Deklarasi Persatuan Da’i Dewan Da’wah (Persada) Jawa Barat Dihadiri Ribuan Dai

JAKARTA(Jurnalislam.com)– – Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII) Jabar menggelar acara deklarasi Persatuan Da’i Dewan Da’wah yang kemudian disingkat dengan Persada, di Aula Masjid Al Furqon Komplek Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Kota Bandung, Ahad (5/3/2023)

Dengan mengusung tema “Risalah Merintis Da’wah Melanjutkan – Selamatkan Jawa Barat Dengan Da’wah”, acara ini dihadari oleh pengurus wilayah hingga pengurus pusat termasuk oleh Ketua Umum ustadz Dr.Adian Husaini, Prof.Dr.KH.Didin Hafidudin,M.Sc selakuk Ketua Badan Pembina, Prof.Dr.KH.Miftah Farild selaku Ketua Dewan Syuro, pengurus daerah serta di hadiri juga dari perwakilan berbagai lembaga, ormas Islam, dan instansi lainnya.

Acara di mulai dengan pembacaan kalam ilahi oleh seorang anggota PERSADA dilanjutkan dengan sambutan oleh ustadz Dani Muhammad Ramdhan selaku Ketua Panitia. Dalam sambutannya ustadz Dani menyampaikan bahwa diresmikannya PERSADA ini adalah untuk membentengi dan menyelamatkan Jawa barat dari berbagai problematika dakwah dari aliran-aliran dan golongan yang bertentangan dengan Islam.

“Karena di Jawa Barat ini tantang dakwahnya cukup beragam bukan hanya dari luar tetapi juga tantangan dari dalam, selain mengaku muslim namun juga mengaku Nabi dan Rasul. Ini kan luar biasa,”ungkapnya.

Meski begitu,sambungnya, “keunikan” dakwah di Jawa Barat tersebut harus dijawab dengan langkah dan karya nyata di lapangan, salah satunya kita deklarasikan Persada ini.

Usai sambutan kemudian dilanjutkan dengan pelantikan pengurus PERSADA Jawa Barat serta koordinator PERSADA Kota dan Kabupaten se Jawa Barat yang dilaksanan dengan diawali pembacaan SK PERSADA yang dibacakan oleh ustadz H.Suryawan,M.Pd selaku sekretaris Dewan Dawah Jawa Barat.

Kemudian dilanjutkan dgn pernyataan Ikrar para pengurus PERSADA dan diikuti oleh semua yang hadir sebagai anggota PERSADA Dewan Dawah Jawa Barat. Pembacaan ikrar sendiri dipandu langsung oleh Ustadz KH. Muhammad Roinul Balad selaku Ketua Dewan Da’wah Jawa Barat.

Dalam sambutanya KH. Roinul Balad menyampaikan bahwa keberadaan PERSADA saat ini sangat di butuhkan di tengah tengah masyarakat Jawa Barat yang penduduknya berjumlah kurang lebih 50 juta serta mayoritas beragama Islam.

“Dengan jumlah muslim yang demikian besar dan potensial tersebut tentunya diperlukan banyak dai untuk membimbing masyarakat tersebut dalam melaksanakan kewajiban kewajiban agamanya sesuai syariah Islam,”ungkapnya.

KH.Roin melanjutkan kalau kita lihat tenaga penyuluh agama yang diinisiasi oleh Kemenag tentu jumlahnya masih jauh dari ideal di bandingkan dengan jumlah penduduk muslim yang ada. Untuk itu hadirnya para da’i Dewan Dawah yang terhimpun dalam PERSADA Jawa Barat ini sangat diharapkan kiprahnya di tengah-tengah masyarakat muslim.

“Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak baik dari seluruh pengurus Dewan Dawah Jawa Barat juga para pengurus Dewan Dawah Kota dan Kabupaten se Jawa Barat yang merupakan ujung tombak terlaksananya kegiatan deklarasi PERSADA ini dan tidak lupa kepada para donatur yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu atas dukungan finansialnya sehingga acara deklarasi PERSADA berjalan sesuai dengan harapan kita semua,”imbuhnya.

KH.Roin pun mengingatkan dan menyadari bahwa kerja dakwah adalah kerja bersama yang bisa jadi akan terasa berat jika dilakukan sendiri. Untuk KH.Roin berpesan bahwa dalam melaksanakan dawahnya anggota PERSADA bisa bekerjasama dengan pemerintah dan ormas serta harokah dawah lainya yang sevisi dan semisi.

“Itulah pentingnya bersinergi atau berkolaborasi dalam dakwah namun prinsip utamanya adalah mempunyai visi dan misi yang sama sehingga akan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan bersama,”pungkasnya.

 

Kini pengurus PERSADA Jawa Barat telah diresmikan dan di nahkodai oleh seorang dai dan ulama muda peneliti siroh dan yang sangat aktif dalam dunia dawah baik lapangan mupun sosial media yakni Ustadz. Roni Abdul Fatah, Lc. MA. Dimana dalam sambutannya Ustadz Roni mengajak para da’i dan da’iyah untuk terus semangat dalam mengemban tugas dan pekerjaan yang mulia yakni dakwah ditengah masyarakat.

Ia menyampaikan satu prinsip agar persatuan bisa terwujud meski adanya perbedaan di tengah-tengah umat Islam. Prinsip tersebut yaitu bersatu dalam akidah, bertoleransi dalam khilafiyah (perkara cabang dalam agama), dan bekerjasama dalam dakwah.

“Mari kita bekerjasama secara sungguh-sungguh dalam dakwah untuk menyelamatkan Jawa Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya,” ajaknya.

Di bentuknya PERSADA kata ketua Dewan Dawah Jawa Barat adalah merupakan pengejawantahan dari 5 fungsi Dewan Dawah sebagai Pengawal Aqidah, Penegak Syari’ah, Perekat Ukhwah, Solidaritas dan Pendukung Penuh Keutuhan NKRI serta Dewan Da’wah kecamatan kota/kabupaten, tokoh ulama dan da’i/da’iah dari berbagai kota/kabupaten serta ormas-ormas Islam di Jawa Barat pun hadir.

Sementara itu Ketua Umum Dewan Da’wah Pusat, Dr. Adian Husaini, MA dalam memberikan taujihnya menyampaikan beberapa point’ yang intisari adalah da’i harus senantiasa menjaga keikhlasan niat, tahu waktu, dan berbenteng di hati ummat.

“Tahu waktu yang artinya adalah, seorang dai penting membaca keadaan, kondisi, keadaan ketika lapangan dakwah, ada kalanya menyatu dengan ombak atau menghindari ombak bukan untuk melawan ombak jika tidak mampu demi sampai dan mendarat pada tujuan,”ungkapnya memberikan gambaran dai ditengah umat.

Ustadz Adian menambahkan, dimanapun dan kapanpun, da’i hendaknya senantiasa bermusyawarah dan beristikharah dalam menyelesaikan problematika. Ketika kalah dalam satu sektor maka seorang dai harus menang dalam sektor lain.Begitu pun ketika kalah diwaktu sekarang maka harus menag tahun berikutnya.

Sementara berbenteng di hati ummat, Ustadz Adian menjelaskan maksudnya adalah paham, bijak serta adil dalam memberi dan menerima informasi. Seorang dai harus berlaku bijak dengan tidak sekedar menerima informasi yang belum valid lalu menyebarkannya. Melainkan dai harus menjadi sumber informasi yang terpercaya.

“Terimakasih kepada seluruh pengurus Dewan Dawah Jawa Barat dan Dewan Da’wah kota kabupaten se Jawa Barat. Acara hari ini luar biasa dimana ribuan dai berkumpul dengan sukarela dan bergabung dalam PERSADA. Semoga Allah Ta’ala meridhoi dan senantiasa membimbing gerak langkah kita,”ungkapnya.

 

SMP Muhammadiyah PK Solo Raih Dua Penghargaan MEA 2023

SURAKARTA(Jurnalislam.com)--SMP Muhammadiyah Program Khusus (PK) Kottabarat Surakarta sukses meraih dua penghargaan bergengsi dalam ajang penghargaan Muhammadiyah Education Awards (MEA) 2023 yang digelar Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Penghargaan tersebut disampaikan saat pembukaan Musyawarah Wilayah Muhammadiyah dan Aisyiyah Jawa Tengah Periode Muktamar 48, Sabtu (4/3/2023).

 

Muhdiyatmoko, M.Pd. selaku Kepala SMP Muhammadiyah PK Kottabarat Surakarta mengucapkan syukur dan bangga atas raihan prestasi dua penghargaan dalam ajang MEA 2023. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada semua guru, karyawan, siswa, dan orang tua, serta pihak-pihak yang terlibat sehingga sekolahnya mampu meraih dua penghargaan bergengsi tersebut.

 

“Alhamdulillah, atas nama sekolah sangat bersyukur dan bangga dengan raihan prestasi ini.  SMP Muhammadiyah PK memenangkan dua penghargaan dalam ajang MEA 2023 ini. Penghargaan tersebut yakni kategori Kepala Sekolah dengan prestasi sekolah terbanyak dan guru dengan perolehan skor prestasi tertinggi,” ungkapnya.

 

 

 

Muhdiyatmoko menambahkan dua penghargaan tersebut berdasarkan kriteria penilaian meliputi penghargaan berdasarkan Kepala Sekolah/Madrasah dengan jumlah perolehan prestasi sekolah terbanyak untuk setiap jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK. Kriteria guru dengan perolehan skor prestasi tertinggi periode 2020-2022 untuk setiap jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK. Kriteria prestasi meliputi prestasi internasional, nasional, dan provinsi baik berjenjang maupun tidak berjenjang.

 

“Hasil Rekapan Prestasi SMP Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta tahun pelajaran 2020 – 2022 meraih total 888 prestasi yang meliputi jenjang provinsi jumlah 56, jenjang nasional jumlah 787, dan internasional jumlah 45. Prestasi sekolah tahun 2023 meraih 487. Prestasi ini meningkat dari prestasi sebelumnya, 450 prestasi,” jelasnya.

 

 

 

“Kami berkomitmen untuk memberikan program-program pelayanan prima (terbaik) kepada siswa dan orang tua serta pelayanan program pembinaan prestasi,” tandasnya.

 

 

Kesempatan tersebut, Muhdiyatmoko pun mendapatkan doorprize hadiah perjalanan umroh ke tanah suci dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan.

 

 

Sementara itu, Ustazah Nurul Fitria mengaku senang dan bersyukur atas penghargaan MEA 2023 yang diberikan kepadanya. Guru IPA Fisika tersebut meraih total prestasi jumlah 32. Prestasi tersebut meliputi jenjang internasional jumlah 1, provinsi jumlah 3, dan nasional jumlah 28. Prestasi terakhir yang diraih Ustazah Nurul Fitria tahun 2023 yaitu medali emas IPA Kompetisi Sains Nasional 2023, peringkat 1 MTQ Tartil Online, dan medali perak Kompetisi Astronomi Provinsi.

 

“Alhamdulillah bersyukur atas penghargaan tersebut dan terima kasih kepada sekolah dan teman-teman Ustaz-Ustazah atas dukungan. Terima kasih terkhusus kepada doa almarhumah Mama semasa beliau masih hidup. Beliau selalu berpesan agar selalu berpedoman pada ayat Al-Qur’an Surat Al Mujadalah ayat 11 bahwa Allah Swt. akan meninggikan derajat orang berilmu dan selalu konsisten komitmen kerja keras terhadap apapun yang dikerjakan,” jelasnya.

 

 

Penghargaan MEA (Muhammadiyah Education Awards) 2023 sekolah/ madrasah Muhammadiyah di Jawa Tengah digelar oleh Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah bertujuan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Kepala Sekolah dan Guru Muhammadiyah telah berprestasi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu, penghargaan untuk memberikan motivasi untuk berprestasi dan memperkenalkan kepada masyarakat umum tentang kinerja Kepala Sekolah dan Guru Muhammadiyah yang berprestasi dan menjadi panutan bagi sekolah lain.

UPQ Ditargetkan Jadi Percetakan Qur’an Terbesar di Asia

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Kementerian Agama akan melakukan transformasi fundamental dalam proses percetakan Al-Qur’an di Indonesia, baik kualitas maupun kuantitas.

Unit Percetakan Al-Qur’an (UPQ) Kementerian Agama akan dijadikan sebagai pusat percetakan Al-Qur’an terbesar di Asia Tenggara.

“Dalam waktu tidak lama lagi, akan ada transformasi fundamental di UPQ, akan ada proyek besar percetakan Al-Qur’an kita,” terang Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin saat membuka pembinaan pegawai UPQ di Yogyakarta, Rabu (1/3/2023).

Kamaruddin menargetkan pada 2024, UPQ mampu mencetak 1-2 juta eksemplar Kitab Suci Al-Qur’an dengan kualitas tinggi.

“Kita punya harapan untuk memiliki sebuah percetakan Al-Qur’an terbesar se-Asia Tenggara. Mungkin (menjadi terbesar) untuk seluruh dunia (sementara ini) belum, ya. Tapi saya rasa untuk tingkat Asia Tenggara, kita bisa terbesar,” sambungnya.

Kamaruddin mengapresiasi para pegawai UPQ yang bekerja mencetak kitab suci Al-Qur’an. “Teman-teman ini adalah pengurus Al-Qur’an yang setiap hari bekerja keras mengurus Al-Qur’an, saya kira itu suatu yang harus kita apresiasi bersama. Terus berkolaborasi mewujudkan percetakan Al-Qur’an berkualitas dan terbesar,” pungkasnya.

Pembinaan pegawai UPQ digelar selama empat hari, 1-4 Maret 2023 di The Cangkringan, Yogyakarta. Kegiatan ini dihadiri seluruh pegawai UPQ dan sejumlah pegawai Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama.

KJRI Jeddah: Tidak Ada Penutupan Ziarah di Makkah dan Madinah

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Beredar di media sosial potongan video yang menyebut adanya penutupan ziarah ke Madinah dan Makkah mulai 7 Maret hingga Hari Raya Idul Fitri. Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam memastikan informasi penutupan ziarah di Makkah dan Madinah itu tidak benar.

“Tidak ada penutupan ziarah, baik di Makkah maupun Madinah. Tempat-tempat ziarah juga tidak ditutup,” tegas Nasrullah Jasam melalui pesan singkat dari Jeddah, Jumat (3/3/2023).

Nasrullah sudah melakukan klarifikasi terkait informasi penutupan itu kepada Wakil Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi bidang Ziarah. Menurutnya, info yang benar adalah adanya pengumuman salah satu perusahaan transportasi di Arab Saudi yang menghentikan layanan ziarahnya.

“Ada perusahaan transportasi yang mengumumkan menghentikan layanan ziarah mulai 7 Maret karena keterbatasan armada dan tenaga driver, serta pertimbangan kemacetan,” jelas Nasrullah.

“Jadi bukan penutupan tempat ziarah di Makkah dan Madinah, tapi ada pemberitahuan dari perusahaan transportasi terkait ketidakmampuan mereka memberikan layanan ziarah,” sambungnya.

Nasrullah memastikan sampai saat ini layanan terhadap jemaah umrah dari berbagai negara, termasuk Indonesia, berjalan sebagaimana biasa. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, jumlah jemaah umrah terus meningkat, terutama pada Ramadan.

Kemenag Akan Perkuat Pengawasan Organisasi Pengelola Zakat

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Kementerian Agama akan memperkuat pengawasan terhadap lembaga pengelola zakat. Hal ini dibahas bersama dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Penguatan Strategi Pengawasan Pengawasan Pengelolaan Zakat yang Profesional dan Berkelanjutan.

FGD digelar oleh Inspektorat Wilayah III, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. “Inspektorat Jenderal Kementerian Agama memiliki tugas dan peran pengawasan untuk menyusun kebijakan dan strategi dalam mendorong Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) bekerja secara maksimal,” tutur Inspektur Wilayah III, Aceng Abdul Azis pada pembukaan FGD di Wisma Haji, Jakarta, Rabu (1/2/2023).

Dikatakan Aceng, peran pengawasan ini merujuk pada KMA nomor 606 Tahun 2020 tentang Pedoman Audit Syariah. “Dengan optimalisasi peran pengawasan pada OPZ, harapannya zakat bisa berdaya guna untuk kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

“Perkembangan risiko dalam pengelolaan zakat dan wakaf dari waktu ke waktu semakin dinamis, maka dalam pengawasannya pun harus adaptif terhadap perubahan dan fokus pada risk managemen,” lanjutnya.

Aceng menekankan komitmen Inspektorat Jenderal dalam mengawal pengawasan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia melalui skema audit syariah. Ke depan, harapannya terdapat pengembangan arah kebijakan pengawasan zakat dan wakaf melalui audit syariah.

“Kerjasama BAZNAS, Ditjen Bimas Islam, serta para auditor syariah dapat melengkapi informasi untuk menyusun grand design audit syariah yang terus berkembang dan lebih strategis pada BAZNAS dan LAZ yang tersebar di seluruh Indonesia,” tutupnya.

Kegiatan ini diikuti perwakilan dari BAZNAS, Ditjen Bimas Islam, Badan Wakaf Indonesia, dan Auditor Syariah di lingkungan Inspektorat Jenderal Kemenag.

Mengenang Prof KH Ali Yafie: Sosok Ulama Tradisionalis yang Inklusif-Modern

Oleh : Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh
Ketua MUI Bidang Fatwa
Katib Syuriyah PBNU

Inna lillahi wa Inna Ilaihi Rajiun

Saya mendengar kabar wafatnya Abah Prof Ali Yafie, saat berada di Madinah al-Munawwarah untuk melaksanakan ibadah umroh dan ziarah Rasulullah saw. Sontak, usai shalat jamaah di Masjid Nabawi, saya ajak anak2 untuk shalat ghaib dan mendoakan beliau; sosok ulama yang inspiratif. Saya ceritakan kepada anak2 saya, pentingnya meneladani sosok beliau yang alim allamah, teguh pendirian, namun sangat santun dan tetap sederhana dalam gaya hidup…. Ahlul Jannah

Begitu kabar wafatnya beliau masuk lewat WA, di jalur pribakdi dan beberpa WA pertemanan; mata saya berkaca2, pikiran saya menerawang jauh, membayangkan sosok ulama kharismatis; luas pengetahuan keagamaannya, halus sikap dan tutur katanya, sistematis bahasanya, sederhana penampilannya, dan teguh pendiriannya. Beliau adalah sosok ulama yang sangat dalam ilmunya, menguasai sangat mendalam tradisi keilmuan salaf, yang menjadi salah satu ciri khas ulama tradisional.

Namun, kita semua mafhum, pergulatan intelektual beliau merambah lintas batas tradisionalisme Islam; beliau berbicara secara fasih sosial fikih sosial, perbankan syariah, dan juga tentang lingkungan hidup.

Beliau juga diterima banyak kalangan Islam dari berbagai kelompok dan golongan. Di NU, beliau memperoleh amanah puncak organisasi sebagi Rais Am PBNU. Posisi atau maqam tertinggi organisasi yang disebut oleh KH Ma’ruf yang hanya bisa ditempati oleh shahibul maqam. Beliau mengundurkan diri dari jabatan Rais Am demi sebuh prinsip, karena isu SDSB yang pernah menyasar pengurus tanfidziyah PBNU. Posisinya kemudian digantikan oleh KH. Ilyas Ruchiyat, pimpinan Pesantren Cipasung Tasikmalaya.

Di MUI, beliau juga memperoleh amanah tertinggi sebagai Ketua Umum MUI, 1998 – 2000. Di Munas 2000, beliau tidak berkenan untuk diperpanjang. Akhirnya Munas menetapkan KH. Ahmad Sahal Mahfudh menjadi Ketua Umum pengganti beliau.

Di zaman beliau memimpin MUI, inisiasi berdirinya Dewan Syariah Nasional (DSN MUI) dimulai; lembaga yang secara khusus bertugas membahas dan menetapkan fatwa-fatwa produk ekonomi dan keuangan syariah. Beliau menjadi Ketua DSN MUI yang pertama. Tanda tangan beliau sebagai Ketua DSN terabadikan dalam Fatwa-fatwa DSN MUI di Tahun 2000.

Di samping di organisasi NU dan MUI, beliau juga dikenal luas sebagai Cendekiawan Muslim lintas batas. Pemikiran, ide, dan gagasannya modern melampaui lingkungan tradisionalnya. Fasih dengan tradisi kitab kuning, juga akrab dengan tema-tema modernitas dan isu kontemporer. Sosoknya diterima di berbagai kelompok. Beliau juga dikenal sebagai akademisi, pernah menjabat Rektor IIQ Jakarta. Beliau juga termasuk sosok di balik lahirnya Bank Muamalat, dan menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah nya.

Banyak hal baik yang diteladankan oleh beliau. Kedalaman ilmu, keluasan jaringan, kezuhudan, keteguhan dalam memegang prinsip, dan kesederhanaan dalam gaya hidup.

Sungguh, beliau hidup dalam sanubari kita semua. Dan saya, juga para generasi muslim setelahnya, perlu mencontoh dan meneladani kebaikan beliau…

Lahul Faatihah…

Sambut Ramadhan, MWD Bulukumba Sukses Adakan Daurah Ramadhan Serentak 14 Titik di 10 Kecamatan

BULUKUMBA(Jurnalislam.com)–DPD Muslimah Wahdah Islamiyah Daerah (MWD) Bulukumba sukses adakan Daurah Ramadhan Serentak 14 Titik di 10 kecamatan, Senin (27/02/23).

Kegiatan ini merupakan agenda tahunan dari program kerja Unit Dakwah, didukung oleh Muslimah Wahdah Islamiyah Cabang (MWC) di mana tahun ini mengangkat tema “Sejuta Harapan Wujudkan Ramadhan Penuh Berkah”.

Ustazah Irmawati selaku Ketua Unit menyatakan bahwa pada event ini ada tujuan pokok yang menjadi acuan.

“Daurah Ramadhan Muslimah atau dikenal DRM ini memiliki tujuan pokok yang menjadi acuan, yaitu sarana menambah wawasan keislaman dalam menyambut bulan suci Ramadhan dan sebagai ajang silaturahim,” ungkapnya.

Ummu Arham sapaan akrabnya menjelaskan 14 Titik yang tersebar di 10 kecamatan se-Kabupaten Bulukumba ini terbagi menjadi dua sesi di hari yang sama, yakni pada Ahad 26 Februari kemarin.

Pemateri di setiap titik tak terluput memotivasi peserta untuk menjadikan Ramadhan 1444 H ini sebagai Ramadhan versi terbaik, karenanya harus berbekal ilmu.

Selain itu, peserta juga dibekali tips amaliah Ramadhan seperti memaksimalkan sedekah atau infak di bulan suci Ramadhan.

Ustazah Arni Susanti, S.Kep ketika menyampaikan materi di zona Bonto Bahari sempat mengundang tawa peserta sebab mengangkat persoalan yang sangat dekat dengan realita ibu-ibu.

“Jadi ibu-ibu, kalau sebelumnya di sepuluh Ramadhan terakhir kita sibuk bikin kue, semoga Ramadhan kali ini kuenya sudah jadi sebelum Ramadhan, sehingga bisa maksimal beribadah. Kita amankan saja di lemari kuenya supaya tidak habis sebelum lebaran,” pesannya yang disambut tawa oleh peserta.

Ustazah Arni juga menekankan agar senantiasa melatih diri untuk bersedekah. Menyiapkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, keluarga, teman, suami dan anak bagi yang sudah berkeluarga, dan kedua orang tua bagi yang masih sendiri.

“Ramadhan adalah bulan mulia, di dalamnya terdapat banyak keutamaan. Salah satunya ialah Lailatul Qadr atau malam diturunkannya Al-Qur’an. Ibu-ibu sekalian, Lailatul Qadr lebih baik dari seribu bulan,” paparnya.

Kuota Haji 2023: 203 Ribu Haji Reguler, Ini Sebarannya Tiap Provinsi

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah menandatangani Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang kuota haji Indonesia.

Dalam KMA yang ditandatangani Menag Yaqut tertanggal 13 Februari 2023 ini ditetapkan bahwa kuota haji Indonesia tahun 1444 H berjumlah 221.000, terdiri atas 203.320 kuota haji reguler dan 17.680 kuota haji khusus.

“KMA tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1444 H/2023 M sudah terbit. KMA ini akan jadi pedoman seluruh jajaran Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji Khusus dalam melakukan finalisasi penyediaan layanan jemaah haji Indonesia,” tegas Menag di Jakarta, Kamis (23/2/2023).

KMA ini, lanjut pria yang akrab disapa Gus Men, menetapkan bahwa kuota haji reguler terdiri atas 190.897 kuota jemaah haji reguler tahun berjalan, 10.166 kuota prioritas lanjut usia, 685 kuota pembimbing dari unsur Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah, dan 1.572 kuota petugas haji daerah. Kuota Petugas Haji Daerah ditetapkan paling banyak tiga orang untuk satu kelompok terbang

“Bagi provinsi yang menetapkan dan membagi kuota haji ke dalam kuota kabupaten/kota, ditetapkan secara proporsionalitas berdasarkan proporsi jumlah penduduk muslim dan/atau daftar tunggu pada masing-masing kabupaten/kota,” jelas Menag.

“Apabila sampai penutupan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) masih ada sisa kuota jemaah haji reguler, kuota prioritas lansia, kuota petugas pembimbing ibadah haji dari KBIHU, dan kuota Petugas Haji Daerah, maka sisa kuota tersebut digunakan untuk jemaah haji reguler nomor porsi berikutnya,” lanjutnya.

Apabila masih terdapat sisa kuota haji provinsi pada akhir masa pelunasan BPIH, sisa kuota haji provinsi dapat diberikan kepada provinsi lain dengan mengutamakan provinsi dalam satu embarkasi.

Sementara untuk kuota haji khusus, kata Gus Men, terdiri atas 16.305 kuota jemaah haji khusus dan 1.375 kuota petugas haji khusus. Apabila sampai penutupan pelunasan masih terdapat sisa kuota jemaah haji khusus dan petugas haji khusus, maka kuota tersebut akan digunakan untuk jemaah haji khusus berdasarkan urutan nomor porsi berikutnya yang siap berangkat.

“Jemaah haji yang telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji tahun 1441 H/2020 M yang tidak masuk alokasi kuota dan/atau menunda keberangkatan pada tahun 1443 H/2022 M diprioritaskan menjadi jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 H/2023 M sepanjang kuota haji tersedia,” sambungnya.

Berikut sebaran daftar kuota haji reguler per provinsi tahun 1444 H/ 2023 M:
1. Aceh: 4.378
2. Sumatera Utara: 8.328
3. Sumatera Barat: 4.613
4. Riau: 5.047
5. Jambi: 2.909

  1. Sumatera Selatan: 7.012
    7. Bengkulu: 1.636
    8. Lampung: 7.050
    9. DKI Jakarta: 7.926
    10. Jawa Barat: 38.723
  2. Jawa Tengah: 30.377
    12. DI Yogyakarta: 3.147
    13. Jawa Timur: 35.152
    14. Bali: 698
    15. NTB: 4.499
  3. NTT: 668
    17. Kalimantan Barat: 2.519
    18. Kalimantan Tengah: 1.612
    19. Kalimantan Selatan: 3.818
    20. Kalimantan Timur: 2.586
  4. Sulawesi Utara: 713
    22. Sulawesi Tengah: 1.993
    23. Sulawesi Selatan: 7.272
    24. Sulawesi Tenggara: 2.019
    25. Maluku: 1.086
  5. Papua: 1.076
    27. Bangka Belitung: 1.065
    28. Banten: 9.461
    29. Gorontalo: 978
    30. Maluku Utara: 1.076
  6. Kepulauan Riau: 1.291
    32. Sulawesi Barat: 1.453
    33. Papua Barat: 723
    34. Kalimantan Utara: 416

 

Bertemu Wapres, LPPOM MUI Dukung Regulasi Halal di Indonesia

JAKARTA(Jurnalislam.com)  Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin selaku Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerima Direktur Utama (Dirut)Lembaga Pengkajian Pangan dan Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Muti Arintawati di Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro No.2, Jakarta, pada Senin (27/02/2023).

Dalam kesempatan ini, Muti melaporkan progres kinerja LPPOM MUI dalam beberapa waktu terakhir. Salah satunya, hingga akhir 2022, 87% proses sertifikasi halal di Indonesia diperiksa oleh LPPOM MUI. Muti juga mengungkapkan bahwa waktu yang diperlukan LPPOM MUI dalam melakukan pemeriksaan dalam sertfikasi halal semakin mendekati waktu ideal yang ditetapkan regulasi.

“Rata-rata waktu pemeriksaan untuk dalam negeri adalah 28 hari, di regulasi 25 hari. Ini kami semakin mendekati,” tuturnya.

Di samping itu, Muti mengatakan bahwa LPPOM MUI terus mendukung implementasi dan regulasi terkait produk halal.

“Kami juga membantu lembaga pemeriksa halal (LPH) baru menyiapkan pelaporan ke komisi fatwa,” ungkap Muti

Dalam laporan rutinnya, Muti juga menyampaikan beberapa tantabgan dan kendala yang dialami LPPOM MUI dalam menjalankan tugasnya.

“Sampai saat ini memang belum semuanya clear. Ada yang perlu dikoordinasikan antara lembaga di Kemenag dengan LPPOM,” tutur Masduki dalam keterangan persnya usai mendampingi Wapres.

Lebih lanjut Masduki mengatakan, ia yakin bahwa masalah yang dihadapi LPPOM MUI akan segera dapat diselesaikan.

“InsyaAllah akan ada jalan keluar. Segera akan berjalan dengan baik, InsyaAllah,” tutup Masduki dalam keterangannya.

 

LAZ Didorong Ajukan Izin Resmi

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Sekretaris Ditjen Bimas Islam Kemenag Muhammad Adib mengimbau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah beroperasi untuk mengajukan izin. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap LAZ.

Pernyataan ini disampaikan Adib saat ditemui di sela Rapat Koordinasi Zakat (Rakornas) Zakat 2023, di Jakarta.Sebelumnya, Kemenag telah merilis 108 LAZ yang tidak berizin.

“Ini semacam peluit pelanggaran pertama, kartu kuning. Kalau diulangi lagi, ya kartu merah. Sekarang waktunya mereka introspeksi, kenapa tidak mau mengurus izinnya?” ujar Adib, Selasa (21/2/2023).

Adib mengemukakan, perlu dilakukan pengawasan terhadap lembaga donasi. Menurutnya, dana sosial keagamaan disalurkan umat atas keimanan pada perintah Tuhan. Sementara, Amil yang bertugas menjaganya adalah manusia yang juga memiliki nafsu. Dikatakannya, perlu regulasi untuk mengatasi gap antara keimanan dan nafsu manusia.

 “(Harus) ada aturan atau regulasi yang menjembatani (keimanan dan nafsu), agar keimanannya benar-benar dapat terjaga,” ungkapnya.

 “Jangan sampai keimanan itu ditangkap oleh (oknum) yang salah, sehingga mengeksploitasi dan memanipulasi keimanan untuk tujuannya sendiri. Jangan sampai satu lembaga mengeksploitasi keimanan masyarakat,” sambungnya.

 Adib juga menegaskan, negara adalah regulator, fasilitator, dan edukator untuk menghentikan potensi penyimpangan.

 “Siapa yang menjaga? ya, pemerintah sebagai regulator, fasilitator dan edukator. Agar potensi-potensi penyimpangan tidak terjadi, maka perlu ditertibkan,” tegasnya.