Penulis: Mazaya

BANDAR LAMPUNG(Jurnalislam.com) — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang baru saja terpilih, KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan bahwa pihaknya akan tetap melibatkan KH Said Aqil Siroj di kepengurusan PBNU periode 2021-2026.

“Oh ya pasti pasti (melibatkan Kiai Said),” ujar Gus Yahya saat diwawancara usai proses pemilihan Ketum PBNU di Universitas Lampung, Bandar Lampung, Jum’at (24/12).

Kemungkinan Kiai Said nantinya akan dilibatkan sebagai Mustasyar (Penasehat) PBNU. Namun, menurut Gus Yahya, pihaknya masih perlu berbicara dulu dengan Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar.

“Kita lihat nanti, karena kan kita harus bicara dengan Rais Aam. Tentu beliau punya pandangan-pandangan yang tajam mengenai ini,” ucap Gus Yahya.

Selain itu, Gus Yahya juga masih perlu berbicara juga dengan tim formatur, seperti perwakilan dari Pengurus Wilayah NU (PWNU) di wilayah Indonesia Barat, Timur, dan Indonesia Tengah. “Kami nanti akan membuat kencan untuk bertemu dan membicarakan pembentukan struktur pengurus harian lengkap,” kata Gus Yahya.

Seperti diketahui, Gus Yahya baru saja terpilih sebagai Ketum PBNU periode 2021-2026 dalam Sidang Pleno V Muktamar ke-34 NU di Gedung Serba Guna Universitas Lampung (Unila), Bandar Lampung, Jum’at (24/12) pagi.

Dalam proses penghitungan suara, Gus Yahya berhasil memperoleh 337 suara. Sedangkan calon ketum PBNU petahana, KH Said Aqil Siroj hanya mendapatkan 210 suara. Sementara, satu suara dianggap batal.

“Maka menetapkan Kiai Yahya Cholil Staquf ditetapkan sebagai Ketum PBNU masa khidmat 2021-2026,” ujar Ketua Sidang Pleno sekaligus Ketua SC Muktamar ke-34 NU, Muhammad Nuh semberi menutup dengan membaca surat Al-Fatihah.

Sumber: ihram.co.id

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Komisi Bahtsul Masail Ad-Diniyah Al-Waqi’iyah Muktamar Ke-34 NU pada 22-24 Desember 2021 membahas pengambilan tanah rakyat oleh negara. Komisi Waqi’iyah Muktamar NU 2021 di Lampung ini mengharamkan perampasan tanah rakyat yang dilakukan oleh negara.

Sekretaris Komisi Bahtsul Masail Ad-Diniyah Al-Waqi’iyah, KH Sarmidi Husna mengatakan, komisinya membahas secara hukum syariat perampasan tanah yang sudah ditempati rakyat selama bertahun-tahun yang belum mendapatkan rekognisi status kepemilikannya oleh negara.

Ketua Komisi Bahtsul Masail Ad-Diniyah Al-Waqi’iyah Muktamar NU KH Abdul Ghofur Maimoen (Gus Ghofur) mengatakan, hukum perampasan tanah tanah yang sudah ditempati rakyat oleh di-tafshil (dirinci).

“Tanah yang sudah dikelola oleh rakyat selama bertahun-tahun baik melalui proses iqtha’ (redistribusi lahan) oleh pemerintah atau ihya’ (pengelolaan lahan), maka pemerintah haram mengambil tanah tersebut,” kata Gus Ghofur dalam sidang pleno Muktamar Ke-34 NU di Gedung Serbaguna Unila, Bandarlampung, Jumat (24/12/2021).

Gus Ghofur mengatakan, pemerintah tidak boleh mengambil lahan yang sudah dikelola oleh rakyat selama bertahun-tahun baik melalui proses iqtha’ oleh pemerintah maupun ihya’. Pembahasan ini berangkat dari ketimpangan penguasaan lahan yang terjadi selama puluhan tahun di Indonesia.

Kecuali itu, pembahasan ini berngkat dari konflik-konflik agraria yang melibatkan masyarakat dan negara. Sejak UU No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dijalankan, ketimpangan penguasaan agraria dan sumber daya alam semakin mendalam antara sektor pertanian rakyat dan pertanian/perkebunan besar atau antara sektor pertanian dan nonpertanian. Selain membahas perampasan tanah rakyat oleh negara, Komisi Waqi’iyah Muktamar Ke-34 NU juga membahas cara penentuan jenis kelamin seseorang dengan gejala interseksual dan batas ketinggian hilal terkait imkanur ru’yah.

sumber: nu.or.id

SURAKARTA(Jurnalislam.com)–Kontingen SMP Muhammadiyah Program Khusus (PK) Kottabarat Surakarta berhasil membawa pulang 13 prestasi yang terdiri atas 9 Emas, 3 Perak, dan 1 perunggu dalam perlombaan Olympicad VII. Final Olympicad digelar oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah di Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) pada Kamis (23/12) dan diikuti finalis lomba dari sekolah Muhammadiyah se-Jateng.

Muhdiyatmoko selaku Kepala SMP Muhammadiyah PK Kottabarat menyampaikan perasaan bangga dan apresiasi setinggi-tingginya kepada siswa-siswi yang menorehkan prestasi membanggakan dalam event perlombaan tahunan Muhammadiyah tersebut. Apalagi sekolahnya mampu menyumbangkan prestasi sehingga Kontingen Majlis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta dinobatkan sebagai juara umum.

“Alhamdulillah kami bersyukur ikhtiar dan doa yang dilakukan siswa-siswi, Ustaz-Ustazah, dan orang tua siswa membuahkan hasil yang fenomenal dan membanggakan,” jelasnya.

Muhdiyatmoko menambahkan bahwa sekolah yang dipimpinnya senantiasa mempersiapkan sebelumnya secara maksimal siswa-siswi yang berlaga dalam perlombaan Olympicad ke-7 tingkat Provinsi Jawa Tengah. Sekolah bersama tim lomba melakukan seleksi internal dan pembinaan secara intensif kepada siswa-siswi. “Setiap cabang lomba yang diikuti dipersiapkan dengan maksimal baik dari materi lomba maupun mental para siswa agar hasilnya terbaik,” imbuhnya.

Muhdiyatmoko menjelaskan bahwa semua cabang lomba yang digelar dalam Olympicad tersebut diikuti seperti lomba Matematika dan Sains, Alquran dan Kemuhammadiyahan, Pidato bahasa Arab dan bahasa Inggris, tari kontemporer, desain web, news reading, dan sebagainya.

Berikut ini prestasi yang berhasil diraih oleh siswa-siswi SMP Muhammadiyah PK dalam Olympicad VII Jawa Tengah. Prestasi cabang lomba Matematika, Dzaky Aulia Fadhil meraih emas, Livia Khoirina Izzati meraih silver, Mufliha Syifaa Husna emas; Olimpiade IPA, Shafira Zahra Nur Izza meraih emas, Indira Pramesthi Ermina Ramadhani meraih bronze, Hilbran Praja Jourdan meraih emas; Lomba News Reading, Nabiila Alya Hernanda meraih emas, Aisyah Syafira Putri Wibawa meraih silver; Lomba Ismu English, Diandra Naifa Nova Yarsa meraih emas; lomba Web Sekolah, Muhammad ‘Allaam Rayhan Nafi meraih emas, Muhammad Affan Arsyad meraih emas; lomba musikalisasi puisi, Dara Latifah Azzahra, Angelica Putri Ramadhani dan Kiarra Ajirani Puteri meraih emas; lomba Tari Kontemporer, Ashila Aiko Hamranani, Syasikirana Nur Azizka Sunu, dan Queensha Shafira Kurnia Putri meraih emas.

Olympicad VII Jawa Tengah digelar secara hybrid (daring untuk babak awal dan luring untuk babak final). Acara berlangsung 4 hari, Senin-Kamis, 20 s.d. 23 Desember 2021 dan diikuti 3.532 siswa. Terdapat sedikitnya 22 cabang lomba dan 44 kejuaraan yang dipertandingkan.

Muhdiyatmoko berharap prestasi-prestasi yang diraih tersebut menjadi pemicu semangat untuk belajar dan mengasah potensi yang dimiliki. “Harapannya agar siswa bisa meraih prestasi dalam perlombaan-perlombaan lainnya,” tandasnya.

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Muktamar IV Wahdah Islamiyah yang berlangsung secara virtual sejak Ahad lalu, telah berakhir dan resmi ditutup  Rabu, 22 Desember 2021.

Pada acara seremonial penutupan, Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan apresiasi kepada Wahdah Islamiyah secara kelembagaan yang telah sukses menggelar hajatan akbar tersebut.

Bahkan, ia memuji tagline “Bakti dan Setia untuk Indonesia Tercinta” yang diusung dalam pelaksanaan muktaram itu.

“Tagline ini tentu tidak hanya sebatas slogan tetapi harus menjadi spirit organisasi. Indonesia memang membutuhkan bakti dan setia untuk bahu membahu demi perubahan yang lebih baik,” tutur La Nyalla.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) periode 2015-2016 tersebut menyampaikan tentang kondisi kebangsaan sekarang ini, dan memerlukan peranan dan kontribusi seluruh komponen bangsa.

Di pengujung sambutan, La Nyalla yang juga didaulat menutup secara resmi pelaksanaan muktamar. Ia berharap Wahdah Islamiyah memberikan kontribusi yang positif bagi NKRI.

“Semoga semua keputusan dan rekomendasi yang diputuskan dalam Muktamar Wahdah Islamiyah ini mampu memberikan kontribusi terhadap Indonesia,” terangnya.

Selain La Nyalla, sejumlah senantor hadir dalam acara penutupan muktamar Wahdah Islamiyah, termasuk Tamsil Linrung.

Sementara itu, Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, berkesempatan memberikan sambutan. Ia menyebut Wahdah Islamiyah memiliki kontribusi yang cukup besar, terutama dalam menyokong program Pemerintah Kota Makassar.

Dia menyampaikan, banyak kader dari Wahdah Islamiyah yang selama ini mampu memberikan spirit dan inspirasi kebaikan yang diakuinya sangat dirasakan manfaafnya.

Danny Pomanto, sapaan akrabnya, juga sangat berharap jajaran Wahdah Islamiyah mendukung dan bersinergi dalam program perkuatan keimanan ummat yang diusung Pemkot Makssar.

“Karena persoalan keimanan adalah persoalan kita semua. Kalau masing-masing agama berjalan dengan baik, maka pemerintahan di seluruh tidak akan seberat seperti ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan, mohon masukan, arahan dan nasihat dari para alim ulama Wahdah Islamiyah,” katanya.

Adapun Ketua Umum Wahdah Islamiyah, DR KH Muhammad Zaitun Rasmin, menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran panitia, mulai dari Badan Perumus, SC dan OC yang telah bekerja dengan sangat luar biasa.

Menurutnya, telah banyak hal telah dirumuskan, mulai dari konsep hingga rekomendasi. Konsep yang telah digodok sekian lama akan memberikan bobot yang cukup besar.

“Tinggal bagaimana melaksanakan dan mengamalkan. Dari pusat hingga ke daerah. Bahkan ke tingkat cabang, di tingkat kecamatan. Tanggungjawab dari pengurus untuk mensosialisasikan hasil-hasil dari muktamar ini untuk disampaikan secara gambang, terinci dan profesional tentunya. Kita juga patut mengkomunikasikan ke pihak-pihak ekternal lembaga untuk mengkomunikasikan hasil muktamar ini, sehingga ada nilai-nilai pertanggungjawab. Apalagi mereka yang turut mendukung sehingga muktamar ini bisa terlaksana,” jelas Ustaz Zaitun.*

LUMAJANG(Jurnalislam.com)–Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, mengucapkan terimakasih kepada MUI karena telah memberikan bantuan rumah ibadah yang digunakan untuk para korban erupsi Semeru. Menurutnya, bantuan tersebut sangat berarti bagi masyarakat yang terdampak erupsi Semeru.

“Terimakasih Majelis Ulama Indonesia yang telah memberikan bantuan yang berarti, yakni sarana ibadah. Jumlah sarana ibadah selama ini masih kurang dan memang dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak erupsi Semeru, ” ucapnya, Jumat (24/12).

Dia mengatakan, sarana ibadah tersebut bila sudah selesai dibangun, akan digunakan untuk pusat kegiatan masyarakat. Sarana ibadah juga akan menjadi lokasi penerimaan bantuan alat ibadah seperti mukena, sajadah, maupun Al-Quran. Selain bantuan logistik, saat ini bantuan berupa alat ibadah juga banyak diterima korban erupsi Semeru.

Dia menyampaikan, saat ini, pemerintah kabupaten Lumajang tengah mempersiapkan proses relokasi korban. Pemkab akan memulai dengan land clearing berupa penataan, pembersihan, dan perataan lahan tertentu menjadi tempat pemukiman baru.

Dia juga menyampaikan terimakasih kepada masyarakat Indonesia secara keseluruhan karena korban erupsi tidak berhenti menerima bantuan. Mulai dari bantuan makanan sampai uang.

“Para korban erupsi Semeru terus menerima bantuan bantuan logistik, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan pribadi, serta pendanaan, ” katanya.

Pria yang kerap disapa Cak Thariq ini menambahkan, nantinya setelah hunian sementara sudah tuntas dibangun, seluruh bantuan logistik akan langsung disalurkan kepada masing-masing rumah.

Sementara bantuan-bantuan terkait alat ibadah seperti sajadah, mukena, maupun Al-Quran juga akan dibagikan kepada masyarakat yang terdampak. Terutama ditujukan kepada sarana-sarana ibadah baru yang dibangun salah satunya dari MUI ini. (mui)

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan dan kartu tanda penduduk elektronik.

PKS ditandatangani oleh Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag Prof. Dr. H. Muhammad Ali Ramdhani dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Prof. Dr. Zuadan Arif Fakrulloh, S.H., M.H pada 20 November 2021.

“Kerja sama ini dijalin untuk mendukung layanan verifikasi dan validasi data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan binaan Ditjen Pendis,” terang Muhammad Ali Ramdhani di Jakarta, Jumat (24/12/2021).

Menurut Dhani,  Ditjen Pendis telah mengembangkan sistem pendataan EMIS 4.0. Sistem ini merekam data individu siswa, guru, dan tenaga kependidikan pada Raudhatul Athfal/Madrasah, santri dan ustadz Pendidikan Diniyah/Pondok Pesantren, mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, serta guru dan dosen Pendidikan Agama Islam. Data tersebut berupa Nomor Induk Siswa (NIS), Nomor Induk Mahasiswa (NIM), Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), dan Nomor Statistik.

“Melalui kerjasama dua pihak ini, data-data Ditjen Pendis akan diintegrasikan berdasarkan nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan mekanisme web service,” tuturnya.

Aplikasi EMIS 4.0, lanjut pria yang akrab disapa Dhani ini, merupakan bagian dari program Madrasah Reform yang bertujuan menyediakan data yang valid dan akurat untuk pengambilan keputusan, di antaranya kebijakan terkait alokasi anggaran BOS, PIP/KIP dan BOPTN. Dengan pengintegrasian data, maka itu akan menutup kemungkinan tercatatnya identitas peserta didik yang sama di beberapa satuan pendidikan sekaligus.

“Kebijakan lain yang juga membutuhkan dukungan EMIS 4.0 adalah pendaftaran masuk Perguruan Tinggi Negeri dan Asesmen Nasional,” sebutnya.

Meski demikian, dalam kerja sama ini, Kemendagri hanya memberikan akses terbatas pada data kependudukan. Dalam kesepakatan juga dicantumkan adanya penjaminan keamanan dan perlindungan terhadap data dan sistem oleh Kementerian Agama.

“Proses integrasi dengan data Dukcapil ini merupakan langkah awal. Ke depan, EMIS 4.0 juga akan diintegrasikan dengan sistem pendataan lembaga lain berbasis NIK. Kegiatan ini sekaligus mensukseskan program _Single Identity Number_,” tandasnya.