yang masing digaungkan, rupanya bagai sebuah nama yang tercantum pada batu nisan, hakikatnya ruh demokrasi itu telah mati, hanya tinggal nama yang dipinjam.
