JAKARTA(Jurnalislam.com)–Pusat Pembelajaran, Pendidikan, pengkaderan AR Learning Center sukses menggelar Pelatihan Certified Human Resources Analyst (CHRA), Sabtu – Ahad (19-20/03/2022). Kegiatan ini berlangsung saat akhir pekan bersama puluhan peserta dengan 2 narasumber sekaligus yakni Coach Dr. (Cand) Yuan Badrianto, CT.ALC dan Coach Hj. Nenden, MM, CT.ALC.

Acara tersebut dilaksanakan secara daring (Zoom Meeting and whatsApp Group) yang dihadiri peserta dari berbagai profesi di seluruh Indonesia dan Luar Negeri yakni ada dari Lagos, Nigeria.

Dalam pelatihan tersebut, Dr. (Cand) Yuan Badrianto asal Bekasi dan Trainer dari Asosiasi Kemenakertrans menjadi mentor yang menyampaikan materi sumber daya manusia secara mendalam bersama Coach Hj. Nenden Handayani Master trainer asal Bandung.

Dikatakannya, ada enam hal penting yang disampaikan Yuan Badrianto, CT.ALC antara lain; man power planning and job analyses, recruitment/hiring process, training and development people, performance management, hubungan industrial, dan employee engagement and HR branding.

“Fungsi manajerial dalam mengembangkan sumberdaya manusia dapat dilakukan dengan cara mengelola karyawan, pengembangan sumberdaya manusia, manajemen kompensasi dan empati terhadap pekerja. Jika hal itu dilakukan, maka target pencapaian kinerja pengelolaan sumberdaya manusia tercapai,” jelas anggota Pembina Yayasan Pusat Pembelajaran Nusantara Yogyakarta (YPPN – DIY).

Manpower planning, lanjut Best Trainer AR Learning Center 2021 ini, dapat dilakukan dengan cara menganalisa ketersediaan SDM, memprediksi bisnis di masa depan, memprediksi kebutuhan SDM di masa depan dengan mempertimbangkan kondisi tertentu dalam hal analisa pekerjaan yang terkait dengan perencanaan SDM.

Kemudian, baru berlanjut pada tahap seleksi karyawan, beberapa faktor penting yang harus diingat ialah penawaran tenaga kerja, faktor etika, faktor internal organisasi/perusahaan, dan faktor sama-sama mendapatkan kesempatan (no discrimination).

“Untuk mendapatkan karyawan yang baik dan ideal, maka harus selalu diperhatikan tahap demi tahap dalam seleksi, baik teknis seleksi, teknis pelaksanaan ujian/tes seleksi, psikotes, interview, dan karakter pelamar kerja saat wawancara,” terang Coach Yuan demikian ia disapa.

Salah satu materi pelatihan menurut Coach Yuan, untuk mencetak karyawan yang ideal, maka setiap praktisi HRD atau HRA harus mengetahui adiie model, yaitu sejauh mana mereka mampu menganalisa masalah, mendesain masalah dalam sebuah pelatihan, pasca pelatihan diharapkan mampu mengembangan SDM yang tepat guna, kemudian penerapan materi pelatihan dalam lingkungan kerja baik organisasi pemerintah maupun perusahaan dan terakhir adalah evaluasi dalam bentuk pengawasan kinerja dan hasil.

Sedangkan persoalan hubungan industrial dan hukum perjanjian yang jamak terjadi, diungkapkan salah seorang peserta dr. Hafshah Anisa Shafira, Lc, M.Ikom asal Balikpapan, Kalimantan Timur, Menurutnya, untuk mencetak karyawan yang ideal, maka setiap praktisi HRD atau HR harus mengetahui addie model, yaitu sejauh mana mereka mampu menganalisa masalah, mendesain masalah dalam sebuah pelatihan, pasca pelatihan diharapkan mampu mengembangan SDM yang tepat guna, kemudian penerapan materi pelatihan dalam lingkungan kerja baik organisasi pemerintah maupun perusahaan dan terakhir adalah evaluasi dalam bentuk pengawasan kinerja dan hasil.

“Pelatihan di AR Learning Center ini menambah semangat saya dan saya sudah belasan kali daftar, mantap pokoknya,” seru perempuan bercadar keturunan India dan Turkey ini. */Mas Andre Hariyanto

sURAKARTA(Jurnalislam.com)–Jalan Sehat  Menyambut bulan Ramadhan 1443,Komunitas Nahi mungkar Surakarta(KONAS)bersama dewan Syariah Surakarta (DSKS) Mengadakan Tarhib Ramadhan bersama Sejumlah elemen Islam pada hari Ahad,20 Maret 2022.

Kegiatan yang di ikuti ribuan peserta dari berbagai elemen,ormas/Pondok pesantren,Perguruan Silat dan jamaah Pengajia Ini mengambil start dan Finish dari lapangan dengan rute lapangan Pringolayan,Tipes,Jalan Slamet Riyadi,balaikota,Kampung Sewu, Pasar Kliwon,Gading-Lapangan Pringolayan.

Ustadz Abu bakar Ba’asyir dalam sambutannya mengingatkan Pentingnya menjaga Persaudaraan antar Umat Islam.

“Ummat Islam itu adalah satu dengan yang lainya adalah saudara,dan acara seperti ini(Jalan Sehat) adalah salah satu cara menjaga persaudaraan”Kata beliau.

Sementara itu Yusuf Suparno selaku panitia mengatakan bahwa ini adalah  pertama Tarhib selama pandemi,setelah 2 tahun tdk mengadakan Mudah2 mudahan dengan berkurangnya pandemi kita lebih maksimal beribadah.terangnya.

Dalam Perjalanan Peserta di kawal dari  beberapa relawan dan ambulan diantaranya RS Yarsis,Ambulan Ummat Islam Surakarta, Warung Sumringah, dan lain.

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Ketua MUI Bidang Halal dan Ekonomi Syariah, KH Sholahuddin Al Aiyub, memberikan masukan kepada Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag RI terkait logo Halal Indonesia yang baru. Pasalnya, beberapa hari ini logo halal dari Kementerian Agama tersebut menuai polemik.

Kiai Aiyub bercerita, sebenarnya sejak tahun 2019 ketika Menteri Agama saat itu dipegang Jenderal Fachrul Razi, MUI dan Kementerian Agama telah mencapai babak final kesepakatan logo halal. Di antara banyak aspek pembahasan sistem jaminan produk halal, logo halal menjadi bagian paling alot untuk disepakati.

Saat itu, logo halal yang disepakati antara MUI dan Kementerian Agama bentuknya bulat seperti logo halal MUI saat ini. Namun, tulisan melingkar Majelis Ulama Indonesia di bagian luar diganti menjadi Kementerian Agama Republik Indonesia. Tulisan arab melingkar Majelis Ulama Indonesia tetap. Sementara logo halalnya jelas dengan tulisan arab, terletak di dalam belah ketupat. Di bawah tulisan halal arab itu, ada tulisan Halal Indonesia.

Menurut Kiai Aiyub, logo halal yang seperti itu bisa mengakomodir berbagai pihak. Tulisan halalnya jelas. Kementerian Agama sebagai pihak tempat mendaftar dan menerbitkan sertifikasi halal jelas. MUI sebagai pihak yang mengeluarkan fatwa halal juga jelas.

Desain seperti itu, menurut Kiai Aiyub, menjembatani berbagai pihak sekaligus menggambarkan proses sistem sertifikasi halal yang baru sesuai peraturan perundang-undangan.

“Sejak pertemuan itu, belum sempat ada tindak lanjut dan pembahasan lagi, namun sekarang tiba-tiba kita mendengar bahwa BPJPH telah mematenkan logo Halal Indonesia. Semestinya, penetapan logo halal perlu mempertimbangkan dan mengokomodir aspirasi para pihak, khususnya para pelaku yang selama ini bergelut dalam bidang halal, ” ujarnya, Senin (14/03) kepada MUIDigital.

Kiai Aiyub pun merasa kaget dengan kemunculan logo baru ini, karena tiba-tiba ada logo yang sangat berbeda dengan dua logo yang pernah disepakati sebelumnya.

Dia menuturkan, MUI sangat memahami peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan terkait penetapan logo halal kepada BPJPH. Namun, Ia mengingatkan agar penetapan logo ini tidak tiba-tiba jadi, perlu mempertimbangkan aspirasi berbagai pihak termasuk kalangan usaha dan konsumen. Sebab, logo halal MUI selama ini telah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia bahkan dunia.

“Logo Halal MUI selama ini telah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Karena memang produk yang menampilkan tanda halal dengan logo MUI ini dipasarkan di pasar global, ” ujarnya.(mui)

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Ada perubahan mendasar dalam proses sertifikasi halal pasca terbitnya Undang-undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Salah satunya, proses sertifikasi halal dilakukan melalui sinergi para pihak, tidak hanya oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag Muhammad Aqil Irham menjelaskan bahwa setidaknya ada tiga pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi halal sebuah produk yang diajukan oleh para pelaku usaha.

“Ada tiga aktor yang diatur dalam UU No 33 tahun 2014, terlibat dalam proses Sertifikasi Halal, yaitu BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH, dan MUI,” jelas Aqil Irham di Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Menurutnya, masing-masing pihak sudah memiliki tugas dan tanggung jawabnya dalam tahapan sertifikasi halal, sejak dari pengajuan pemilik produk hingga terbitnya sertifikat. BPJPH misalnya, memiliki tugas menetapkan aturan/regulasi, menerima dan memverifikasi pengajuan produk yang akan disertifikasi halal dari Pelaku Usaha (pemilik produk), dan menerbitkan sertifikat halal beserta label halal.

Sementara Lembaga Pemeriksa Halal  (LPH), bertugas melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk yang diajukan untuk sertifikasi halalnya. Pemeriksaan ini dilakukan oleh auditor halal yang dimiliki oleh LPH.

Pihak ketiga yang berperan dalam proses sertifikasi halal, kata Aqil Irham, adalah MUI. MUI berwenang menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. Ketetapan halal ini, baik yang terkait dengan standar maupun kehalalan produk.

“Sertifikat halal yang diterbitkan BPJPH didasarkan atas ketetapan halal MUI,” tegasnya.

Kepala Pusat Registrasi Sertifikasi Halal BPJPH Mastuki menambahkan bahwa dalam pola sinergi ini, BPJPH tidak bisa mengeluarkan Sertifikat Halal kalau tidak ada ketetapan halal dari MUI (melalui sidang fatwa). Sebab, ketetapan halal MUI merupakan pemenuhan aspek hukum agama (syariah Islam). Sedangkan sertifikat halal yang diterbitkan BPJPH adalah bentuk pengadministrasian hukum agama ke dalam hukum negara.

“Label Halal Indonesia baru bisa dicantumkan dalam kemasan produk setelah mendapat sertifikat halal dari BPJPH,” tandasnya.

Terkait Lembaga Pemeriksa Halal, Mastuki menjelaskan bahwa saat ini ada tiga LPH yang telah menjalankan tugasnya dalam melakukan kegiatan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk di dalam proses sertifikasi halal. Ketiganya adalah LPH LPPOM MUI, LPH Sucofindo, dan LPH Surveyor Indonesia.

Selain itu, ada sembilan institusi yang pengajuan akreditasinya sudah lengkap dan terverifikasi menjadi LPH. Mereka adalah Yayasan Pembina Masjid Salman ITB Bandung, Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru Riau, Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah Jakarta, Kajian Halalan Thayyiban Muhammadiyah Jakarta, Balai Sertifikasi Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan, Universitas Hasanuddin Makassar, Yayasan Bersama Madani Kota Tangah Padang Sumatera Barat, Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur, dan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Dari jumlah itu, sebanyak delapan institusi sudah selesai proses integrasi sistem, sedang satu institusi masih dalam proses integrasi sistem.

“BPJPH telah membentuk tim akreditasi LPH sejak 10 November 2021 untuk memproses permohonan tersebut,” jelas Mastuki.

“Sejumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) juga sudah mulai mengajukan permohonan untuk menjadi LPH,” tandasnya.

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Viral video rekaman Pendeta Saifuddin Ibrahim yang mengatakan berulangkali menyampaikan sejumlah hal terkait situasi kehidupan keagamaan di Indonesia kepada Menag Yaqut Cholil Qoumas. Pendeta Saifuddin dalam videonya menyinggung masalah kurikulum pesantren dan mengaitkannya dengan radikalisme, serta usulan menghapus 300 ayat Al-Qur’an.

“Gus Menteri tidak kenal dengan Pendeta Saifuddin Ibrahim,” tegas Plt Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Thobib Al Asyhar di Jakarta, Rabu (16/3/2022).

Thobib yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Menteri Agama mengatakan, selama ini tidak pernah ada pertemuan resmi antara Gus Menteri dengan Pendeta Saifuddin. Dia juga tidak menemukan dalam buku catatan tamu terkait agenda pertemuan Menag dengan Pendeta Saifuddin.

“Gus Menteri tidak pernah mendengar apa yang diklaim Pendeta Saifuddin berulangkali dikatakan ke Menag,” tegasnya.

Thobib menyayangkan statemen Pendeta Saifuddin. Thobib menilai apa yang disampaikan Pendeta Saifuddin terkait pesantren dan ayat Al-Quran itu salah. “Tidak pada tempatnya Pendeta Saifuddin mengklaim pesantren melahirkan kaum radikal. Dia lupa bahwa Gus Menteri terlahir dari lingkungan pesantren dan juga keluarganya memiliki pesantren. Tentu Menag tidak setuju dengan pernyataan Pendeta Saifuddin,” jelasnya.

“Gus Menteri bahkan menjadikan kemandirian pesantren sebagai salah satu program prioritasnya,” sambungnya.

Thobib juga menilai pernyataan Pendeta Saifuddin tentang ayat-ayat Al-Quran itu salah. Al-Quran adalah kitab suci yang diyakini sempurna oleh umat Islam. Tidak pada tempatnya tokoh agama mengeluarkan statement terkait kitab suci umat lain, apalagi dengan cara yang bisa menyinggung.

Gus Menteri, kata Thobib, selama ini terus mengajak tokoh agama untuk tidak menyampaikan pendapat, apalagi di muka umum, yang bukan menjadi kompetensinya. Para tokoh agama, termasuk Pendeta Saifuddin, mestinya lebih mengedepankan usaha untuk merajut kerukunan.

“Gus Menteri selama ini terus mengajak tokoh agama menjaga kerukunan,” terang Thobib.

Kementerian Agama di bawah kepemimpinan Gus Menteri sedang terus berupaya meningkatkan kualitas kerukunan antarumat beragama, antara lain melalui program penguatan moderasi beragama. Statemen Pendeta Saifuddin tidak sejalan dengan program Gus Menteri dalam memimpin Kemenag.

“Saya melihat, apa yang dilakukan Pendeta Saifuddin justru dapat mengganggu kerukunan antarumat dan upaya menguatkan moderasi beragama,” tandasnya.

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Pemerintah Arab Saudi telah mengeluarkan kebijakan pelonggaran protokol kesehatan yang tertuang dalam edaran dari Otoritas Bandara Arab Saudi atau  General Authority of Civil Aviation (GACA) per 5 Maret 2022.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief yakin kebijakan tersebut akan berdampak pada penyelenggaraan haji tahun ini. Hilman optimis ada pemberangkatan jemaah asal Indonesia, meski pihaknya masih menunggu keputusan Saudi.

“Kemenag terus berkoordinasi dan jalin komunikasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi serta pihak-pihak terkait. Kepastian haji tinggal tunggu keputusan Saudi,” tegas Hilman pada Acara Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, Rabu (16/03/2022).

“Pelonggaran protokol kesehatan di Saudi, memperbesar harapan kita semua untuk dapat memberangkatkan jemaah haji Indonesia ke Arab Saudi. Kami terus lakukan komunikasi yang baik dalam dua arah, dan semoga ini menjadi langkah ikhtiar bersama dalam mempersiapkan haji 2022,” sambungnya.

Terkait umrah, Hilman mengatakan bahwa kebijakan Arab Saudi telah direspon dengan terbitnya surat edaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) No.12 tahun 2022. Ada sejumlah penyesuaian, antara lain terkait masa pemantauan.

“Kita sudah mulai melakukan kebijakan satu hari pemantauan saat kepulangan berlaku 8 maret 2022,” kata Hilman.

Pelonggaran kebijakan ini dilakukan karena angka kasus Covid di Indonesia saat ini juga telah mengalami penurunan. “Meski begitu, jemaah umrah harus tetap disiplin protokol kesehatan dan berkomitmen untuk beribadah dengan mematuhi peraturan di Arab Saudi,” tandasnya.

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam membuka pendaftaran Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) tahun 2022. Masa pendaftaran berlangsung satu bulan, 15 Maret hingga 15 April 2022.

Direktur PD Pontren Waryono Abdul Ghafur mengatakan, tahun ini ada 600 kuota PBSB. Kuota tersebut terdiri atas 80 pilihan program studi yang tersebar di 26 Perguruan Tinggi Mitra PBSB dalam negeri.

“PBSB 2022 sudah dibuka. Kami undang para santri untuk mendaftar. Ada 80 pilihan program studi pada 26 perguruan tinggi,” ujar Waryono Abdul Ghafur di Jakarta, Rabu (16/3/2022).

“Pilihan Program Studi, mulai dari Keagamaan, Manajemen Pendidikan, Sains dan Teknologi, Kedokteran, Kesehatan, Ekonomi, Sosial Humaniora, Pertanian, serta beberapa Program Studi Vokasi. Santri pendaftar hanya diperkenankan memilih satu program studi yang benar-benar menjadi minatnya,” sambungnya.

PBSB merupakan program afirmasi dari negara yang dikhususkan bagi kalangan santri agar mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk melanjutkan studi sarjana dan magister. Untuk mengikuti seleksi ini, santri bisa mendaftar secara online dengan klik tautan: Pendaftaran PBSB 2022

Santri yang berminat diharapkan segera mempersiapkan persyaratan lengkap dengan mengacu pada Booklet PBSB Tahun 2022, sila klik: Booklet Pendaftaran PBSB Tahun 2022.

Kepada para pengelola PBSB, Waryono mengingatkan untuk menjaga proses tata kelola dan manajemen pelaksanaan seleksi ini secara terbuka dan akuntabel. “Sehingga, semua santri bisa mendapat kesempatan sama untuk dipilih yang terbaik,” tegas Waryono.

Dikatakan Waryono, PBSB dilaksanakan dalam bentuk pemberian beasiswa penuh bagi santri yang memiliki kemampuan akademik, kematangan pribadi, kemampuan penalaran, dan potensi untuk dapat mengikuti program pendidikan tinggi. Jenis beasiswa yang diberikan yakni:

1. Beasiswa penuh untuk Program Sarjana (S1) paling lama 48 bulan;
2. Beasiswa penuh untuk Pendidikan Profesi paling lama 24 bulan; dan
3. Beasiswa penuh untuk Program Magister (S2) paling lama 24 bulan.

Seleksi PBSB dilakukan melalui sistem terbuka dan berbasis elektronik. Kepala Subdit Pendidikan Pesantren Basnang Said mengingatkan agar pesantren memahami mekanisme pendaftaran PBSB secara online, termasuk pilihan program studi, perguruan tinggi mitra, serta domisili kampus yang diminati dan akan dipilih.

Selain itu, pesantren mendaftar pada link pendaftaran online PBSB, dengan memastikan Nomor Statistik Pesantren (NSP) yang dicantumkan terdaftar pada Kementerian Agama. Pesantren lalu mendaftarkan santrinya dengan cara memilih nama santri pada sistem berdasarkan data santri yang telah dimutakhirkan pada EMIS Ditjen Pendidikan Islam.

“PBSB diperebutkan oleh banyak santri kita. Oleh karenanya, kami berharap bagi santri yang nantinya dinyatakan lulus tidak mengundurkan diri, karena konsekuensinya adalah pesantren asalnya tidak diperkenankan lagi mendaftar PBSB pada tahun depan,” tutup Basnang.

Berikut beberapa persyaratan yang harus dipenuhi para santri yang akan mendaftar:
1. Santri Warga Negara Indonesia.
2. Santri yang berasal dari Pesantren yang telah terdaftar di Kementerian Agama, yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Statistik Pesantren (NSP) yang terdaftar pada Kementerian Agama.

3. Santri yang berasal dari Satuan Pendidikan (MAS/PDF/SPM/PKPPS/Ma’had Aly) yang diselenggarakan oleh Pesantren dan/atau (MAN/SMA/SMK) yang diselenggarakan dan/atau terintegrasi dan/atau berada di lingkungan Pesantren dan/atau menjadi bagian dari Pesantren.

4. Santri mukim minimal 3 (tiga) tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan Pesantren (format terlampir).

5. Memiliki akhlaq terpuji dan layak mengikuti seleksi PBSB yang direkomendasikan oleh Pimpinan Pesantren dibuktikan dengan Surat Rekomendasi dari Pimpinan Pesantren Asal Santri.

6. Memiliki kemampuan berbahasa Arab.
7. Memiliki kemampuan membaca dan memahami Kitab Kuning.

8. Memiliki wawasan dan komitmen implementasi nilai-nilai keislaman yang rahmatan lil’alamin.
9. Memiliki wawasan dan komitmen implementasi nilai-nilai nasionalisme, patriotisme serta integritas.
10. Memiliki prestasi akademik dan non akademik dengan melampirkan nilai raport 1 (satu) tahun terakhir, piagam atau sertifikat.

11. Pilihan Program Sarjana (S1):
a. Santri tingkat akhir atau santri lulusan tahun 2020, 2021 dan 2022 pada Satuan Pendidikan Muadalah (SPM), Pendidikan Diniyah Formal (PDF), Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS), Madrasah Aliyah Swasta (MAS), Madrasah Aliyah Negeri (MAN), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang diselenggarakan dan/atau terintegrasi dan/atau berada di lingkungan Pesantren dan/atau menjadi bagian dari Pesantren.

b. Berusia maksimal (per 1 Juli 2022):
1) 20 (dua puluh) tahun untuk santri tingkat akhir pada MAS/MAN/SMA/SMK yang diselenggarakan dan/atau terintegrasi dan/atau berada di lingkungan Pesantren dan/atau menjadi bagian dari Pondok Pesantren (lahir padatanggal 1 Juli 2002, 2 Juli 2002, dan seterusnya);
2) 23 (dua puluh tiga) tahun untuk santri lulusan SPM/PDF/PKPPS (lahir pada tanggal 1 Juli 1998, 2 Juli 1998,dan seterusnya).

12. Pilihan Program Magister (S2):
a. Santri Sarjana yang berasal dari SPM/PDF/PKPPS dan MAS/MAN/SMA/SMK yang diselenggarakan dan/atau terintegrasidan/atau berada di lingkungan Pesantren dan/atau menjadi bagian dari Pondok Pesantren.
b. Berusia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun per-tanggal 1 Juli 2022.

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Ketua Majelis Imam Nasional Australia atau Australian Nasional Imam Council (ANIC), Syaikh Shady Soleiman, mamaparkan bahwa Islam telah masuk Australia 500 tahun lalu melalui perantara pelaut Bugis. Hal itu dia sampaikan dalam sesi wawancara bersama Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional (HLNKI), Dubes Bunyan Saptomo, di TV MUI, Rabu (16/03).

“Jejak Islam yang dibawa oleh para pelaut Bugis tersebut masih ditemui dalam cerita lisan suku Aborigin di Australia Utara,” ujar pria generasi kedua imigran Palestina di Australia ini.

Sosok yang lahir dan besar di Australia ini mamaparkan, pelaut Bugis yang menyebarkan Islam di Australia mendarat di pantai utara Australia.

Selain itu, ia menambahkan, penyebaran Islam di Australia juga berasal dari proses penjajahan Inggris ke Australia. Pasukan Inggris membawa sejumlah orang Afghanistan dan untuk membantu Inggris mengarungi gurun pasir di Australia bagian tengah.

“Keislaman keturunan orang Afghanistan tersebut menghilang karena berbaur dengan mayoritas penduduk yang beragama kristen,” ungkapnya.

Pasca perang dunia kedua, pria yang sempat mengenyam pendidikan Islam di Pakistan dan Suriah ini memaparkan, sebagian besar imigran muslim berhasil mempertahankan identitas keislamannya. Mereka mendirikan Masjid dan memberikan pendidikan Islam kepada generasi muda.

“Saat ini, masyarakat Islam di Australia bukan saja terdiri dari Imigran muslim, tetapi juga penduduk Australia yang berpindah agama ke Islam. Tantangan terbesar komunitas muslim di Australia adalah menjaga keluarganya tidak kehilangan keimanan dan keislamannya,” ujarnya.

Menjelang bulan Ramadhan seperti ini, Syaikh Shandy mengatakan, Ramadhan bagi muslim Australia merupakan waktu yang teramat penting. Pada bulan Ramadhan, mereka seperti mengisi kembali baterai keimanan. Masjid yang selama 11 bulan sepi, menjadi ramai dan penuh jamaah. Silaturahim antar umat yang sebelumnya kendor menjadi terjalin erat kembali.

Pada kesempatan tersebut, Syaikh Shady juga menjelaskan tentang identitas organisasinya yaitu ANIC. ANIC sejatinya mirip dengan MUI di Indonesia.

Organisasi ini menjadi payung umat Islam di Australia. Sekalipun ANIC adalah organisasi ulama, namun karena istilah ulama kurang populer di Australia dan dunia Barat, maka kata ulama diganti imam. Karena itu, ANIC menjadi organisasi Imam atau Imam Council.

“ANIC membawahi lebih dari 200 Masjid dan Islamic Center di Australia. Majelis ini juga membawahi sejumlah sekolah Islam dan lembaga sertifikasi halal di Australia. Sebenarnya ANIC sudah mempunyai MoU dengan MUI, namun pelaksanaan MoU tersebut belum berjalan. Kami berharap dapat menindaklanjuti MoU yang telah ditandatangani bersama MUI,” ujarnya.