Penulis: Mazaya

Uni Eropa: Taliban Telah Menang, Kita Harus Berdialog Dengan Mereka

Redaktur: Mazaya

EROPA(Jurnalislam.com)–Uni Eropa (UE) menangguhkan pembayaran pembangunan ke Afghanistan sampai dapat berbicara dengan Taliban, pernyataan tersebut disampaikan perwakilan tinggi Uni Eropa, Josep Borrell setelah menggelar pertemuan dengan para menteri luar negeri Uni Eropa, Selasa malam (17/8/2021).

“Tidak ada pembayaran bantuan pembangunan sampai kami mengklarifikasi situasi dengan para pemimpin Taliban,” katanya.

Komisi UE telah menjanjikan sekitar €1,2 miliar (Rp.20,2 triliun) untuk bantuan pembangunan Afghanistan periode 2021-2024.

Namun Borrell menegaskan bahwa “bantuan kemanusiaan akan terus berlanjut, dan mungkin kita akan mengalami peningkatan, mengingat jumlah pengungsi Afghanistan, kekeringan yang sedang berlangsung, dan dampak pandemi virus corona,” terangnya.

Borrell juga mengatakan Uni Eropa harus berbicara dengan Taliban sesegera mungkin karena mereka telah memenangkan perang di Afghanistan.

Namun, Josep Borrell tegaskan bahwa dialog tidak menyiratkan pengakuan formal pemerintahan baru Taliban oleh Brussel dalam waktu dekat ini.

“Taliban telah memenangkan perang. Jadi kita harus berbicara dengan mereka, untuk terlibat dalam dialog sesegera mungkin untuk mencegah bencana kemanusiaan dan migrasi potensial, tetapi juga krisis kemanusiaan,” katanya dalam konferensi pers.

“Dialog ini juga harus fokus pada cara untuk mencegah kembalinya kehadiran teroris asing di Afghanistan,” tambahnya.

Borrell berbicara kepada pers setelah pertemuan konferensi video dengan para menteri luar negeri Eropa, ketika negara-negara anggota UE melanjutkan upaya untuk mempercepat evakuasi warga negara Barat dari bandara Kabul.

“Kami akan berurusan dengan pihak berwenang Afghanistan seperti mereka, pada saat yang sama tetap waspada terhadap kewajiban internasional,” pungkas Borrell. (Bahri)

Sumber: Euro News

MPR Diminta Terbuka Soal Rencana Amandemen UUD 1945

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, menyarankan MPR seharusnya terbuka kepada masyarakat terkait rencana waktu pelaksanaan amendemen UUD 1945. Sebab, soal rencana waktu amendemen ini belum pernah disebut Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet).

“Mestinya dibuka dan terbuka. Dokumen amendemen itu bukan rahasia,” kata Ujang, Rabu (18/8).

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia ini mengatakan, semakin ditutup-tutupi maka rakyat akan semakin tidak percaya terhadap MPR. Selain itu, langkah Bamsoet yang dinilai getol mendorong amendemen juga disoroti.

Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR, Benny K Harman mengatakan bahwa Bamsoet melakukan pembohongan publik. Ia mengungkapkan mekanisme amendemen terbatas sampai saat ini belum diputuskan.

Selain itu pernyataan Bamsoet terkait amendemen juga berbeda dengan sikap Fraksi Partai Golkar MPR. Ketua Fraksi Golkar MPR, Idris Laena, mengatakan amendemen belum mendesak dilakukan. Menanggapi itu, Ujang tak mengetahui pasti apa maksud dari manuver Bamsoet tersebut. “Mungkin Bamsoet main sendiri,” ujarnya.

Dirinya menduga Bamsoet ingin mendapat sorotan pemberitaan yang masif. Terkait apa ambisinya, dirinya juga mengaku tak memahami hal itu. Namun sebagai Ketua MPR, Ujang menduga Bamsoet ingin meninggalkan legacy sekaligus menggunakan momentum amendemen untuk berselancar membangun citra politik.

“Rakyat mesti mengawal dan mengawasi, jangan sampai ada agenda terselubung, tahu-tahu ketok palu,” tegas Ujang.

Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo, mengeklaim MPR sudah memiliki rencana waktu terkait kapan amendemen terbatas UUD 1945. Namun, dirinya tidak menjelaskan secara detail kapan waktunya. “Ada, berdasarkan rapat kami dengan badan pengkajian dan pimpinan ada time table-nya,” ujar Bamsoet, Rabu (18/8).

 

Sumber: republika.co.id

Ashraf Ghani Bantah Bawa Uang Banyak Saat Kabur dari Afghanistan

Redaktur: Mazaya

DUBAI(Jurnalislam.com) — Presiden Afghanistan Ashraf Ghani menyangkal klaim yang menyatakan dia pergi membawa banyak uang, Rabu (18/8). Dalam pelarian usai Taliban menguasai ibu kota Afghanistan, Kabul, dia mencari perlindungan di Uni Emirat Arab (UEA).

“Jika saya tetap tinggal, saya akan menyaksikan pertumpahan darah di Kabul,” kata Ghani dalam sebuah video yang disiarkan di Facebook dan menjadi komentar publik pertamanya sejak dikonfirmasi bahwa dia berada di UEA.

Ghani menyatakan telah meninggalkan Kabul untuk mencegah pertumpahan darah. Dia dengan tegas membantah laporan bahwa membawa sejumlah besar uang saat meninggalkan istana kepresidenan.

Presiden Afghanistan yang digulingkan ini telah dikritik keras oleh mantan menteri karena meninggalkan negara itu tiba-tiba. Menurut Ghani, dia langsung pergi ketika pasukan Taliban memasuki Kabul pada akhir pekan lalu atas saran pejabat pemerintah.

Kabar tentang kepergian Ghani membawa sejumlah uang berasal dari laporan Kedutaan Besar Rusia di Kabul. Presiden Afghanistan telah meninggalkan Afghanistan dengan empat mobil dan satu helikopter yang dipenuhi uang tunai.

“Empat mobil penuh dengan uang, mereka coba memasukkan sebagian uang itu ke dalam helikopter, tetapi tidak semuanya muat. Dan sebagian uang itu dibiarkan tergeletak di landasan,” kata juru bicara Kedutaan Rusia di Kabul, Nikita Ishchenko.

Sumber: republika.co.id

 

UE Sebut Turki Berperan Strategis Tangani Pengungsi Afganistan

Redaktur: Mazaya

BRUSSEL(Jurnalislam.com) — Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, mengatakan,  Turki akan memainkan peran sangat penting dalam menghadapi gelombang warga Afghanistan yang melarikan diri dari negara mereka.

Berbicara kepada penyiar negara Spanyol RTVE, Borrell mengatakan, Uni Eropa harus bekerja sama dengan negara-negara yang membentang antara Afghanistan dan Eropa untuk menghindari krisis kemanusiaan.

Borrell mencatat bahwa, Turki akan memiliki peran sangat penting dalam menghadapi gelombang pengungsi dari Afghanistan. Dia menyayangkan bahwa Uni Eropa tidak memiliki kebijakan bersama untuk menerima pengungsi dalam situasi yang saat ini terjadi di Afghanistan.

Menurut Borrell, Uni Eropa sedang mencoba untuk membangun solusi yang mumpuni terkait kebijakan pengungsi. “Ini adalah kekhawatiran. Apa yang terjadi di Afghanistan adalah kekalahan dunia Barat. Kita harus memiliki keberanian untuk mengenalinya dan menganalisis penyebab dan konsekuensinya,” kata Borrell, dilansir Middle East Monitor, Kamis (19/8).

Borrell menyebut situasi di Afghanistan sebagai peristiwa geopolitik paling serius sejak Rusia mencaplok Krimea. Dia menambahkan bahwa, situasi geopolitik tersebut akan mempengaruhi keseimbangan kekuatan di dunia.

“Situasi saat ini memaksa kami untuk memikirkan kembali bagaimana kami harus bertindak dan mempertahankan nilai-nilai yang kami anut,” kata Borrell.

Borrell mengatakan, Uni Eropa perlu memulai dialog dengan Taliban agar warga Afghanistan bisa mencapai bandara Kabul dengan aman. Beberapa penerbangan militer Uni Eropa telah kembali beroperasi.

Sumber: republika.co.id

 

 

Patung Pemimpin Syiah di Afghanistan Dirusak Masyarakat

Redaktur: Mazaya

BAMIYAN(Jurnalislam.com)– Patung pemimpin milisi Syiah terkemuka yang berperang melawan Taliban selama perang Afghanistan pada 1990-an di provinsi Bayiman dihancurkan, menurut foto-foto yang beredar di media sosial, Rabu (18/8/2021).

Patung itu menggambarkan Abdul Ali Mazari, tokoh syiah yang dibunuh oleh Taliban pada 1995, ketika kelompok itu merebut kekuasaan dari milisi saingannya.

Mazari adalah pendukung minoritas etnis Hazara Afghanistan, yang merupakan anggota sekte Syiah dan dibunuh pemerintahan Taliban sebelumnya. Dimana Taliban merupakan mayoritas Muslim Sunni Afghanistan.

“Dikonfirmasi bahwa patung Shaheed Mazari diledakkan dan dirusak kemarin malam, tepat setelah juru bicara Taliban menjamin ‘amnesti’ dan menghormati hak-hak dasar semua warga negara dalam konferensi pers di Kabul,” tulis Saleem Javed dalam unggahannya di Twitter (18/8/2021).

Patung itu berdiri di provinsi Bamiyan tengah. (Bahri)

Sumber: Al Jazeera

Pemerintah Sebut Sertifikasi Halal Kini Kewenangan BPJPH

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)- Plt Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Mastuki mengatakan bahwa sejak 17 Oktober 2019, penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia menjadi kewenangan BPJPH.

Hal itu sejalan dengan amanat Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

“Jadi, perusahaan dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan mengajukan pendaftaran perdana (baru) atau perpanjangan (renewal), sejak 17 Oktober 2019, harus melalui BPJPH,” tegas Mastuki di Jakarta, Rabu (18/8/2021), merespon pertanyaan tentang skema perusahaan dari luar negeri yang akan mengajukan pendaftaran sertifikasi halal ke Indonesia.

Menurut Mastuki, perusahaan (company), baik dalam maupun luar negeri, yang mengajukan sertifikasi halal ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebelum 17 Oktober 2019, masih dibenarkan sesuai regulasi. Namun, jika masa berlaku sertifikat halalnya akan berakhir atau sudah kedaluarsa, maka proses perpanjangannya wajib melalui BPJPH. “Tentu harus sesuai prosedur pengajuan yang berlaku,” jelasnya.

Selama ini, lanjut Mastuki, Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) atau Halal Certification Body (HCB) yang masih bekerjasama dengan MUI dapat mengeluarkan sertifikat halal terbatas untuk jenis produk yang menjadi lingkup kerjasama. Yakni bahan baku (raw material), flavour-fragrance, dan daging hasil sembelihan (slaughtering). Adapun untuk produk jadi (end product), wajib disertifikasi langsung ke Indonesia.

“Sebelum Oktober 2017, audit produknya dilakukan oleh LPPOM-MUI dan sertifikat halalnya dikeluarkan MUI. Namun setelah 17 Oktober 2019, penerbitan sertifikat halalnya dikeluarkan oleh BPJPH,” ucap Mastuki.

Ditambahkan Mastuki, sejak diberlakukannya PP 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, semua LHLN yang akan habis masa berlaku kerjasamanya dengan MUI (atau yang sudah kedaluarsa) dapat memperpanjang kerjasamanya. Namun, prosesnya harus melalui BPJPH.

“Syarat dan ketentuan regulasi diterapkan untuk proses perpanjangan ini. Jika mereka memenuhi syarat akan diperpanjang. Dan berlaku sebaliknya, jika tak memenuhi syarat tidak bisa diperpanjang,” terangnya.

 

Jamaah Masjid Al Azhar Salurkan Donasi untuk RS Indonesia Palestina ke MUI

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Jamaah Masjid Al Azhar berhasil mengumpulkan donasi kemanusiaan sebesar Rp 500 juta untuk membantu pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Hebron (RSIH) di Palestina. Donasi tersebut diserahkan kepada MUI Senin (16/8).

RSIH itu sendiri merupakan program yang digagas oleh MUI bersama dengan lembaga-lembaga filantropi lainnya yang ada di Indonesia.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI, Amirsyah Tambunan, menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya pada pihak-pihak yang telah membantu mengumpulkan dana untuk pembangunan RSIH.

“Ya, mudah-mudahan bantuan di tengah pandemi Covid-19 ini dapat bermanfaat bagi saudara kita yang berada di Palestina sana,” demikian kata Buya Amirsyah , Senin (16/8).

 

Ketua Panitia MUI, pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Hebron (RSIH), Prof. Dr. Sudarnoto untuk menyampaikan apresiasinya kepada para jamah Masjid Al Azhar yang telah mengumpukan donasi untuk kelancaran pembangunan RSIH di Palestina.

 

“Bantuan ini sangat berarti untuk saudara-saudara kita di Palestina yang membutuhkan fasilitas kesehatan karena warga Palestina banyak menjadi korban aksi kekerasan pendudukan Israel,” ujar Sudarnoto.

Inisiatif awal pembangunan RSIH Palestina ini bermula dari permintaan Wali Kota Hebron, Tayseer Abu Sneinah, saat berkunjung ke Indonesia.

Saat itu kepada pimpinan MUI, Tayseer mengatakan bahwa pihaknya membutuhkan bantuan agar bisa dibuatkan rumah sakit khusus untuk pemulihan trauma.

RS pemulihan trauma diperlukan akibat konflik dan perang dari invasi Israel kepada masyarakat mereka.

Menanggapi permintaan tersebut, MUI meneruskan amanah untuk terus menggalang dan mengumpulkan dana pembangunan RSIH.

Proyek amal ini adalah sebagai bentuk kesolidaritasan antarnegara. Indonesia sebagai negeri berpenduduk muslim besar mempunyai tanggung jawab moral untuk membantu sesama saudara muslimnya di Palestina. (mui)

 

Inovasi Ribuan Anak Muda dalam Lomba Menulis dan Komik tentang Sampah Plastik

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Antusias kaum muda mengikuti lomba menulis dan komik EUPHORIA (Ending Plastic Pollution Through Comic and Writing Contest for A Better Indonesia) sangat tinggi. Laman panitia diakses lebih dari 50 ribu pengunjung selama proses lomba yang diadakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; dan Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKN PSL).

Webinar Nasional ini dibuka oleh Jumeri, Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbudristek; Nani Hendiarti, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kemenko Marves; dan Bjonar Dahl, Konselor Kementerian, Kedutaan Norwegia. Selain itu, webinar ini juga dihadiri oleh pemateri dari berbagai bidang seperti Sri Wahyuningsih, Direktur Sekolah Dasar, Kemendikbudristek; Ujang Solihin Sidik, Kepala Sub Direktorat Barang dan Kemasan, KLHK; Harris Iskandar, Widyaprada Ahli Utama Direktorat Jenderal PAUD & Disdakmen, Kemendikbudristek; Rama Gerald Jade, Koordinator Tim Pemajuan Sekolah SMP PGRI 3 Denpasar, dan Nadia Mulya, public figure & pegiat lingkungan.

“Tercatat 1.438 karya tulis dan komik dari seluruh Indonesia yang mengikuti lomba dalam rangka HUT RI ke-76,” kata Sri Wahyuningsih, Direktur Sekolah Dasar, Kemendikbudristek. Menurutnya, kompetisi ini diselenggarakan sebagai sarana untuk mengedukasi generasi muda agar meningkat kesadarannya akan pentingnya pengelolaan sampah dan upaya pengurangan sampah dari sumbernya.

Lomba Cerpen untuk SMP diikuti 566 peserta dan untuk SD diikuti 228 peserta. Lomba Esai untuk SMA sebanyak 282 peserta dan kategori mahasiswa diikuti oleh 234 peserta. Adapun peserta lomba komik yang dibuka untuk masyarakat umum diikuti oleh 128 peserta.

Pengumuman pemenang lomba dilakukan pada acara Webinar Nasional Merdeka dari Sampah Plastik yang diadakan pada Rabu, 18 Agustus 2021 ini pun telah disiarkan melalui kanal Zoom maupun Youtube dengan jumlah penonton kurang lebih mencapai 15.000 penonton. “Masyarakat sebagai penghasil sampah harus dapat bijak menangani sampahnya di rumah masing-masing, melibatkan seluruh anggota keluarga termasuk anak-anak dalam pengelolaan sampah dan menjadikan kegiatan edukasi yang menyenangkan,” ujar Jumeri, Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbudristek.

Nani Hendiarti, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berharap generasi muda terus mengobarkan semangat untuk mengurangi sampah plastik di laut, “Kreatifitas (peserta kompetisi) sudah sangat banyak, tapi yang paling penting nanti bagaimana ide-ide tersebut bisa diimplementasikan dan disebarkan dengan cara mengajak (masyarakat lain). Sampah plastik ini merupakan sampah yang punya nilai, untuk itu saya ingin berpesan untuk adik-adik, ayo kita mulai dari kita sendiri, karena yang paling penting sampah plastik itu dipilah dari rumah, sehingga nanti itu bisa dimanfaatkan dan bernilai” ujar Nani.

Kegiatan kompetisi ini pun disambut hangat oleh Bapak Ahmad Hidayatullah, Kasubdit Kurikulum KSKK Madrasah yang sangat mengapresiasi para peserta kompetisi, “Saya kira teman-teman yang sudah mengambil prestasi merupakan langkah yang positif untuk mau memulai dan mempromosikan supaya kita bersama-sama bisa mengatasi sampah ini. Untuk kalangan madrasah dan pondok pesantren juga sudah ada komunitas madrasah yang sudah memulai komunitas untuk melakukan usaha ikhtiar merdeka dari sampah plastik di daerah Jombang”.

Konselor Kementerian, Kedutaan Norwegia Mr Bjornard Dahl Hotvedt pun berharap acara ini dapat menjadi inspirasi bagi para pelajar dan pemuda untuk memulai aksi mereka untuk lingkungan yang lebih bersih dan bebas sampah. “Tidak harus aksi yang besar dan megah, cukup dengan aksi kecil oleh diri sendiri yang semangatnya dapat ditularkan ke orang lain,” ujarnya.

Memang, permasalahan sampah khususnya sampah plastik di laut semakin mengancam keberlangsungan kehidupan biota laut dan kesehatan manusia. Sebagian besar sampah plastik di laut tersebut berasal dari limbah aktivitas warga yang bocor ke perairan di darat dan berakhir di laut. Masyarakat perlu memahami persoalan ini sehingga dapat mengelola sampahnya sejak di rumah tangga.

Kompetisi dan Webinar Nasional EUPHORIA 2021 ini menjadi wadah generasi muda menyampaikan inovasi, gagasan, dan kegelisahannya dalam bentuk karya tulis dan komik. Karya para peserta lomba ini diharapkan dapat memacu semangat remaja dan pemuda untuk bergerak dan ikut mengampanyekan pengelolaan sampah di rumah dan lingkungan tetangganya. Sehingga target Indonesia untuk mengurangi sampah tahun 2025 (hingga) 30% dan pengurangan sampah plastik ke laut 70% pada tahun 2025, dapat tercapai.

Tentang TKN PSL

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengatasi permasalahan sampah plastik di laut. Hal ini terbukti dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No. 83/2018 tentang Penanganan Sampah Laut, dimana didalamnya terdapat target penanganan sampah plastik di laut sebesar 70% pada tahun 2025. Melalui Perpres ini, dibentuk pula Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKN PSL) dan Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut (RAN PSL) yang memberikan arahan-arahan strategis bagi kementerian/lembaga untuk menangani permasalahan sampah laut selama jangka waktu 8 tahun (2018-2025).

TKN PSL diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai ketua harian. Selain itu Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertindak sebagai Ketua Tim Pelaksana RAN PSL dan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi bertindak sebagai Wakil Ketua Tim Pelaksana RAN PSL. Sebanyak 16 kementerian dan 1 lembaga tergabung dalam TKN PSL.

Saat ini, 80% sampah laut Indonesia berasal dari daratan dan 30% diantaranya dikategorikan sebagai sampah plastik. Setiap tahunnya, 0,27 – 0,59 juta ton sampah plastik masuk ke perairan Indonesia dan berkontribusi terhadap akumulasi sampah lokal (LIPI, 2018). Hal ini turut dipengaruhi oleh pasang surut ombak di laut (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2018).

Tokoh Agama Berperan Penting dalam Edukasi Covid

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan bahwa tokoh agama adalah sumber informasi paling dipercaya masyarakat, termasuk berkenaan Covid-19 dan vaksinasi. Karenanya, peran tokoh agama sangat penting dalam sosialisasi dan edukasi.

“Saya mengajak tokoh agama terus mengedukasi umat beragama untuk mematuhi protokol kesehatan (prokes), serta saling membantu, bergotong royong mencegah, dan menangani pandemi Covid-19,” ujar Menag dalam Webinar Kebangsaan Lintas Agama Menyambut Peringatan Kemerdekaan RI Ke 76 yang diadakan Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi), Rabu (18/8/2021).

Peran penting tokoh agama, kata Menag, ditunjukkan dalam sejumlah hasil survei. Survei Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama tahun 2020 misalnya, menyebutkan bahwa tokoh agama dianggap oleh masyarakat sebagai sumber informasi paling dipercaya dalam hal informasi Covid-19 dan Vaksinasi, yaitu sebesar 37,16%. Tokoh agama menempati urutan ketiga setelah tenaga kesehatan (84,18%) dan pemerintah (58,51%).

Hasil serupa juga diungkapkan SMRC dalam survei tahun 2020. SMRC  menyebutkan bahwa tokoh agama sebagai pihak yang paling dipercaya untuk menjelaskan pencegahan Covid-19 setelah dokter dan presiden.

Demikian juga dengan survei nasional Literasi Digital Indonesia (Kemenkominfo, 2020). Hasilnya menunjukkan bahwa tokoh agama menjadi sumber informasi yang paling dipercaya (61,7%).

“Hasil survey ini menandakan pentingnya peran tokoh agama dalam pencegahan dan penanganan Pandemi ini,” imbuhnya.

Ke depan, Menag berharap tokoh agama terus memberikan pencerahan kepada umatnya.

Ketua PP Bamusi Hamka Haq mengatakan bahwa kehadiran para tokoh agama sangat diperlukan dalam mengcounter isu-isu tidak benar (hoaks) yang berkembang di tengah masyarakat.

“Tokoh Agama berpengaruh besar terhadap opini yang muncul di masyarakat, dianggap meneduhkan dan dapat membuat suasana menjadi damai dan ini perlu kita pertahankan,” ujar Hamka.

“Isu-isu yang menyesatkan acapkali membuat hubungan masyarakat dengan pemerintah seolah-olah menjadi renggang,” ucapnya lagi.

Webinar Kebangsaan Lintas Agama ini diikuti lebih dari 1.000 peserta. Acara ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain: Ahmad Basarah mewakili Megawati Sukarno Putri, Sekjen PBNU Ahmad Helmy Faisal Zaini, Ketua PP Muhamadiyah Syafiq A. Mughni, Sekretaris Umum Persekutuan gereja-gereja Indonesia Jacklevyn Frist Manuputty, Sekretaris Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan  Konferensi Wali Gereja Indonesia (HAK KWI) Romo Agustinus Heri Wibowo, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perwakilan Umat Budha Indonesia (DPP WALUBI) Hartati Murdaya, Ketua Bidang Ideologi dan Kesatuan Bangsa Parisada Hindu Dharma Indoensia (PHDI) I NYoman Udaayana Sanging, dan Ketua Umum PP Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN) Xs. Budi S. Tanuwibowo.

 

PBNU Kritik Kebijakan Remisi Napi Koruptor

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Ketua Umum Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam-PBNU), Rumadi Ahmad menilai regulasi terkait pemberian remisi terhadap para koruptor perlu ditinjau ulang apabila dianggap mengganggu keadilan bagi masyarakat.

Hal itu ia sampaikan untuk merespons sebanyak 214 napi korupsi yang turut menerima remisi di momen perayaan Kemerdekaan RI yang ke-76 tahun. Empat dari 214 napi korupsi itu langsung bebas dari penjara.

“Jika remisi ini dianggap mengganggu perasaan keadilan masyarakat, regulasi yang menjadi dasar bisa ditinjau ulang,” kata Rumadi, Rabu (18/8).

Rumadi juga menilai tinjau ulang regulasi pemberian remisi bisa diberlakukan terhadap narapidana lain yang memiliki kategori kejahatan luar biasa.

Tak hanya narapidana korupsi, lanjut dia, tindak pidana seperti narkoba hingga terorisme juga harus dipertimbangkan urgensinya mendapatkan remisi.

“Apakah napi untuk pelaku tindak pidana yang masuk kategori extraordinary crime seperti korupsi, terorisme dan narkoba masih perlu diberikan [remisi],” kata dia.

Meski demikian, Rumadi menilai pemberian remisi merupakan hak bagi seorang narapidana. Ia menekankan pemberian remisi tak perlu dipermasalahkan bila sudah sesuai aturan yang berlaku.

“Jadi, remisi kepada napi sejauh sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak perlu dipersoalkan,” kata dia.

sumber: cnnindonesia