Penulis: Mazaya

Diabetes dan Hipertensi Dominasi Komorbid Korban Covid Meninggal Dunia

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes RI Siti Nadia Tarmizi mengatakan penyakit diabetes mendominasi komorbid pada pasien Covid-19 yang dilaporkan meninggal dunia berdasarkan situasi di Indonesia pada Oktober 2021.

Penyakit penyerta atau komorbid kedua setelah diabetes adalah hipertensi mencapai 543 kasus, pneumonia 345 kasus, gangguan jantung 284 kasus dan ginjal 121 kasus.

“Hasil laporan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemenkes RI per 30 Oktober 2021, kasus meninggal berdasarkan komorbid diabetes jadi yang terbanyak mencapai 560 kasus,” kata dia yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (3/11).

Nadia mengatakan, komorbid diabetes pada pasien Covid-19 yang meninggal dialami pasien dengan rentang usia di atas 60 tahun sebanyak 267 pasien, 46 hingga 59 tahun sebanyak 247 pasien, 31 hingga 45 tahun sebanyak 40 pasien, 18 hingga 30 tahun empat pasien dan nol hingga satu tahun dua pasien. Diabetes yang juga menjadi komorbid kedua setelah hipertensi yang dialami pasien terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 2.191 orang.

“Hipertensi masih yang paling tinggi 2.958 pasien yang kedua diabetes,” katanya.

Komorbid lainnya yang juga memperbesar peluang terserang SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 adalah pneumonia sebanyak 1.354 pasien dan jantung sebanyak 998 pasien. Balitbangkes Kemenkes RI menginformasikan diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan ciri-ciri berupa tingginya kadar gula (glukosa) darah.

Glukosa merupakan sumber energi utama bagi sel tubuh manusia. Glukosa yang menumpuk di dalam darah akibat tidak diserap sel tubuh dengan baik dapat menimbulkan berbagai gangguan organ tubuh.

“Jika diabetes tidak dikontrol dengan baik, dapat timbul berbagai komplikasi yang membahayakan nyawa penderita,” ujar Nadia.

Nadia berpesan bahwa vaksinasi, protokol kesehatan dan gaya hidup sehat dapat melindungi seseorang dari risiko kesakitan bahkan meninggal dunia akibat Covid-19.

Sumber: republika.co.id

KSPI Akan Gelar Demo Tuntut Kenaikan Upah Buruh 10 Persen

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan kembali menggelar aksi demonstrasi menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 7-10 persen, Rabu (10/11). Aksi akan dilakukan di 26 provinsi secara serentak.

KSPI memastikan aksi 10 November nanti jauh lebih besar dibanding aksi 26 Oktober lalu. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, aksi dilakukan di 150 kabupaten/kota lebih dengan melibatkan 10 ribu buruh lebih yang berasal dari 1.000 pabrik.

“Aksi akan dipusatkan di kantor gubernur, bupati/wali kota, dan kantor DPRD wilayah masing-masing,” kata Said dalam konferensi pers daring, Rabu (3/11).

Tuntutan dalam aksi 10 November masih sama dengan tuntutan pada aksi sebelumnya. Pertama, naikkan UMP dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2022 sebesar 7-10 persen.

Kedua, berlakukan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2021 dan 2022. Ketiga, batalkan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law). Keempat, tetap berlakukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tanpa diikat UU Nomor 11 tahun 2020.

Said menjelaskan, aksi kali ini juga merupakan respons atas pernyataan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang disebutnya bersikap tidak adil dan serakah. Apindo, kata Said, tak menjelaskan arti kerugian perusahaan saat pandemi. Padahal, tak semua perusahaan yang merugi.

Sumber: republika.co.id

Amnesty Internasional: Diskriminasi dan Kebencian Terhadap Muslim Srilanka Mengkhawatirkan

Redaktur: Mazaya

SRI JAYAWARDANAPURA KOTTE(Jurnalislam.com) — Amnesty Internasional mengatakan dalam sebuah laporan baru-baru ini bahwa permusuhan terhadap Muslim di Sri Lanka meningkat dan kini mengkhawatirkan. Kebencian terhadap umat Islam Sri Lanka meningkat sejak serangan bom Paskah 2019 dan mendapatkan persetujuan diam-diam dari pihak berwenang.

“Diskriminasi ini telah berkembang dari serangkaian serangan massa yang meningkat yang dilakukan dengan impunitas, menjadi kebijakan pemerintah yang secara eksplisit mendiskriminasi Muslim. Ini termasuk kremasi paksa korban Covid-19 Muslim dan saat ini mengusulkan melarang niqab (cadar) dan madrasah (sekolah agama),” kata Amnesty

Wakil Sekretaris Jenderal Amnesty International Kyle Ward mengatakan sentimen anti Muslim di Sri Lanka bukanlah hal yang baru. Menurut Amnesty, insiden kekerasan terhadap Muslim yang dilakukan dengan persetujuan diam-diam dari pihak berwenang telah terjadi dengan frekuensi yang mengkhawatirkan. Ini disertai dengan menerapkan retorika dan kebijakan pemerintah saat ini yang secara terbuka memusuhi umat Islam.

“Pihak berwenang harus memutuskan tren yang mengkhawatirkan ini dan menegakkan tugas mereka untuk melindungi Muslim dari serangan lebih lanjut, meminta pertanggungjawaban pelaku, dan mengakhiri kebijakan pemerintah untuk menargetkan, melecehkan, dan mendiskriminasi komunitas Muslim,” ujar laporan Amnesty.

Laporan tersebut juga mengatakan insiden kekerasan telah meningkat. Gerakan masional Buddhis Sinhala, yaitu kelompok di balik mayoritas kekerasan anti-Muslim yang memiliki tujuan menegakkan politik, ekonomi, dan supremasi agama Buddhis Sinhala percaya umat Islam asing bagi negara. Keberhasilan ekonomi dan demografi yang mereka rasakan tidak proporsional menimbulkan ancaman bagi umat Buddha Sinhala.

Sumber: republika.co.id

Pesantren Mahasiswa Dai (PESMADAI) Buka Cabang Baru di Makassar & Mamuju

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–PESMADAI (Pesantren Mahasiswa Dai/Daiyah) adalah sebagai wadah pembinaan yang secara embrional kelak diharapkan melahirkan peserta didik yang tinggi ilmunya, kokoh imannya, meluas amalnya, mulia akhlaknya, cinta negeri serta menjadi perekat ukhuwah. Demikian Pernyataan Direktur Pesmadai Pusat, Ustadz Ahmad Muzakky.

Untuk Mewujudkan hal tersebut, PESMADAI melebarkan sayap dari daerah ke daerah, kali ini PESMADAI membuka cabang baru dan meresmikan di Makassar, Sulawesi Selatan dan Mamuju, Sulawesi Barat pada Senin-Selasa, (1-3/11/2021).

PESMADAI ini hadir guna mewadahi Mahasiswa/i yang sudah kuliah di PTS/PTN di tanah air, tetapi mereka ingin mondok di Pesantren. Maka, hadirlah Pesantren Mahasiswa Dai (PESMADAI) guna dapat menyeimbangkan dan menyelaraskan antara keilmuan dan spiritualitas.

“Pagi hingga sore hari mereka menjadi mahasiswa di Kampusnya, kemudian malam hingga subuh mereka menyantri dan menghafal Quran di Pesantren Mahasiswa Dai (PESMADAI),” ujar Ahmad Muzakky.

Peresmian yang diselenggarakan di Rappocini Makassar ini diikuti oleh puluhan peserta dan dilaksanakan dalam rangka meluaskan spirit dakwah Qurani ke seluruh penjuru tanah air, khususnya dalam hal ini di wilayah Pulau Sulawesi.

Sementara itu, Ketua Pesmadai cabang Makassar Abdurrahman Sibghotullah mengatakan, Pesmadai di Makassar ini berdiri melalui tahapan dan proses yg begitu panjang dan penuh tantangan.

“Diharapkan dari Pesmadai ini muncul pemuda yang cerdas dan beradab dimana sejalan dengan tema Peresmian Pesmadai Makassar, bersama umat lahirkan generasi cerdas beradab,” jelasnya

“Pesmadai ini gratis dan menjadi ruang bagi mahasiswa yang memiliki keinginan untuk belajar Al Qur’an secara intens disela kesibukan kuliahnya”, imbuh Alumni International University Of Africa ini.

Bergeser di Mamuju
Setelah selesai di Makassar, Sulawesi Selatan berlanjut di Mamuju, Sulawesi Barat untuk meresmikan Pesmadai Mamuju rombongan Pemuda Hidayatullah & Pengurus Inti Pesmadai.

“Pesmadai Mamuju harus menjadi wadah bagi para mahasiswa untuk menimba ilmu agama dan belajar Al-Qur’an. Sebagai jalan bagi mahasiswa menjadi generasi yang hebat dan mampu menghadirkan kegiatan tentang keummatan yang memiliki banyak manfaat,” ujar pria asal Lampung.

Kehadiran pesmadai di mamuju, masih kata Muzzaky, sebagai wujud komitmen pesmadai konsentrasi membina generasi muda menjadi generasi yang kelak menjadi pelopor kebaikan dan membawa ummat bangsa dan negara pada persatuan dan turut serta dalam pembangunan.

Ahmad Muzzaky mengungkapkan, Pesantren Mahasiswa Dai adalah lembaga swadaya untuk pengembangan dakwah dan pendidikan khususnya untuk kalangan mahasiswa dibawah Yayasan Dai Muda Indonesia legal formal SK Kemenkumham No. AHU-0004236.

Sebagaimana namanya, lanjut Ustadz Zaky, demikian panggilan akbrabnya, Mahasiswa Pesmadai memiliki karakter du’at, yakni semangat dakwah sebagai nilai utama yang selalu dijaga. Sebagai dai/ daiyah, ia menjadi suri teladan di lingkungannya dan menyeru kepada kebaikan. Seraya di waktu yang sama, ia tak berhenti bermuhasabah diri untuk menjadi lebih baik.

Launching Peresmian Pesmadai Makassar turut dihadiri oleh Ketua DPW Sulsel, Perwakilan BMH Makassar, Ketua STAI Al-Bayan Makassar, Ketua DPD Sidrap, Ketua DPD Makassar, Ketua Pemuda Hidayatullah dan Direktur Pesmadai Pusat. */Mas Andre Hariyanto

Tanzania Akan Gelar Pameran Hijab Internasional

Redaktur: Mazaya

DODOMA(Jurnalislam.com) — Pameran hijab Islami akan segera digelar di Tanzania dengan tujuan menampilkan budaya busana Islami

Seperti dilansir Iqna.ir pada Kamis (4/11) Atase Kebudayaan Iran untuk Tanzania Morteza Pirani mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Qatar untuk Tanzania Hussain Ahmad Al Homaid di Dar es Salaam. Utusan Iran itu membahas kerja sama budaya dan agama dengan duta besar Qatar, juga mengangkat isu pameran jilbab di negara itu.

“Pameran ini bertujuan untuk menampilkan budaya pakaian Islami dan dipentaskan di negara-negara Islam yang berbeda,” kata Pirani.

Acara ini juga akan mencakup lukisan seniman Tanzania yang terkait dengan jilbab.

“Kami dapat membangun kerja sama dengan kedutaan aktif lainnya di Tanzania melalui pelaksanaan program agama dan budaya dan realisasi rencana ini dapat mengarah pada persatuan di antara umat Islam,”

Dia juga mengundang kedutaan Qatar untuk mengambil bagian dalam program budaya. Sementara itu, Hussain Ahmad Al-Homaid menyambut baik terjalinnya kerjasama dengan pusat kebudayaan Iran tersebut.

Sumber: republika.co.id

Perlu Sinergi Gerakan Digital untuk Bangkit Dari Covid

Redaktur: Mazaya

TERNATE(Jurnalislam.com)—Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maluku Utara, KH. Samlan Ahmad Hi menyoroti kelemahan media digital yang dianggap kunci bangkit dari Pandemi Covid-19.

Menurutnya, digitalisasi ekonomi bisa menolong pengusaha modal besar bangkit dari Pandemi Covid-19 tetapi tidak dengan pemilik usaha modal pas-pasan. Masyarakat menengah ke bawah di Maluku Utara, kata dia, tidak bisa seleluasa kalangan ekonomi lain dalam memperoleh akses digital.

“Perlu adanya gerakan bersama agar ada keadilan dalam hal ekonomi dan akses digital. Itu diperlukan untuk melindungi golongan usaha menengah ke bawah agar tidak semakin terperosok akibat ketimpangan modal,” ujarnya dalam webinar bertajuk “Bangkit dari Covid-19 dengan Nalar dan Aksi Bersama Berlandaskan Nilai-Nilai Islam dan Fatwa MUI: Penguatan Peran dan Da’i Milenial dalam Kebangkitan dari Dampak Covid-19”, Sabtu (30/10) secara virtual.

“Di Maluku Utara khususnya Ternate, dua tahun terakhir ini masyarakat kelas menengah ke bawah yang modalnya pas-pasan yang hidup dari warung kecil-kecil, dengan adanya Covid-19, kalah dengan pemodal besar,“ imbuhnya.

Kiai Samlan menyebut, terdapat sekitar 60 sampai 70 minimarket di seluruh Ternate. Animo masyarakat untuk belanja condong kepada minimarket dibandingkan warung-warung kelontong di pinggir jalan.

Menurutnya, itu menjadi gambaran sederhana ketimpangan modal dan akses yang merugikan pengusaha kecil. Alih-alih ekonomi mereka pulih, Covid-19 membuat mereka semakin terperosok karena kesenjangan modal.

 

Dalam Webinar Hasil Kerjasama MUI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika tersebut, Kiai Samlan juga mengingatkan bahwa Covid-19 adalah tanggung jawab bersama. Ekonomi umat tidak akan bangkit jika diurus perorangan. Selain kesehatan, ekonomi menjadi persoalan paling krusial sehingga umat tidak boleh lengah apalagi frustasi.

“Tugas kita semua dalam urusan Covid-19 adalah bagaimana bangkitnya ekonomi umat. Ekonomi yang jadi titik sentral dalam menghadapi musibah yang luar biasa ini, kita tidak boleh lengah. Karena itu cukup berpotensi untuk bisa mengurangi nilai dari imun, atau frustasi berkepanjangan,” jelasnya. (mui)

 

Transformasi Digital Sangat Penting untuk Pengembagan Lembaga Wakaf

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Beberapa tahun ini, penerapan manajemen berbasis digital sedang menjadi tren di lingkungan lembaga publik, jasa dan bisnis, ataupun organisasi kemasyarakatan. Hal tersebut juga diterapkan dalam pengelolaan wakaf di Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sekretaris Lembaga Wakaf MUI, Guntur Subagja Mahardika mengatakan, penerapan manajemen berbasis digital tersebut didasari pada adanya perubahan paradigma sejak tahun 2000-an yang disebut megatren. Megatren ditandai dengan terjadinya perubahan pada cara kehidupan masyarakat dan perubahan pada teknologi.

“Megatren adalah transformasi terhadap perubahan teknologi dan kehidupan masyarakat. Kita mengenal saat ini ada revolusi industri satu sampai empat, bahkan sekarang sudah memasuki yang kelima,” ucap Guntur dalam webinar bertajuk “Manajemen Wakaf Berbasis Digital Untuk Tingkatkan Produktivitas dan Akuntabilitas Publik” pada Selasa, 2 November 2021.

Webinar ini digelar atas kerjasama MUI dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Selain megatren, ada juga perubahan lain yakni tren teknologi yang dimulai sejak 1990 yang ditandai dengan kemunculan internet. Kemunculan internet mengubah perilaku masyarakat dengan beralih ke layanan digital, terutama ketika pandemi Covid-19 melanda dunia.

“Yang menarik selama pandemi covid ada perubahan konsumen yang dilakukan secara sporadis dan masif, di mana konsumen tidak lagi bersikap atau berperilaku melakukan transaksi secara langsung, tetapi melalui digital seperti pembayaran e-money, virtual. Berhubungan pun melalui media sosial dan sarana interaksi lainnya,” ujarnya.

 

Pria yang juga Asisten Staf Khusus Wakil Presiden itu menjelaskan, perubahan perilaku masyarakat dan teknologi inilah yang melandasi MUI mengupayakan manajemen berbasis digital dalam mengelola wakaf. Tujuan utamanya ialah MUI ingin mengembangkan wakaf sebagai gerakan dakwah dan juga penguatan ekonomi umat.

Dalam pemaparannya, ia menyebut terdapat lima hal yang harus diupayakan dalam menerapkan manajemen wakaf berbasis digital.

Pertama, mempermudah donasi. Dengan mempermudah cara berdonasi, masyarakat tidak lagi harus mendatangi lembaga wakaf secara langsung.

“Mempermudah masyarakat berdonasi. Bisa didemokan di lembaga wakaf MUI tidak perlu lagi nanya norek (nomor rekening). Sekarang cukup melihat barcode, di-scan, udah langsung tinggal ditransfer berapa donasi yang akan diberikan,” jelasnya.

 

Kedua, akuntabilitilas pengelolaan keuangan, yakni bagaimana laporan keuangan dikelola secara akuntabel. Ketiga, publikasi berbagai kegiatan melalui sosial media. Keempat, menyampaikan program-program yang akan dikerjakan. Kelima, perlunya ada sistem informasi yang padu, termasuk database.

Pria lulusan Universitas Indonesia tersebut menerangkan bahwa MUI telah menerapkan manajemen wakaf berbasis digital sejak sebulan lalu. Sehingga kini masyarakat dapat dengan mudah bertransaksi dalam urusan wakaf.

“Bagaimana Lembaga Wakaf MUI menerapkan itu? Sudah sejak sebulan lalu Lembaga Wakaf MUI sudah bisa bertransaksi secara digital baik melalui barcode ataupun melalui mobile banking,” terangnya. (mui)

 

Covid Masih Ada, MUI Ingatkan Umat Agar Tetap Waspada

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ahmad Zubaidi mengingatkan para dai untuk terus berjuang memperbaiki keadaan masyarakat. Sebab, seorang dai bukan hanya menyampaikan nilai-nilai agama, tetapi bagaimana bisa menciptakan dan mendukung kemaslahatan umat.

Pandangan itu disampaikan oleh KH Ahmad Zubaidi dalam Webinar bertema “Penguatan Peran Dai Milenial dalam Kebangkitan dari Dampak Covid-19 di Sulsel dan Maluku Utara” pada Ahad, (31/10). Webinar ini merupakan hasil Kerjasama antara MUI dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

“Sebagai umat Islam kita punya tugas untuk ishlahiyyah (memperbaiki) umat, terutama para dai, untuk amar ma’ruf nahi munkar (mengajak pada kebaikan, mencegah keburukan), di tengah situasi Covid-19 ini sangat dibutuhkan,” ungkapnya.

KH Zubaidi mengatakan, bila menemukan kebaikan, para dai harus menyampaikan konten kebaikan itu kepada masyarakat. Terutama konten yang sangat dibutuhkan saat ini.

Kiai Zubaidi mencontohkan, di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini, konten tentang menjaga protokol kesehatan dan vaksinasi harus dikabarkan kepada umat.

Meski saat ini mengalami pelandaian jumlah kasus Covid-19, Kiai Zubaidi mengingatkan bahwa para ahli sampai saat ini belum menjamin pandemi ini sudah berakhir.

Apalagi, lanjutnya, apabila tidak dicegah, masih ada potensi penularan. Ditambahkan Kiai Zubaidi, hal itu tentu sangat mengkhawatirkan dan perlu dijadikan perhatian oleh seluruh masyarakat.

 

Untuk itu, Kiai Zubaidi meminta para dai bisa membantu pemerintah. Kondisi pelandaian yang belakangan mulai terjadi bisa menjadi momentum bagi masyarakat kembali dalam kehidupan normal yang terbebas dari pandemi Covid-19.

“Apapun yang memberikan kemaslahatan bagi umat itu bagian dari amar ma’ruf. Kemudian nahi munkar, kita mencegah umat ini kepada kemungkaran dalam konteks Covid-19 kerusakan itu sendiri, kalau ada orang yang melanggar atau jelas yang menyebabkan penularan dan itu masuk bagian dari kemungkaran itu sendiri,” terangnya.

Kiai Zubaidi mengajak para dai untuk melakukan kampanye terhadap hal-hal yang kontraproduktif terkait dengan upaya penanggulangan Covid-19.

Selain itu, ia mengingatkan para dai dapat menyampaikan pesan positif dengan argumentasi yang baik dan bijaksana.

 

“Dai mengedepankan hikmah, kebijaksanaan kepada mereka-meraka yang menolak kita sampaikan dengan bijaksana. Tidak perlu dengan marah-marah, dengan perkataan halus dan bijaksana,” tuturnya. (mui)

 

Budaya Digital di Lingkungan Madrasah Perlu Ditingkatkan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Pendis Kemenag) Muhammad Ali Ramdhani mengajak Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah untuk mengembangkan kultur digital di lingkungan madrasah.

Hal ini disampaikan Ramdhani saat memberikan arahan secara virtual dalam Pelatihan Peningkatan Literasi Digital bagi GTK Madrasah Kabupaten Garut, Selasa (02/11/2021).Dikatakan Ramdhani, digitalisasi sudah menjadi tuntutan, bahkan kebutuhan sehari-hari dan madrasah harus meyesuaikan ke arah itu.

“Untuk menjadi madrasah hebat bermartabat, kita harus membangun sistem digital yang kuat. Kita tidak bisa lagi bekerja hanya secara manual, pelan-pelan kita harus mulai mengarah pada penguatan digital culture,” kata Ramdhani.

Pelatihan Peningkatan Literasi Digital bagi guru dan tenaga kependidikan madrasah, lanjut Ramdhani, merupakan langkah konkrit Kemenag dalam upaya meningkatkan kompetensi dan mutu madrasah. Sehingga ke depan, madrasah dapat terus bersaing dan mampu menunjukan kualitasnya dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas.

“Literasi digital pada madrasah akan memberikan penguatan pada kompetensi guru madrasah dengan tujuan utama untuk menghadirkan pendidikan yang terbaik bagi anak bangsa,” imbuhnya.

Teknologi digital, lanjut Dhani, memberikan peluang yang memungkinkan peserta didik di madrasah untuk mengekspresikan diri mereka sebagai konsumen dan produsen konten digital. Oleh sebab itu, guru memiliki peran penting dalam mengawal pemahaman literasi digital kepada peserta didik.

Direktur GTK Madrasah Muhammad Zain, menambahkan sebagai pendidik, peran guru bukan sekedar melakukan transfer pengetahuan (transfer of knowledge), tetapi juga membentuk karakter siswa. Karenanya, untuk dapat bertahan di era digital, seorang guru harus menguasai lima literasi, yaitu literasi membaca, menulis, numerasi, sains, dan sosial budaya.

“Untuk literasi sains sangat penting dikuasai, agar kita bisa merebut kunci-kunci peradaban di masa mendatang,” papar Zain.

Kepada peserta Zain berharap, dapat mengikuti pelatihan dengan baik. Sehingga materi yang diperoleh dari pelatihan dapat ditransfer kembali kepada peserta didik di madrasah.

Pelatihan Peningkatan Literasi Digital diikuti oleh 90 guru dan tenaga kependidikan madrasah swasta se-Kabupaten Garut. Kegiatan ini berlangsung selama empat hari, 2-5 November 2021.

Otoritas Bandara Matangkan Persiapan Pemberangkatan Umrah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Kementerian Agama bersama Otoritas Bandara (Otban) Wilayah I menggelar pertemuan untuk membahas persiapan keberangkatan umrah.

Kepala Sub Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Umrah dan Haji Khusus, M Noer Alya Fitra, menjelaskan sejumlah langkah persiapan yang dilakukan pihaknya, antara lain skema “umrah satu pintu”. Skema tersebut dimaksudkan agar memudahkan pengendalian, pengawasan, dan memastikan kesehatan, keamanan, dan keselamatan jemaah umrah yang dilaksanakan pada masa pandemi covid-19.

Dengan skema ini, lanjut pria yang akrab disapa Nafit, pemberangkatan dan pemulangan jemaah umrah pada tahap-tahap awal keberangkatan melalui satu titik, yaitu Bandara Soekarno Hatta. Asrama haji akan dijadikannsebagai titik awal keberangkatan jemaah umrah.

“Jemaah umrah harus sudah clear di asrama haji, baik dari sisi kelengkapan dokumen perjalanan maupun kesehatannya. Oleh karena itu, kami sangat membutuhkan bantuan Otban untuk memastikan fasilitas asrama haji memenuhi persyaratan untuk diberlakukan sebagai tempat keberangkatan internasional, seperti pelayanan jemaah haji reguler,” terang Nafit di Jakarta, Rabu (3/11/2021).

Hadir juga, Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina PPIU Rudi Ambari, serta Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina PIHK Mujib Roni.

Nafit menambahkan bahwa pihaknya bersama Kementerian Kesehatan sudah menyiapkan regulasi teknis pelayanan kesehatan bagi jemaah umrah, di antaranya terkait data sertifikat vaksin serta integrasi siskopatuh dengan pedulilindungi.

“Kami juga akan segera membahas tentang data jemaah umrah yang harus disinkronisasi bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil,” ujarnya.

Kepala Otoritas Bandara Wilayah I, Yufridon Gandoz Situmeang mengapresiasi langkah Kemenag dalam persiapan penyelenggaraan umrah. Gandoz menegaskan komitmennya untuk mendukung Kemenag dalam penyiapan pelayanan umrah di Bandara Soekarno Hatta.

“Tentu kami sangat mendukung Kementerian Agama. Terkait hal teknis di asrama haji, kami akan segera melakukan evaluasi kesiapannya sebagai terminal internasional. Dengan konsep seperti haji reguler, berarti di asrama haji sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan imigrasi jemaah umrah, termasuk alat angkut dari asrama ke bandara harus benar-benar save dan secure,” terang Gandoz.

Gandoz juga mendorong agar Kementerian Agama berkoordinasi lebih detail tentang teknis keberangkatan jemaah. “Secara prinsip Otban siap berkoordinasi lebih cepat agar semua hal-hal teknis keberangkatan, layanan penerbangan, dan bandara siap saat umrah dibuka,” tegasnya.

Ditambahkan Gandoz, penerbangan jemaah umrah lebih secure dengan penerbangan langsung (direct flight). Dia juga mengusulkan agar pesawat yang digunakan jemaah umrah tidak bersama dengan penumpang reguler. “Kita harus menjamin bahwa jemaah umrah aman dan tidak terpapar covid-19 saat di perjalanan, maka akan lebih baik bila tidak bercampur dengan penumpang reguler,” usul Gandoz.

Gandoz juga berharap Kementerian Agama bersama Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dapat mengedukasi jemaah. Apalagi, saat ini status pandemi Covid-19 belum dicabut oleh otoritas kesehatan dunia.

“Otban harus menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan, termasuk bagi jemaah umrah. Kami juga berharap Kemenag bersama travel umrah menginformasikan secara lengkap kepada jemaah agar disiplin ikuti prokes, dalam rangka ketertiban dan kelancaran pelayanan di bandara,” pungkasnya.