Penulis: Mazaya

MUI: Stigma Teroris Terlalu Menyederhanakan Masalah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh, mengajak berbagai pihak mendudukkan makna terorisme dan ekstremisme secara porporsional.

Selama ini, kata dia, banyak pihak menilai seorang ekstremis atau bukan hanya berdasarkan tampilan luarnya saja seperti berjenggot tebal, bercelana cingkrang, maupun berjidat hitam. Pandangan seperti itu, menurut dia, terlalu menyederhanakan masalah atau simplifikasi.

“Simplifikasi itu melahirkan solidaritas grup yang lebih luas. Indikator yang bersifat karikatif dan simplistik itu memunculkan solidaritas grup. Orang yang awalnya tidak memiliki hubungan dengan kelompok seperti itu, akhirnya membangun solidaritas karena kesamaan identitas, ” ujarnya dalam Halaqah Islam Wasathiyah yang diselenggarakan BPET MUI di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (26/10).

“Maka penting untuk mendudukkan apa itu terorisme dan apa itu ekstremisme, ” imbuhnya.

Dia mengatakan, bentuk lain simplifikasi adalah bagaimana beberapa waktu belakangan muncul ide untuk menghilangkan kata jihad di buku pelajaran. Bagaimanapun, kata dia, jihad ada di dalam ajaran agama Islam. Namun, praktek jihad harus diletakkan para prinsip yang lebih proporsional.

“Terkait jihad, Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia 2021 kemarin mendudukkan kembali makna khilafah dan makna jihad. Khilafah dan jihad sebagai sebuah kajian keagamaan itu nyata, hanya saja perwujudunnya dalam konteks hari ini harus tepat, ” ungkapnya.

Dia menyampaikan, dalam fatwa-fatwanya, MUI selama ini juga berusaha proporsional dengan mengedepankan konsep Islam Wasathiyah. Pasca mengeluarkan Fatwa Terorisme tahun 2004 misalnya, MUI setahun berikutnya pada 2005 juga mengeluarkan Fatwa Liberalisme. Kehadiran Fatwa Terorisme dan Liberalisme ini wujud MUI untuk bersikap proporsional. MUI menempatkan diri di tengah, tidak di ekstrem kanan maupun di ekstrem kiri. (mui)

 

 

Covid Meningkat, IDI Minta PTM Dihentikan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Zubairi Djoerban meminta pemerintah untuk menghentikan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) karena kasus Covid-19 kembali meningkat.

“(Kasus Covid-19) Tembus 7.000 kasus per hari ini (26/1). Sementara positivity ratelampaui 10 persen. Ini indikator bahwa sekolah tatap muka tidak lagi aman. Ada pilihan pembelajaran jarak jauh. Mohon dipertimbangkan untuk menghentikan sementara PTM 100 persen dan menaikkan PPKM ke level lebih tinggi,” katanya dalam cuitan di akun Twitter miliknya, Kamis (27/1).

Kemudian, ia melanjutkan ada baiknya di daerah-daerah merah Covid-19 kembali dengan mengadakan pembelajaran secara virtual. Sedangkan daerah yang positivity rate-nya rendah, masih dimungkinkan untuk tetap PTM.

“Ingat, keterisian rumah sakit telah naik lebih dari 30 persen saat ini,” kata dia.

Ia berharap agar rencana-rencana penanganan yang dilakukan akan berhasil. “Dan tidak ada rekor-rekor BOR atau kasus baru yang terlampaui lagi. Bismillah,” kata dia.

Sebelumnya diketahui, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengatakan, ada peningkatan keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate(BOR) di DKI Jakarta dalam beberapa waktu terakhir. Menurut dia, berdasarkan data terbaru, peningkatan BOR menjadi 38 persen dari sebelumnya 33 persen.

“Update BOR ada peningkatan, dari 33 sebelumnya, menjadi 38 persen,” kata Riza kepada awak media, Rabu (26/1/2022). Dia memerinci, dari kapasitas total tempat tidur sebanyak 3.853, kini terpakai 1.466 fasilitas. Tak hanya itu, kata dia, ICU di DKI Jakarta juga mengalami peningkatan. Hingga Rabu (26/1) ICU di RS Covid-19 mengalami kenaikan dari 11 menjadi 13 persen. “ICU dari 628, kini terpakai 83,” ucapnya.

 

Ulama dan FKUB Berperan dalam Kerukunan Umat Beragama

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, umat Islam Indonesia dapat hidup berdampingan dalam perdamaian bersama pemeluk agama lain. Oleh karena itu, untuk terus menjaga kerukunan ini, diperlukan cara-cara penyiaran agama yang menyejukkan agar tidak terjadi perpecahan antarumat beragama.

“Yang perlu dijaga juga adalah cara-cara penyiaran agama (dakwah agama) dari masing-masing agama hendaknya menggunakan narasi-narasi kerukunan yang sejuk dan damai, bukan narasi konflik yang mengakibatkan terjadinya kebencian dan permusuhan antar pemeluk agama,” tutur Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pada acara Halaqah Kebangsaan I Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia (BPET-MUI) secara virtual di Jakarta, Rabu (26/01/2022).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, dalam rangka menjaga kerukunan antarumat beragama, selain peran serta dari masyarakat, peran dari lembaga-lembaga agama pun menjadi penting.

Salah satunya, tambah Wapres, peran yang telah dilakukan MUI beserta majelis-majelis agama dalam membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Wapres menilai, FKUB telah berperan penting dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, ke depan peran ini perlu terus ditingkatkan.

“Peran FKUB di seluruh Indonesia perlu terus diperkuat,” pintanya.

Pada kesempatan yang sama, Wapres pun menegaskan bahwa perdamaian dan kerukunan merupakan unsur utama terciptanya persatuan nasional, dan persatuan nasional merupakan pra-syarat bagi keberhasilan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan Indonesia adil, maju dan sejahtera. Sehingga ke depan, seluruh unsur ini harus terus dirawat dan dilestarikan.

“Karena itu, perdamaian dan kerukunan tersebut harus terus kita rawat dan lestarikan, dan salah satunya dengan terus menggemakan nilai-nilai moderasi dalam beragama,” urainya.

 

Karena Umat Islam, Indonesia Diakui Negara Toleran

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Masyarakat muslim Indonesia dikenal kalangan ulama dunia sebagai penganut agama Islam yang moderat, bersahabat, dan toleran. Indonesia telah diakui keberhasilannya dalam mengelola perbedaan di tengah kehidupan masyarakatnya yang memiliki beragam latar belakang.

Pengakuan tersebut terbukti dengan datangnya utusan Majelis Hukama Al-Muslimin ke Indonesia belum lama ini untuk belajar tentang Islam yang toleran dari Indonesia. Majelis Hukama sendiri merupakan kumpulan cendekiawan muslim dari seluruh dunia, yang berpusat di Abu Dhabi dan diketuai oleh Syekh Al-Azhar Mesir.

“Mereka datang ke Indonesia bukan untuk memberikan ajaran atau tuntunan tentang bagaimana Islam yang _rahmatan lil ‘alamin_ itu, tetapi justru mereka datang untuk belajar tentang Islam yang toleran yang sudah diakui di Indonesia,” ungkap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menghadiri acara Pembukaan Seminar Internasional “Membangun Kerja Sama Internasional untuk Menguatkan Komitmen dan Praktik Islam Rahmatan Lil ‘Alamin di Dunia” secara virtual di Jakarta, Selasa (25/01/2022).

Bahkan, lanjut Wapres, Majelis Hukama mengatakan bahwa sekarang bukan saatnya lagi kitab-kitab Bahasa Arab yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, tetapi sebaliknya buku-buku Indonesia yang memuat tentang toleransi dan kerukunan yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Arab.

“Saya bersyukur karena Indonesia telah diakui keberhasilannya dalam mengelola perbedaan. Indonesia telah diminta berbagi pengalaman tentang toleransi antar-umat beragama yang menjadi faktor terciptanya perdamaian dan stabilitas dalam kehidupan masyarakat yang sangat beragam latar belakangnya,” tutur Wapres.

Lebih jauh, dalam seminar yang diselenggarakan oleh International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) bekerja sama dengan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah ini, Wapres memaparkan bahwa toleransi dan kerukunan di Indonesia tidak terlepas dari nilai yang tertanam dalam dasar negara Pancasila.

“Pancasila menyatukan kemajemukan bangsa Indonesia dengan tetap menghormati nilai-nilai dan praktik beragama yang dianut oleh masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, kata Wapres, umat Islam Indonesia sendiri juga mengembangkan konsep dasar _ukhuwah_ (persaudaraan) dalam 3 aspek, yaitu ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim, _ukhuwah wathaniyah_ atau persaudaraan satu bangsa, dan _ukhuwah insaniyah_ atau persaudaraan sesama manusia.

“Di Indonesia dibentuk Majelis Ulama Indonesia, sebagai wadah bagi ulama yang berbeda mazhab dan pandangan, untuk mengelola perbedaan di antara penganut Islam di Indonesia,” ungkap Wapres.

“Sementara untuk mengelola perbedaan di antara agama-agama yang berbeda, dibentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat provinsi sampai di kabupaten/kota untuk membantu menyelesaikan masalah, sekiranya terjadi gesekan-gesekan pada akar rumput,” imbuhnya.

 

 

MUI Dorong Dakwah Melalui Dunia Perfilman

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Delegasi tim produksi film Hayya 2 bersilaturahim ke Majelis Ulama Indonesia. Silaturahim yang berlangsung di Gedung MUI, Selasa (26/1/2022) ini dihadiri Ketua Majelis Ulama Indonesia, KH Jeje Jainudin.

Kiai Jeje menyambut baik dan mengapresiasi atas diproduksinya film ini. Ia juga mengajak seluruh masyarakat terutama jaringan pesantren, kampus, majelis taklim dan juga seluruh ormas Islam untuk menonton film Hayya 2.

Dia menekankan bahwa film ini mengandung banyak pesan moral, terutama dalam pembangunan spirit keagamaan sekaligus pembentukan karakter untuk kalangan santri, siswa, dan masyarakat umum.

Hal ini menurut dia, sejalan dengan program unggulan Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam (LSBPI MUI) pada 2022 yakni mengoptimalkan produksi film Islami yang elegan dan mengedukasi.
MUI akan mendorong dunia perfilman untuk produktif berdakwah melalui film agar lebih mudah menjangkau masyarakat.

“Melalui film, pesan moral yang berusaha disampaikan akan lebih mudah diterima dan diserap masyarakat,” kata dia.

Setelah sukses dengan film “Hayya 1” yang tembus 750 ribu penonton, rumah produksi Warna Pictures merilis Hayya 2 “Hope, Dream & reality” yang akan tayang pada 14 Maret 2022 mendatang. Hayya 2 dikabarkan mengangkat isu kemanusiaan dan kesehatan mental.

 

Okky Setiana Dewi, sebagai salah satu pemain dalam film ini, mengungkapkan bahwa film ini mengangkat isu Palestina yang masih hangat. Banyak nilai-nilai kemanusiaan yang akan di tampilkan dalam scene film Hayya 2 ini.

Tak hanya itu, dia juga meminta kepada MUI untuk terus mendukung dunia hiburan agar terus berjuang menjaga nilai syariah dalam dunia film, dan menjadikan karya film sebagai media dakwah. (mui)

 

Buya Anwar Abbas Ajak Warga Kembali Taati Prokes

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indoneia (MUI), Buya Anwar Abbas mengimbau masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan mengingat pandemi Covid-19 varian baru yakni omicron dapat menggangu keselamatan umat.

“Para ahli dan Pemerintah selalu mengingatkan dan mengimbau untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas dan menghindari keramaian,”ujarnya dikutip oleh MUIDigital di TVMUI, Rabu (26/1/2022).
Menurutnya, pandemi Covid-19 kembali menjadi sorotan tajam karena terdapat varian baru yakni Omicron yang bisa menular lebih cepat dibanding varian sebelumnya.

Selain itu, dia juga mengungkapkan bahwa sejumlah negara merasakan dampak dari varian baru ini dengan terjadinya lonjakan angka kasus harian positif Covid-19.
Sementara itu, Epidimiologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI), Tri Yunis Miko mengatakan, bahwa hal ini berpotensi menjadi gelombang besar apabila langkah yang diambil kurang tepat.

“Transmisi lokal sudah terjadi dan berkembang menjadi kluster-kluster seperti lima daerah di Jakarta,”kata dia saat dihubung MUIDigital, Selasa (25/1).

Sementara itu, dikutip dari Antara, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan langkah-langkah yang diambil pemerintah, dalam menghadapi lonjakan kasus Omicron. Langkah yang diambil yaitu meningkatkan tes dengan PCR SGTF. Kemudian mempercepat vaksinasi bagi lansia dan anak dan meningkatkan vaksinasi booster di wilayah Jabodetabek.

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 menyampaikan bahwa pelaksanaan vaksinasi penguat atau booster merupakan respon pemerintah dalam menghadapi varian Omicron.

 

“Program vaksin booster merupakan respon atas meluasnya varian Omicron yang dapat mengurangi kekebalan yang telah terbentuk sebelumnya,” ujar Juru Bicara Nasional Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers yang diikuti secara daring di Jakarta, Selasa malam.

Dia menambahkan, pelaksanaan vaksinasi penguat itu dilakukan pada daerah yang kekebalan komunitas nya terbukti sudah berkurang.

 

Dalam kesempatan itu, Wiku mengatakan, dalam kurang dari dua bulan kemunculan varian Omicron telah ditemukan di hampir seluruh negara di dunia, bahkan lebih mendominasi dibandingkan varian sebelumnya yaitu Alpha, Beta, dan Delta di beberapa negara.

“Karakteristik varian Omicron menjadi penting agar kita senantiasa waspada dan berhati-hati dalam menyikapi kondisi pandemi Covid-19,” ucapnya.(mui)

 

 

 

Ratusan Pesantren Dituding Afiliasi Teroris, MUI: BNPT Timbulkan Keresahan

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Sekretaris Jenderal MUI Pusat Buya Amirsyah Tambunan mempertanyakan informasi terkait dengan ratusan pesantren yang disebut terafiliasi dengan terorisme.

“Atas dasar apa pendataan tersebut, apa metodologinya, apakah merupakan hasil kajian resmi BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme)? Banyak pihak mempertanyakan infomasi terasebut, karena telah menimbulkan keresahan di masyarakat,” kata Amirsyah pada Rabu (26/1).

Sebelumya terdapat pernyataan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Boy Rafli Amar, tentang adanya temuan pondok pesantren yang diduga terafiliasi dengan jaringan teroris. Amirsyah mengungkapkan, pernyataan tersebut dapat menimbulkan masalah.

“Setidaknya ada dua bahaya yg menjadi masalah tersebut, pertama, menimbulkan keresahan bagi masyakat sekitar, kedua, membuat masyarakat kurang aman dan nyaman. Mestinya BNPT melakukan praventif bersama lembaga terkait, sehingga tidak muncul info ini di publik,” ucap Amirsyah.

Amirsyah mengaku terkejut membaca dokumen terkait hal ini. Dia meminta agar secara kelembagaan BNPT menjelaskan ke publik, agar tidak menimbulkan stigma negatif kepada kelompok tertentu, terutama pondok pesantren.

“Bagi saya kelompok ekstrim terorisme ada pada  kelompok ekstrim kiri seperti KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) di Papua, namun tidak pernah diungkap ke publik sebagai kelompok terorisme. Jadi jangan seolah-olah kelompok pesantren yang di sasar. Ini sikap yg tidak mencerminkan keadilan sesuai Pancasila sila ke empat Keadilan soasial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucapnya.

Amirsyah mengatakan, selama ini MUI telah melakukan upaya penyebaran Islam rahmatan lil ‘alamin dengan menyebarkan paham wasathiyatul Islam (Islam wasathiyah) dengan cara moderasi beragama sesuai perinsip keadilan dan kesetaraan untuk kemaslahatan umat dan bangsa untuk melindungi umat (himayatul ummah) dengan bermitra bersama pemerintah (shodiqul hukumah).

“Jadi saya mengajak semua pihak hentikan narasi menyudutkan kelompok tertentu dengam Islamphobia,” kata Amirsyah.

Sumber: republika.co.id

Gontor: BNPT Stigma Negatif Pesantren di Indonesia

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Juru Bicara Pondok Pesantren Gontor, Ustaz Adib Fuadi Nuriz, menilai pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Boy Rafli Amar, tentang adanya temuan pondok pesantren yang diduga terafiliasi dengan jaringan teroris perlu diluruskan.

Menurut dia, dalam catatan sejarah NKRI, pesantren dan tokoh-tokohnya mempunyai peranan besar dalam kemerdekaan, membangun semangat kebangsaan, termasuk juga mengisi kemerdekaan.

“Pesantren juga mempunyai pengaruh besar terhadap pembangunan sosial, agama, budaya, dan terus memperkuat pertahanan dan menjadi bagian dari garda terdepan pertahanan bangsa dan negara,”ujar dia, Rabu (26/1/2022).

Kedua, lahirnya UU pesantren No 18 tahun 2019 dan Perpres Nomor 82 Tahun 2021 adalah bukti bahwa negara hadir dalam memperhatikan dunia pesantren di Indonesia. Di sinilah terbangun hubungan yang sangat kuat antara pemerintah dan masyarakat pesantren.

“Pernyataan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar tentang adanya temuan pondok pesantren yang diduga terafiliasi dengan jaringan teroris di berbagai wilayah ini perlu diluruskan karena telah menyinggung dan menciptakan stigma negatif bagi pondok-pondok pesantren seluruh Indonesia,” kata dia.

Ustaz Adib mengatakan, ada 20 ribu lebih pondok pesantren yang terdata di Kementerian Agama. Ia yakin tidak ada indikasi terkait terorisme dan radikalisme di sana. Pesantren terus mengajarkan dan mendidik santri untuk taat beragama, berkarakter, cinta NKRI, berprestasi, dan lainnya.

“Jika BNPT mempunyai data lembaga pendidikan terkait jaringan terorisme, maka sebaiknya langsung melakukan tindakan pencegahan, edukasi, dan pendekatan-pendekatan strategis terkait pencegahan dan penanggulangan terorisme, radikalisme intoleransi, baik secara kultural maupun struktural. Ini jauh lebih baik dan lebih strategis daripada hanya pernyataan semata,” ujar dia.

Menurut dia, kepercayaan masyarakat kepada pesantren sudah baik lantaran cukup berhasil membangun, mengembangkan serta menyebarkan pesan perdamaian, persatuan, dan toleransi di masyarakat. Justru ini yang harus terus diberi semangat dan dukungan.

sumber: republika.co

BNPT Tuding Ratusan Pesantren Afiliasi Kelompok Teroris

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menuding ratusan pondok pesantren (ponpes) diduga terafiliasi kelompok terorisme, termasuk jaringan ISIS.

 

Anggota Komisi III DPR Fraksi PKB Jazilul Fawaid meminta BPNT tidak membiarkan dan menyampaikan daftar pesantren yang terpapar tersebut sehingga bisa dicegah.
“Aneh kalau sudah tahu kok dibiarkan. Lakukan tindakan pencegahan. Tentu BNPT harus menjalankan tugasnya agar pondok pesantren yang terafiliasi teroris diberikan pembinaan. Sampaikan daftar pesantren tersebut ke publik agar masyarakat juga dapat mengawasi aktivitasnya,” kata Jazilul saat dihubungi, Rabu (26/1/2022).

Jazilul mengatakan BNPT harus melakukan pencegahan agar tidak jatuh korban akibat afiliasi kelompok terorisme tersebut. Dia menyarankan BNPT membina para santri di pondok pesantren tersebut lewat keluarganya hingga mencari penyebab terpaparnya pondok pesantren tersebut.

“Saran saya, santrinya dibina melalui keluarganya juga. Caranya, cari sebab musababnya sehingga dapat dicegah lebih dini,” ucapnya.

Sebelumnya, Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar mengungkap ada sejumlah pondok pesantren yang terafiliasi dengan kelompok terorisme. Hal itu disampaikan pada rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada Selasa (25/1).

“Kami menghimpun beberapa pondok pesantren yang kami duga terafiliasi dan tentunya ini merupakan bagian upaya-upaya dengan konteks intel pencegahan yang kami laksanakan di lapangan,” ujar Boy.

BNPT mengungkap dugaan sejumlah pondok pesantren terafiliasi kelompok terorisme. Sebanyak 119 ponpes dideteksi terafiliasi jaringan ISIS. (Screenshot TV Parlemen)
Sementara itu, BNPT juga sempat menunjukkan data pondok pesantren yang terafiliasi oleh kelompok terorisme. Dalam slide pemaparan BNPT terlihat data 11 pondok pesantren terafiliasi Jamaah Anshorut Khilafah (JAK).

Selain itu, 68 pondok pesantren terafiliasi jaringan kelompok terorisme Jamaah Islamiyah (JI) yang terkait dengan Al-Qaeda. Bahkan sebanyak 119 pondok pesantren juga dilaporkan terafiliasi Jamaah Ansharut Daulah (JAD) atau simpatisan ISIS.
sumber: detik.com

 

Asosiasi Pengusaha Makan: Sertifikasi Halal Jadi Fenomena Perdagangan Dunia

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Ketua Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMII), Adhi S. Lukman, mengatakan pengalaman 33 Tahun Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI) mampu mempercepat target kewajiban sertifikasi halal 2024. Industri makanan dan minuman merupakan industri yang paling awal diwajibkan sertifikasi halal.

“Keberadaan LPPOM MUI selama ini memberikan kenyamanan bagi para pelaku usaha untuk mempercepat proses sertifikasi halal. Percepatan sertifikasi halal penting sekali terutama untuk peluncuran produk baru serta peningkatan daya saing produk Indonesia di pasar global,” ujar CEO PT Inaco ini dalam tasyakuran Milad Ke-33 LPPOM MUI, Selasa (25/01) di Kantor LPPOM MUI, Bogor.

Menurut dia, selama ini LPPOM telah berdedikasi dalam mengawal dan memeriksa kandungan produk untuk kemudian ditentukan kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI. Sebagai pengusaha, dia merasa nyaman dengan sistem yang telah dibangun LPPOM dalam mengaudit kandungan produk. Mulai dari integrasi data, kepercayaan pimpinan, maupun pembaharuan sistem yang dilakukan secara terus menerus.

Pria yang kembali terpilih sebagai Ketua GAPMMI ini mengatakan, sertifikasi halal sudah menjadi fenomena perdagangan dunia. Kehadiran sertifikasi halal memberikan pengesahan bahwa sebuah produk aman, higienis, dan layak konsumsi. Kepastian seperti ini membuat konsumen semakin percaya.

Kewajiban sertifikasi halal di Indonesia, lanjut dia, kemungkinan akan mendorong posisi Indonesia di Global Halal Index (GHI). Saat ini, posisi Indonesia dalam GHI masih nomor empat di bawah Malaysia, Singapura, dan Uni Emirat Arab. Padahal, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia.

 

“Fakta ini menunjukkan para pelaku usaha kurang maksimal dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap barang produksi. Selain karrena data ekspor barang Indonesia yang kurang rapi, jaminan sertifikasi halal di Indonesia juga belum maksimal diupayakan,” ujar dia.

Adhi menyebut, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 8 ribu pelaku usaha Industri pangan menengah dan besar. Sementara industri pangan kecil rumah tangga sekitar 1,7 juta. Dengan jumlah sebanyak itu, dia mengatakan, peningkatan jaminan dan percepatan sertifikasi halal harus terus diupayakan maksimal.

Sejauh ini, Adhi menyampaikan, pihaknya sendiri sudah bekerja sama dengan beberapa lembaga, termasuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, Komite Pertanian dan Pangan untuk membantu menyiapkan platform usaha, serta Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).

 

Kerjasama beberapa pihak itu dalam rangka membentuk Komite Tetap Percepatan dan Pengembangan Industri Halal khususnya yang menyasar Industri Kecil dan Menengah di Indonesia.

“Kami di asosiasi bekerjasama dengan beberapa lembaga terus mendorong percepatan sertifikasi halal karena kewajiban sertifikasi halal makanan dan minuman sudah semakin dekat yaitu 2024. Ini sangat penting sekali dilakukan karena merupakan komitmen nasional,” ungkap dia.