Vaksinasi Lengkap Terbukti Turunkan Angka Kematian Akibat Covid

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyampaikan, cakupan vaksinasi dosis lengkap dengan jumlah yang tinggi terbukti mampu mencegah keparahan gejala pada pasien Covid-19. Dengan demikian, potensi kematian akibat Covid-19 pun juga dapat diturunkan.

“Cakupan vaksinasi yang tinggi terbukti dapat mencegah keparahan gejala pada pasien Covid-19 sehingga juga dapat menurunkan potensi kematian akibat Covid-19,” ujar Wiku saat konferensi pers, dikutip pada Rabu (24/11).

Wiku mengatakan, saat ini empat negara di Eropa tengah mengalami kenaikan kasus tajam yakni Austria, Belanda, Belgia, dan Jerman. Austria, Belanda, dan Jerman pun kembali memberlakukan lockdown dan penggunaan wajib masker. Namun Belgia hanya menerapkan penggunaan masker secara ketat tanpa memberlakukan lockdown.

Meskipun kasus melonjak tajam di empat negara tersebut, namun kondisi ini tidak menyebabkan terjadinya lonjakan pasien ICU dan lonjakan kematian. Hal ini disebabkan karena cakupan vaksinasi dosis lengkap di empat negara ini sudah cukup tinggi.

“Berbeda dengan saat lonjakan pertama tahun lalu di mana belum ada vaksin. Lonjakan kasus sejalan dengan lonjakan pasien ICU dan kematian juga,” tambah Wiku.

Karena itu, ia mengingatkan pemerintah daerah agar meningkatkan cakupan vaksinasi dosis lengkap untuk memberikan perlindungan maksimal kepada minimal 70 persen populasi masyarakat. Namun Wiku mengingatkan, vaksin tetap tidak bisa mencegah terjadinya kenaikan kasus jika tidak dibarengi dengan penerapan disiplin protokol kesehatan secara ketat.

Sumber: republika.co.id

Polisi Disebut Intimidasi Keluarga Ulama yang Ditangkap Densus Agar Tak Bicara ke Media

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Kuasa Hukum tiga ulama, Farid Okbah, Ahmad Zain An Najah, dan Anung Al Hamad yang ditangkap densus 88, Ismar Syamsudin mengatakan hingga hari ini pihaknya dan keluarga belum mengetahui keberadaan para terduga.

Menurut Ismar, pihaknya telah berupaya mencari keberadaan Farid ke Bareskrim Polri, Detasemen Khusus (Densus) 88/Antiteror, maupun Penerangan Masyarakat (Penmas) Polri. Namun, upaya mereka untuk menemui Farid Okbah dan dua rekannya tidak membuahkan hasil.

“Mengenai akses atau ke tempat keberadaan beliau. Kami belum ketahui sampai sekarang. Kami masih memperjuangkan masalah ini,” kata Ismar dalam konferensi pers di salah satu rumah makan di Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (23/11).

Ismar mengatakan dalam Undang-Undang Terorisme disebutkan bahwa penyidik tunduk terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 54 dan 69 KUHAP, kata Ismar, menyatakan bahwa para tersangka harus mendapatkan pendampingan hukum. Ismar meminta agar para penyidik kepolisian tetap bersikap profesional.

“Dari awal proses harus ada pendampingan hukum. Seorang lawyer berhak kapanpun dalam proses pemeriksaan BAP,” tuturnya.

Ismar juga menyebut keluarga dari salah satu tiga terduga teroris itu mendapatkan dugaan intimidasi yang diduga dilakukan oleh salah seorang penyidik kepolisian melalui sambungan telepon ketika mereka mendatangi Mabes Polri tanggal 19 November lalu.

Orang yang diduga penyidik itu membujuk dan sedikit menekan istri salah satu terduga bahwa jika mereka ingin mendapatkan bantuan maka harus mengganti pengacara dan tidak bersuara di media.

“Bagaimana telah mempengaruhi mencoba untuk membujuk dan sedikit menekan bahwa kalau dibantu maka harus mengganti lawyer dan jangan melakukan melalui media,”ujar Ismar.

sumber: cnnindonesia

 

Kuasa Hukum Ulama yang Ditangkap Densus Akan Ajukan Praperadilan

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Kuasa hukum tiga penceramah: Farid Okbah, Ahmad Zain An Najah, dan Anung Al Hamad yang ditetapkan sebagai tersangka kasus terorisme, Ismar Syamsudin menyatakan akan mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka ketiga kliennya.

“Kalau praperadilan pasti kita akan tempuh, insyaa Allah,” kata Ismar dalam konferensi pers di salah satu rumah makan di Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (23/11).

Ismar juga menyatakan ia dan beberapa pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi Bela Ulama dan Bela Islam bakal membuat beberapa laporan terkait penangkapan tiga penceramah terkait dugaan tindak pidana terorisme.

Pertama, kata Ismar, mereka akan melaporkan penangkapan kliennya ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham) dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

Mereka juga akan membuat laporan polisi terkait dugaan tindak intimidasi yang dilakukan seseorang yang diduga sebagai penyidik ke istri salah satu tiga tersangka itu.

Menurut Ismar, intimidasi itu dilakukan melalui sambungan telepon. Orang yang diduga penyidik itu meminta agar pihak keluarga mengganti kuasa hukum dan tidak berbicara ke media jika ingin mendapatkan bantuan.

“Itu banyak yang jadi saksi. Kita ada rekaman bagaimana telah mempengaruhi, mencoba untuk membujuk dan sedikit menekan bahwa kalau dibantu maka harus harus mengganti lawyer dan jangan melakukan melalui media,” tuturnya.

“Kami akan melakukan laporan polisi,” kata Ismar.

Ismar juga mengaku dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Mabes Polri guna meminta klarifikasi dari pihak kepolisian dan menindaklanjuti masalah yang kliennya hadapi.

“Semoga beliau bisa menerima kami,” ujarnya.

sumber: cnnindonesia

 

Bersiap Menuju Fase Endemi Covid

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan covid-19 Wiku Adisasmito menjelaskan fase perkembangan kasus covid -19 sejak awal hingga saat ini. Wiku mengatakan, fase pertama adalah epidemi saat awal Covid-19 pertama kali muncul atau kondisi peningkatan kasus yang cepat di wilayah tertentu.

“Contohnya Covid-19 yang awalnya ditemukan pada Desember 2019 di Kota Wuhan China dan terus menyebar sampai seluruh penjuru negeri tersebut,” ujar Wiku dikutip dalam Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (24/10).

Wiku mengatakan, tidak berselang lama, fase epidemi itu kemudian berubah menjadi pandemic yakni kondisi terjadi peningkatan jumlah kasus Covid-19 secara cepat dan bersamaan di banyak negara bahkan di seluruh dunia. Ia mengatakan, penetapan pandemi Covid 19 sejak 11 Maret 2020 lalu masih berlangsung sampai dengan saat ini.

Wiku menjelaskan, saat ini kondisi kasus Covid-19 yang tergolong tinggi masih terjadi di beberapa negara. Menurutnya, kenaikan di beberapa negara juga merupakan lonjakan berulang setelah pelandaian, seperti di Amerika Serikat, Rusia Inggris, dan Jerman.

Namun demikian, ada juga negara-negara yang kasus Covid-19 sudah terkendali. Menurut Wiku, kasus Covid-19 yang sudah terkendali ini merupakan modal awal menuju endemi yakni kondisi kasus masih tetap ada di beberapa wilayah dengan jumlah kasus yang rendah dengan laju penularan yang stagnan.

Wiku menilai, tahapan epidemi menjadi pandemi Covid 19 harus menjadi pelajaran terkait pentingnya mencegah agar lonjakan kasus tidak lagi terjadi di kemudian hari.

“Laju kasus Covid-19 di Indonesia yang saat ini masih cukup terkendali, seharusnya bisa kita sikapi dengan hati-hati dan mulai menyusun rencana menuju tahapan perkembangan kasus yang lebih terkendali yaitu status endemi,” kata Wiku.

Namun, ia mengingatkan untuk hati-hati dalam transisi menuju endemi karena transisi dapat sewaktu-waktu terhambat akibat lonjakan kasus yang kembali terjadi.”Untuk itu diharapkan kerja sama berbagai elemen masyarakat untuk mensukseskan target pengendalian Covid-19 yang terkini,” katanya.

Sumber: republika.co.id

Rabithah Alawiyah Gelar Muktamar di Awal Desember

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin hari ini menerima Ketua Umum Rabithah Alawiyah, Habib Zein bin Umar bin Smith, di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat, Rabu (23/11/2021).

Menurut Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi, kedatangan Habib Zein di kediaman Wapres selain bersilaturahmi juga untuk mengundang Wapres menghadiri pembukaan Muktamar Nasional Ke-25 Rabithah Alawiyah yang akan diselenggarakan di Hotel Menara Peninsula, Palmerah, Jakarta Barat.

“Habib Zein berharap kepada Wapres untuk hadir dalam acara Muktamar (Rabithah Alawiyah) yang akan dilaksanakan pada Jumat malam, 3 Desember 2021,” ungkap Masduki dalam keterangan persnya usai mendampingi Wapres dalam pertemuan.

Terhadap undangan ini, sambung Masduki, Wapres menyambut baik dan menyatakan kesediaannya untuk hadir pada acara tersebut.

Namun, kehadiran Wapres belum dapat dipastikan secara fisik atau virtual karena pada saat yang sama Wapres telah dijadwalkan melakukan kunjungan kerja di Bandung, Jawa Barat.

“Ketepatan pada malam itu Wapres sedang ada di Bandung, sehingga apakah kemungkinan bisa hadir fisik ataukah hadir secara virtual,” terangnya.

Selama ini, kata Masduki, kegiatan-kegiatan Rabithah Alawiyah sering dihadiri Wapres-Wapres sebelumnya, sehingga Habib Zein sangat berharap kehadiran Wapres Ma’ruf Amin pada Muktamar nanti.

“Yang pasti Habib Zein bin Smith bersama dua orang panitia yang mendampingi, sangat berharap kepada Wapres untuk mendatangi acara itu,” ujarnya.

Untuk itu, menurut Masduki, mengingat keakraban yang terjalin antara kedua ulama yang sama-sama pernah menjadi pengurus PBNU tersebut, Wapres memastikan bahwa dirinya akan hadir pada Muktamar Rabithah Alawiyah, Desember mendatang.

“Hubungannya bukan lagi hubungan yang sifatnya resmi struktural tapi sudah semacam ada hubungan yang akrab kekeluargaan. Apalagi sebagaimana kita ketahui para ulama NU itu adalah para pencinta keturunan nabi, para habaib,” tutur Masduki.

“Sehingga dengan demikian Wapres menerima dengan baik dan insya Allah akan hadir dalam acara itu,” imbuhnya.

Terakhir, Masduki mengungkapkan bahwa pertemuan Wapres dengan Habib Zein berlangsung sangat akrab selama kurang lebih 30 menit.

“Suasananya berlangsung sangat akrab,” pungkasnya.

 

Wakaf Didominasi Kalangan Milenial

JAKARTA(Jurnalislam.com) — General Manager Wakaf Dompet Dhuafa (DD), Bobby P Manulang mengatakan, meski belum sepopuler zakat di kalangan masyarakat umum, literasi mengenai wakaf nyatanya sudah mulai dikenal kalangan milenial Muslim.

“Terbukti, pertumbuhan jumlah pewakaf (wakif) milenial Muslim lebih tinggi dibandingkan wakif senior. Dompet Dhuafa tak ketinggalan menggelar kampanye bertajuk WakeUp!Wakaf,” kata Bobby dalam keterangan tertulisnya kepada Republika.

Wakaf tidak hanya terpaku pada masjid, makam dan madrasah (3M), melainkan bisa diterapkan dalam berbagai bentuk. Berdasarkan data dari Forum Wakaf Produktif, profil donatur wakaf hingga saat ini mengalami perluasan yang positif. Berdasarkan rentang usia, profil donatur kalangan milenial (24 tahun-35 tahun) mendominasi sebesar 48 persen.

Melalui penetrasi digital, literasi serta kemudahan berwakaf mulai digandrungi milenial. Salah satu kemudahan yang diperoleh adalah dengan berwakaf mulai dari nominal Rp 10 ribu yang mudah dijangkau milenial.

Pemasukan wakaf bergantung pada edukasi wakaf di masyarakat. Wakaf masih dianggap masyarakat untuk kalangan orang kaya saja, karena wakaf di Indonesia masih kurang di kenal oleh masyarakat. Disebutkan sosialisasi wakaf perlu sering dilakukan seperti dompet dhuafa dengan serial webinar Wake Up Wakaf, agar masyarakat semakin teredukasi.

Sementara itu, perusahaan di sektor industri digital disebut lebih sustainabledi era pandemi karena bersifat low-touch. Sementara perusahaan-perusahaan yang high-touch dan high-crowd seperti di sektor pariwisata mau tak mau harus bertransformasi dan mengadopsi model bisnis yang low-touchdan less-crowd untuk bisa sukses melewati badai krisis pandemi.

“Bagaimana prediksi pasar saat akhir dari pandemi? ketika saya tanya pada orang-orang tentang kapan pandemi berakhir, lebih dari 50 persen merasa yakin bahwa pandemi berakhir saat akhir tahun 2021, demikian pula mereka yakin bahwa ekonomi akan pulih,” ujar Yuswohady selaku Managing Partner Inventure

Krisis Covid tidak hanya membuat orang lebih religius namun juga menumbuhkan empati yang luar biasa di kalangan masyarakat. Menariknya generasi milenial merupakan generasi yang paling empatik dibanding Gen-X maupun Gen-Z. Menurut survei Gopay-Kopernik (2021), frekuensi donasi generasi milenial lebih banyak dibanding generasi yang lain, yaitu sebanyak 1,5x perbulan lebih besar jika dibandingkan Gen-X dan Gen-Z yang sebesar masing-masing 1,4x dan 1,2x.

Sumber: republika.co.id

Wapres: Tuntutan Pembubaran MUI Tidak Rasional

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin yang merupakan Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat menyatakan bahwa tuntutan pembubaran MUI tidak rasional.

“Akhir-akhir ini itu banyak atau ada sekelompok yang menginginkan supaya MUI itu dibubarkan. Seperti banyak jawaban yang diberikan oleh para tokoh masyarakat, pimpinan ormas, pimpinan negara, tuntutan itu memang sangat tidak rasional. Saya sependapat itu dengan pendapat para tokoh itu,” ungkap Wapres dalam keterangan persnya di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Selasa (23/11/2021).

Wapres menilai, apabila ada masalah di dalam sebuah organisasi, maka yang harus segera dibenahi adalah masalahnya, bukan pembubaran organisasi.

“Jangan karena satu orang, namanya penyusupan di mana-mana ada penyusupan itu. Jadi, bukan rumahnya yang dibakar tapi ya tikusnya itulah,” tegas Wapres.

Lebih lanjut Wapres pun menguraikan beberapa wujud nyata komitmen MUI dalam pemberantasan terorisme, mulai dari pembuatan fatwa hingga menginisiasi dibentuknya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“Dalam kaitan dengan soal terorisme, saya kira MUI pagi-pagi sudah membuat fatwa tentang terorisme sebagai Tindakan yang haram dan tidak termasuk jihad. Fatwa inilah kemudian yang dijadikan sebagai rujukan, referensi dari berbagai upaya penanggulangan dan pemberantasan terorisme. Dan MUI tidak hanya membuat fatwa, tapi juga membuat lembaga yang menanggulanginya, namanya Tim Penanggulangan Terorisme (TPT), yang ketuanya juga saya sendiri. Saya sendiri yang mengetuai itu,” urai Wapres.

“Ketika itu penanggulangan terorisme negara masih dalam bentuk desk terorisme di Menkopolhukam. TPT ini bersama dengan desk terorisme itu terus melakukan upaya-upaya sosialisasi dalam rangka menangkal terorisme, menangkal radikalisme, bahkan MUI bersama dengan ormas-ormas Islam lainnya, bersama dengan pemerintah dalam hal ini Menko Polhukam, menginisiasi lahirnya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme,” tambahnya.

Menutup keterangan persnya, kembali Wapres menegaskan bahwa ia mendukung dilakukannya penegakkan hukum yang adil dan sesuai ketentuan terhadap siapapun yang melakukan tindak kejahatan, termasuk terorisme.

“MUI mendukung supaya penanggulangan atau penindakan terhadap mereka yang terlibat terorisme. Siapapun dia. Walaupun itu misalnya anggota pengurus MUI, kalau dia teroris ya harus [dihukum],” pungkas Wapres.

 

Indonesia-Saudi Makin Mesra, Menag Yaqut Bicara Kerja Sama Percetakan Qur’an

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengunjungi Kantor Percetakan Al-Qur’an terbesar di dunia, Mujamma’ King Fadh (Mujamma’ al-Mālik Fahd lit Thibā’ati al-Mushaf asy-Syarīf)‎ di Madinah, Arab Saudi.
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya menjalin kerja sama dalam percetakan Al-Qur’an yang sebelumnya dibahas dengan Menteri Urusan Islam Arab Saudi Syekh Abdullatif bin Abdulaziz.

Kehadiran Menag disambut Sekretaris Jenderal Mujamma’ King Fahd, Talal bin Razin Al-Rehil beserta jajarannya. Hadir juga, Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto, Sekjen Kemenag Nizar, Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, Staf Khusus Menag, dan Sesmen.

Menag berharap, kerja sama penyediaan Al-Qur’an dengan pemerintah Saudi bisa segera terwujud. Menurutnya, pembahasan awal ini sudah dibicarakan dengan Menteri Urusan Islam, Dakwah, dan Penyuluhan. Kerja sama percetakan Al-Qur’an ini, lanjutnya, akan menjadi bagian dari rencana pembangunan Islamic Center di Indonesia.

“Umat muslim Indonesia masih kekurangan mushaf Al-Qur’an. Jumlah penduduk muslim Indonesia kurang lebih 215 juta, kami baru mampu menyediakan 200 ribu pertahun,” ujar Gus Yaqut, sapaan akrab Menag, di Madinah, Selasa (23/11/2021).
Menag Yaqut mengatakan, kerja sama pencetakan Al-Qur’an ini penting untuk menyediakan cetakan Al-Qur’an di Indonesia dengan kuantitas yang cukup dan kualitas baik.

Talal bin Razin Al-Rehil menyambut baik rencana kerja sama ini. Dia menjelaskan, setiap tahun Mujamma’ King Fahd dapat mencetak 18 juta eksemplar mushaf Al-Qur’an. Dikatakan, proses pencetakan dan pentashihan Al-Qur’an dilakukan dengan sangat ketat.
“Dalam sistem keamanan kami ada sensor terhadap kemungkinan salah cetak. Sehingga, jika ditemukan kesalahan, maka mesin akan langsung berhenti otomatis. Untuk kualitas cetakan sendiri bisa tahan hingga 100 tahun,” jelas Talal.

Dia menambahkan, Percetakan Al-Qur’an Raja Fahd seluas 250 ribu meter persegi tersebut mencetak Al-Qur’an dan terjemahannya ke berbagai bahasa.

MUI dan Ormas Islam Justru Mitra Pemerintah Cegah Terorisme

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin yang merupakan Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat menyatakan bahwa MUI bukan lembaga teroris. MUI telah menjadi rekan pemerintah dalam memberantas terorisme. Oleh karena itu, kedua hal tersebut (penangkapan anggota dan terorisme), tidak dapat dihubungkan.

“MUI bersama BNPT terus melakukan upaya-upaya untuk kontra radikalisme dan juga langkah-langkah deradikalisasi. Jadi, kalau MUI secara lembaga dianggap justru tidak memperhatikan terorisme, itu suatu kesalahan besar karena memang sejak awal MUI justru merupakan partner pemerintah di dalam penanggulangan terorisme. Jadi, saya kira Ini yang perlu dipahami,” tegas Wapres dalam keterangan persnya di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Selasa (23/11/2021).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, komitmen MUI dalam memberantas terorisme telah ditunjukkan sejak lama. Bahkan, MUI merupakan salah satu lembaga yang turut menginisiasi terbentuknya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“Ketika itu penanggulangan terorisme negara masih dalam bentuk desk terorisme di Menkopolhukam. TPT (Tim Penanggulangan Terorisme) ini bersama dengan desk terorisme itu terus melakukan upaya-upaya sosialisasi dalam rangka menangkal terorisme, menangkal radikalisme, bahkan MUI bersama dengan ormas-ormas Islam lainnya, bersama dengan pemerintah dalam hal ini Menko Polhukam, menginisiasi lahirnya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme,” urai Wapres.

Terkait upaya yang disinyalir sebagai penyusupan teroris ke dalam MUI, Wapres menilai bahwa hal tersebut merupakan sebuah kejadian yang tidak dapat dihindari. Sebab, MUI merupakan organisasi besar yang di dalamnya berkumpul banyak sekali representasi organisasi massa. Selain itu, derasnya arus informasi dan kemajuan teknologi juga merupakan salah satu faktor tercepat dalam mengubah pola pikir seseorang.

“Jangan karena satu orang, namanya penyusupan di mana-mana ada penyusupan itu. Jadi, bukan rumahnya yang dibakar tapi ya tikusnya itulah,” ungkap Wapres.

“MUI itu kan sebenarnya merupakan lembaga representasi lebih dari 60 organisasi Islam yang bergabung di situ. Dan juga ada beberapa tokoh cendekiawan, tokoh-tokoh zuama yang juga bergabung. Artinya, MUI itu adalah organisasi yang berkumpulnya, selain representasi ormas dan pemimpin-pemimpin, yang begitu besarnya itu,” tambahnya.

Menutup keterangan persnya, Wapres menegaskan bahwa ia mendukung dilakukannya penegakkan hukum yang adil dan sesuai ketentuan terhadap siapapun yang melakukan tindak kejahatan, termasuk terorisme.

“MUI mendukung supaya penanggulangan atau penindakan terhadap mereka yang terlibat terorisme. Siapapun dia. Walaupun itu misalnya anggota pengurus MUI, kalau dia teroris ya harus [dihukum],” pungkas Wapres.

 

Buku Visi Kebangsaan KH Achmad Siddiq Diluncurkan

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember merilis buku baru berjudul Visi Kebangsaan KH Achmad Siddiq dalam Paradigma Keilmuan UIN KHAS Jember.

Buku ini diterbitkan oleh penerbit Bildung Yogyakarta bekerja sama dengan Rumah Moderasi Beragama UIN KHAS Jember.

Buku tersebut diberi kata pengantar Ketua Umum PBNU Prof. Dr. Said Aqil Siroj. Sebagai editor, Direktur Rumah Moderasi Beragama UIN KHAS Jember, Wildani Hefni.

Peluncuran buku ini dihadiri oleh Wakil Bupati Jember Muhammad Balya Firjaun Barlaman, para pimpinan dan civitas akademika UIN KHAS Jember.

Rektor UIN KHAS Jember Babun Suharto mengungkapkan bahwa buku tersebut merupakan refleksi bersama untuk menghadirkan kembali pemikiran-pemikiran agung dari Kiai Haji Achmad Siddiq, seorang tokoh bangsa asal Jember dan menjadi teladan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“Dalam buku ini, dijelaskan tentang sejumlah argumentasi penting penggunaan nama Kiai Haji Achmad Siddiq sebagai nama kampus yaitu Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq (KHAS) Jember. Buku ini sangat komprehensif mendedah pemikiran Kiai Haji Achmad Siddiq dan kaitannya dengan kelembagaan UIN KHAS Jember,” ungkap Babun Suharto, Senin (22/11/2021) di Jember.

Dikatakan Babun, visi dan pemikiran kebangsaan Kiai Haji Achmad Siddiq diharapkan dapat dilanjutkan oleh UIN KHAS Jember dalam membumikan nilai-nilai Islam moderat, komitmen kebangsaan, dan teladan keumatan untuk membawa tatanan kehidupan yang lebih baik di tengah keragaman kehidupan.

Babun berharap buku ini adalah penanda awal untuk segera lahir buku-buku berikutnya tentang Kiai Haji Achmad Siddiq, misalnya cara berkomunikasi Kiai Haji Achmad Siddiq terutama tentang penerimaan asas tunggal Pancasila pada Pelaksanaan Muktamar NU di Sukorejo, Situbondo.

“Fakultas Dakwah bisa melanjutkan pengembangan ini, dengan mendalami gaya komunikasi Kiai Achmad Siddiq yang mampu meyakinkan semua pihak untuk menerima asas tunggal pancasila pada saat Muktamar NU,” harap Babun.

Wakil Bupati Jember M Balya Firjaun Barlaman yang hadir mewakili keluarga Kiai Haji Achmad Siddiq menyampaikan terima kasih atas dedikasi yang telah diberikan UIN KHAS Jember dengan menerbitkan buku tentang Visi Kebangsaan Kiai Haji Achmad Siddiq.

“Saya mewakili keluarga Kiai Haji Achmad Siddiq menyampaikan terima kasih. Semoga buku ini dapat menjadi amal baik bapak ibu Dosen UIN KHAS Jember,” kata Gus Firjaun.

Gus Firjaun berharap seluruh civitas academika UIN KHAS Jember, masyarakat Jember serta masyarakat luas dapat meneladani perjuangan kebangsaan, ruh pemikiran, pengalaman, pengetahuan dan kebijaksanaan dari Kiai Haji Achmad Siddiq.