Penulis: Mazaya

Nyatakan TWK KPK Maladministrasi, Ombudsman Ungkap Keterlibatan Yasonna, Tjahjo hingga Firli

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng membeberkan dugaan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang yang terjadi dalam rapat pengesahan aturan pelaksanaan tes wawasan kebangsaan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

 

Temuan ini yang membuat Ombudsman menyimpulkan terjadi maladministrasi berlapis-lapis dalam perencanaan hingga pelaksanaan TWK yang berujung pemecatan terhadap 51 pegawai komisi antirasuah.

“Pada tiap tahapan terjadi maladminstrasi berlapis-lapis,” kata Robert dalam acara Ini Budi di kanal YouTube Tempo, Jumat, 23 Juli 2021.

Endi mengatakan pelanggaran prosedur itu terjadi dalam rapat harmonisasi rancangan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang alih status pegawai KPK menjadi ASN. Rapat digelar di Kementerian Hukum dan HAM pada 26 Januari 2021.

Menurut investigasi Ombudsman, rapat dihadiri oleh lima pejabat negara, yaitu Ketua KPK Firli Bahuri; Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly; Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo; Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana; dan Kepala Lembaga Administrasi Negara Adi Suryanto.

Robert mengatakan kehadiran lima pimpinan itu saja sudah janggal. Karena mengacu pada Peraturan Menkumham Nomor 23 Tahun 2018 tentang harmonisasi rancangan aturan, seharusnya kepala lembaga itu tidak perlu hadir. Dia mengatakan rapat harmonisasi rancangan aturan justru harusnya dihadiri oleh pejabat setingkat Sekretaris Jenderal, pejabat administrator dan perancang. “Kalau kami bikin aturan internal, tidak mungkin Ketua Ombudsman akan datang untuk rapat harmonisasi,” kata dia.

Robert mengatakan kejanggalan dalam rapat tak berhenti di situ. Dia mengatakan investigasi Ombudsman menemukan bahwa pejabat yang diharuskan hadir dalam rapat sebenarnya datang ke Kemenkumham.

Namun, mereka ditengarai diminta untuk keluar ruangan. Salah satunya Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa. Dia hadir di Kemenkumham, namun tidak ada di dalam ruangan. “Yang hadir di ruangan pada akhirnya lima pucuk pimpinan tersebut, yang lain diminta keluar,” ujar Robert.

Ombudsman, kata Robert, menemukan data yang menguatkan terjadi pelanggaran prosedur dalam rapat itu. Berdasarkan aturan Menkumham, rapat harmonisasi seharusnya dipimpin dan dikoordinasi oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham. Namun, dengan absennya pejabat tersebut, Ombudsman meyakini rapat tidak dipimpin oleh Dirjen. “Tidak mungkin Dirjen yang memimpin dan tidak mungkin staf di bawah bisa bersuara lebih jauh dalam rapat itu,” kata Robert.

Anggota Ombudsman yang sebelumnya berkecimpung di sektor otonomi daerah ini mengatakan lembaganya juga menemukan penyalahgunaan wewenang. Temuan ini yang membuat Ombudsman meyakini telah terjadi maladministrasi berlapis. Maladministrasi itu bahkan sudah terjadi sejak perancangan aturan mengenai TWK.

Bukti maladministrasi itu adalah dokumen hasil rapat harmonisasi ditandatangani oleh pejabat yang tidak hadir dalam rapat. Dia mengatakan berita acara penandatanganan harmonisasi tidak disusun dan diteken oleh lima pimpinan yang hadir, melainkan oleh bawahannya yang sama sekali tidak ikut di dalam rapat tersebut. “Coba bayangkan, tidak hadir, tapi tanda tangan,” ujar dia.

Sumber: tempo.co

‘Takut Kepada Allah dan Penyakit Tak Perlu Dipertentangkan’

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengajak umat beragama untuk tidak mempertentangkan rasa takut kepada Tuhan dengan takut kepada penyakit. Sebab, keduanya tidak perlu dipertentangkan.

“Sudut pandang keagamaan kita mengajarkan, takut kepada Allah dan takut kepada bahaya penyakit, tidak perlu dipertentangkan. Tentu dalam bingkai keimanan dan kebebasan manusia dalam berikhtiar,” ujar Menag saat memberikan sambutan pada Tahlil Nasional bertajuk “Doa untuk Syuhada” yang diselenggarakan Kemenag secara virtual, Kamis (22/7/2021).

Acara ini diikuti ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia melalui aplikasi zoom. Hadir juga secara virtual, pimpinan MPR dan DPR, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga negara, serta jajaran Kemenag, pusat dan daerah. Tahlil diawali dengan pembacaan tawashul oleh KH Syukron Makmun, sementara tahlil dipimpin KH Abdul Qodir Ahmad Sahal (Pengasuh Pesantren Salafiyah Pasuruan). Doa dibacakan oleh KH Anwar Manshur (PBNU), Ust H Agus Tri Sundani (PP Muhammadiyah), dan KH Abdullah Jaidi (MUI).

Dikatakan Menag, manusia diperintahkan untuk melakukan ikhtiar terlebih dahulu, lalu bertawakkal kepada Allah. “Tidak ada tawakkal yang tidak didahului ikhtiar,” tegasnya.

Menag mengingatkan, dalam penanganan pandemi dan penanggulangan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, semua elemen bangsa harus kompak, bersatu dan melakukan langkah yang saling dukung dan terpadu. Hal itu penting untuk menyelamatkan nyawa rakyat.

Menag mengajak semua pihak untuk mendukung kebijakan PPKM level 4 dan level 3 yang sudah diputuskan pemerintah. Ksbijakan ini diambil untuk menyempurnakan ikhtiar dalam melawan Covid-19 dan menjaga kemaslahatan di tengah masyarakat

“Dukungan dari tokoh agama dan ormas keagamaan akan sangat berarti dalam rangka menjaga ketenangan umat,” pesannya.

“Menjaga prootokol kesehatan, vaksinasi yang diupayakan terus pemerintah merupakan bagian ikhtiar yang tidak bisa diabaikan,” tandasnya.

Pentagon Mengakui Taliban Telah Mendapatkan ‘Momentum Strategis’

Redaktur: Mazaya

WASHINGTON(Jurnalislam.com) — Taliban tampaknya memiliki “momentum strategis” dalam perjuangannya untuk menguasai Afghanistan karena mereka meningkatkan tekanan pada kota-kota utama, dalam rangka menyiapkan panggung untuk periode yang menentukan dalam beberapa pekan mendatang ketika Amerika menyelesaikan penarikan pasukannya, kata perwira tinggi militer AS, pada Rabu (21/07/2021)

“Ini akan menjadi ujian bagi kemauan dan kepemimpinan rakyat Afghanistan, pasukan keamanan Afghanistan dan pemerintah Afghanistan,” kata Jenderal Mark Milley, Kepala Staf Gabungan, saat konferensi pers Pentagon.

Pentagon mengatakan penarikan pasukan AS sudah mencapai 95% dan akan selesai pada 31 Agustus. Sementara pemerintahan Biden telah berjanji akan melanjutkan bantuan keuangan dan dukungan logistik untuk pasukan Afghanistan setelah Agustus. Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengatakan fokus utama militer AS akan melawan ancaman teroris, bukan Taliban.

Berbicara bersama Milley, Austin mengatakan AS akan “mengawasi” jaringan al-Qaida yang telah menggunakan Afghanistan sebagai surga untuk merencanakan serangan 9/11 di Amerika Serikat dan menjadi alasan pasukan AS menginvasi Afghanistan pada 2001.

“Fokus utama kami ke depan adalah untuk memastikan bahwa kekerasan, terorisme, tidak dapat diekspor dari Afghanistan ke tanah air kami, jadi kami akan mempertahankan kemampuan untuk tidak hanya mengamati itu tetapi juga mengatasinya jika itu muncul,” terang Austin, seraya menambahkan bahwa Taliban berjanji pada tahun 2020 untuk tidak memberikan perlindungan bagi al-Qaida di masa depan.

“Kami berharap mereka memenuhi komitmen itu. Jika mereka menginginkan legitimasi ke depan, saya pikir itu adalah sesuatu yang harus mereka pertimbangkan. Itu salah satu cara untuk mendapatkannya, jadi kita lihat saja apa yang terjadi.” Dia menegaskan kembali pandangannya bahwa ada “risiko sedang” al-Qaida mendapatkan kembali kemampuan dalam waktu sekitar dua tahun setelah AS meninggalkan untuk melancarkan serangan terhadap Barat.

“Tapi, sekali lagi, ada beberapa hal yang bisa terjadi untuk mempercepat atau memperlambatnya,” imbuhnya.

Milley mengatakan Taliban sekarang menguasai sekitar setengah dari 419 pusat distrik di Afghanistan, dan sementara mereka belum merebut satupun dari 34 ibu kota provinsi negara itu, mereka menekan sekitar setengahnya. Ketika Taliban merebut lebih banyak wilayah, pasukan keamanan Afghanistan mengkonsolidasikan posisi mereka untuk melindungi pusat-pusat populasi utama, termasuk Kabul, katanya.

“Sejumlah besar wilayah telah direbut selama enam, delapan, sepuluh bulan oleh Taliban, sehingga tampaknya momentum strategis seperti berada bersama Taliban,” kata Milley.

Milley mengatakan bahwa sementara Taliban berusaha untuk menciptakan kesan bahwa kemenangan mereka atas pemerintah Kabul yang didukung AS tidak dapat dihindari. Milley juga yakin militer dan polisi Afghanistan memiliki pelatihan dan peralatan untuk menang. Dia mengatakan tidak akan mengesampingkan penyelesaian secara politik yang dinegosiasikan dengan Taliban, tapi juga tidak akan menafikan “pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban sepenuhnya.” (Bahri)

Sumber: AP News

Ribuan Tokoh dan Ulama Ikuti Tahlil Daring Nasional untuk Syuhada Covid

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Ribuan tokoh dari berbagai daerah mengikuti Tahlil Nasional yang digelar Kementerian Agama, Kamis (22/7/2021) malam. Mereka berasal dari ulama, pengasuh pesantren, pimpinan ormas, sejumlah menteri dan wakil menteri, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan daerah, hingga politisi dan penyuluh agama.

Tahlil Nasional yang mengangkat tema “Doa untuk Syuhada” digelar secara virtual. “Melalui acara ini, kita ingin mendoakan ulama, guru, pendakwah, pengasuh pesantren, dokter, nakes, aktivis, relawan kemanusiaan, dan seluruh elemen masyarakat yang wafat selama pandemi Covid-19,” ujar Menag Yaqut Cholil Qoumas saat memberikan sambutan.

Tahlil Nasional juga digelar untuk mendoakan bangsa agar diberi kekuatan dan pandemi segera berlalu. Kepada seluruh elemen masyarakat, Menag mengajak untuk memperkuat solidaritas, kebersamaan, kegotongroyongan dan optimisme.

“Semoga cobaan ini cepat berlalu. Mari sama-sama galang kekuatan lahiriyah dan batiniyah agar pandemi segera berakhir dengan pertolongan Allah,” ajaknya.

Gus Menag juga mengajak semua pihak untuk mendukung kebijakan PPKM Level 4 dan Level 3 yang sudah diputuskan pemerintah. Kebijakan itu merupakan bagian dari upaya untuk menyempurnakan ikhtiar dalam melawan Covid-19 dan menjaga kemaslahatan di tengah masyarakat

“Dukungan dari tokoh agama dan ormas keagamaan akan sangat berarti dalam rangka menjaga ketenangan umat. Pemerintah terus berikhtiar secara lahiriyah,” tandasnya.

Amnesty Internasional: Iran Langgar HAM Tangani Protes Masyarakat Soal Krisis Air

Redaktur: Mazaya

IRAN(Jurnalislam.com)--Iran menggunakan kekuatan yang melanggar hukum dan tindakan berlebihan dalam menangani aksi protes atas kekurangan air di provinsi yang kaya akan minyak tetapi gersang Khuzestan, pernyataan tersebut disampaikan kelompok hak asasi internasional pada hari Jumat (23/07/2021)

Amnesty International mengatakan telah mengkonfirmasi kematian sedikitnya delapan pengunjuk rasa dan pengamat, termasuk seorang remaja laki-laki, ketika pihak berwenang menggunakan peluru tajam untuk memadamkan aksi protes.

Sedangkan media dan pejabat Iran mengatakan sedikitnya tiga orang telah tewas, termasuk seorang petugas polisi dan seorang pengunjuk rasa, dengan menuduh “kaum oportunis” dan “perusuh” yang menembaki pengunjuk rasa dan pasukan keamanan.

“Pasukan keamanan Iran telah mengerahkan kekuatan yang melanggar hukum, termasuk dengan menembakkan peluru tajam dan senapan angin, untuk membubarkan sebagian besar aksi protes damai,” terang Amnesty International.

Berdasarkan analisa rekaman video dari peserta protes dan laporan saksi mata “menunjukkan pasukan keamanan menggunakan senjata otomatis yang mematikan, senapan dengan amunisi yang tidak pandang bulu, dan gas air mata,” katanya.

Sementara itu Human Rights Watch (HRW) mengatakan dalam sebuah pernyataan terpisah bahwa pihak berwenang Iran tampaknya telah “menggunakan kekuatan berlebihan terhadap para demonstran” dan pemerintah harus “menyelidiki secara transparan” kematian yang dilaporkan.

“Otoritas Iran memiliki catatan yang sangat meresahkan dalam menanggapi dengan peluru tajam kepada para pengunjuk rasa yang frustrasi dengan meningkatnya kesulitan ekonomi dan memburuknya kondisi kehidupan,” kata peneliti HRW Iran Tara Sepehri Far.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia menuduh Iran melancarkan tindakan keras terhadap protes nasional 2019 atas kenaikan harga bahan bakar, menurut Amnesty, menewaskan sedikitnya 304 orang.

“Otoritas Iran memiliki rekam jejak yang mengerikan dalam menggunakan kekuatan mematikan yang melanggar hukum. Peristiwa yang terjadi di Khuzestan memiliki gaung yang mengerikan sebagaimana aksi protes nasional November 2019,” kata Diana Eltahawy, wakil direktur Amnesty untuk Timur Tengah dan Afrika Utara.

Amnesty mengatakan remaja laki-laki, Hadi Bahmani, tewas di kota Izeh.

Pihak berwenang Iran telah menyalahkan kerusuhan pada perusuh dan Amnesty mencatat bahwa kantor berita Fars menerbitkan wawancara dengan kerabat dari dua orang yang tewas berlepas diri dari tindakan mereka.

Tetapi Amnesty mengutip sebuah sumber yang mengatakan bahwa salah satu keluarga telah dikunjungi oleh intel dengan pakaian biasa dan “memaksa mereka untuk membacakan naskah yang sudah disiapkan sebelumnya di depan kamera”.

Human Rights Watch mengatakan juga ada laporan penutupan internet di daerah itu, tercatat bahwa “selama tiga tahun terakhir, pihak berwenang sering membatasi akses informasi selama protes.”

Khuzestan adalah wilayah penghasil minyak utama Iran, tetapi telah dilanda kekeringan yang luar biasa sejak Maret.

Provinsi ini adalah rumah bagi minoritas Arab yang besar, dan penduduknya sering mengeluh karena dipinggirkan oleh pihak berwenang. (Bahri)

Sumber: The New Arab

Prof Huzaemah, Sosok Ulama Perempuan Pakar Fatwa Kebanggaan Indonesia

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)-Pada Jumat yang penuh berkah, Allah SWT memanggil kembali ulama terbaik Indonesia, Prof Huzaemah Tahido Yanggo. Kepergian Prof Huzaemah di hari yang mulia ini menyisakan duka mendalam khususnya bagi Ketua MUI Bidang Fatwa KH Asrorun Niam Sholeh. Interaksi Kiai Niam dan Prof Huzaemah terbilang intens.

Sejak menginjakkan kaki pertama kali di Jakarta pada 1994, Kiai Niam sudah menimba ilmu kepada Prof Huzaemah. Bahkan pada periode 2015-2020, dia kerap mendampingi sosok Prof Huzaemah memimpin sidang fatwa MUI.

“Saya bersaksi beliau orang yang sangat baik. Beliau sosok ilmuan wanita yang langka. Guru Besar di bidang fikih perbandingan. Aktif mengajar dan mendedikasikan ilmunya di berbagai tempat perkhidmatan. Pernah menjadi pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, hingga sekarang sebagai Rektor IIQ Jakarta, ” ujarnya, Jumat (23/7) pagi.

 

Prof Huzaemah wafat di RSUD Serang saat berjuang melawan Covid-19. Padahal, ujar Kiai Niam,  sejak awal pandemi berlangsung, penyabet gelar doktoral bidang fikih Islam dari Al-Azhar Mesir itu termasuk sosok yang intensif mengawal fatwa MUI terkait penanggulangan Covid-19. “Beliau sangat aktif memberikan kontribusi pemikirannya, ” ujar dia.

Menurut Kiai Niam, Prof Huzaemah sudah lama berkhidmah di MUI di bidang fatwa. Beliau malang melintang mulai dari anggota, wakil ketua, ketua, ketua bidang, sampai kembali menjadi wakil ketua komisi fatwa. Dedikasi Prof Huzaemah, tutur Kiai Niam, sangat luar biasa khususnya di bidang hukum Islam/syariah dan perbandingan madzhab.

“Beliau adalah sosok pengabdi ilmu pengetahuan dan aktif di berbagai perkhidmatan. Banyak buku yang beliau tulis dan diterbitkan sebagai peninggalan yang tidak terlupakan, ” katanya.

Secara pribadi, Kiai Niam banyak berhutang budi kepada sosok Prof Huzaemah. Sejak pendidikan sarjana sampai doktor, Kiai Niam selalu belajar dengan Prof Huzaemah. Selain itu, di Komisi Fatwa, dia juga banyak bercengkerama dengan Prof huzaemah.

“Sejak 1994 saya belajar dengan beliau bahkan hingga jenjang pendidikan formal di S3. Beliau juga yang dengan tekun membimbing saya menulis disertasi. Saat di Komisi Fatwa MUI, kami rutin bersama. Beliau aktif baik kehadiran fisik maupun pemikiran-pemikirannya,” ujar dia yang terakhir bertemu fisik dengan Prof Huzaemah pada 31 Mei 2021 di Hotel Millenium Jakarta saat peluncuran buku “Dinamika Fatwa MUI dalam Satu Dasawarsa, Potret 10 Tahun Perjalanan Komisi Fatwa.” Pertemuan fisik mereka yang terakhir itu bertepatan dengan hari ulang tahun Kiai Niam yang ke-45.

“Beliau berjuang melawan Covid-19. Beliau telah berbuat banyak untuk menanggulanginya. Allah SWT memiliki rencana dan keputusan terbaik. Saya bersaksi beliau min ahlil khair. Semoga Allah SWT menjadikan beliau ahlul Jannah tanpa hisab. Syahidah akhirah. Alfatihah, ” kata Kiai Niam mendoakan almarhum.(mui)

 

Laznas BMH Salurkan 3179 Hewan Kurban di Wilayah Krisis Air

Redaktur: Mazaya
JATIM(Jurnalislam.com)–Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Jawa Timur dalam momentum hari raya idul adha 1442 H kali ini telah sukses menyalurkan hewan qurban dalam program Qurban Plus Sedekah Jariyah Sumur Bor. (Jumat, 23/7)
Sebanyak 4.854 orang telah ikut berqurban tahun ini. Serta sebanyak 3.178 hewan qurban telah tersalurkan, dengan rincian 164 ekor sapi & 3.014 ekor kambing. Mereka telah mengamanahkan dan  mempercayakan ibadah qurbannya melalui Laznas BMH Perwakilan Jawa Timur
Imam Muslim, Ketua Divisi Program dan Pendayagunaan BMH Perwakilan Jawa Timur mengatakan bahwa,
“Meski saat ini kita dalam masa sulit karena Pandemi ini, tapi Alhamdulillah rasa ingin berbagi masyarakat sangat tinggi & kepercayaan donatur dan dermawan melalui Program Qurban Laznas BMH.”
Sebanyak 89.425 jiwa telah menerima manfaat daging qurban dari Laznas BMH yang tersebar 38 kabupaten/kota, 65 desa krisis air bersih, 83 Pesantren & panti asuhan, 33 rumah Qur’an di Jawa Timur.
“Semoga dengan adanya program penyaluran daging Qurban ini, bisa meringankan beban warga terutama karena Pandemi.”ujar Muslim.
“Kami sangat senang bisa mendapatkan distribusi Qurban untuk Mualaf Tengger di sini. Semoga bermanfaat bagi yang membutuhkan.”Ungkap Ustadz Bukhori, Dai Laznas BMH di Lereng Tengger, Senduro, Lumajang
Dalam melaksanakan kegiatan Qurban kali ini,  tim panitia BMH menerapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Prosesi pemotongan hewan dilaksanakan secara tertutup, dengan hanya dihadiri petugas. Selain itu distribusi juga dilakukan dari rumah ke rumah agar menghindari kerumunan warga.

Kejutan Donatur Untuk Guru Ngaji Sambut Idul Adha Pertama di Masjid Al Majid dan PBM Cahaya Negeri

Redaktur: Mazaya

LAMPUNG(Jurnalislam.com) – Gema takbir sorai Hari Raya Idul Adha 1442 H berkumandang, berbondong-bondong jemaah mulai berdatangan menuju Masjid Al Majid. Hari Raya Idul Adha kali ini bak momen yang dinanti dan bersejarah bagi masyarakat sekitar Jalan Baturaja (Lintas Sumatera), Bukit Kemuning, Lampung Utara. Untuk pertama kalinya, pelaksanaan shalat Ied sekaligus Lebaran kurban di Masjid berbasis wakaf tersebut digelar, setelah resmi berdiri sejak bulan April 2021 lalu.

 

Setelah melaksanakan shalat Ied, di halaman belakang Masjid, telah terlihat kehadiran 6 ekor doka (domba/kambing) dan 5 ekor sapi yang siap untuk dikurbankan. Tepat pukul 08.30 WIB, Didi Jumianto selaku Sekretaris Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al Majid, mengomandoi gotong royong warga tanda penyembelihan hewan kurban siap dimulai. Sedangkan di PBM (Pusat Belajar Mengaji) Cahaya Negeri, juga siap dengan 5 ekor doka dan 1 ekor sapi.

 

Kemudian hasil potongan daging-daging kurban itu dikemas dalam sebuah wadah besek bambu, untuk mengurangi penggunaan plastik. Menjelang waktu dzuhur, daging-daging kurban segera didistribusikan kepada sebanyak 415 Kepala Keluarga (KK) masyarakat sekitar Masjid Al Majid dan 100 KK sekitar PBM Cahaya Negeri.

 

“Jika kemarin baru saja kita gelar pelaksanaan ibadah Ramadhan dan Idul Fitri pertama di Masjid Al Majid, kini luar biasa, kita sama-sama rayakan Idul Adha disini. Nah, ditambah dengan adanya Tebar Hewan Kurban disini, banyak warga sekitar Masjid Al Majid dapat menikmati daging kurban di tahun ini. Karena memang sebelumnya, walau ada yang berkurban, belum kebagian semua,” sebut Didi.

 

“Yang terpenting, dengan hadirnya Masjid Al Majid, semua warga ikut kebagian berkahnya,” tambah Didi.

 

Di lokasi yang sama terdapat 2 ekor sapi yang merupakan hadiah hewan kurban dari amanah donatur, komunitas PP (Profit Protocol), kepada para Guru Ngaji di wilayah Bukit Kemuning, Lampung Utara. Yaitu 7 Guru Ngaji per ekor sapi di Masjid Al Majid dan 7 Guru Ngaji per ekor sapi di PBM (Pusat Belajar Mengaji) Cahaya Negeri. Guru Ngaji tersebut menjadi pekurban sekaligus penerima manfaat program THK 2021 Dompet Dhuafa.

 

Salah satunya Ustaz Reski Muhammad Fikri (19), sosok Guru Ngaji di PBM Cahaya Negeri itu mengaku, “bahwa Idul Adha 1442 H ini menjadi pertama kalinya berkurban selama hidup saya. Sayapun tidak pernah menyangka bahwa namanya akan tertulis sebagai salah satu pekurban kali ini”.

 

“Karena alasan ekonomi, saya belum punya tabungan cukup untuk berkurban. Jadi masih gak percaya kalau saya hari ini kurban. Terima kasih banyak PP dan Dompet Dhuafa, semoga jadi menginspirasi saya untuk semangat berkurban di kesempatan berikutnya,” ujar Ustaz Reski selaku pengajar Iqra anak-anak siswa PBM itu pada tim Dompet Dhuafa, Selasa (20/7/2021).

 

Tidak hanya hadiah hewan kurban amanah Profit Protocol untuk wilayah Bukit Kemuning, Lampung Utara. Namun komunitas serupa lain, sebut saja KAYA, MM, BOSS, QM, KSJ, PPQ, MOST, bersama THK 2021 Dompet Dhuafa turut mendistribusikan 50 ekor sapi hadiah hewan kurban kepada Guru Ngaji di wilayah Indonesia lainnya. Tersebar antara lain ke Lombok, Bima, Sumbawa, dan Dompu, Nusa Tenggara Barat; Bantaeng, Sulawesi Selatan; Kendari, Sulawesi Tenggara; hingga Halmahera, Maluku Utara.

Novel Apresiasi Ombudsman Berani Bongkar Maladministrasi TWK KPK

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan memberikan apreasiasi terhadap Ombudsman Republik Indonesia yang menyimpulkan bahwa terdapat malaadministrasi dalam seluruh proses pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diketahui, Ombudsman menemukan adanya penyimpangan prosedur dalam pelaksanaan tes yang menjadi penentu peralihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) itu.

“Pernyataan Ombudsman RI soal TWK ungkap banyak maladministrasi. Apresiasi yg tinggi kepada Ombudsman RI  yang telah bekerja jujur, obyektif dan profesional,” kata Novel Baswedan dalam keterangannya, Kamis (22/7).

“Semakin tampak bahwa ini upaya konspirasi untuk hadang ungkap kasus korupsi besar, ” tambah Novel.

Diketahui, Ombudsman Republik Indonesia meminta Presiden Joko Widodo untuk melakukan pembinaan terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut menyusul ditemukannya sejumlah kecacatan administrasi dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK).

“Presiden perlu melakukan pembinaan kepada lima pimpinan lembaga bagi perbaikan kebijakan yang berorientasi atas tata kelola yang baik,” kata anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng dalam konferensi pers daring yang dikutip pada Kamis (22/7).

Ombudsman menilai, pembinaan juga perlu dilakukan terhadap Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Kepala LAN, Menteri Hukum dan HAM serta Menteri PAN-RB. Robert mengatakan, pembinaan dilakukan guna memperbaiki kebijakan dan administrasi kepegawaian yang berorientasi pada asas tata kelola pemerintahan yang baik.

Hal tersebut disampaikan sebagai saran perbaikan terhadap seluruh lembaga yang terlibat dalam proses pelaksanaan TWK. Ombudsman juga meminta Presiden Jokowi mengambil alih kewenangan yang didelegasikan kepada pejabat pembina kepegawaian KPK terkait status 75 pegawai.

Sumber: republika.co.id

Angka Positivy Rate Covid di Jatim Cukup Tinggi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Usai lebih dari dua minggu pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di wilayah Jawa – Bali dan beberapa daerah lainnya, angka positivity rate kasus Covid-19 di Provinsi Jawa Timur masih cukup tinggi yakni 39,24%, jauh di atas standar the World Health Organization (WHO) yakni 5%. Oleh sebab itu, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin meminta jajaran Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Timur untuk terus meningkatkan upaya penanganan wabah Covid-19 di wilayahnya.

“Saya berharap terutama soal koordinasi, konsolidasi data, jangan sampai misalnya gubernur tidak tahu ada berapa vaksin yang masuk,” tegas Wapres saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 secara virtual bersama Gubernur, Bupati/Walikota, serta jajaran Satgas Covid-19 di wilayah Provinsi Jawa Timur, Rabu (21/07/2021).

Lebih lanjut, Wapres juga meminta koordinasi mengenai berbagai masalah seperti ketersediaan Bed Occupancy Rate (BOR), oksigen, dan lain-lain di semua wilayah agar terus ditingkatkan, sehingga apabila dibutuhkan dapat dilakukan antisipasi secara cepat.

“Kemudian juga langsung kalau ada masalah bisa berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan, dengan Satgas, dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri),” pintanya.

Di samping itu, Wapres juga meminta para kepala daerah di Provinsi Jawa Timur untuk memacu penyerapan anggaran penanganan Covid-19 yang dilaporkan masih rendah.

“Mohon perhatian tadi yang disampaikan oleh Mendagri, banyak yang masih rendah penyerapan anggarannya untuk penanganan Covid-19, karena itu saya minta ini betul-betul dipacu,” pintanya lagi.

Kemudian, terkait testing, Wapres berharap penggunaan tes antigen dapat dikurangi dan lebih memperbanyak tes PCR yang memiliki tingkat akurasi lebih tinggi.

“Memang antigen ini jangan terlalu banyak, sebab tingkat positivity rate-nya itu menjadi sangat rendah,” ujarnya.

Selanjutnya, terkait rencana pelonggaran terhadap berbagai bidang usaha seperti pedagang kaki lima (PKL) usai pelaksanaan PPKM Darurat, Wapres meminta agar dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

“Ini sebenarnya untuk supaya mereka yang mencari penghidupannya harian itu kemudian bisa mulai kembali, tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat,” tuturnya.

Terakhir, mengenai pemberlakuan pelevelan (levelling) PPKM terhadap suatu wilayah berdasarkan asesmen situasi pandemi yakni level 1, 2, 3, atau 4, Wapres mengingatkan agar wilayah yang telah mencapai level rendah penularan Covid-19 tidak naik kembali.

“Kalau nanti sudah diketahui (levelnya), saya minta jangan ada level yang sudah turun (menjadi) naik, tapi justru yang di level 4 (misalnya) yang harus turun sedikit demi sedikit menjadi 3, turun (lagi) 2. Nah, ini saya kira jangan sampai justru sebaliknya, yang sudah di level 3 malah naik ke 4 misalnya,” pungkas Wapres