Penulis: Mazaya

PP Muhammadiyah Dukung Sikap Kemenlu Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dadang Kahmad menyatakan dukungan atas sikap Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi yang menolak normalisasi hubungan bilateral antara Indonesia dengan kelompok penjajah Israel.

Lewat pesan singkat, Sabtu (8/1) Dadang menyatakan dukungan kepada Palestina dan sikap Menlu Retno Marsudi telah sesuai dengan amanat konstitusi yang telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa.

“Sikap Menlu Indonesia sudah benar dan kita dukung sikap menlu seperti itu tetap konsisten anti penjajahan sebagai amanat dari UUD ’45,” kata Dadang.

Sebagaimana diketahui, isu normalisasi hubungan Indonesia dengan ‘negara’ Israel muncul saat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken mengunjungi Jakarta, pada 13-14 Desember 2021 yang lalu.

Saat berkunjung ke Jakarta, Blinken disebut menyinggung gagasan apakah Indonesia bisa bergabung dengan Kesepakatan Abraham, yaitu konsep yang dibawa oleh Donald Trump untuk menyatukan kelompok penganut agama Semit (Yahudi, Nasrani, dan Islam).

Lewat Kesepakatan Abraham, beberapa negara muslim yang semula tidak memiliki hubungan dengan Israel seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain pada akhirnya menandatangani normalisasi hubungan dengan Israel.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Teuku Faizasyah lewat pesan tertulis kepada BBC News Indonesia Jumat (24/12) membenarkan isu yang muncul.

Akan tetapi dirinya menegaskan bahwa Menlu Retno Marsudi menyampaikan bahwa posisi Indonesia konsisten untuk terus bersama rakyat Palestina memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan.

Menurut Teuku Fizasyah, Kemenlu menegaskan Indonesia tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel selama negara itu tidak mengakui kedaulatan negara dan bangsa Palestina. (rilis)

 

Warga Palestina Diminta Bongkar Rumahnya Sendiri oleh Tentara Zionis

Redaktur: Mazaya

YERUSALEM(Jurnalislam.com) – Otoritas pendudukan Israel memaksa satu keluarga warga Yerusalem untuk merobohkan rumah mereka di desa Sur Baher, tenggara Yerusalem yang diduduki.

Alasannya mereka membangun tanpa izin. Keluarga tersebut ialah keluarga Abu Kaf yang pada Ahad (9/1) malam ini melanjukan untuk menghancurkan rumah 12 meter persegi mereka.

Rumah itu adalah tempat tinggal bagi tujuh keluarganya selama 11 tahun terakhir, setelah tekanan dari kota pendudkan atau yang lain akan terjadi. Pemilik rumah, Ibrahim Abu Kaf, sebagaimana dikutip dari laman Wafa, Senin (10/1), mengatakan, dia dipaksa meruntuhkannya dan membayar denda yang sangat tinggi. Selain itu dia juga harus menanggung biaya pembongkaran sekitar 150 ribu shekel.

Ibrahim menjelaskan, keluarganya diberi perintah pembongkaran beberapa hari yang lalu meskipun membayar denda sekitar 65 ribu Shekel, yang harus dibayar keluarga itu setiap bulan, dan meskipun mereka telah berulang kali meminta izin.

Warga Palestina di Yerusalem yang diduduki mengatakan bahwa mereka dipaksa untuk membangun tanpa izin karena pemerintah kota Israel jarang mengeluarkan izin kepada warga asli Palestina di kota itu. Ini sebagai cara untuk mengurangi jumlah mereka dengan memaksa mereka meninggalkannya dan mencari akomodasi dan bekerja di tempat lain.

Selain itu, di Lembah Yordan, ratusan warga Palestina mengambil bagian dalam pemakaman delapan pekerja remaja, Jumat (7/1/2022). Mereka meninggal dalam kecelakaan di jalan, saat dalam perjalanan kembali dari sebuah permukiman Israel, di Lembah Yordan.

Pemakaman mereka diadakan di Desa Aqraba, sebelah timur Nablus. Prosesi ini dihadiri oleh perwakilan otoritas Palestina dan rekaman pidato belasungkawa oleh Presiden Palestina. Para remaja ini berusia antara 14 dan 17 tahun, dimana mereka semua berasal dari Aqraba.

Menurut sumber lokal, mereka sedang dalam perjalanan kembali dari permukiman Israel Tomer di Lembah Yordan, yang dibangun di atas tanah pendudukan milik keluarga Palestina dari desa tersebut. Mereka bepergian dengan kendaraan yang penuh sesak di jalan Israel, pada Kamis malam, ketika minibus mereka menabrak truk.

Sumber: republika.co.id

Kemenag: Patuhi One Gate Policy!

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Kementerian Agama (Kemenag) mengingatkan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)  untuk mematuhi One Gate Policy (Kebijakan Satu Pintu). Penegasan ini disampaikan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief saat melepas pemberangkatan umrah perdana 2022 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta.

“Kita bersama harus mendukung one gate policy atau kebijakan Satu Pintu Umrah yang ditetapkan Kemenag,” ujar Hilman, Sabtu (8/1/2022).

Hal ini harus menjadi perhatian bersama mengingat dalam dalam perjalanan ibadah umrah, lanjut Hilman, peran Kemenag ada pada fungsi fasilitasi dan koordinasi. Sementara untuk operator pelaksanaan menjadi tanggung jawab PPIU. “Umrah itu bussiness to bussiness, artinya jika dapat visa, bisa berangkat umrah,” terang Hilman.

One Gate Policy, terang Hilman, merupakan kebijakan sistem pemberangkatan jemaah secara terpusat yang telah ditetapkan Kemenag. “Aturan ini mengatur seluruh Jemaah Umrah berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta dan menjalani karantina di Jakarta,” kata  Hilman

Kebijakan ini juga mengatur tentang pemeriksaan kesehatan, tes PCR/SWAB, pengecekan status vaksinasi, keimigrasian, hingga pengurusan dokumen lainnya.

“Intinya melindungi jemaah, memberikan proteksi dengan maksimal, serta memastikan jemaah dalam kondisi siap dengan dokumen yang valid dan terjaga,” imbuhnya.

Menurut Hilman, pemberangkatan perdana Jemaah Umrah sejumlah 419  orang hari ini telah mengikuti prosedur One Gate Policy. Dengan demikian, kepatuhan terhadap protokol kesehatan baik di Indonesia dan Arab Saudi dapat dipantau dengan baik.

“Karena umrah perdana di tahun ini, bisa menjadi penentu untuk umrah ke depan, bahkan untuk penyelenggaraan haji di tahun ini,” terang Hilman.

Keberangkatan 419 jemaah umrah kali ini diharapkan berjalan lancar. Dengan demikian, perjalanan umrah selanjutnya dapat segera dilakukan juga.

“Ini merupakan penantian panjang setelah di hold berkali-kali dan akhirnya bisa diwujudkan pada hari ini. Setidaknya ada puluhan ribu jemaah umrah yang tersebar di seluruh Indonesia yang masih tertunda keberangkatannya,” paparnya.

Hadir Wakil Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Sulaiman, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid, Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi dan Haji Terpadu Jaja Jaelani, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Nur Arifin.

Pemda Didorong Fokus Pencapaian Vaksinasi Covid

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, meminta pemerintah daerah (pemda) harus fokus meningkatkan capaian vaksinasi Covid-19. Nurhadi mengatakan peran pemda dinilai sangat besar dalam menyukseskan vaksinasi Covid-19.

“Tentu kunci ini semua ada di daerah dengan dikomandani Kemenkesdan Satgas Covid-19. Mobilitas masyarakat kita cukup tinggi, jadi daerah harus benar-benar fokus agar pencapaianvaksinasimaksimal,” katanya, Senin (10/1/2022).

Menurutnya, pemerintah perlu terus melakukan upaya agar kesadaran masyarakat terhadap vaksinasi tinggi, kesadaran protokol kesehatan, dan hidup bersih berjalan. Dia menilai koordinasi dan konsolidasi antara pusat dan daerah harus dipastikan berjalan baik.

“Momentum kenaikan Covid-19 saat ini harus menjadi perhatian bersama kita dan jangan sampai ada lagi korbanakibat Covid-19,” ujarnya.

Nurhadi menilai, pentingnya memiliki strategi mengenai akselerasi vaksinasi di setiap daerah, sedangkan mengenai Indonesia yang berhasil masuk dalam jajaran 5 besar negara dengan jumlah vaksinasi terbanyak di dunia merupakan kabar baik dan harus diapresiasi. “Meskipun kita harus terus melakukan vaksinasi sampai 100 persen, karena itu kita terus mendorong pemerintah untuk terus fokus terkait vaksinasi,” katanya.

Ahli Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Iwan Ariawan, menilai masuknya Indonesia kedalam daftar 5 besar negara dengan jumlah vaksinasi terbanyak di dunia merupakan sebuah prestasi. Prestasi tersebut sangat baik dan bermanfaat untuk mencegah lonjakan kasus, hospitalisasi, dan kematian akibat Covid-19, katanya.

“Peran Pemda sangat besar dalam kesuksesan program vaksinasi. Masyarakat umumnya lebih mendengarkan pendapat dari pemda dan tokoh agama atau tokoh masyarakat setempat terkait informasi vaksinasi,” ujar Iwan.

Iwan mengatakan di tengah ancaman varian Omicron, peran vaksinasi semakin penting karena vaksinasi sangat bermanfaat untuk mencegah terjadinya kasus Covid-19 berat dan kematian. Iwan menilai, perlu ditelaah kabupaten atau kota yang cakupan vaksinasinya masih rendah tetapi stok vaksin masih banyak.

“Perlu diketahui masalahnya dan diselesaikan bersama antara pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya.

Sumber: republika.co.id

Kasus Covid Australia lampaui 1 Juta Kasus

Redaktur: Mazaya

CANBERRA(Jurnalislam.com) — Australia pada Senin (10/1/2022) melampaui 1 juta kasus Covid-19, di tengah merebaknya varian omicron. Melonjaknya infeksi virus korona menyebabkan peningkatan jumlah rawat inap dan membebani rantai pasokan medis.

Australia mencatat rekor infeksi Covid-19, ketika negara itu memulai kehidupan normal baru setelah vaksinasi yang lebih tinggi. Sebelumnya, Australia berhasil menahan beban kasus virus corona melalui karantina agresif dan kontrol perbatasan yang ketat.

Negara bagian New South Wales dan Victoria pada Senin melaporkan sekitar 55.000 kasus baru. Sehingga total infeksi Covid-19 di Australia menyentuh 1,03 juta, sejak kasus pertama tercatat hampir dua tahun lalu.

Sejauh ini, Australia mencatat 2.387 kematian akibat Covid-19. Namun tingkat kematian selama gelombang omicron lebih rendah daripada gelombang sebelumnya. Sekitar 92 persen orang di atas 16 tahun, telah mendapatkan vaksinasi lengkap.

Meningkatnya jumlah rawat inap memaksa pejabat untuk memberlakukan kembali beberapa pembatasan di negara bagian. Sementara, kekurangan staf karena aturan isolasi telah memukul bisnis.

Pihak berwenang telah memotong waktu isolasi wajib untuk orang yang melakukan kontak dekat dengan orang positif Covid-19. Pihak berwenang juga mempersempit definisi kontak dekat tersebut.

Mulai Senin, Australia akan melakukan vaksinasi terhadap 2,3 juta anak berusia lima hingga 11 tahun dengan menggunakan vaksin Pfizer. Kepala satuan tugas vaksinasi, John Frewen memastikan bahwa stok vaksin Covid-19 aman.

“Ada cukup vaksin dan ada cukup titik distribusi, ini hanya tentang sedikit kesabaran,” ujar Frewen.

Australia kembali fokus pada aturan pembatasan di perbatasan, setelah pihak berwenang membatalkan visa bintang tenis Novak Djokovic, yang sebelumnya mendapat dispensasi vaksin sebelum memasuki negara benua ini. Pembatalan itu disampaikan langsung Perdana Menteri Australia Scott Morrison lewat akun resmi Twitternya, Kamis (6/1/2022).

“Visa Djokovic sudah dibatalkan. Peraturan adalah peraturan, terutama jika bersinggungan dengan masalah perbatasan kami. Tidak ada yang mendapat keistimewaan dari peraturan ini,” ujar Morrison.

Petenis asal Serbia itu sebelumnya mendapat pengecualian medis dari aturan wajib vaksinasi Covid-19 agar bisa bermain dalam turnamen Grand Slam Australian Open. Djokovic yang sudah tiba di bandar udara Tullamarine, Melbourne, sempat tertahan dan mendapat kepastian keluar dari bandara selama satu malam, karena masalah dispensasi yang menyebabkan protes itu.

Sumber: republika.co.id

Kondisi 414 Jamaah Umrah Indonesia Sehat

JAKARTA(Jurnalislam.com_ – Sebanyak 414 jamaah umrah telah tiba di Tanah Suci dalam keadaan sehat, Ahad (9/1). Mereka merupakan rombongan pertama setelah pemberangkatan terakhir dari Tanah Air pada November 2020. Jamaah kini menjalani karantina selama lima hari sebagaimana ketentuan otoritas Arab Saudi.

“Sejauh ini mereka baik-baik saja, taat aturan, tidak ada yang menunjukkan gejala sakit,” kata Konsul Jenderal Republik Indonesia (Konjen RI) Jeddah, Eko Hartono, , Ahad (9/1).

Jamaah dikarantina di dua hotel berbeda, yakni Movenpick dan Juwar Tsaqifah, di Madinah. Karantina selama lima hari yang dilakukan ini mengikuti aturan dari otoritas penerbangan Saudi, GACA. Dalam aturan yang berlaku, pihak maskapai bertanggung jawab memesan hotel tempat karantina setelah kedatangan.

Pemerintah Indonesia dan perwakilan kedutaaan Arab Saudi untuk Indonesia diketahui melepas keberangkatan 419 jamaah umrah, di Asrama Haji Pondok Gede, pada Sabtu (9/1). Namun, jumlah jamaah yang sampai di Saudi kemarin malam berjumlah 414 orang dari seharusnya 419 orang. “Yang lima orang tidak bisa berangkat, infonya masalah paspor,” kata dia.

Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali mengatakan, jamaah yang telah tiba di Tanah Suci belum melakukan tes PCR hingga dua hari setelah kedatangan. Pihak KJRI hanya bisa memantau prosedur yang berlaku. Menurutnya, Kerajaan Saudi tidak mengizinkan siapapun ikut campur terkait protokol kedatangan warga negara lain sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19.

Sebanyak 414 jamaah ini merupakan kelompok pertama yang secara resmi bisa menjalankan ibadah umrah setelah sebelumnya tertunda karena pandemi. Indonesia terakhir kali mengirim jamaah pada November 2020.

Sumber: republika.co.id

Pemerintah Didesak Gunakan Vaksin Halal

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mendesak pemerintah untuk tidak memberikan vaksin yang belum mendapat label hlal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) kepada masyarakat.

Menurut Ketua Umum Pengurus Pusat KAMMI, Zaki Ahmad Rivai, saat ini sudah ada pilihan vaksin yang telah mendapatkan fatwa halal, dan status darurat pun sudah dicabut MUI. Sehingga hak masyarakat Indonesia yang mayoritasnya muslim untuk mendapatkan vaksin halal wajib dipenuhi oleh pemerintah.

“Vaksin halal-haram kita mengacu kepada tuntunan syariat yang dalam hal ini yang punya wewenang Majelis Ulama Indonesia. Bagaimana fatwanya berdasarkan penelitian ilmiah itu yang kita ikuti,” kata Zaki saat ditemui wartawan di Jakarta, Senin (10/1).

“Saat ini juga sudah ada opsi vaksin yang halal dengan spesifikasi sama dan juga fungsinya sama. Maka hal ini menjadi diutamakan yang halal. Karena statusnya tidak lagi darurat,” tambah Zaki.

Menueut Zaki, pemerintah seharusnya lebih mengutamakan golongan mayoritas di republik ini. Umat Islam Indonesia dengan total populasi sekitar 85 persen Muslim merupakan pemakai terbanyak vaksin nantinya.

“Makanya untuk vaksin ke depan ini pada 2022 dimana pemerintah menargetkan akan memvaksin 234,8 juta jiwa masyarakat indonesia harus sudah tervaksin, harus menyingkirkan unsur-unsur babi dan unsur-unsur haram lainnya di dalam komponen pembuatnya,” ucap Zaki.

Sebagaimana yang kita ketahui babi merupakan salah satu hal yang haram untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Karena dapat mengakibatkan banyak penyakit dan juga berakibat pada tidak diterimanya ibadah bagi umat Islam.

Zaki pun mengimbau agar masyarakat Muslim memilih vaksin halal dan berani menolak jika mengetahui akan disuntikkan vaksin haram. “Saya dan teman-teman KAMMI mengimbau pilihlah vaksin yang halal lagi baik,” kata Zaki.

Sumber: republika.co.id

Ribuan Hunian Pengungsi Rohingya di Bangladesh Hangus Terbakar

Redaktur: Mazaya

DHAKA(Jurnalislam.com) – Ribuan pengungsi Rohingya telah kehilangan tempat tinggal setelah kebakaran menghanguskan sebagian kamp mereka di tenggara Bangladesh. Juru bicara Batalyon Polisi Bersenjata, Kamran Hossain mengatakan, sekitar 1.200 rumah hangus terbakar pada Ahad (9/1/2022).

Hossain mengatakan, api mulai muncul di Kamp 16 dan menjalar dengan cepat ke bangunan yang terbuat dari bambu dan terpal. Insiden kebakaran itu menyebabkan lebih dari 5.000 orang kehilangan tempat tinggal.

“Api mulai menyala pada pukul 16:40 waktu setempat dan berhasil dikendalikan sekitar pukul 18:30,” ujar Hossain, dilansir Aljazirah, Senin (10/1/2022).

Seorang pejabat pemerintah Bangladesh yang bertanggung jawab atas pengungsi, Mohammed Shamsud Douza, mengatakan, pekerja darurat telah mengendalikan api. Hingga kini penyebab kebakaran belum diketahui.

Seorang pengungsi Rohingya, Abdur Rashid, mengatakan, api begitu besar sehingga dia lari menyelamatkan diri. Tempat tinggal dan seluruh barang milik Rashid musnah dilalap api.

“Semua yang ada di rumah saya terbakar. Bayi dan istri saya sedang keluar. Ada banyak barang di rumah,” ujar Rashid.

Rashid mengatakan, uang tabungan yang dia kumpulkan dengan susah payah juga terbakar habis. Rashid bekerja sebagai buruh harian dengan pendapatan sekitar 30 ribu taka atau 350 dolar AS.

“Saya mendapatkan upah 30.000 taka atau 350 dolar AS dari bekerja sebagai buruh harian. Uangnya hangus terbakar. Saya telah kehilangan mimpi saya,” kata Rashid.

Pada Maret 2021 lalu, 15 orang tewas dan sekitar 50.000 orang lainnya kehilangan tempat tinggal di Bangladesh, setelah kebakaran besar menghancurkan pemukiman pengungsi Rohingya. Seorang pengungsi, Mohammad Yasin mengeluhkan kurangnya peralatan keselamatan kebakaran di kamp-kamp.

“Kebakaran sering terjadi di sini. Tidak mungkin kami bisa memadamkan api.  Tidak ada air. Rumah saya terbakar.  Banyak dokumen yang saya bawa dari Myanmar juga dibakar. Dan di sini dingin,” kata Yasin.

Kobaran api lainnya mengoyak pusat perawatan Covid-19 untuk pengungsi di kamp pengungsi lain pada pekan lalu. Tragedi kebakaran itu tidak menimbulkan korban jiwa.

Bangladesh dipuji karena menerima pengungsi  Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar dan melintasi perbatasan. Tetapi hanya sedikit pengungsi yang dapat tinggal di rumah permanen.

Pengungsi Rohignya dari Myanmar telah bertahun-tahun berlayar ke beberala negara ASEAN, seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia untuk mencari perlindungan. Bulan lalu, Indonesia mengizinkan sebuah kapal pengungsi Rohingya untuk berlabuh, setelah ada seruan dari organisasi bantuan untuk mengizinkan kapal tersebut mencari perlindungan.

Sumber: republika.co.id

Siap-siap, Seleksi Siswa MAN Akan Digelar

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Kementerian Agama membuka Seleksi Nasional Peserta Didik Baru (SNPDB) Madrasah Aliyah Negeri (MAN) tahun pelajaran 2022/2023. Ada tiga pilihan pendaftaran, yaitu: MAN Insan Cendekia (IC), MAN Program Keagamaan (PK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri (MAKN).

“Mulai hari ini dibuka pendaftaran SNPDB untuk siswa MAN Insan Cendekia, MAN Program Keagamaan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri,” terang Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah M Isom Yusqi di Jakarta, Senin (10/1/2022).

“Pendaftaran dilakukan secara daring atau online melalui https://snpdb-madrasah.kemenag.go.id,” sambungnya.

Menurut Isom, SNPDB akan dibuka dalam dua jalur, tes dan prestasi atau non tes dengan kuota terbatas. Pendaftaran jalur tes dibuka dari 10 Januari – 14 Februari 2022. Pendaftaran jalur prestasi dibuka dari 10 Januari – 7 Februari 2022.

MAN Insan Cendekia merupakan salah satu prototipe madrasah unggulan berbasis asrama di Indonesia. Pendirian MAN Insan Cendekia bertujuan mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam bidang Keimanan dan Ketakwaan (IMTAK), menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), mempunyai wawasan keislaman dan kebangsaan yang baik, serta mampu mengaktualisasikannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di samping itu, keberadaan MAN Insan Cendekia ini diharapkan dapat berfungsi sebagai Magnet School, yaitu menjadi model dan inspirasi bagi madrasah-madrasah lain di sekitarnya.

“Saat ini terdapat 23 MAN Insan Cendekia di seluruh Indonesia. Dari 23 MAN IC, total daya tampung siswa yang bisa diterima berjumlah 2.460, putra dan putri,” terang Isom.

“Terbanyak MAN IC Gorontalo, menerima 144 siswa, disusul MAN IC Serpong yang akan menerima 140 siswa. 10 MAN IC menerima 120 siswa, yaitu: MAN IC Jambi, Aceh Timur, OKI Sumsel, Paser Kaltim, Padang Pariaman, Kota Batam, Bengkulu Tengah, Kota Kendari, Kota Palu, dan Sorong. Sebagian lainnya menerima 96 siswa, 80 siswa, dan 72 siswa,” sambungnya.

Dalam proses pendaftaran, setiap calon siswa hanya dapat memilih maksimal 2 lokasi MAN IC saja. Calon siswa diminta untuk cermat dalam menentukan pilihan, khususnya pada pilihan madrasah dengan persaingan ketat karena jumlah pendaftar yang sangat banyak. “Setiap calon siswa harus menentukan jurusan dari saat pendaftaran,” tegasnya.

MAN Program Keagamaan (MAN PK), lanjut Isom, merupakan salah satu program peminatan unggulan nasional dalam bidang keagamaan berbasis asrama yang menjadi bagian dari MAN Reguler yang sudah ada. MAN-PK pada MAN Reguler bertujuan merevitalisasi praktik baik penyelenggaraan Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) yang pernah diprakarsai Menteri Agama Munawir Sjadzali pada akhir tahun 1987. Penekanan MAN PK pada kurikulum keagamaan yang padat serta penekanan pada penguasaan Bahasa Arab dan Inggris.

“Saat ini ada 10 MAN PK yang akan menerima 500 siswa. Rata-rata menerima 48 siswa, kecuali MAN 1 Surakarta menerima 68 siswa,” tutur Isom.

“Untuk siswa baru MAN PK akan mendapat beasiswa sampai lulus, sehingga orang tua tidak lagi memikirkan biaya hidup di asrama,” lanjutnya.

Selain tes umum, akademik dan potensi akademik, setiap calon siswa MAN PK juga harus mengikuti tes wawancara, baca kitab kuning, dan tes lisan bahasa Arab-Inggris. “Setiap calon peserta hanya dapat memilih satu pilihan MAN PK,” tegasnya.

Sementara Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri (MAKN) adalah MAN yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam. Tahun 2017, Kementerian Agama membangun piloting MA Kejuruan Negeri di 2 (dua) lokasi, yaitu: Ende (NTT) dan Bolaang Mongondow (Sulut).

“Masing-masing MAKN akan menerima 96 siswa, sehingga totalnya ada 192 kuota,” jelas Isom.

Isom berharap, peserta SNPDB MANIC-MANPK-MAKN terus mengalami kenaikan. Tahun pelajaran 2018/2019, SNPDB diikuti 13.419 peserta. Selang satu tahun, pendaftar naik menjadi 13.976. Lonjakan pendaftar terjadi pada tahun pelajaran 2020/2021, mencapai 17.344 calon siswa. SNPDB tahun pelajaran 2021/2022 diikuti 17.422 peserta.

Untuk tahun ajaran 2021/2022, Isom berharap SNPDB MANIC-MANPK-MAKN dapat menjaring peserta didik yang berpotensi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator tes bakat skolastik peserta didik berupa: kemampuan verbal, kemampuan kuantitatif/numerik, kemampuan logika/penalaran, dan kepribadian. Selain itu, akan dilakukan tes akademik yang meliputi bidang studi: Matematika, IPA (Fisika dan Biologi), Bahasa Inggris, Pendidikan Agama Islam, dan Bahasa Arab.

 

Fraksi PDIP: Tolak Kenaikan UMP DKI, Tapi Setuju Naik Tunjangan DPRD

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Publik digegerkan dengan kenaikan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Dipimpin Ketua DPRD DKI yang juga kader PDIP Prasetyo Edi Marsudi, kenaikan tunjangan mencapai puluhan miliar tersebut terkesan dilakukan diam-diam. Demi kepentingan sendiri, mereka bisa-bisanya menaikkan anggaran gaji dan tunjangan.

Padahal, Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta adalah pihak yang paling keras menentang keputusan Gubernur Anies Baswedan ketika menaikkan upah minimum provinsi (UMP) DKI 2022. Anies menaikkan UMP DKI 2022 sebesar 225 ribu atau 5,1 persen dari Rp 4.416.186 menjadi Rp 4.641.854. Anies merevisi keputusan UMP sebelumnya yang mengacu Undang-Undang Cipta Kerja yang hanya naik Rp 37.749 atau 0,85 persen.

mengirim surat ke Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah untuk meninjau formula penghitungan UMP yang baru. Dia merasa ada ketidakadilan dalam penetapan UMP DKI 2022.

“Kami mengusulkan dan mengharapkan kepada Ibu Menteri untuk dapat meninjau kembali formula penetapan UMPsebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan,” demikian keterangan Anies melalui surat kepada Menaker yang salinannya diterima wartawan di Jakarta, Senin (29/11).

Keputusan itu sontak dikecam Fraksi PDIP DPRD DKI. Menurut Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono, keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menaikkan UMP dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen harus memiliki dasar yang kuat. Dia mengingatkan, Pemprov DKI jangan membuat perubahan sepihak.

“Saya kemarin itu telepon Dinas Tenaga Kerja (Andri Yansyah), malah akan ada revisi lagi. Jadi tidak ada kepastian hukum. Jadi saya pikir Anies ini mau menciptakan kegaduhan terhadap rakyatnya,” kata Gembong di Jakarta, Selasa (21/12).

Dia menyebut, langkah Anies menaikkan UMP Sepiahk berpotensi menciptakan suasana tidak kondusif antara pengusaha dan buruh. Meskipun begitu, sambung dia, para pengusaha pasti bisa mengikuti revisi dari perubahan UMP 2022. “Tapi bagaimana dengan pengusaha yang tidak mampu? Kan dasar pergub ini kan buat semua tenaga kerja,” tuturnya.

Gembong pun menuding Anies telah menciptakaan kegaduhan. Dia menyarankan agar mereka yang kecewa, seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk datang langsung ke PTUN menggugat keputusan Anies. “Jadi kepercayaan buruh ke pengusaha tidak kondusif lagi. Jadi nanti kami Komisi B bakal panggil lagi untuk tanya dasar revisinya,” ucap Gembong.

Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta, Pandapotan Sinaga, menyatakan, pihaknya tidak pernah menghalangi kenaikan UMP DKI Jakarta dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen. Padahal, hal itu tidak sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021.

Meski begitu, ia mempertanyakan langkah Anies menaikkan UMP tanpa disertai kajian mencukupi. Dia juga mempertanyakan Kepala Disnakertrans dan Energi DKI Andri Yansyah soal kajian kenaikan UMP sampai enam kali lipat itu. “Udah ada nggak kajian untuk penentuan ini, nggak ada kajian kan dari Pak Andri (Kadisnaker DKI) sama sekali?” kata politikus PDIP itu saat mencecar Kadisnaker DKI di rapat Komisi B DPRD DKI.

Keputusan Anies terkait UMP ini dipersoalkan beberapa politisi. Komisi B DPRD DKI Jakarta mendalami dasar revisi kenaikan UMP DKI Jakarta 2022 dari 0,8 persen menjadi 5,1 persen dengan meminta pemaparan dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi).

Koordinator Komisi B DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi menyebut, penjelasan Disnakertrans DKI terkait kenaikan UMP DKI 2022 sangat diperlukan. Hal itu mengingat berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, mengamanatkan rata-rata kenaikan UMP hanya sebesar 1,09 persen. “Jadi kami minta Pak Andri Yansyah memberikan penjelasan sejelas-jelasnya dengan rasional terkait kenaikan UMP ini,” kata politikus PDIP itu di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/12).

Menurut Prasetyo, penjelasan dari Disnakertrans atau Pemprov DKI sangat diperlukan. Hal itu lantaran masih banyak pengusaha yang belum stabil keuangannya atau sedang berjuang pemulihan pascapandemi Covid-19. Sehingga kenaikan UMP DKI 2022 sangat memberatkan pengusaha.

“Karena efeknya ini sampai ke pedagang warteg dan usaha-usaha kecil. Saya kasihan kepada buruh juga, tetapi sekarang kita juga harus sadar, kita baru menghadapi pandemi yang sangat luar biasa. Nah kita harus berikan yang rasional. Saya minta dasarnya apa kebijakan ini,” kata Prasetyo.

Sementara itu, pada saat Fraksi PDIP DPRD DKI menolak kenaikan UMP DKI 2022, merek malah diam saja ketika gaji dan tunjangan untuk dewan dinakkan. Dalam rincian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2022, anggota dewan masing-masing mendapat gaji sekitar Rp 139 juta.

Jika dirinci, belanja gaji dan tunjangan DPRD DKI 2022 ditetapkan Rp 177,37 miliar atau naik Rp 26,42 miliar dibandingkan tahun lalu, sebesar Rp 150,94 miliar. Anggaran yang naik signifikan adalah item belanja tunjangan perumahan senilai Rp 102,36 miliar. Jumlah tersebut, melonjak Rp 25,44 miliar dibandingkan pada 2021 Rp 76,92 miliar.

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi menegaskan, tidak ada kenaikan gaji untuk anggota dewan. Menurut dia, yang naik hanya tunjangan saja, yang tujuannya membantu program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. “Program pemerintah tuh lebih besar, eksekutif (tunjangannya) lebih besar dari kita. Jadi gakada (kenaikan),” jelas Prasetyo saat ditemui awak media di Kanal Banjir Timur, Jakarta Timur, Ahad (9/1).

Disinggung pertimbangan kenaikan tunjangan dewan yang sangat besar, Prasetyo menegaskan, jika pandemi Covid-19 membuatnya tidak bisa bergerak leluasa ke mana pun. Hal itu berbeda dengan Pemprov DKI yang memiliki tunjangan lebih besar sehingga mudah memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Eksekutif, dia bisa istilahnya ke tengah masyarakat dengan gagahnya, (tunjangan DPRD) kita paling kecil di antara eksekutif gitu lho. (Jadi) dinaikan sedikit untuk kita juga ke masyarakat, membantu masyarakat,” Prasetyo.

Dia membandingkan tunjangan legislatif yang lebih tinggi dari Gubernur Anies, tanpa merinci besarannya. Kendati demikian, menurut Prasetyo, dana operasional Gubernur DKI mencapai Rp 56 miliar per tahun, yang itu sangat jauh di atas dewan. “Beda dengan kita, cuman Rp 18 juta,” ucap Prasetyo tanpa menjelaskan lebih jauh angka tersebut.

Dia juga beralibi, kenaikan anggaran gaji dan tunjangan anggota dewan sangat layak. Apalagi, kenaikan itu sudah mendapat evaluasi dan saran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Tapi uangnya sekali lagi bukan buat kita lho, buat masyarakat di pihak ketiga, bukan kita (dewan) lho sekali lagi ya,” kata Prasetyo.

Sumber: republika.co.id