Penulis: Mazaya

Mahasiswa Diminta Beri Masukkan Soal PAUD

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta mahasiswa untuk dapat memberikan masukan dalam pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Indonesia. Permintaan ini disampaikan Menag saat mewakili Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin membuka Kongres ke-3 Ikatan Mahasiswa PIAUD Seluruh Indonesia (IKMAPISI), di UNU Sunan Giri, Bojonegoro.

“Sebagai backbone atau tulang punggung Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD), ada dua hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa untuk dapat mengatasi permasalahan dalam pengelolaan pendidikan jenjang ini,” ujar Menag Yaqut yang hadir secara virtual, Jumat (08/10/2021).

Pertama, Menag meminta mahasiswa PIAUD untuk melakukan kontrol kualitas pendidikan anak usia dini. “Misalnya lihat dari pola rekrutmen pendidiknya. Coba cermati, dan berikan masukan. Bagaimana cara yang paling tepat,” tutur Menag.

 

Kedua, mahasiswa PIAUD juga diminta untuk mencermati kurikulum dari tiap program studi pendidikan anak usia dini yang ada. “Lihat kurikulumnya, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Beri masukan bila ada yang kurang,” pesan Menag.

“Bila dua hal ini bisa dilakukan oleh adik-adik mahasiswa, maka ini sudah memberikan peran yang sangat signifikan untuk perbaikan kualitas PAUD kita. Kementerian Agama tidak bisa berjalan sendiri, diperlukan kerja sama dari banyak pihak, termasuk mahasiswa,” imbuhnya.

Menag mengungkapkan, PAUD memiliki peran penting dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia di masa akan datang. Sayangnya, masih terdapat fakta-fakta di lapangan yang menunjukkan beberapa masalah dalam pengelolaan PAUD.

Mulai dari fakta bahwa banyak lembaga penyelenggara PAUD yang menekankan pembelajaran calistung (baca tulis berhitung) demi memenuhi tuntutan akademik, asumsi yang berkembang di masyarakat bahwa lembaga PAUD yang bagus memerlukan biaya mahal, hingga ketidaksinkronan kebijakan pemerintah dan penyelenggara PAUD.

“Fakta ini seakan meneguhkan hasil penelitian yang terdapat dalam buku The Learning Revolution karya Gordon Dryden dan Dr. Jeanette Vos yang menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini seringkali malah menurunkan 40 persen kecerdasan anak,” ungkap Menag.

“Kami berharap adik-adik mahasiswa dapat mengambil peran untuk mengurangi dampak fakta-fakta yang terjadi di lapangan ini,” sambungnya.

Menag berharap, Kongres ke-3 IKMAPISI ini dapat memberikan hasil-hasil yang kontributif. Khususnya bagi pengembangan Prodi PIAUD yang saat ini berjumlah 27 lembaga di seluruh Indonesia.

Pemimpin Muslim dan Kristen Tolak Israel Jajah Masjid Al Aqsa

Redaktur: Mazaya

RAMALLAH(Jurnalislam.com) — Para pemimpin agama Muslim dan Kristen mengutuk keputusan pengadilan Israel yang mengizinkan orang-orang Yahudi beribadah dalam kompleks Masjid Al Aqsa, Yerusalem, Kamis (7/10). Mereka menekankan Israel tidak berhak mencampuri urusan tempat suci umat Islam.

Ketua Pengadilan Islam Palestina Mahmoud Habbash mengatakan keputusan pengadilan Israel yang mengizinkan jamaah Yahudi beribadah di Al Aqsa adalah keputusan yang sangat berbahaya. “Ini merupakan agresi baru terhadap Masjid Al Aqsa dan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional,” kata Habbash dalam konferesi pers yang diadakan di Ramallah.

Dia menekankan Masjid Al Aqsa adalah tempat murni Islam. Pengadilan Israel tidak memiliki hak atau wewenang untuk mencampuri urusan Al Aqsa. Selain itu, ia juga memperingatkan perilaku Israel dapat membuka pintu bagi pecahnya perang agama yang berbahaya dan merusak di perbatasan Palestina.

Dilansir Wafa, Jumat (8/10), konferensi pers juga dihadiri Mufti Agung Yerusalem dan Wilayah Palestina Muhammad Hussein dan Kepala Gereja Katolik Roma Melkite Pastor Abdullah Youlyo. Mufti Mohammad Hussein menegaskan Masjid Al Aqsa adalah bagian dari agama Islam dan tidak ada pihak lain yang memiliki yurisdiksi atas Masjid Al Aqsa dalam bentuk apa pun.

“Kami memandang dengan sangat berat agresi dan campur tangan pengadilan Israel terhadap Al Aqsa dan setiap keputusan yang terkait dengan Al-Aqsa adalah batal demi hukum, ditolak oleh setiap Muslim di dunia ini dan setiap orang bebas yang percaya dalam menghormati keyakinan lainnya, dan ditolak oleh hukum internasional,” kata Mufti.

Youlyo juga menekankan penolakan gereja terhadap segala tindakan terhadap tempat-tempat suci umat Islam dan Kristen, terutama Masjid Al Aqsa.

Sumber: republika.co.id

 

Generasi Madrasah Diharap Miliki Wawasan Kebangsaan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Ikhtiar penguatan moderasi beragama oleh Kementerian Agama berlanjut. Terbaru, kementerian bermotto ‘Ikhlas Beramal’ ini mulai menyiapkan kader muda sebagai duta moderasi beragama.

Pengkaderan ini dikemas dalam kegiatan bertajuk Pelatihan Mentoring Motivator Muda Moderasi Beragama yang berlangsung di Yogyakarta, 6-9 Oktober 2021.

Giat ini diikuti 50 siswa Madrasah Aliyah (MA) atau setingkat SMA, negeri maupun swasta, dari 34 provinsi. Mereka adalah peserta yang terpilih dari 751 peserta seleksi tahap pertama, dan 100 peserta seleksi tahap berikutnya.

Dirjen Pendidikan Islam M Ali Ramdhani mengatakan, kegiatan ini bertujuan mencetak kader harmoni atau duta moderasi beragama. Tidak sekedar teori, para kader juga dibekali strategi implementasi moderasi beragama di masyarakat.

 

“Para Duta kader muda ini tidak hanya mendiskusikan moderasi beragama secara teoritis ataupun konseptual, tetapi mereka harus implementasi moderasi di lingkungan masing-masing,” Kata Ali Ramdhani saat membuka acara secara daring, Rabu (6/10/2021).

Menurut pria yang akrab disapa Dhani ini, di era digital, banyak konten media sosial berisi jargon yang dapat menyesatkan dan rawan menjadikan seorang terpapar ekstremisme. Kalangan muda harus memiliki wawasan kebangsaan yang baik. Karena itu, sangat penting  memberikan pemahaman moderasi beragama kepada generasi muda yang melek terhadap media sosial.

“Generasi muda harus memiliki wawasan kebangsaan yang baik. Penanaman nilai-nilai moderasi beragama akan menjadi benteng dari maraknya penyebaran paham ekstremisme di dunia nyata maupun maya,” kata mantan Direktur Paska Sarjanan UIN Bandung ini.

Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Moh. Isom Yusqi mengatakan, pihaknya berupaya merekrut kader-kader muda untuk membuat program-program dan rencana aksi ke masyarakat, agar menanamkan nilai-nilai moderasi beragama. Duta harmoni mengajak seluruh warga bangsa supaya benar-benar memuliakan sesama manusia tanpa membeda-bedakan asal, warna kulit, agama, dan latar belakang lainnya.

“Para pendiri bangsa telah membangun negara ini di tengah segala keragaman. Itu harus kita pelihara. Kita harus saling memuliakan, semua mahluk Tuhan yang mulia. Duta-duta harmoni akan menyuarakan sikap-sikap ini agar kita semua tidak terkontaminasi oleh indoktrinasi yang sekarang marak,” terang Isom.

Wakaf Produktif Dorong Perekonomian Nasional di Tengah Pandemi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Pandemi telah memporak-porandakan arus ekonomi global khususnya. Di satu sisi Kalimantan Timur yang akan dirancang menjadi ibu kota baru, sedang deras dimasuki investasi.

Pandemi yang sudah berlangsung satu setengah tahun ini memperburuk kondisi kemiskinan di Indonesia yang meningkat sebanyak 2,76 juta orang. Penggangguran kembali bertambah, serta UMKM juga banyak yang terdampak.

“Di tengah Pandemi covid ada beberapa sektor yang mengalami dampak yang cukup panjang dan ada juga beberapa sektor yang akan tumbuh secara pesat. Salah satunya adalah sektor pertanian. karena bahan pokok adalah kebutuhan yang primer. Selanjutnya adalah sektor kesehatan dan yang terakhir adalah sektor perekonomian digital,” kata Sekretaris Lembaga Wakaf MUI, Guntur Subagja Mahardika pada webinar Literasi Pandemi dan Pemulihan Ekonomi se-Kalimantan Timur yang digelar oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) bekerja sama Komisi Infokom MUI, Kamis (7/10).

Menurutnya, hal tersebut akan mendorong perekonomian nasional. Salah satunya produksi gabah yang melimpah dan produk kopi yang kaya akan vrietas. Jika berbicara industri pertanian, secara tidak langsung banyak fokus bahasan yang membantu aspek lainnya seperti riset teknologi,produksi,distribusi dan lainnya.

“Sektor pertanian juga bisa mendorong kemandirian industri halal. Seperti kita ketahui Indonesia merupakan penduduk mayoritas Muslim terbesar. Tapi Indonesia nyatanya, merupakan negara importir terbesar untuk produk halal khususnya halal food. Sedangkan untuk eskportir produk halal terbesar ada di negara Brazil, kedua Amerika Serikat,Rusia,kemudian Argentina,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, seharusnya Indonesia membangun ekosistem besar industri halal, terutama halal food berbasis digital yang melibatkan UMKM. Selain itu juga dengan mengembangkan sistem ekonomi kreatif. Indonesia sendiri berada di urutan ketiga di dunia untuk kategori industri kreatifnya.

“Ada satu potensi wakaf yang perlu di kembangkan oleh MUI dan masyarakat Muslim yaitu potensi wakaf yang produktif yang di kelola dengan baik. Baik wakaf uang atau wakaf produktif. Hal ini yang sedang di kembangkan oleh kami dari MUI yang di harapkan mendorong perekonomian nasional,” katanya.

Tren yang perlu di respon segera akan hal ini di antaranya adalah konsumen tren. Sebuah kondisi dimana saat ini konsumen tidak datang ke toko secara langsung. Semuanya berlangsung dengan sistem virtual ekonomi,transaksinya cashless, dan testimoninya menggunakan media digital.

“Untuk membangun sistem ini kita bisa mulai dari desa. Desa ini adalah salah satu sumber kekuatan ekonomi nasional serta tempat penghasilan yang besar. Program yang di gagas berbasis digital ini bisa menjadi marketplace yang menghadirkan produk-produk dari umkm atau desa-desa.Sehingga ini menjadi optimisme yang baru untuk perkembangan ekonomi nasional bahkan global,” tutupnya. (mui)

 

Syaikh Al Azhar Serukan Distribusi Vaskin yang Adil

Redaktur: Mazaya

VATIKAN(Jurnalislam.com) — Imam Besar Al-Azhar Sheikh Ahmed Al-Tayyeb menyerukan solusi praktis guna memastikan distribusi vaksin Covid-19 yang adil. Utamanya distribusi ini untuk negara-negara Afrika yang paling miskin.

Seruan tersebut disampaikan dalam pertemuan yang diadakan di Vatikan, di sela-sela KTT “Iman dan Sains: Menuju COP26”, bersama Uskup Agung Canterbury Justin Welby.

Dilansir di Ahram Online, Jumat (8/10), selama pertemuan tersebut, Imam Besar dan Uskup Agung sepakat tentang perlunya menyebarkan kesadaran tentang perubahan iklim dan bahaya yang dihadapi planet bumi.

Mereka juga mengungkapkan keprihatinannya, yang menyatakan pidato atau pembicaraan tentang masalah tersebut belum diterjemahkan ke dalam tindakan nyata di lapangan.

Selanjutnya, Al-Tayyeb dan Welby juga menekankan konflik politik antara negara maju telah menyebabkan hilangnya hak di negara berkembang, serta munculnya kembali konflik etnis.

Mereka pun menyepakati tentang perlunya memberdayakan para pemimpin agama untuk bekerja sama dengan para pemimpin dunia, demi membawa perdamaian.

Al-Tayyeb mengungkapkan kebahagiaannya bisa kembali melihat Welby, tiga tahun setelah diadakannya program “The Youth Peacemakers”, di bawah naungan Al-Azhar dan Katedral Canterbury Inggris di London. Menurutnya, program ini menciptakan kelompok pemuda yang mampu menghadapi tantangan.

Dari pihaknya, Uskup Agung Canterbury Justin Welby mengatakan dia setuju dengan Sheikh Al-Tayyeb tentang perlunya melanjutkan program “Pemuda Perdamaian”. Welby diketahui tiba di Mesir untuk meresmikan sebuah provinsi baru untuk Gereja Anglikan, Kamis (7/10).

Menurut sebuah pernyataan dari Gereja Anglikan, Welby akan meluncurkan Provinsi Alexandria ke-41 Gereja Anglikan, dinamai berdasarkan posisi penting kota itu di dunia Kristen kuno.

Sumber: republika.co.id

Dirjen PHU Bertemu Dubes Saudi Bahas Persiapan Umrah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief hari ini bersilaturahim ke Kedutaan Besar Arab di Jakarta. Kedatangan Hilman disambut Dubes Saudi untuk Indonesia, Essam bin Abed Al-Thaqafi.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat ini membahas penyelenggaraan ibadah umrah di masa pandemi. Hadir mendampingi Hilman, Sesditjen PHU Ramadhan Harisman dan Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid.

“Kepada Dubes, saya menyampaikan bahwa jemaah Indonesia sudah merindukan proses umrah yang indah dan proses haji yang khusyuk. Mereka betul-betul menunggu angin segar yang bisa memberikan kemudahan untuk bisa melaksanakan ibadah umrah dan haji,” terang Hilman di Jakarta, Kamis (7/10/2021).

Hilman juga menyampaikan situasi penanganan Covid-19 di Indonesia yang terus membaik. Trend pandemi di hampir seluruh kota sudah menurun drastis. Kesadaran masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan pandemi juga terus meningkat.

“Harapannya, ini bisa dijaga dengan disiplin agar pandemi terus menurun, keadaan menjadi lebih baik lagi, dan jemaah Indonesia bisa segera mendapat kesempatan untuk beribadah umrah,” ujar Hilman.

Hilman juga menyinggung soal mitigasi penyelenggaraan umrah di saat pandemi. Menurutnya, perlu ada skema khusus dalam penyelenggaraan ibadah umrah di saat pandemi. Pihaknya saat ini terus bersinergi dan berkoordinasi dengan asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), Kemenkes, Kemenlu, Kemenhub, Maskapai Penerbangan serta instansi terkait lainnya dalam menyusun mitigasi dan skema penyelenggaraan umrah di masa pandemi.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat semakin clear dan skema tatacara serta penanganan pelaksanaan ibadah umrah di masa pandemi bisa diterbitkan. Tentu dibutuhkan juga kedisiplinan jemaah dalam menaati prokes,” paparnya.

“Insya Allah, sebagai Dirjen PHU yang baru saya akan berkoordinasi dengan semua stakeholders dalam waktu dekat agar harapan untuk bisa memberangkatkan jemaah umrah Indonesia bisa kita akselerasi,” sambungnya.

Hilman mengapresiasi respon Dubes Saudi Essam bin Abed. Kepadanya, Essam juga menegaskan keinginan Pemerintah Saudi agar jemaah Indonesia bisa kembali menunaikan ibadah umrah. Namun, di tengah pandemi, regulasi yang diterapkan sangat ketat demi kenyamanan dan keamanan jemaah yang datang dari berbagai negara.

Para Ulama Internasional Soroti Permasalahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan

Redaktur: Mazaya

INGGRIS(Jurnalislam.com)– Para pemimpin agama dunia buka suara mengenai perubahan iklim. Mereka bersuara terkait KTT yang akan diselenggarakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 31 Oktober  di Glasgow, Inggris.

Melansir AFP, pemimpin umat Katolik dunia, Paus Fransiskus, mengatakan bahwa KTT COP ke-26 harus menawarkan solusi untuk ancaman krisis ekologi yang menimbulkan bencana bagi umat manusia. Ia berujar harus ada harapan nyata yang dibawa bagi generasi mendatang.

“COP 26 di Glasgow merupakan seruan mendesak untuk memberikan tanggapan efektif terhadap krisis ekologi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan krisis nilai yang kita alami saat ini,” kata agamawan itu, dikutip Selasa (5/10/2021).

Paus juga menyebut bahwa pihaknya akan mengundang beberapa agamawan lainnya untuk hadir dalam konferensi di Vatikan yang bernama Faith and Science. Acara itu akan diselenggarakan beberapa saat sebelum COP 26 dilakukan.

Sementara itu pemimpin Anglikan, Uskup Agung Canterbury Justin Welby, mengatakan dunia membutuhkan “ekonomi bersih”. Ini penting guna mengurangi emisi karbon dan meningkatkan pengembangan dan penggunaan energi terbarukan.

“Kami dalam 100 tahun terakhir menyatakan perang terhadap penciptaan,” katanya, seraya menyerukan perubahan dramatis dan cepat dalam peraturan perpajakan dan perdagangan demi model ekonomi yang lebih berkelanjutan.

“Dunia hanya punya sedikit waktu untuk memperbaiki ini,” katanya lagi.

COP 26 sendiri akan diadakan selama dua minggu. Diprediksi akan banyak pemimpin dunia yang datang mengingat tekanan dunia yang semakin tinggi akan dampak dari bencana ekologis itu.

Sumber: cnbcindonesia

 

Optimisme Kenaikan Penghimpunan Zakat Perlu Diapresiasi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) —  Pengamat Ekonomi, Yusuf Wibisono mengatakan, optimisme tinggi Baznas untuk menaikan target penghimpunan dana zakat merupakan keyakinan yang perlu diapresiasi. Namun, dosen ilmu ekonomi Universitas Indonesia ini mengingatkan bahwa kondisi perekonomian Indonesia kini mengalami perlambatan seiring serangan virus gelombang kedua.

“Optimisme tinggi untuk kenaikan penghimpunan dana zakat ini tentu kita apresiasi, meski kita melihatnya sulit tercapai. Kondisi saat ini, meski sudah mulai dilakukan pelonggaran, namun situasi kita masih rapuh, peluang terjadinya pembalikan arah pandemi masih sangat besar seiring naiknya mobilitas masyarakat mengingat masih rendahnya vaksinasi dan peluang serangan dari mutasi virus baru,” ujar Yusuf.

Menurutnya, secara umum, sebagian besar organisasi pengelola zakat (OPZ), baik Baznas maupun lembaga amil zakat (LAZ) mengalami tekanan dalam menghimpun dana ZIS di masa pandemi. Hanya OPZ besar saja yang menunjukkan pertumbuhan, karena stabilitas ekonomi donatur mereka yang kebanyakan berasal dari kelas menengah atas atau bekerja di sekttor yang tidak terlalu terdampak pandemi, kata dia.

“Sedangkan OPZ menengah-kecil dengan donatur didominasi kelas menengah-bawah, dan penghimpunan mereka menurut dugaan saya mengalami tekanan cukup besar. Dan saya yakin ini masih akan berlanjut di 2021 ini,” sambungnya.

Untuk mengoptimalkan penghimpunan ZIS, Yusuf menyarankan agar Baznas maupun LAZ lain bukan hanya mengandalkan pengumpulan melalui kanal digital, namun juga melakukan langkah yang lebih strategis dengan mendorong kesadaran kelas elit untuk lebih banyak lagi membantu para dhuafa maupun yang terdampak pandemi.

Sumber: republika.co.id

 

Hanya Jamaah Sudah Vaksinasi Penuh yang Diizinkan Umrah

Redaktur: Mazaya

RIYADH(Jurnalislam.com) — Kementerian Kesehatan Arab Saudi mengumumkan izin pelaksanaan umroh dan sholat di Masjidil Haram kemungkinan hanya diperuntukan bagi jamaah yang sudah divaksinasi penuh. Pada Ahad, kementerian mengatakan status kesehatan pada aplikasi Tawakkalna akan diperbarui efektif setelah 10 Oktober.

Nantinya, status kekebalan akan diberikan bagi orang-orang yang telah menyelesaikan vaksinasi. Mereka jamaah yang menerima dua dosis vaksin Pfizer-BionTech, Oxford-AstraZeneca, Moderna, atau satu dosis Johnson & Johnson.

Status kekebalan dimulai dari tanggal pengambilan dosis kedua dari tiga vaksin yang disetujui. Sedangkan status kekebalan dalam kasus mereka yang menggunakan vaksin Johnson & Johnson akan dipertimbangkan 14 hari setelah mengambil dosis pertama.

Kementerian menyebut status kesehatan akan kebal bagi mereka yang telah menerima dua dosis vaksin Sinopharm dan Sinovac yang disetujui oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan dosis vaksin tambahan dari salah satu vaksin yang disetujui di Kerajaan.

Dilansir Saudi Gazette, Rabu (6/10), kementerian menekankan status kesehatan kekebalan tidak akan mencakup mereka yang menerima satu dosis vaksin dan pulih dari infeksi virus corona sebelum atau setelah tanggal pengambilan dosis pertama.

Sektor Pertanian Dukung Pengembangan Ekonomi Syariah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Bank Indonesia mendorong pengembangan ekonomi syariah melalui pertanian terintegrasi dari hulu ke hilir. Direktur Eksekutif Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI, M Anwar Bashori, mengatakan, pertanian menjadi sektor unggul di Indonesia.

“Sejak pandemi Covid-19, semua sektor terpuruk, pertumbuhannya minus, tapi sektor makanan halal dan sektor pertanian terintegrasi ini positif, sampai sekarang,” katanya dalam Webinar Agriculture for Sustainable Growth BI, Selasa (5/10).

Anwar mengatakan, ini menjadi berkah sekaligus tuntunan bagi Indonesia untuk serius menggarap pertanian sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi. Sektor makanan halal juga akan bergantung pada pertanian terintegrasi.

“Ini harus dikembangkan secara end to end, misal nanti juga kita bahas terkait skema pembiayaan yang tepat untuk sektor pertanian seperti apa, karena pasti akan beda dengan manufaktur industri,” katanya.

Mengingat ekonomi syariah sangat menitikberatkan pada proses, ia berharap sektor pertanian bisa mendapat dan menjalani skema yang adil serta menguntungkan bagi semua pihak sehingga membawa kemaslahatan.

Anwar mengatakan, permasalahan terbesar dalam transaksi ekonomi selama ini adalah pembagiannya yang tidak adil. Ia berharap kerja sama berbagai pihak pada sektor pertanian dan sektor lain bisa membawa keadilan ekonomi dan maslahat sekaligus bisa membantu pemerintah untuk mengembangkan ekonomi syariah.

Sumber: republika.co.id