Penulis: Mazaya

DEPOK(Jurnalislam.com) —Negara-negara berkembang meniru Barat untuk maju. Salah satu yang diadopsi para pengelola pemerintahan mereka adalah melakukan akumulasi modal agar bisa mengejar ketertinggalan dan memacu pembangunan.

“Kemajuan Barat diilhami oleh spirit Etika Protestan yang mendorong terjadinya akumulasi modal. Menurut Max Weber, inilah yang akan menjadi pendorong perkembangan industri yang pada akhirnya menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi,” papar Mehmet Asutay, Profesor Kajian Timur Tengah dan Ekonomi dan Keuangan Islam dari Durham University dalam kuliah perdana di hadapan mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII),  pekan lalu via koneksi daring.

Memasuki semester kedua, UIII memberlakukan proses pengajaran tatap muka (offline). Namun untuk kasus di mana pengajar dari luar negeri, format hybrid diberlakukan di  mana mahasiswa tetap hadir di kelas. Prof Mehmet Asutay yang juga menjabat sebagai Direktur Durham Centre for Islamic Economics and Finance, dikenal sebagai salah satu ikon ilmuwan bidang keuangan Islam global.

Selain Prof Mehmet, Prof Seif el-Din Ibrahim Tag El-Din juga akan turut berkontribusi dalam pengajaran di semester kedua, Magister Ilmu Ekonomi FEB UIII. Prof Seif adalah penerima penghargaan IDB Prize, 2015, dan sangat terkenal dalam kapasitas sebagai pioner yang meletakkan dasar-dasar teori ekonomi Islam modern.

Lebih lanjut Prof Mehmet menyampaikan, akumulasi modal mungkin mempercepat pembangunan fisik, namun tidak selalu berhubungan dengan pembangunan manusianya. Banyak negara Muslim yang memiliki GDP per kapita yang tinggi, namun indeks pembangunan manusian (IPM)-ya tidak sebanding dengan keberlimpahan kekayaan yang mereka peroleh. Sebagai misal, negara-negara penghasil minyak rata-rata memiliki pendapatan per kapita yang tinggi semisal Qatar (50.124 dolar per tahun), Uni Emirat Arab (36.284), dan Brunai (27.443). Namun bila ditengok keberhasilan dari pembangunan manusianya belum bisa menggeser dominasi negara-negara di Skandinavia seperti Norwegia (0,954 atau menduduki peringkat pertama) dan Swiss (0,946).

Sementara Indeks Pembangunan Manusia di Qatar (0,848), Brunai (0,845), dan UEA (0,866). Pencapaian Turki dalam hal ini lebih bagus meskipun pendapatan per kapitanya jauh di bawah ke tiga negara tersebut (GDP per capita Turki 8.536 dolar atau kurang lebih dua kali GDP per capita Indonesia) tapi indeks pembangunan manusianya hampir setara dengan ketiga negara tersebut (0,806, Indonesia baru mencapai 0,707).

Yang mirip juga terjadi di Malaysia. Negeri jiran ini, menurut Prof Mehmet, telah berhasil menjadikan keuangan Islam memfasilitasi masuknya akumulasi modal. Kelas menengah pun tumbuh di Malaysia. Di kota-kota besar seperti Kuala Lumpur, mereka mengisi dan banyak dijumpai di posisi-posisi penting.

Namun itu tidak serta merta berhasil mengangkat Bumiputera untuk menjadi elemen dominan dalam perekonomian Malaysia. “Dengan kata lain, meskipun akumulasi modal tercapai, pembangunan manusianya secara umum belum tercapai sepenuhnya,” ujar Prof Mehmet seperti dikutip dalam rilis yang diterima Republika.co.id. 

Barakah

Dalam kesempatan kuliah sebelumnya, Kaprodi Magister Ekonomi FEB UIII, M  Luthfi Hamidi  PhD  menyampaikan perlunya pendekatan dan pengembangan Ilmu Ekonomi Islam karena banyak yang luput dalam pendekatan ekonomi konvensional. Variable yang dijadikan asumsi dalam Ilmu Ekonomi Islam tidak selalu yang bersifat tangible (terlihat). Misalnya, unsur barakah.

Dalam ilmu ekonomi konvensional, komoditas ekonomi lebih disukai karena memberikan kegunaaan (utility) yang lebih besar. Ukuran mudahnya adalah memberikan tingkat kepuasan yang lebih tinggi.  Contohnya, martabak dengan tiga telur cenderung lebih disukai daripada dengan dua telur karena dianggap memberikan tingkat kepuasan yang lebih tinggi (lebih gurih, lebih renyah).

“Namun dalam perspektif Islam, kepuasan itu tidak pernah dicapai di dunia,” kata Luthfi. Ia menyebutkan, seorang yang memiliki satu gunung emas, masih teringin mendapatkan gunung yang kedua dan seterusnya. “Jadi aspek yang lebih penting bukan berapa banyak telurnya, tapi berapa banyak mulut yang merasakan martabaknya,” tuturnya.

Dalam sebuah Hadits Rasulullah SAW pernah menyampaikan, bila kamu masak sup, perbanyaklah kuahnya agar bisa kamu bagikan ke tetangga. “Ini mengindikasikan sesuatu yang lebih berkah lebih disukai. Karena dalam keberkahan, meskipun sedikit, manfaatnya bisa dirasakan banyak orang,” ujarnya.

Doktor ilmu ekonomi 

Luthfi mengungkapakn, FEB UIII saat ini baru memiliki Prodi Magister Ilmu Ekonomi. Saat ini jumlah mahasiwanya mencapai 19 orang, di mana delapan orang adalah mahasiswa dari luar negeri. “Mereka seluruhnya mendapatkan beasiswa dan tinggal di asrama kampus yang terletak di Depok, Jawa Barat,” katanya.

September 2022, FEB UIII akan membuka Program Doktor Ilmu Ekonomi. Sama seperti untuk magister, program ini nanti, selain mahasiswa domestik, juga akan direkrut dan dipilih mahasiswa dari berbagai negara. “Mereka akan mendapatkan fasilitas beasiswa, asrama, dan kemudian melakukan riset di kampus UIII,” ungkapnya.

Sumber: republika.co.id

BANTEN(Jurnalislam.com)— Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyambut kedatangan Menteri Urusan Islam, Dakwah dan Penyuluhan Arab Saudi, Syaikh Dr. Abdullatif bin Abdulaziz Al-Syaikh, di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten.

“Kami senang sekali dengan kedatangan yang mulia Menteri Syaikh Abdullatif bin Abdulaziz ke Indonesia. Ini kehormatan untuk kami,” ucap Menag Yaqut di ruang VIP Bandara Soekarno Hatta, Kamis (24/3/2022).

Turut hadir mendampingi Menag, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi, Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin, serta para Staf Khusus Menag. Tampak hadir pula Dubes Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia Syekh Essam bin Abid Al-Thaqafi.

Menteri Urusan Islam, Dakwah dan Penyuluhan Arab Saudi, Syaikh Dr. Abdullatif bin Abdulaziz Al-Syaikh dijadwalkan akan berada di Indonesia hingga Selasa, 29 Maret 2022. Dalam kunjungannya kali ini Syaikh Abdullatif bin Abdulaziz akan membahas berbagai kerjasama terkait kehidupan keberagamaan dengan Indonesia.

“Saya sangat berbahagia, karena kami mendapatkan kesempatan memperlihatkan kepada yang mulia Menteri bagaimana kehidupan keberagamaan di Indonesia,” ungkap Menag Yaqut.

Menteri Urusan Islam Arab Saudi rencananya juga akan berkunjung ke Masjid Istiqlal, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, serta menutup
Musabaqah Hafalan Al-Qur’an dan Al-Hadits (MHQH) Pangeran Sultan bin Abdul Aziz Alu Su’ud Tingkat Nasional ke-14 yang saat ini sedang digelar di Jakarta.

“Besok rencananya Syaikh Abdullatif akan menutup gelaran Musabaqah Al-Qur’an dan Hadist (MHQH) yang berlangsung sejak 22 Maret kemarin,” jelas Menag.

MHQH merupakan gelaran rutin tahunan yang diselenggarakan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi berkerjasama dengan Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama. Menurut Direktur Jenderal Bimas Islam Kamaruddin Amin, musabaqah ini diikuti 250 penghafal Al-Qur’an dan Al-Hadits dari 34 provinsi, pondok pesantren, dan lembaga keagamaan di Indonesia.

Syaikh Abdullatif juga dijadwalkan akan bertemu dengan organisasi keagamaan di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan ormas Islam lainnya.

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Dalam rangka menyambut Ramadhan, Lembaga Pentashih Buku dan Konten Keislaman Majelis Ulama Indonesia (LPBKI MUI) menggelar webinar “Penentuan 1 Ramadhan dan Khazanah Kalender Nusantara” pada Kamis (24/3) hasil kolaborasi dengan Majelis Pemuda Islam Indonesia.

Acara tersebut dihadiri oleh segenap pakar yang memumpuni keilmuannya yaitu Prof. Susiknan Azhari selaku Guru Besar UIN Sunan Kalijaga, Dr. H. Adib M.M selaku Direktur Urais Binsar Kemenag RI, Mochamad Ali Shodiqin penemu Kalender Bahari Nasional, dan Prof. Dr. Thomas Jamaluddin peneliti Astronomi Pusat Riset Astronomi BRIN.

Dalam pembukaan webinar, Wakil Ketua MUI Pusat, Dr. KH. Marsyudi Syuhud menyampaikan, ilmu penentuan kalender sangat penting untuk diketahui oleh umat Muslim.

“Pentingnya mengetahui ilmu penentuan kalender sangat berpengaruh untuk menetapkan kapan dimulainya ibadah Ramadhan. Jadi sudah selayaknya ilmu ini dipelajari dengan serius,” ungkap Kiai Marsyudi Syuhud.

Mengenai adanya perbedaan penetapan awal Ramadhan, Pengasuh Ponpes Darul Uchwah ini berpesan bahwa hal tersebut lumrah terjadi dan perlu disikapi dengan saling menghormati argumentasi yang ada.

Selama ini, dikatakan Kiai Marsyudi, Kemenag mewadahi perbedaan-perbedaan yang ada dengan mengadakan sidang itsbat penentuan Ramadhan.

Kiai Marsyudijuga menjelaskan kesepakatan dari 4 mazhab bahwa penentuan bulan Ramadhan hanya bisa ditempuh dengan metode rukyah atau observasi. Metode rukyah dilakukan dengan cara istikmal (menyempurnakan) bulan Syaban menjadi 30 hari.

Pendapat tersebut didasari dengan salah satu dalil Alquran pada kutipan surah al-Baqarah ayat 185, yaitu:

… فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ ..

“…Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah…

Di samping itu, Kiai Marsyudi Syuhud juga menyampaikan terdapat pendapat kedua yaitu menurut Ibnu Subki dan Ibnu Furaij dikatakan bahwa awal Ramadhan bisa ditentukan dengan metode hisab.

“Perbedaan mengenai awal Ramadhan harus disikapi dengan bijak, karenanya para Ulama telah mencontohkan bahwa sekalipun berbeda pendapat dan dalil argumen yang digunakan, namun tetap saling menghormati perbedaan yang ada,” pungkas Kiai Syuhud.

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Perkembangan situasi pandemi Covid-19 di Indonesia terus membaik. Karena itu, pemerintah memutuskan untuk mengambil beberapa langkah pelonggaran, antara lain terkait kebijakan pelaku perjalanan dari luar negeri (PPLN) yang kini tidak perlu melewati karantina, melainkan hanya melakukan tes usap PCR.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam keterangannya terkait Kebijakan Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) dan Panduan Protokol Kesehatan Ramadan dan Idulfitri 1443 H, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 23 Maret 2022.

“Pelaku perjalanan dari luar negeri yang tiba melalui bandara di seluruh Indonesia tidak perlu lagi harus melewati karantina. Namun, pemerintah tetap mewajibkan pelaku perjalanan yang tiba dari luar negeri untuk melakukan tes usap PCR. Kalau tes PCR-nya negatif, silakan langsung keluar dan bisa beraktivitas. Kalau tes PCR-nya positif akan ditangani oleh Satgas Covid-19,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Kepala Negara mengatakan bahwa situasi pandemi yang membaik juga membawa optimisme menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Kepala Negara menyampaikan, tahun ini umat muslim dapat kembali menjalankan ibadah salat tarawih berjemaah di masjid dengan tetap menerapkan protokol kesehatan serta dapat melakukan mudik Lebaran.

“Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik Lebaran juga dipersilakan, juga diperbolehkan dengan syarat sudah mendapatkan dua kali vaksin dan satu kali booster serta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat,” ungkapnya.

Sementara itu, bagi para pejabat dan pegawai pemerintah, kegiatan buka puasa bersama dan gelar griya (open house) masih dilarang. Presiden pun kembali mengingatkan pentingnya disiplin menerapkan protokol kesehatan dan berharap tren yang makin membaik ini dapat terus dipertahankan.

“Saya minta kita semuanya tetap menjalankan protokol kesehatan, disiplin menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan jaga jarak,” tandasnya.

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas berharap industri dan ekosistem halal bisa menjadi salah satu mesin inti pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan visi Indonesia Maju.  Hal ini sesuai dengan kebijakan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk menjadikan Indonesia sebagai Global Hub untuk Industri Halal pada tahun 2024.

Pesan tersebut disampaikan Menag saat menyampaikan Keynote Speaker secara daring pada Seminar Internasional yang digelar Universitas Islam Sultan Agung (Unisula) di Semarang, Kamis (24/03/2022).

Seminar Internasional ini mengambil tema ‘Establishing Laws for Implementing Halal Product Assurances in Industrial Revolution 5.0, Where It Is Exceptionally Relevant And In Context With The Policy Implementation Of Halal’. “Saya yakin ini bukan tugas yang mudah. Tapi saya percaya pasti bisa meskipun harus dicapai dengan usaha yang keras,” ujar Menag.

“Di era pemerintahan dan industri 5.0 ini, Halal kini telah bergeser menjadi kualitas standar global, gaya hidup gastronomi global, pasar arus utama global, dan tren perdagangan global,” lanjutnya.

Ditambahkan Menag, jaminan produk halal kini telah berubah menjadi ekosistem yang luas dan salah satu perhatian dunia. Sebab, pasarnya besar, nilainya menjanjikan, apalagi di tengah proses transformasi digital (ekonomi).

“Kementerian Agama melalui BPJPH mengemban misi yang signifikan untuk memfasilitasi, mendorong, dan sebagai alternatif pemulihan ekonomi melalui pengembangan industri halal triliunan dolar: dari barang dan jasa, makanan dan minuman, fashion, kosmetik, farmasi, pariwisata , media dan rekreasi, dan jasa keuangan,” tegasnya.

Lebih lanjut Menag mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal telah membawa perubahan besar terkait kebijakan dan implementasi Produk Halal di Indonesia, dari yang semula bersifat sukarela menjadi wajib, dan dari otoritas (keagamaan) masyarakat sipil menjadi otoritas negara.

“Peraturan tersebut mengandung pengertian negara menjamin dan memfasilitasi ketersediaan produk dan jasa halal dalam rangka perlindungan konsumen sadar halal. Undang-undang tersebut juga memberdayakan BPJPH sebagai lembaga inti pemerintah untuk mengawasi Jaminan Halal (JPH), untuk sebagian besar produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia,” pungkasnya.

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Ketua MUI Bidang Pengembangan Seni Budaya dan Peradaban Islam, KH Jeje Zaenuddin, menyampaikan bahwa substansi film Hayya 2 sangat erat dengan nilai pembangunan kecintaan dan perjuangan sesama saudara khususnya antara Indonesia dan Palestina.

Dia berahrap, tayangan film Hayya 2 mampu membangkitkan semangat perfilman islami di Indonesia yang dapat melahirkan aktor dan aktris yang handal di masa depan.

“Saya bangga dan mengapresiasi kerja keras para pecinta film islami di Indonesia yang berhasil memproduksi film berkualitas meskipun masih dalam masa pandemi Covid-19, ” ujar Kiai Jeje kepada MUIDigital, Selasa (22/03) pasca mengikuti nonton bareng Gala Premiere Film Haya 2 di Bisokop Pondok Indah Mall (PIM) 2, Jakarta Selatan.

Dia juga berharap, film yang penuh dengan nuansa edukasi tersebut mampu mencapai target pemutaran yang ditetapkan.

“Sehingga tingginya pembelian tiket film Hayya 2 mampu mengumpulkan dana sosial yang dapat didonasikan kepada keluarga muslim Indonesia yang terkena musibah maupun sebagai sumbangan kemanusiaan kepada warga Palestina, ” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua LSBPI MUI, Habiburrahman El Shirazy, mengungkapkan Film Haya 2 tidak hanya menyoroti kisah persaudaraan Indonesia dan Palestina yang unik namun juga isu psikologis di dalamnya.

“Film yang sangat layak untuk ditonton oleh keluarga Indonesia karena tidak ada batasan usia, ” tutur novelis yang kerap disapa Kang Abik ini kepada MUI Digital.

Selain isu psikologis, Kang Abik menambahkan, film Hayya 2 mengajak penonton menjadi pribadi yang sabar dan ikhlas sehingga menerima qodho’ dan qodar.

“Mengingat film ini berkisah tentang orang tua yang kehilangan sosok anak tercinta, ” tutupnya. (mui)