Penulis: Mazaya

MUI Dorong Hak Veto AS Dibatasi, Biang Kerok Masalah Palestina

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)—Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Buya Sudarnoto Abdul Hakim, menyebut nasib Palestina selalu berat salah satunya karena hak veto Amerika Serikat di PBB. Kedekatan Amerika Serikat dan Israel membuat kesepakatan mayoritas negara menjadi percuma bila negeri Paman Sam sudah memakai hak veto. Buya Sudarnoto mengusulkan agar hak veto di PBB dibatasi sehingga masalah pelik bertahun-tahun seperti Palestina bisa lekas selesai.

“Hak Veto Amerika di PBB menjadi salah satu sumber masalah sehingga nasib bangsa Palestina semakin berat. Selain invansi terus menerus Israel terhadap Palestina, upaya memecah Timur Tengah juga dilakukan melibatkan Amerika,” ujarnya, Kamis (26/11) dalam diskusi “Refleksi Akhir Tahun dan Hari Solidaritas Palestina”, Kamis (25/11) secara virtual.

 

Menurutnya, perubahan positif Amerika melalui hak vetonya memberikan perubahan penting di PBB. Perubahan veto tersebut membuat PBB semakin berdaya untuk menyelesaikan konflik Timur Tengah. Salah satunya adalah mendorong Palestina sebagai negara berdaulat.

“MUI dalam berbagai seminar dan pertemuan internasional selalu mendorong demokratisasi di internal PBB. Salah satunya meninjau ulang dan membatasi hak veto. Veto tidak mungkin dihapuskan namun bisa dibuat lebih fleksibel. Sehingga diharapkan bisa membantu penyelesaian konflik Palestina dan Israel,” ujarnya dalam dikusi bertajuk “Situasi Dunia Islam Saat Ini dan Prospeknya” itu.

Terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden baru Amerika, ujar Buya Sudarnoto, seperti membawa angin segar terhadap nasib Palestina. Biden memberikan gestur politik yang positif kepada umat Islam pada awal menduduki kursi presiden. MUI bahkan sempat mengirimkan surat resmi kepada Joe Biden melalui Kedutaaan Besar Amerika untuk Indonesia di Jakarta.

 

“MUI pernah berharap terhadap Joe Biden untuk mengubah cara pandang Amerika demi dunia yang lebih progresif dan humanis. Meskipun sampai saat ini belum ada tanda menggembirakan,” ungkapnya.

Akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini melihat kondisi Palestina belum banyak mengalami perubahan. Terpilihnya Presiden baru Israel, Isaac Herzog, meskipun memberikan harapan namun belum ada bukti nyata. Buya Sudarnoto menilai ada kecenderungan Israel memperpanjang semangat imperialistik terhadap Palestina.

MUI, imbuh dia, akan terus mendorong dan menemani pemerintah meneguhkan politik yang bebas aktif. MUI juga ingin jadi juru damai untuk mencari solusi konflik seperti Israel dan Palestina.

“MUI berupaya secara terus menerus mengoptimalkan perannya sebagai panutan yang baik. Sehingga memberikan perlindungan terhadap umat Islam dan kemanusiaan internasional,” ujarnya. (mui)

 

BPJPH Dampingi UMK Urus Sertifikasi Halal

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama menggelar pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (PPH). Diikuti 340 peserta, Pelatihan PPH ini berlangsung tiga hari, 25 – 27 November 2021.

Sebelumnya, Pelatihan PPH digelar 11-13 November 2021 untuk 1.370 Penyuluh Agama Islam (PAI) Non PNS. Giat ini diselenggarakan bermitra dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di wilayah Jawa.

“Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal ini dilaksanakan untuk mengakselerasi pelaksanaan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) melalui skema Pernyataan Pelaku Usaha atau dikenal dengan istilah Self Declare,” ungkap Kepala BPJPH Kemenag Muhammad Aqil Irham di Jakarta, Sabtu (27/11/2021).

Upaya tersebut, lanjut Aqil Irham, dilakukan untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (JPH) dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMK.

“Sebagaimana ketentuan regulasi, Pendampingan PPH dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi,” lanjut Aqil Irham.

PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Pendamping PPH bertugas mendampingi pelaku UMK dalam memenuhi persyaratan kehalalan produk, dalam rangka melaksanakan kewajiban sertifikasi halal.

Pelatihan PPH dilaksanakan secara daring. Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH, A Umar, mengatakan, peserta pelatihan wajib mengikuti semua rangkaian kegiatan pelatihan. Materi itu mulai dari kebijakan dan regulasi JPH, Pendampingan PPH, Pengetahuan Bahan, Proses Produk Halal, Verifikasi dan Validasi, Praktik, digitalisasi dan dokumentasi pendampingan, dan lain sebagainya. Seluruh peserta juga diwajibkan untuk mengikuti kegiatan Pre-test dan Post-test yang menjadi salah satu aspek penentu kelulusan peserta.

“Setelah ini, kegiatan Pelatihan PPH juga akan kita lanjutkan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan Islam yang lain dalam waktu dekat ini,” pungkasnya.

Muktamar PBNU Diahrapkan Berjalan Lancar dan Kedepankan Akhlak

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Hari ini Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menerima sejumlah tokoh Nahdlatul Ulama (NU) di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat, Rabu (24/11/2021).
Menurut keterangan salah satu tokoh yang hadir yakni Mustasyar PBNU asal Jakarta K.H. Manarul Hidayat, pertemuan ini di samping untuk bersilarurahmi juga untuk menerima nasihat Wapres terkait rencana penyelenggaraan Muktamar Ke-34 NU pada Desember mendatang.

“Beliau (Wapres) memberikan nasihat kepada kami agar Muktamar NU yang akan datang berjalan dengan baik, damai, di samping (menjadi) maslahat bagi seluruh warga NU, juga manfaat untuk NKRI,” terang Kiai Manarul.
Selain itu, tutur Kiai Manarul, Wapres juga mendoakan dan berpesan agar Muktamar ini berjalan dengan baik sesuai dengan keputusan yang ditetapkan serta mengedepankan akhlakul karimah, sehingga tidak gaduh, tetap damai dan tenang.
“Selanjutnya karena NU ini mengedepankan akhlakul karimah, didirikan oleh para ulama, para kiai, para habaib, makanya dalam Muktamar pun (diharapkan) tetap mengedepankan yaitu akhlakul karimah,” ujarnya.
Lebih jauh, Kiai Manarul mengungkapkan bahwa terkait adanya beberapa pihak yang meminta pelaksanaan Muktamar dipercepat atau diundur, Wapres berpendapat agar masalah tersebut dibahas secara internal oleh PBNU.
“Jadi Wapres tidak akan ikut campur masalah ini sesuai dengan aturan. Kenapa? Karena kata beliau, urusan NU harus diselesaikan juga oleh NU,” jelasnya.

Untuk itu, Kiai Manarul dan para Tokoh NU yang hadir pada pertemuan ini akan menyampaikan kepada umat bahwa segala permasalahan yang timbul terkait Muktamar akan diselesaikan sepenuhnya secara internal di PBNU.
“Insya Allah kami sudah sepakat akan menyampaikan kepada umat apabila terjadi apa-apa, tetap akan konsultasi dan menyerahkan kepada PBNU,” pungkasnya.
Selain Kiai Manarul, tampak hadir dalam pertemuan ini Rais Syuriyah PWNU Jawa Timur yang juga Pengasuh Pesantren Lirboyo Kediri K.H. Anwar Manshur, Mustasyar PBNU asal Banten K.H. Muhtadi Dimyati, Rais Syuriyah PWNU Jawa Barat yang juga Pengasuh Pesantren Al Muhajirin Purwakarta K.H. Abun Bunyamin, Pengasuh Pesantren Al Itqon Semarang Jawa Tengah K.H. Kharis Shodaqoh, Ketua PBNU asal Kalimantan Timur K.H. Farid Wadjdi, Rais Syuriyah PWNU NTT K.H. Abdul Karim Makarim, Rais Syuriyah PWNU Lampung K.H. Muhsin Abdillah, serta Ulama NU Sumatera Barat Sumbar Buya Bagindo H. Muhammad Leter.
Sementara Wapres didampingi oleh Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, serta Sekretaris Pribadi Wapres Salahuddin Al Ayyubi. (mui)

Ulama Minta Ibu Hamil dan Menyusui Tak Takut Vaksin

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Ketua Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga (KPRK) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dr Siti Marifah Maruf Amin, mengajak para ibu hamil dan menyusui untuk tidak takut di vakasin. Menurutnya, saat ini masih banyak ibu hamil yang khawatir untuk menjalani vaksinasi Covid-19.

Dijelaskan Siti Masrifah, para ibu hamil dan menyusui masih khawatir dengan risiko setelah menerima vaksin. Padahal, vaksinasi bagi ibu hamil dan menyusui sangat penitng bagi perlindungan mereka.

“Tetapi pada kenyataan masalah vaksin dan ibu menyusui ini sangat penting,” ujarnya dalam Webinar “Vaksin Covid-19 untuk Ibu Hamil dan Menyusui, Amankah?” Jumat (26/11).

Webinar ini merupakan hasil Kerjasama antara Komisi Infokom MUI dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kegiatan bareng Kominfo itu dilakukan MUI ntuk Bangkit dari Covid-19 dengan nalar dan asi Bbersama berlandaskan fatwa MUI.

Siti Marifah menambahkan, vaksin Covid-19 untuk ibu hamil ini sangat penting karena menyangkut ibu hamil dan bayi yang akan dilahirkan. Selama Covid-19, lanjutnya, banyak para ibu hamil yang terpapar Covid-19 sehingga harus melahirkan dalam kondisi prematur.

“Oleh karena itu, pertemuan kali ini sangat penting untuk memberikan wawasan, pengertian, bagaimana pentingnya vaksin kepada ibu hamil dan menyusui,” demikian dia menekankan.

 

Dia menegaskan, vaksinasi untuk ibu hamil aman dilakukan dan merupakan upaya untuk menjaga generasi muda ini lahir dengan kondisi yang sehat.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Ketua MUI Bidang EKonomi Syariah dan Halal, KH Solahudin Al Ayyub menegaskan, vaksin Covid-19 adalah halal dan merupakan ikhtiar untuk melawan Covid-19.

Meskipun, ia mengakui masih ada kelompok-kelompok masyarakat yang tidak menerima vaksin Covid-19 ini. “Ada kelompok-kelompok secara tradisional menolak vaksin secara umum. Ada juga kelompok masyarakat yang menolak vaksin Covid-19 ini karena (menganggap) tidak halal dan tidak boleh digunakan,” ungkapnya.

“Kami dari MUI memberikan perspektif bagaimana dalam ajaran Islam. Kami melihat vaksin ini bagian dari berobat hukumnya wajib di dalam Syariah Islam,” tambahnya. (mui)

 

KNEKS Dorong Penguatan Industri Halal dan Gerakan Wakaf

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin selaku Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) hari ini memimpin rapat KNEKS membahas tindak lanjut berbagai program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air, di Istana Wapres, Jl. Merdeka Selatan No.6, Jakarta, Kamis (25/11/2021). Pada kesempatan ini, Wapres menekankan agar program-program KNEKS benar-benar membuahkan hasil secara nyata.

“Seperti yang telah sering saya sampaikan, disamping rencana kerja jangka menengah dan jangka panjang, harus ada beberapa quick wins yang “netes” (membuahkan hasil),” tegas Wapres membuka rapat.

Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa arahan Presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia tahun 2024 sudah sangat jelas. Sehingga, pengembangan ekosistem halal yang salah satunya melalui pembangunan Kawasan Industri Halal (KIH) harus terus diakselerasi.

“Kita ingin semakin banyak investor dalam pengembangan KIH. Selain membangun KIH baru, kita harus optimalkan KIH yang ada,” ujarnya.

Selanjutnya, Wapres meminta agar berbagai program KNEKS disinergikan, tetapi tanpa menghambat proses yang telah berjalan, termasuk dalam hal regulasi dan ketentuan hukum.

“Sebagai contoh, kodifikasi data perdagangan industri produk halal agar disinergikan dan dikoordinasikan antar Kementerian dan Lembaga terkait, termasuk dengan Dirjen Bea dan Cukai dan Lembaga Nasional Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan,” sebutnya.

Kemudian, sambung Wapres, seluruh program tersebut harus memiliki target capaian yang terukur, seperti implementasi sertifikasi halal UMKM dengan target jumlah UMKM yang tersertifikasi halal.

“Selain menyesuaikan dengan kemampuan anggaran Kementerian dan Lembaga, tentu perlu meningkatkan kontribusi pemerintah daerah, maupun dunia usaha,” pintanya.

Lebih jauh, Wapres menekankan pentingnya mendorong pendirian pusat-pusat inkubasi sebagai penyemaian dan pengembangan pengusaha syariah, serta pendirian pusat-pusat bisnis syariah (sharia business center) sebagai sarana interaksi antarpelaku bisnis syariah.
Sedangkan menyangkut transformasi pengelolaan dana sosial syariah, khususnya setelah Presiden Jokowi meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU), Wapres meminta pencanangan transformasi wakaf menjadi wakaf produktif terus digaungkan.

Hal penting lain yang menjadi perhatian Wapres adalah ketersediaan dan akurasi data untuk menyusun berbagai kebijakan terkait pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Untuk itu, ia sangat mendukung penyediaan Pusat Data Ekonomi Syariah (PDES), sehingga kontribusi nyata dari sektor ekonomi dan keuangan syariah terukur dengan baik.

“Hal ini perlu melibatkan Kementerian dan Lembaga terkait, terutama BPS, sebagai sumber pencatatan data resmi Pemerintah,” tegasnya.

Terakhir, mengenai rencana KNEKS yang akan menyelenggarakan Rapat Pleno perdana, Wapres menyambut baik dan berharap Rapat Pleno dapat diagendakan secara rutin, sebagaimana amanat Perpres 28/2020, setidaknya satu kali dalam enam bulan.

“Rapat Pleno Pertama KNEKS nanti saya harapkan dapat memperkuat sinergi dan koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga Anggota KNEKS. Seluruh anggota agar mendapatkan informasi yang akan mendukung penyusunan kebijakan dan strategi dalam rangka pencapaian program kerja KNEKS, maupun penyelesaian masalah/kendala yang dihadapi, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan dan bidang tugasnya masing-masing,” harapnya.

Menanggapi arahan Wapres, Menteri Keuangan selaku Sekretaris KNEKS Sri Mulyani melaporkan, proses kodifikasi produk halal di Dirjen Bea dan Cukai serta Kawasan Industri Halal telah diintegrasikan, sehingga tidak tumpang tindih.

“Kita juga perlu untuk terus meningkatkan nilai tambah dari ekspor yang mencantumkan sertifikat halal, dengan demikian dia [pelaku usaha] bisa memberikan assurance terutama untuk destinasi marketnya,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa kajian mengenai pemberian insentif fiskal dan non fiskal terhadap industri produk halal saat ini pun terus dilakukan, termasuk penerapan tarif nol rupiah untuk sertifikasi produk halal bagi UMKM.

“Penerapan tarif nol rupiah perlu untuk segera dilaksanakan dan juga dilihat evaluasinya seiring dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangannya,” ungkap Sri Mulyani.

Asrama Haji Pondok Gede Penuh Syarat Tempat Karantina Jamaah

JAKARTA(Jurnalislam.cm) — Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief mengatakan, Asrama Haji Pondok Gede memenuhi syarat menjadi tempat karantina jemaah umrah.

Penegasan ini disampaikan Hilman setelah dilakukan pengecekan kesiapan oleh Satgas Covid-19 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Tim Satgas Covid-19 BNPB sudah meninjau asrama haji. Mereka melakukan pengecekan kesiapan. Kesimpulannya, Asrama Haji Pondok Gede memenuhi syarat sebagai tempat karantina jemaah umrah Indonesia,” tegas Hilman melalui pesan pendek, Minggu (28/11/2021).

Hilman saat ini masih berada di Arab Saudi untuk menuntaskan pembahasan skenario penyelenggaraan umrah di masa pandemi dengan pihak Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Menurutnya, skenario penyelenggaraan umrah yang disiapkan Kementerian Agama akan menerapkan kebijakan satu pintu pemberangkatan jemaah melalui Asrama Haji Pondok Gede.

Untuk itu, proses karantina jemaah sebelum keberangkatan, pemeriksaan kesehatan, dan karantina setelah kembali ke Indonesia, akan dilakukan di Asrama Haji Pondok Gede.

“Ini sebagai bagian dari upaya kita dalam pencegahan penyebaran Covid-19. Jemaah yang berangkat umrah harus dalam keadaan sehat sejak di Tanah Air, selama di Arab Saudi, dan sampai kembali lagi di Indonesia,” paparnya.

Hal senada disampaikan Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Saiful Mujab. Menurutnya, setelah melakukan peninjauan lapangan, tim BNPB menyimpulkan, asrama haji sudah memenuhi syarat untuk karantina jemaah umrah.

“Hanya perlu penambahan sejumlah informasi di areal asrama. Misalnya, tanda jalur keluar masuk, tanda penunjuk fasilitas, dan lainnya,” jelas Mujab.

“Alur pergerakan sejak kedatangan jemaah dan keberangkatan, semua sudah dicek, dan semuanya sudah oke,” imbuhnya.

 

Teknis Keberangkatan Umrah Terus Dibahas

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Arab Saudi telah mencabut suspend penerbangan dari Indonesia. Terhitung mulai 1 Desember 2021, warga Tanah Air bisa langsung terbang ke Arab Saudi tanpa harus transit ke negara ketiga.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief memastikan edaran yang diterbitkan otoritas penerbangan Arab Saudi atau General Authority of Civil Aviation (GACA), tertanggal 25 November 2021 ini juga berlaku untuk penerbangan jemaah umrah.

Namun demikian, lanjut Hilman, bukan berarti keberangkatan jemaah umrah bisa langsung dilakukan pada 1 Desember 2021. Sebab, masih ada  proses persiapan yang harus dilakukan, antara lain terkait pendataan jemaah, paket layanan, dan pengurusan visa.

“Menindaklanjuti dicabutnya suspend penerbangan, Kementerian Agama RI dan Kementerian Haji Saudi akan membahas teknis penyelenggaraan umrah,” ujar Hilman yang saat ini masih berada di Arab Saudi, Minggu (28/11/2021).

“Saya dan tim Konsul Haji KJRI Jeddah dijadwalkan hari ini membahas dan mendiskusikan skenario penyelenggaraan umrah bersama Kementerian Haji dan Umrah Saudi,” sambungnya.

Hilman menjelaskan, pihaknya dalam pertemuan itu akan memaparkan kesiapan Indonesia dan skenario pemberangkatan jemaah umrah di masa pandemi. Skenario tersebut antara lain berkenaan dengan one gate policy (kebijakan satu pintu), skema karantina, validasi sertifikat vaksin dan hasil PCR, manasik umrah di masa pandemi, serta lainnya.

“Dengan Kemenhaj Saudi, kita juga akan bahas skema dan durasi waktu karantina di Saudi, proses pengurusan visa, paket layanan, termasuk jadwal pergerakan dan masa tinggal jemaah selama di Tanah Suci,” jelas Hilman.

Dirjen PHU berharap skenario bersama ini bisa segera disepakati sehingga dapat menjadi panduan bagi pemerintah, penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU), dan juga jemaah umrah.

“Semoga jemaah umrah Indonesia bisa segera mengobati kerinduannya untuk ziarah ke Tanah Suci,” harap Hilman.

 

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Akan Gelar Rapat Pleno Perdana

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) direncanakan menggelar Rapat Pleno Pertama pada 30 November 2021 di Kantor Wakil Presiden. Rapat ini akan dipimpin Wakil Presiden (Wapres) KH. Ma’ruf Amin selaku Ketua Harian KNEKS bersama jajaran Manajemen Eksekutif KNEKS, serta 16 Pimpinan Kementerian dan Lembaga anggota KNEKS. Agar Rapat Pleno perdana ini dapat memperkuat sinergi lintas sektoral, diperlukan pelibatan dan partisipasi aktif seluruh anggota KNEKS.

“Misalnya, peningkatan peran Lembaga Penjamin Simpanan, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), khususnya melalui perguruan tinggi, dalam hal pendampingan fasilitasi sertifikasi produk halal dan inkubasi bisnis,” ujar Wapres usai memimpin Rapat KNEKS di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat, Kamis (25/11/2021).

Selain itu, Wapres juga mengharapkan agar seluruh anggota mendapatkan informasi yang akan mendukung penyusunan kebijakan dan strategi untuk mencapai program kerja KNEKS, maupun menyelesaikan masalah/kendala yang dihadapi, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan dan bidang tugasnya masing-masing.

“Ada 13 agenda yang akan dibahas, dan itu meliputi 4 fokus dari pada kelembagaan ekonomi syariah, yaitu pengembangan industri halal ada beberapa agenda, kemudian pengembangan industri keuangan, kemudian pengembangan dana sosial Islam, dan juga yang ke-4 pengembangan usaha/bisnis syariah, [termasuk] membangun ekosistemnya,” paparnya.

Sejalan dengan Wapres, Menteri Keuangan selaku Sekretaris KNEKS Sri Mulyani mengungkapkan dalam keterangan persnya bahwa rapat hari ini membahas persiapan Rapat Pleno, sekaligus melihat program-program KNEKS.

“Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Wapres, kita nanti akan membahas dalam Rapat Pleno, apakah kemajuan yang sudah diperoleh ini sesuai dengan harapan semuanya, dan apakah ada ide-ide yang menyangkut dengan cara-cara penyegaran baru,” paparnya.

Sebagai contoh, lanjut Sri Mulyani, terkait industri produk halal, dengan adanya Kawasan Industri Halal (KIH) akan dilihat bagaimana kendala yang dihadapi untuk mengembangkannya.

“Kemudian mengenai jasa keuangan syariah, juga akan dibahas mengenai bagaimana kita bisa makin menciptakan tidak hanya institusi, instrumen, tapi juga pendalaman sektor keuangan syariah,” imbuhnya.

Di samping itu, menurut Sri Mulyani dari sisi keuangan sosial syariah juga akan dilihat apakah ada unsur lain yang bisa terus dikembangkan secara kelembagaannya.

“Dan tadi dari kewirausahaan maupun ekosistemnya kita juga akan melihat dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain seperti IAEI, MES, BI, OJK dan LPS,” pungkasnya.

 

Din: Rusia- Dunia Islam Akan Perkuat Kerja Sama

Redaktur: Mazaya

JEDDAH(Jurnalislam.com)–Grup Visi Strategis Russia-Dunia Islam adakan Pertemuan ke-15 di Jeddah, 24 Nopember 2021. Pertemuan sehari itu dihadiri oleh sekitar 30 anggota Grup dari Russia dan sejumlah negara Islam, dan seratusan peninjau terdiri dari ulama, cendekiawan Muslim dari beberapa negara, termasuk Russia dan negara-negara Asia Tengah.

 

Pertemuan yang difasilitasi oleh Kemlu Saudi Arabia dibuka dengan dua pidato kunci: Pertama dari Khadimul Haramain Raja Salman bin Abdul ‘Aziz yang dibacakan oleh Amir Khaled Al-Faisal, Gubernur Mekkah al-Mukarramah, dan kedua dari Presiden Putin yang dibacakan oleh Presiden Republik Tatarstan Rustam Minikhanov, yang juga Ketua Grup Visi Strategis Russia-Dunia Islam. Sambutan-sambutan lain datang antara lain dari Sekjen Organisasi Ker sama Islam (OKI), Aliansi Antar Peradaban PBB, dan Sekjen Liga Islam Sedunia.

 

Pada intinya para pembicara menekankan pentingnya kerja sama antara Russia dan Dunia Islam ditingkatkan dalam berbagai bidang, baik politik, ekonomi, budaya, dan pemberantasan terorisme. Topik pada tiga sesi selama satu hari itu membahas isu-isu dialog dan budaya toleransi antar agama, peluang kerja sama ekonomi-perdagangan antara kedua pihak, dan model baru pembangunan untuk masa depan. Pada setiap sesi tampil para pembicara dari Pihak Russia dan Pihak Dunia Islam.

 

Mantan Ketua Umum Muhammadiyah Prof. Din Syamsuddin, yang menjadi anggota Forum Visi Strategis Russia-Dunia Islam sejak 2006, tampil pada Sesi Ketiga tentang Peluang Kerja Sama Russia-Dunia Islam tentang Pengembangan Model Baru Pembangunan. Dalam presentasinya Din Syamsuddin mengatakan bahwa Russia dan Dunia Islam, yang memiliki hubungan historis sejak masa lampau, sangat potensial untuk mengembangkan kerja sama yang konstruktif dan inovatif. Oleh karena itu, kedua pihak perlu menyiapkan skenario Dunia Baru pasca Pandemi Covid-19. Dalam hal ini, menurut Din, para pemikir Dunia Islam dan Russia perlu bekerja sama untuk menyiapkan suatu konsep peradaban alternatif. Pandemi Covid-19 dan berbagai manifestasi ketiadaan damai di dunia merupakan konsekwensi dari Sistem Dunia yang bertumpu pada humanisme liberal-sekuler. Maka, menurut Guru Besar Politik Islam Global FISIP UIN Jakarta ini, adalah mendesak untuk dikembangkan suatu Sistem Dunia yang berorientasi pada nilai-nilai spiritual dan menekankan tanggung jawab kolektif membangun kehidupan/kemaslahatan bersama.

 

Chairman of CDCC (Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations) ini lebih lanjut mengatakan bahwa kerja sama Russia dan Dunia Islam perlu mengedepankan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai pilar perkembangan peradaban. Secara khusus Din, yg pernah menjadi Utusan Khusus Presiden utk Dialog dan Kerja sama antar Agama dan Peradaban, memuji pendekatan kepemimpinan Presiden Federasi Russia Putin yang  dinilainya simpatik terhadap Islam dan umat Islam. Pendekatan positif demikian merupakan modal penting kerja sama Russia-Dunia Islam ke arah yang lebih konstruktif, dan akan menjadi faktor pendukung terwujudnya peradaban baru.

 

Untuk diketahui, Federasi Russia sejak beberapa tahun lalu menjadi peninjau di OKI. Dubes Russia untuk OKI menjamu segenap peserta pertemuan di kediamannya di Jeddah.

60 Kader Muda Siap Jadi Mujahid Digital MUI

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) muda regional Kalimantan mendeklarasikan diri siap menjadi mujahid digital muda.

Deklarasi itu diikrarkan usai menjalani Workshop Literasi Media Berwawasan Islam Wasathiyah yang diselenggarakan MUI Pusat dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, sejak Rabu (23/11) sampai Jumat (26/11).

Peserta Workshop adalah pengurus MUI masing-masing Provinsi yang berusia muda. Peserta dalam workshop itu berjumlah 60 orang.

Acara dilaksanakan di Hotel Golden Tulip, Pontianak, Kalimantan Barat.

Ketua Komisi Infokom Pusat, Mabroer, membacakan enam butir ikrar yang kemudian diikuti oleh ulama muda se Kalimantan yang menjadi

 

Mabroer menjelaskan saat membacakan ikrar, dirinya didampingi utusan MUI Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara.

Mabroer berharap, kegiatan yang dilaksanakan 3 hari dapat membuat para peserta menjadi agen dakwah digital melalui unggahan positif dan mengedepankan kebenaran.

“Dengan Workshop ini akan lahir generasi mujahid muda yang senantiasa membumikan nilai Islam Wasathiyah di ruang digital, baik media sosial, konten video dan platform digital lainnya,” demikian kata Mabroer dalam keterangannya, Jumat (26/11).

Mabroer juga menyinggung tantangan ekosistem digital sangatlah berat. Gencarnya fakenews, hoaks, ujaran kebencian yang nyatanya telah meresahkan masyarakat.

Meski demikian, harapan Mabroer para mujahid muda di dunia digital itu harus memiliki wawasan keilmuwan yang luas. Baik yang sifatnya literatur Islam Wasathiyah dan juga ditopang dengan pengetahuan umum.

 

“Mujahid muda itu nantinya bisa juga meluruskan berita dan informasi yang hoaks,” pungkas Mabroer.

Workshop literasi digital yang dilaksanakan Infokom MUI Pusat bersama Kementerian Kominfo itu dilaksanakan di seluruh provinsi se Indonesia. Rencananya kegiatan terakhir akan digelar di Provinsi Papua.(mui)