Penulis: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin memperkirakan puncak gelombang kenaikan kasus Omicron di Indonesia terjadi pada akhir Februari hingga awal Maret. Hal ini merupakan dampak dari kenaikan kasus Omicron yang terjadi di seluruh dunia.

“Kita akan menghadapi (lonjakan kasus) akhir Februari sampai awal Maret, tinggal bagaimana bersiap menghadapinya,” kata Budi saat hadir di Peresmian Pabrik PT Biosensor Healthcare di Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (20/1/2022).

Budi merinci mayoritas kenaikan kasus Omicron di dunia terjadi dalam kurun waktu yang sangat cepat dan singkat, berkisar antara 35 hingga 65 hari. Indonesia, sambung Budi, relatif terkendali, meskipun varian Omicron sudah masuk, dan sudah adanya transmisi lokal.

Budi mengatakan, wilayah DKI Jakarta dan Bodetabek diperkirakan menjadi daerah pertama yang akan mengalami lonjakan kasus. Mengingat dari hasil identifikasi Kemenkes, mayoritas transmisi lokal varian Omicron terjadi di DKI Jakarta, dan diperkirakan dalam waktu dekat juga akan meluas ke wilayah Bodetabek. Mengingat secara geografis daerah-daerah tersebut berdekatan dan mobilitas masyarakatnya sangat tinggi.

“Paling banyak (Omicron) DKI, Jabar dan Banten, ini yang sudah ada transmisi lokal. Naiknya cepat dan banyak,” ungkap Budi

Sumber: ihram.co.id

KAIRO(Jurnalislam.com) – Pemerintah Mesir terus berupaya untuk mempermudah masyarakat maupun turis asing dalam mengakses lokasi masjid serta tempat-tempat menarik di sekitarnya. Salah satunya yakni dengan peta digital masjid.

Seperti dilansir iqna.ir pada Jumat (21/1) Kementerian Wakaf Mesir sedang berupaya untuk membuat peta digital untuk 100 ribu masjid dari seluruh negeri. Peta digital itu akan memudahkan orang menemukan masjid dan tempat menarik di sekitarnya.

Kementerian Wakaf Mesir telah menandatangani perjanjian kesepakatan dengan organisasi pemetaan negara itu untuk mengumpulkan lokasi geografis masjid dan tempat-tempat yang berafiliasi pada platform digital.

Menteri Muhammad Mukhtar Gomaa mengatakan bahwa setiap masjid di negara itu akan dimuat secara terpisah di peta digital tersebut.

Ini akan memudahkan akses masyarakat ke masjid karena semua karakteristik masjid bisa dilihat saat mencarinya di peta digital. Sementara itu organisasi pemetaan telah ditugaskan untuk membuat peta versi digital.

Di sisi lain, lanjut Gomaa, ini akan membantu mendokumentasikan informasi masjid dan mengontrol setiap kejadian di dalam masjid. Menurutnya ini juga akan mengarah pada penggunaan properti publik yang lebih efisien.

Agama memiliki peranan besar dalam kehidupan di Mesir. Nuansa toleransi itu pun nampak di ibukota Kairo yang dikenal sebagai negeri seribu menara.

Dalam buku Ensiklopedia Peradaban Islam Kairo karya Muhammad Syafii Antonio dijelaskan, nuansa toleransi sangat kental di Kairo. Hal itu dibuktikan meski Kairo merupakan kota dengan penduduk mayoritas Muslim serta dipenuhi menara-menara masjid, namun terdapat banyak gereja yang didirikan di sana.

Sesuai dengan sensus pada 1989 penganut Islam berjumlah 93,3 persen sedangkan Kristen 6,7  persen. Pada 1996 jumlah Muslim menjadi 93,8  persen sedangkan Nasrani 6,2 persen. Dan pada 2006, jumlah Muslim meningkat menjadi 94 persen sedangkan Nasrani turun 5,8  persen.

Sumber: ihram.co.id

JAKARTA(Jurnalislam.com)—  Inspektorat Jenderal Kementerian Agama (Itjen Kemenag) menggelar Focus Grup Discussion (FGD) Sistem Pengawasan dan Pengendalian Haji dan Umrah pada Masa Pandemi, di Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh 29 peserta yang terdiri dari perwakilan dari Itjen Kemenag, Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag, Kemeterian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Kesehatan.

Pelaksana Tugas Inspektur Jenderal (Plt. Irjen) Nizar Ali menyampaikan, untuk pelaksanaan umrah, Itjen Kemenag melakukan pengawasan pada proses embarkasi dan debarkasi jemaah umrah. “Itjen Kemenag juga melakukan pengawasan internal pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PHU dalam menyelenggarakan Ibadah Haji dan Umrah, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi,” sambung Nizar, Kamis (20/1/2021).

Ia menjelaskan, dalam pelaksanaan umrah di masa pandemi, Kemenag saat ini menerapkan kebijakan satu pintu (One Gate Policy/OGP). Hal ini perlu menjadi perhatian dalam melakukan pengawasan.

“Skema baru pemberangkatan jemaah umrah dilaksanakan terpusat dan satu pintu (one gate system) melalui Bandara Soekarno Hatta Jakarta. Penerapan one gate system adalah bagian dari pengaturan yang diberlakukan pemerintah”, jelas Nizar, Kamis (20/1/2022).

Menurutnya, dengan penerapan OGP terdapat serangkaian aktivitas yang harus dilakukan jemaah umrah sebelum, selama, serta saat kepulangan dari tanah suci. Sebelum keberangkatan, jemaah melalui serangkaian aktivitas screening kesehatan dan proses adminitrasi perjalanan (boarding, imigrasi, International Certificate of Vaccination (ICV)) di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta dan Asrama Haji Bekasi.

“Selanjutnya, jemaah berada di Asrama Haji 1 hari sebelum keberangkatan dan 7 (tujuh) hari karantina saat tiba dari kepulangan. Ini mengacu SK Kasatgas BNPB No 1 dan 2 Tahun 2022,” imbuhnya.

Sementara, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha menjelaskan Strategi Perlindungan Jemaah Haji dan Umrah Masa Pandemi. Strategi yang dimaksud, lanjut Judha,  terkait pengawasan dan pengendalian.

“Pengawasan dengan memastikan pengiriman jemaah sudah mematuhi ketentuan yang berlaku di dalam negeri dan Arab Saudi. Pengendalian dengan memastikan bahwa jumlah jemaah haji dan umrah sudah memperhitungkan aspek kapasitas karantina dalam negeri. Selanjutnya memanfaatkan aplikasi peduli lindungi untuk pemantauan real time terhadap para jemaah selama di Arab Saudi”, terang Judha.

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan program bantuan peningkatan kapasitas layanan perpustakaan di masjid tahun 2022. Nantinya, program ini meliputi peningkatan kapasitas sarana prasarana dan literasi keagamaan di perpustakaan masjid.

Plt Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais Binsyar) Kementerian Agama, Ismail Fahmi menyebut, tahun 2022 ini jumlah penerima bantuan sebanyak 38 masjid. Jumlah ini bertambah dari tahun sebelumnya yang  hanya menjangkau 34 masjid.

“Tahun ini akan ada 38 masjid yang menerima bantuan. Ini adalah tahun kedua, setelah 2021 kemarin ada 34 masjid. Jadi bertambah 4 masjid. Nantinya masing-masing masjid akan menerima bantuan untuk meningkatkan kapasitas perpustakaan mereka,” jelas Ismail di Jakarta, Selasa (18/1).

“Penerimaan proposal bantuan dibuka mulai dari tanggal 17 Januari sampai 30 April 2022 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan seperti yang tertulis dalam point 4 pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. B-1/Dt.III.I/HM.00/01/2022,” imbuhnya.

Koordinator Fungsi Kepustakaan Islam, Abdullah Alkholis menjelaskan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi pihak masjid sebelum menyerahkan proposal bantuan, salah satunya masjid tersebut harus memiliki ID Sistem Informasi Masjid (Simas) dan terdata di Elektronik Literasi Pustaka Keagamaan Islam (Elipski).

Selain dua syarat itu, masjid tersebut juga harus memiliki susunan pengurus perpustakaan, memiliki ruang perpustakaan, terdapat layanan perpustakaan masjid, serta memiliki rekening bank atas nama perpustakaan masjid tersebut.

“Ada syarat lainnya, yaitu perpustakaan masjid ini belum menerima bantuan serupa selama setahun terakhir ini,” jelas Alkholis.

Ia menambahkan, sementara proposal yang mesti dilengkapi meliputi, surat permohonan kepada Dirjen Bimas Islam Kemenag, surat rekomendasi dari Kementerian Agama kabupaten/kota atau Kantor Urusan Agama setempat.

“Juga melampirkan fotokopi surat keputusan kepengurusan perpustakaan masjid yang ditandatangani ketua pengurus atau takmir masjid, melampirkan Rencana Anggaran Biaya atau RAB perpustakaan masjid, serta dilengkapi dengan foto-foto ruangan perpustakaan masjid yang mengajukan bantuan. Terakhir, cantumkan fotokopi buku rekening atas nama perpustakaan masjid,” urainya.

Alkholis menerangkan, proposal bantuan dikirimkan melalui aplikasi Elipski. Pengajuan bantuan secara daring dapat dipandu oleh operator Elipski di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memudahkan informasi dan koordinasi.

“Proposal yang masuk tahun sebelumnya tetapi belum menerima bantuan, maka akan menjadi usulan permohonan pada tahun berikutnya. Jadi masjid yang tahun sebelumnya telah mendapatkan bantuan, tahun ini tidak bisa mengajukan proposal lagi,” katanya.
Syarat pengajuan bantuan kepustakaan masjid:

1. Memiliki susunan kepengurusan perpustakaan masjid yang ditetapkan oleh ketua pengurus masjid/takmir
2. Memiliki ruang perpustakaan
3. Terdapat layanan perpustakaan masjid
4. Memiliki rekening bank atas nama perpustakaan masjid yang masih aktif
5. Terdata pada aplikasi (ELIPSKI)
6. Memiliki Id masjid yang terdata di SIMAS:
7. Tidak mendapat bantuan dengan jenis yang sama dari Kementerian Agama selama 1 (satu) tahun terakhir; dan

Proposal terdiri atas:
1. Surat permohonan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
2. Surat rekomendasi dari Kementerian Agama kabupaten/kota atau Kantor Urusan Agama Kecamatan
3. Fotokopi surat keputusan pengurus perpustakan masjid yang ditandatangani ketua pengurus masjid/takmir
4. Rencana Anggaran Biaya (RAB) perpustakaan masjid
5. Foto-foto ruang perpustakaan masjid yang mengajukan bantuan
6. Fotokopi buku rekening bank atas nama masjid yang masih aktif.

JAKARTA(Jurnalislam.com)–– Kementerian Agama meraih penghargaan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI sebagai Lembaga Pendukung Zakat Terbaik 2022. Penghargaan yang diberikan dalam rangka Milad BAZNAS Ke-21 ini, diterima oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kamaruddin Amin, di Jakarta, Senin (17/1/2022).

“Terima kasih kepada BAZNAS RI atas penghargaan yang diberikan. Kementerian Agama sebagai regulator, pengawas, dan koordinator tentu mempunyai peran yang sangat sentral dan fundamental dalam ekosistem zakat di Indonesia,” ujar Kamaruddin.

Karenanya, lanjut Kamaruddin Amin, Kemenag pun menggagas sejumlah program untuk meningkatkan ekosistem zakat di Indonesia. Salah satunya, membentuk Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bagi para amil dan nazir.

“Hal yang tak kalah penting adalah meningkatkan literasi zakat dan wakaf kepada masyarakat, Kementerian Agama terus berupaya melakukan hal tersebut,” lanjutnya.

Sebagai mitra dari Kemenag, Kamaruddin berharap, BAZNAS RI akan terus menjaga kredibilitasnya dan mampu memberdayakan umat Islam melalui tata kelola zakat yang semakin baik.

“Selamat milad ke-21 untuk BAZNAS RI, semoga semakin sukses dan terus menebarkan manfaat kepada seluruh umat Islam di Indonesia,” tutupnya.

Sementara itu Ketua BAZNAS RI Noor Achmad memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak yang terlibat dan mendukung upaya BAZNAS dalam menyejahterakan rakyat.BAZNAS Award kali ini melibatkan lebih dari 300 tokoh dan lembaga dengan 184 pemenang.

“Saya kira ini menjadi kebanggan kami semua karena yang perlu memberikan penghargaan di tahun ini meningkat tajam dibanding 2020,” ujar Noor Achmad.

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21. Menag Yaqut Cholil Qoumas berharap Baznas dapat terus meningkatkan manfaat zakat untuk kesejahteraan umat.

“Terus tingkatkan manfaat zakat untuk kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia,” pesan Menag saat memberikan sambutan perayaan HUT Baznas secara virtual, Jakarta, Senin (17/1/2022).

Menurut Menag, zakat sangat berperan dalam menopang pembangunan nasional. Sebagai instrumen redistribusi harta, zakat sangat berperan untuk mempercepat kemudahan akses memperoleh kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Dengan demikian, zakat diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan dan mempercepat kesejahteraan rakyat.

“Zakat adalah refleksi dari kesadaran beragama bagi umat Islam yang tidak dapat dipisahkan dari tanggungjawab sosial sebagai warga negara,” ujarnya.

Dikatakan Menag, selaku lembaga pengelola dan penyalur zakat, menjadi tugas Baznas untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam mengelola zakat. Baznas juga dituntut melakukan inovasi dan terobosan kebijakan yang diperlukan dalam rangka penguatan sistem dan peningkatan pengelolaan zakat yang berorientasi pada kepentingan umat. Lebih dari itu, Baznas harus senantiasa memelihara komitmen keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan.

“Saya mengajak segenap jajaran Baznas, pusat dan daerah, agar semakin memperkuat koordinasi dan sinergi dengan Kementerian Agama sebagai leading sector regulasi, kebijakan dan pengawasan pengelolaan zakat secara nasional. Baznas juga perlu terus meningkatkan kerjasama dengan berbagai instansi, ormas-ormas Islam, dan sebagainya,” tuturnya.

Menag juga menyampaikan terima kasih atas ditetapkannya Kementerian Agama sebagai Lembaga Negara Pendukung Gerakan Zakat Indonesia. Bersamaan itu, Menag mengajak seluruh pengurus Baznas, baik pusat maupun daerah, untuk mengoptimalkan zakat di lingkungan instansi kementerian/lembaga masing-masing.

“Sebagai Menteri Agama, saya mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun (HUT) Baznas ke-21 tahun 2022. Terus berikhtiar untuk mewujdukan visi  menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Umat menuju Indonesia Maju,” tutupnya.

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Transformasi digital menjadi salah satu program prioritas Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Hal tersebut harus direspon dengan cepat oleh Peguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

Pesan ini disampaikan Sekjen Kemenag Nizar Ali saat membuka Rapat Kerja (Raker) Tahun 2022 Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung di Pangandaran. Raker ini mengusung tema ‘Maju Bersama Menguatkan Sinergitas untuk Produktivitas dan Prestasi’.

Nizar Ali menyampaikan, bahwa PTKIN, termasuk UIN SGD Bandung, terus memperlihatkan perubahan demi perubahan baik secara sarana prasarana maupun torehan prestasi di berbagai bidang. “PTKIN, termasuk UIN SGD Bandung, harus juga memperhatikan pengembangan paradigma SDM yang berbasis teknologi. Maka semua pembelajaran dan perkulian juga harus mulai dikembangkan dengan berbasis teknologi,” kata Nizar Ali di Pangandaran, Rabu (19/1/2022).

Nizar berharap melalui raker ini, sivitas akademika UIN Sunan Gunung Djati Bandung dapat menyusun peta jalan pengembangan Program Studi seiring perkembangan dan tuntutan zaman yang ada. “Semoga raker menghasilkan putusan-putusan, pemikiran-pemikiran yang terus dapat membangun UIN SGD Bandung,” tutup Nizar Ali.

Dirjen Pendis M Ali Ramdhani menyampaikan pihaknya berkomitmen untuk terus memberikan dukungan pembangunan PTKIN, termasuk UIN SGD Bandung. Selain pembangunan fisik, pengembangan SDM civitas akademika juga harus turut dikembangkan. “Kita akan terus upayakan memberikan yang terbaik untuk UIN SGD Bandung,” kata M Ali Ramdhani.

Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Mahmud mengucapkan terimakasih atas kehadiran Sekjen dan Pak Dirjen Pendis menyapa sivitas akademika UIN Sunan Gunung Djati, Bandung. Raker ini diikuti perwakilan civitas akademika dari Pascasarjana, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Ushuluddin, Psikologi, Sain dan Tekonologi, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam.​​​​​​​

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Minat masyarakat untuk terlibat dalam proses jaminan produk halal terus tumbuh. Salah satunya melalui pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag M Aqil Irham mengatakan, saat ini ada sembilan institusi yang mengajukan permohonan menjadi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). BPJPH telah membentuk tim akreditasi LPH pada 10 November 2021 untuk memproses permohonan tersebut.

“Alhamdulillah, setelah dibentuk, tim akreditasi LPH ini segera bergerak. Hasilnya, tim telah memproses sembilan calon LPH baru untuk kita tetapkan sebagai LPH,” kata Aqil Irham di Jakarta, Selasa (18/1/2022).

Menurut Aqil, sebagian dari calon LPH baru ini telah mengajukan permohonan sebelum terbentuk tim akreditasi.  Tahap verifikasi dokumen dan verifikasi validasi lapangan sudah dilakukan. “Ini tidak terlepas dari gerak cepat Tim Akreditasi LPH yang langsung menjalankan tugasnya dengan baik,” kata Aqil.

Berikut daftar sembilan calon LPH:
1. Yayasan Pembina Masjid Salman ITB Bandung
2. Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru Riau;
3. Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah Jakarta
4. Kajian Halalan Thayyiban Muhammadiyah Jakarta
5. Balai Sertifikasi Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan
6. Universitas Hasanuddin Makassar
7. Yayasan Bersama Madani Kota Tangah Padang Sumatera Barat
8. Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur
9. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

Kalau sudah ditetapkan, lanjut Aqil, sembilan institusi ini akan menambah tiga LPH yang sudah beroperasi, yaitu LPH LPPOM MUI, LPH Sucofindo, dan LPH Surveyor Indonesia. Ketiganya telah menjalankan tugasnya dalam melakukan kegiatan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk di dalam proses sertifikasi halal.

“Keberadaan LPH akan memperkuat infrastruktur yang diperlukan untuk mengakselerasi layanan sertifikasi halal. Saat ini masih ada sejumlah nama calon LPH dalam waiting list proses akreditasi,” sambungnya.

Tim Akreditasi
Pembentukan tim akreditasi LPH merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. PP tersebut mengatur bahwa dalam melakukan akreditasi LPH, BPJPH juga membentuk tim akreditasi LPH.

Tim ini terdiri atas Dewan Pengarah dan Dewan Pelaksana. Dewan Pengarah Akreditasi terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota. Dewan Pelaksana terdiri atas ketua dan para anggota. Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Akreditasi LPH, ditetapkan sekretariat.

“Tim Akreditasi LPH ini melibatkan unsur akademisi, praktisi, ulama, dan aparatur sipil negara yang mempunyai kompetensi dan keahlian kehalalan produk,” tutur Aqil.

Keberadaan tim ini sangat penting untuk memastikan pelaksanaan akreditasi LPH sesuai amanat regulasi. Tim ini bertugas merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan, serta melaksanakan akreditasi LPH sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria akreditasi LPH.

Aqil Irham terus mendorong berdirinya lebih banyak LPH di Indonesia. Tujuannya agar semakin banyak pelaku usaha yang menjalankan kewajiban sertifikasi halal.