Penulis: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Wakil Menteri Agama, Buya Zainut Tauhid Sa’adi, mengatakan kehadiran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama memperkuat sertifikasi halal yang telah dijalankan puluhan tahun oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Selama puluhan tahun, MUI melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dan Komisi Fatwa menjalankan sertifikasi halal yang bersifat sukarela.

Dijelaskan Buya Zainut Tauhid, sejak diterapkannya Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan aturan-aturan turunannya, sertifikasi menjadi kewajiban dan melibatkan lebih banyak pihak termasuk BPJPH dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

“Kewenangan administratif dijalankan oleh pemerintah melalui BPJPH. Adapun pemeriksaan dan pengujian terhadap kehalalan produk dijalankan oleh LPH (lembaga pemeriksa halal). Sedangkan Fatwa Halal produk tetap menjadi wewenang MUI melalui Komisi Fatwa,” ujarnya dalam Webinar Indonesian Halal Watch (IHW), Rabu pagi (01/09) secara virtual.

Dikatakannya, sertifikasi halal merupakan bagian penting yang menjadi inti penyelenggaraan produk halal di Indonesia.

Saat ini, ujar Buya Zainut, sertifikasi halal menjadi perhatian serius berbagai pihak. Selain karena pasar industri halal sendiri yang terus perkembang, semangat sinergi berbagai pihak juga kian membaik.

Ditambahkan mantan Wakil Ketua Umum MUI, pemerintah begitu serius menangani sertifikasi halal dengan terus menyempurnakan berbagai regulasi yang terkait produk halal.

“Transformasi era baru sertifikasi halal ditandai dengan begitu dinamisnya perkembangan dan penyempurnaan regulasi produk halal. Belum satu tahun, regulasi JPH (Jaminan produk halal) mengalami perkembangan signifikan dengan lahirnya UU nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menyampaikan, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 secara khusus memuat klausul penting tentang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Kata Wakil Ketua Pertimbangan MUI ini, salah satu kendala penerapan sertifikasi halal secara menyeluruh adalah terkait sertifikasi UMKM.

Dalam bacaan Buya Zainut, banyaknya UMKM di Indonesia pada satu sisi akan merepotkan bila semua harus mendaftarkan halal karena terkendala biaya. Pada sisi lain, akan memberatkan keuangan negara bila semuanya diberikan subsidi oleh Pemerintah.

“Salah satu hal yang menonjol dari regulasi terbaru ini adalah opsi UMKM melakukan sertifikasi halal secara self declare. Pemerintah beberapa kali memberikan kemudahan kepada UMKM dengan membebaskan biaya pada UMKM tertentu. Dari perspektif positif, pembiayaan gratis ini adalah bagian akselerasi menguatkan UMKM, ” ujarnya.

Ke depan, imbuh Buya Zainut, tiga pihak yaitu Pemerintah melalui BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal (termasuk LPPOM MUI), dan MUI melalui Komisi Fatwa harus terus bersinergi.

“Kerjasama tiga pihak ini sifatnya interdependensi. Satu sama lain saling membutuhkan, saling menguatkan, dan harus saling mendukung, ” ujar Ketua Dewan Halal Nasional MUI itu.

(mui)

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Key Account Manager Lazada Amanah, Siti Authira Lanacitra mengatakan bahwa pandemi Covid-19 memberikan peluang besar bagi Muslimah untuk berbisnis online di Indonesia. Alasannya, data saat pandemi Covid-19 tren perubahan perilaku konsumen yang menjalankan aktivitas belanja secara online mengalami peningkatan signifikan.

“Akibat pandemi Covid-19, menyebabkan terjadinya perubahan perilaku konsumen, yang biasanya beli secara offline tapi sekarang beralih ke via online,” ujar siti dalam Workshop Muslimah Entrepreneur yang diadakan oleh MUI, Senin (30/8).

Siti juga menuturkan, masa depan E-Commerce di Indonesia memiliki potensi perkembangan yang sangat besar. Ia mengungkapkan data bahwa pada tahun 2025 diprediksi perkembangan E-Coomerce mencapai nilai 82 miliar dolar AS.

Selain itu, kata Siti, sejak 2015-2019 terjadi peningkatan jumlah pengguna Internet di Indonesia mencapai lebih dari 40 persen meskipun penetrasinya masih dibawah 5 persen. Meski begitu, lanjut Siti, potensi perkembangan pengguna internet masih cukup pesat.

Siti menambahkan, ekonomi internet diprediksi akan mengalami pertumbuhan yang paling pesat, yaitu 28% pada tahun 2018 sampai 2025.

Siti mengingatkan, efek pandemi Covid-19 juga membuat pasar online mengalami peningkatan yang cukup pesat sehingga membuka peluang besar dalam berbisnis dan tetap produktif di masa pandemi.

Selain itu, dia menambahkan bahwa sejak 2020, 70 persen masyarakat sudah memilih untuk berbelanja via online.

“(Apalagi) sejak tahun 2020, 53 persen masyarakat melakukan pembelian kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan internet, dan masih berlangsung tahun ini,” tambahnya.

Aneka ragam penjualan di pasar online pun mengalami peningkatan dari 2019 seperti Laptop, Smartphone, Botol Bayi dan lainya.

“Jadi permintaanya cukup tinggi untuk dimanfaatkan peluang ini dan dari pemerintah mendukung buatan Indonesia untuk mempromosikan produk Indonesia,” tutupnya.(mui)

SOLO (jurnalislam.com)- Warga Tirtoyoso RT 03 RW 13 Kelurahan Manahan mendesak Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka untuk mencabut izin Gereja GVI EFATA yang rencananya akan didirikan di Tirtoyoso Kelurahan Manahan Surakarta.

Warga beralasan, sejak awal rencana pendirian Gereja GVI EFATA sudah tidak transparan, selain itu, banyak warga merasa dibohongi saat diminta memberikan tanda tangan dan foto copy KTP untuk dukungan pendirian Gereja.

“Dalam pencarian tanda tangan dan foto copy KTP warga. banyak warga melihat bahwa kertas berkolom tersebut tidak ada kop Gereja dan keterangan mencari dukungan atas pendirian Gereja GVI EFATA yang berada di lingkungan warga Tirtoyoso RT 03 RW 13 Kelurahan Manahan,” kata perwakilan warga Tirtoyoso Triyanto dalam keterangan yang diterima jurniscom kamis, (2/9/2021).

“Dan juga tidak ada tanda tangan mengetahui Ketua RT. 03 RW.13, Ketua RW. 13, Kepala Kelurahan Manahan. maupun Karang Taruna Tirtoyoso RT 03 RW 13 Kelurahan Manahan,” imbuh Triyanto.

Triyanto melanjutkan, dalam pendirian tanda tangan dan foto copy KTP warga. Pihak Gereja atau Ketua PKK setengahnya memaksakan kehendak. Setiap warga yang didatangi dimintai tanda tangan dan foto copy KTP.

“Bahkan ada warga yang sedang bekerja, sedang pergi. sedang istirahat atau tidur, dipaksannya untuk memberikan tanda tangan dan foto copy KTP. Dengan cara meminta untuk dituliskan namanya dan tanda tangan palsu kepada anggota keluarga yang ada di rumah,” ungkapnya.

“Dengan adanya pemalsuan dan pembohongan ini, sejumlah 31 warga menyatakan pencabutan dukungan atas rencana pendirian Gereja GVI EFATA di lingkungan warga Tirtoyoso RT 03 RW 13 Kelurahan Manahan,” sambungnya.

Menurut Triyanto, pihak Gereja sejak awal juga tidak transparan dalam menyampaikan lokasi pendirian Gereja GVI EFATA. ia menegaskan bahwa mayoritas warga adalah muslim dan justru warga luar daerah yang menjadi jemaah di Gereja GVI EFATA tersebut.

“Jemaat Gereja GVI EFATA Turtoyoso mayoritas dari luar warga Tirtoyoso RT 03 RW 13 Kelurahan Manahan. Warga Tirtoyoso RT 03 RW 13 Kelurahan Manahan 96 persen warga muslim,” terangnya.

Untuk itu, ia berharap Walikota Surakarta Gibran Rakabuming untuk bisa mendengarkan aspirasi warga untuk mencabut ijin berdirinya Gereja GVI EFATA di Tirtoyoso dikarenakan tidak mengakomodasi kepentingan warga sekitar sebagaimana tertuang dalam peraturan bersama 2 menteri No. 8 dan No. 9 tahun 2006 bisa terwujud dengan semangat kejujuran, transparan dan kedamaian.

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas hari ini menerima audiensi Tim Densus 88 yang dipimpin Inspektur Jenderal Polisi, Marthinus Hukom. Pertemuan membahas rencana kerja sama untuk mengoptimalkan peran penyuluh agama dalam pembinaan narapidana.

“Kami memiliki penyuluh yang tersebar hingga pelosok tanah air. Kemenag telah membuat ruang khusus untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan Kementerian,” kata Menag di Jakarta, Rabu (1/9/2021).

Sebelumnya, Ka Densus 88 Marthinus Hukom menyampaikan rencananya untuk mengoptimalkan program pembinaan, khususnya dalam menangkal terorisme di masyarakat. “Kami berharap bisa berkoneksi dengan para penyuluh untuk pembinaan melalui media sosial,” kata Marthinus.

Dituturkan Irjenpol yang sukses menangkap Imam Samudra, saat ini Densus 88 sudah memiliki program pembinaan yang baik begitupun dengan sarana pendukungnya. “Hanya Infrastruktur yang masih kurang, yakni lahan,” tandasnya.

Para napi tersebar di rutan beberapa Polda, dan mereka bercampur dengan napi lain kasus. “Dalam rutan kami, punya program pembinaan sedemikian rupa, dari sebelum subuh sampai saatnya istirahat. Setiap waktu silih berganti kami masukkan paham keagamaan juga kenegaraan. Menggunakan videotrone, para napi didekatkan hatinya agar tergerak kecintaannya kepada saudara sebangsanya,” jelasnya.

Menurut Marthinus Hukom, pihak yang mendapat pembinaan itu tidak hanya napi, tapi juga keluarganya, baik istri atau suami, serta anak-anak dan orang tuanya. “Harapan kami napi yang tersebar dapat disatukan, karena  program pembinaannya berbeda dengan pembinaan yang lainnya,” kata Marthinus.

Marthinus Hukom mengaku sudah menyiapkan banyak program, namun sekarang terkendala pandemi. “Semoga setelah covid mereda, program yang tertunda bisa dijalankan. Salah satunya melakukan wisata religi,” harap Marthinus.

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Pemerintah kembali memutuskan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Level 2 hingga Level 4 selama 7 hari. Terhitung mulai 31 Agustus hingga 6 September 2021.

Karenanya, Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan persyaratan layanan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) masih mengacu pada SE Dirjen Bimas Islam No. P.002/DJ.III/Hk.007/07/2021 yang dikeluarkan 11 Juli 2021. Dalam aturan tersebut diatur Petunjuk Teknis (Juknis) Layanan Nikah pada KUA masa PPKM Darurat.

Salah satu isi aturan tersebut adalah syarat melampirkan hasil negatif surat swab antigen sebelum pelaksanaan akad nikah. “SE tersebut masih berlaku, salah satunya harus melampirkan hasil negatif surat swab antigen,” ujar Plt. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag M. Adib Machrus, di Jakarta (1/9/2021).

Gus Adib, begitu ia biasa disapa, menyampaikan bahwa pihak yang wajib melakukan swab antigen adalah calon pengantin (catin), wali nikah, dan dua orang saksi. “Mereka wajib melakukan swab antigen yang berlaku minimal 1×24 jam sebelum pelaksanaan akad nikah,” jelas Gus Adib.

Ia juga mengingatkan penghulu untuk benar-benar memperhatikan protokol kesehatan (prokes) dalam memberikan pelayanan nikah selama masa PPKM. “Dalam pelayanan pernikahan, penghulu harus memperhatikan prokes, persyaratan swab antigen, dan pembatasan jumlah yang hadir,” pesan Gus Adib.

“Persyaratan nikah selama PPKM ini tidak lain untuk memastikan pencegahan penularan Covid-19 di klaster pernikahan,” imbuhnya.

Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, serta Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Bambang Widianto.