Penulis: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Kota Surakarta, Jawa Tengah, 28 – 30 Maret 2021. Rakornas mengagendakan pembahasan sejumlah isu strategis, antara lain terkait peningkatan layanan pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren, dan beasiswa santri.

Rakornas dihadiri para Kepala Bidang Pondok Pesantren Kanwil Kemenag dari seluruh provinsi di Indonesia. Direktur PD Pontren Waryono Abdul Ghafur mengatakan, Rakornas digelar untuk mempertajam program prioritas dan membahas isu-isu strategis agar terkoordinasi dengan baik dari hulu sampai hilir.

“Kalau hulunya bagus, maka hilirnya juga akan bagus. Ini sekaligus upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya kalangan pesantren,” ujar Waryono di Surakarta, Selasa (29/3/2022).

Waryono menyebutkan, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjadikan tahun 2022 sebagai momentum melakukan transformasi layanan kepada umat, termasuk masyarakat pesantren. Bahkan, Menag menjadikan Kemandirian Pesantren sebagai salah satu program prioritas.

“Bagaimana langkah strategis mewujudkan Kemandirian Pesantren, akan kita bahas bersama dalam Rakornas ini. Termasuk juga bahasan tentang dana abadi pesantren, pendidikan inklusi, pendidikan anti kekerasan, dan beasiswa santri,” jelas Waryono.

“Akan kita bahas bersama juga langkah strategis Direktorat PD Pontren dalam penguatan moderasi beragama, dan juga persiapan Pekan Olahraga dan Seni antar Pondok Pesantren Tingkat Nasional (POSPENAS) di Makassar pada Oktober 2022,” sambungnya.

Berkenaan itu, lanjut Waryono, Rakernas menghadirkan narasumber dari BAPPENAS yang membahas pesantren pasca penetapan UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Diundang juga narasumber dari LPDP yang akan memaparkan skema dana abadi pesantren berdasarkan Perpres 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan dan Penyelenggaraan Pesantren.

“Program kemandirian pesantren akan dibahas bersama dengan Stafsus dan Tenaga Ahli Menag. Sementara penguatan moderasi beragama akan disampaikan Alissa Wahid dari Pokja Penguatan Moderasi Beragama. Untuk pendidikan inklusi akan dipaparkan Tim Pokja Pendidikan Inklusi Kemenag,” papar Waryono.

Rakornas juga akan mendiskusi akselerasi penyiapan regulasi anti kekerasan di dunia pendidikan. “Saya minta seluruh jajaran harus siapkan tenaga, pikiran, dan pemahaman terhadap regulasi yang ada,” tandasnya.

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Perempuan melalui kepemimpinannya dalam keluarga merupakan kunci peradaban suatu bangsa. Terlebih dalam menyongsong era masyarakat 5.0, setiap individu dituntut siap dalam menghadapi tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi. Untuk itu, kepemimpinan perempuan di Indonesia, termasuk kalangan muslimah, perlu dioptimalkan dalam lingkup yang lebih luas.

“Saya mengajak partisipasi seluruh pihak untuk membangun dan mendukung kesadaran perempuan muslimah untuk berpartisipasi di berbagai bidang, termasuk pada posisi pembuat keputusan demi mewujudkan kemaslahatan umat dan bangsa,” pesan Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat membuka secara virtual Rapat Koordinasi Nasional Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia (Rakornas Komisi PRK MUI), dari Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Sabtu siang (26/03/2022).

Semua pihak, sambung Wapres, perlu terus mendorong agar makin banyak perempuan Indonesia menempati posisi strategis dan berprestasi di tingkat nasional ataupun global.

“Kehadiran pemimpin perempuan dalam berbagai sektor pembangunan layak diperhitungkan, termasuk dalam pembangunan karakter bangsa,” ungkapnya.

Oleh karena itu, lebih jauh Wapres menekankan, perempuan harus mampu mengambil peran strategis secara aktif melalui kontribusi pemikiran, gagasan, dan pandangan terhadap pembangunan bangsa, sesuai dengan kepekaan dan kecerdasan sosial yang menjadi kekuatannya.

“Perempuan juga harus memberdayakan potensi diri dan meningkatkan kualitas diri sehingga melahirkan kreativitas, inovasi, pemikiran konstruktif dalam perspektif kesetaraan gender di semua lini kehidupan masyarakat,” ujar Wapres.

Wapres menambahkan, perempuan perlu senantiasa membangun akidah yang kuat dan akhlak mulia sebagai figur teladan bagi anak-anak dan lingkungannya.

“Oleh karena itu, saya mengajak perempuan untuk mampu menjadi pionir atau pemrakarsa kebaikan,” pesannya.

Menutup sambutannya, Wapres berharap, rakornas ini dapat menghasilkan pemikiran dan rekomendasi kebijakan yang berkualitas bagi kemajuan internal MUI, termasuk bagi bangsa dan negara.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Koordinasi Nasional Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia secara resmi saya nyatakan dibuka,” ucapnya

Sebelumnya, Ketua Komisi PRK MUI Siti Ma’rifah menjelaskan bahwa Rakornas Komisi PRK MUI berlangsung selama dua hari yang digelar secara luring dan daring di Hotel Sari Pacific Jakarta.

Adapun rangkaian kegiatannya, terang Ma’rifah selain rakornas juga ada seminar yang bertajuk “Pengarusutamaan Kepemimpinan Perempuan untuk Kemaslahatan Umat dan Bangsa” serta peluncuran Buku Kepemimpinan Perempuan dalam Islam Ditinjau dari Berbagai Perspektif karya 16 perempuan yang berasal dari Komisi PRK MUI dan perwakilan lembaga dan komisi di MUI.

Ketiga acara tersebut, menurutnya, dipandang strategis untuk meluruskan stigma bahwa tidak ada ruang bagi kepemimpinan perempuan di dalam Islam, termasuk untuk menguatkan kiprah perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

“Dari kegiatan yang dapat diambil benang merah, yaitu ketiganya adalah berbicara tentang kepemimpinan perempuan,” urai Ma’rifah.

“Kegiatan bertujuan membangun kesadaran perempuan atau muslimah akan pentingnya perempuan pada posisi pengambilan keputusan bagi kemaslahatan umat dan bangsa,” tambahnya.

Sementara di tempat yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati menekankan, sejarah mencatat peranan perempuan di Indonesia telah dimulai sejak masa perjuangan Kartini, kemudian muncul kementerian yang menangani urusan peranan wanita di dalam kabinet pada 1978, hingga berlanjut saat ini. Berbagai kegiatan untuk memajukan perempuan terus digalakkan pemerintah, termasuk dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional guna mengintegrasikan kesetaraan gender ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan nasional.

“Ini adalah pemikiran yang sangat maju jika kita bandingkan dengan apa yang terjadi di banyak negara lain di dunia. Dengan mengambil strategi pengarusutamaan gender, Indonesia bercita-cita agar setiap orang, perempuan dan laki-laki, harus diperhitungkan di dalam pembangunan supaya tidak ada yang tertinggal,” jelas Bintang.

Tampak hadir dalam acara tersebut, Ketua MUI Bidang PRK Amany Lubis beserta jajaran Komisi PRK pusat dan daerah.

Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, dan Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Masykuri Abdillah.

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Menteri Urusan Islam, Dakwah, dan Penyuluhan Arab Saudi, Syaikh Abdullatif bin Abdulaziz Al Syaikh hari ini menerima anugerah Doktor Honoris Causa (HC) dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Gelar doktor kehormatan ini diberikan atas jasa dan prestasi Syaikh Abdullatif dalam pengembangan pemikiran bidang kajian Islam.

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi dalam sambutannya mewakili Menteri Agama  mengapresiasi penganugerahan ini dan  memandang bahwa penganugerahan gelar Doktor kehormatan ini sangat tepat. Sebab, Syaikh Abdullatif dikenal sangat gigih dalam pengembangan kajian Islam, utamanya dalam menyebarkan Islam Wasathiyah.

“Saya sangat berharap bahwa Dr. HC ini merupakan “pertanda” bahwa Kerajaan Arab Saudi dan Indonesia telah bersepakat dan saling mendukung untuk terus menegakkan ajaran agama Islam yang memberikan rahmat bagi seluruh alam serta mengembangkan pendidikan dan pengajaran agama yang menghormati keragaman dan tidak anti terhadap budaya,” ujar Wamenag Zaniut Tauhid Sa’adi saat membacakan sambutan Menag dalam Sidang Senat Terbuka yang digelar UIN Syarif Hidayatullah secara hybrid, Senin (28/3/2022).

Wamenag menyampaikan, Gelar Doktor Honoris Causa ini juga simbol tidak ada lagi keraguan bagi kedua negara untuk memberantas ajaran yang justru kontra produktif terhadap ajaran agama itu sendiri. Wamenag juga mengapresiasi kepeminpinan Raja Salman di Arab Saudi yang sangat progresif, inovatif, tegas dan memiliki kebijakan yang mengedepankan ajaran Islam yang ramah, menebarkan kedamaian, Islam wasathiyah.

Wamenag juga menyampaikan, Indonesia dan Saudi Arabia memiliki pandangan yang sama terhadap pentingnya membangun Islam wasathiyah, Islam yang mengajak kepada nilai-nilai keadilan, moderat dan keseimbangan dalam beragama. Bukan Islam yang menjurus pada tindakan yang ekstrim,  berlebihan, melampaui batas. Kami bersepakat bahwa ekstremisme dalam bentuk apa pun tidak dibenarkan dalam beragama, karena dapat mengancam persaudaraan dan nilai-nilai kemanusiaan.

“Kementerian Agama telah mengawal nilai-nilai tersebut melalui penguatan Moderasi Beragama yang telah menjadi agenda atau program nasional bagi Pemerintah Indonesia,” jelasnya.

“PTKIN di Indonesia dengan mandat Integrasi Islam dan sains juga telah siap menangkap peluang kerjasama untuk bidang-bidang sains, ilmu pertambangan dan perminyakan, kedokteran dan ilmu umum lainnya,” tandasnya.

Kepada Rektor UIN Syarif Hidayatullah beserta seluruh jajaran, Wamenag menyampaikan selamat atas penganugerahan gelar Doktor kehormatan ini. Menag berharap hal itu juga akan semakin memperat hubungan kedua negara dalam bidang pendidikan Islam serta berkontribusi dalam menebarkan program Moderasi Beragama bagi dunia.

BENGKULU(Jurnalislam.com) — Akselerasi sertifikasi halal terus dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. Setelah sebelumnya menjalin sinergi dengan Pemda Sumatera Barat, BPJPH kini menggandeng Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Kedua pihak bersepakat untuk bersama-sama menyiapkan program fasilitasi sertifikasi halal gratis bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Upaya ini dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dan Public Hearing Temu Konsultasi Pendamping Proses Produk Halal (PPH) bagi pelaku UMK di provinsi Bengkulu.

Rakor dan Public Hearing yang juga melibatkan para stakeholder dan pelaku usaha ini menghasilkan Komitmen Bersama antara para Kepala Daerah Se-Provinsi Bengkulu untuk memberikan fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku UMK pada tahun 2022. Komitmen bersama ditandatangani seluruh Bupati dan Wali Kota se-Bengkulu, disaksikan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Mastuki, dan Kepala Kanwil Kemenag Bengkulu Zahdi Taher.

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mendukung program akselerasi sertifikasi halal yang digulirkan BPJPH. Dia berharap seluruh pelaku UMK di Bengkulu dapat segera mendapatkan sertifikat halal.

“Kalau dulu sertifikasi halal bersifat sukarela, sekarang bersifat mandatory karena (perintah) Undang-undang. Karena itu pertemuan ini menjadi sangat penting,” kata Rohidin Mersyah di Bengkulu, Kamis (24/3/2022).

“Saya sebagai Gubernur bersama Bupati-Wali Kota, kami semuanya ini memiliki komitmen untuk melaksanakan perintah regulasi ini. Kehadiran para Bupati dan Wali Kota pada hari ini merupakan bukti kesungguhan komitmen itu,” tegasnya.

Rohidin juga menjelaskan bahwa produk halal memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya di Bengkulu yang mayoritas muslim. Produk halal juga dikatakan sebagai bagian dari ketaatan beragama bagi masyarakat Muslim. Konsumsi produk halal mendatangkan rasa nyaman, aman, dan ketenteraman dalam hati.

Dengan bersertifikat halal, lanjut Rohidin, pelaku usaha selain memenuhi kewajiban yang ditentukan regulasi, juga meningkatkan nilai produknya. “Karena itulah, maka bersama para Bupati dan Wali Kota kita tandatangani komitmen ini, karena untuk mencapai target 10 juta (sertifikat halal) itu nggak gampang,” ujarnya.

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Mastuki mengatakan bahwa rapat koordinasi antara BPJPH dan Pemprov Bengkulu menjadi salah satu upaya riil dalam mengimplementasikan Undang-undang Jaminan Produk Halal. “Regulasi mengamanatkan bahwa sertifikasi halal bagi pelaku UMK dikenai tarif sebesar nol Rupiah atau gratis. Agar UMK bisa digratiskan, maka pembiayaan proses sertifikasi halal dapat dibebankan melalui fasilitasi dari pemerintah dengan bersumber dari APBN atau APBD,” kata Mastuki.

Program fasilitasi tersebut, lanjut Mastuki, membutuhkan adanya sinergitas dan kolaborasi nyata seluruh stakeholder terkait. Jumlah pelaku UMK di Indonesia sangat banyak dan tersebar di seluruh daerah, sehingga pembiayaan fasilitasi sertifikasi halal membutuhkan anggaran yang sangat besar. Program ini menjadi bagian dari akselerasi tercapainya target 10 juta sertifikasi halal.

“Target ini merupakan loncatan, karena jika kita melakukan dengan cara seperti yang sudah-sudah, maka akan butuh 100 tahun lebih untuk dapat menyelesaikannya,” kata Mastuki.

Fasilitasi sertifkasi halal juga sangat relevan sebagai upaya penguatan UMK yang selama dua tahun terakhir terdampak pandemi Covid-19. “Untuk itu, setelah sebelumnya dilaksanakan di sejumlah provinsi, hari ini BPJPH kembali melaksanakan Rakor dan Public Hearing ini agar terwujud sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah Provinsi Bengkulu sekaligus pemerintah kabupaten dan kota di Bengkulu untuk melaksanakan fasilitasi pembiayaan sertifikasi halal bagi pelaku UMK,” imbuh Mastuki.

Sebagaimana komitmen Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Mastuki juga memastikan bahwa Kementerian Agama akan terus mendukung dan memperkuat kerja sama produk halal, tidak hanya dalam skala nasional namun juga di tingkat global. “Sebab, pemerintah memiliki cita-cita untuk mewujudkan Halal Indonesia untuk Masyarakat Dunia.” pungkasnya.

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Sebagai lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memiliki fungsi layaknya manajer investasi atas dana haji yang dititipkan untuk dikelola. Oleh karena itu, untuk menjalankan fungsi tersebut dengan baik, BPKH perlu menyusun strategi pengelolaan yang tepat agar dana yang dititipkan dapat memberikan kemaslahatan yang berkelanjutan.

“BPKH harus menyusun strategi investasi dana haji untuk menunaikan amanah tersebut, agar dana yang dikelolanya dapat memberikan kemaslahatan yang berkelanjutan, baik bagi para jemaah haji maupun masyarakat secara luas,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pada acara Gala Dinner Global Islamic and Investment Forum 2022 melalui konferensi video di Jakarta, Jumat (25/03/2022).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, terdapat dua hal penting yang perlu menjadi perhatian BPKH dalam merancang strategi investasi.

“Pertama, BPKH perlu mengkaji secara mendalam dan memilih berbagai opsi instrumen investasi haji yang betul-betul memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji,” ungkap Wapres.

Peningkatan dampak ini, tambah Wapres, dapat dilakukan pada sektor-sektor yang mendukung keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji yakni akomodasi, transportasi serta ready meal and services, juga terkait layanan kesehatan khususnya penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan ibadah haji pascapandemi Covid-19.

“Kedua, saya minta BPKH untuk melakukan pengkajian mendalam terhadap berbagai alternatif investasi yang berkelanjutan, aman, mengedepankan prinsip lingkungan, sosial dan tata kelola, serta mendorong pengembangan keuangan sosial syariah, Islamic Social Finance,” papar Wapres.

Integrasi kriteria lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik dalam sebuah keputusan investasi, lanjutnya, sangat penting untuk dapat memberikan manfaat jangka panjang yang besar bagi masyarakat. Prinsip tersebut juga selaras dengan semangat Presidensi G20 untuk mengembangkan keuangan berkelanjutan sebagai salah satu agenda prioritas di jalur keuangan.

“Konvergensi antara prinsip lingkungan, sosial dan tata kelola dengan keuangan Islam akan memungkinkan BPKH berinvestasi pada instrumen yang berbasis kepatuhan syariah dan memiliki manfaat berkelanjutan, sekaligus mendorong inisiatif amal,” imbuh Wapres.

“Oleh karena itu, instrumen investasi hijau maupun investasi biru seperti green atau blue sukuk perlu menjadi pilihan prioritas investasi BPKH ke depan. Saya menilai isu ini perlu menjadi agenda pembahasan lebih lanjut bersama Islamic Development Bank yang telah menerapkannya dalam kerangka Sustainable Finance Framework,” tambahnya.

Menutup sambutannya, Wapres berpesan agar seluruh aksi yang telah dilakukan BPKH baik dalam investasi dan strategi pengelolaan lainnya untuk dapat dilanjutkan sehingga memberikan dampak yang nyata tidak hanya bagi para Jemaah haji, namun juga masyarakat pada umumnya.

“Saya berharap investasi ini terus dilanjutkan dan dilakukan juga dengan lembaga-lembaga lainnya, termasuk bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia. Langkah ini sekaligus menjadi wujud nyata kontribusi BPKH dalam pemberdayaan umat serta pengembangan keuangan sosial syariah di tanah air,” pungkas Wapres.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan bahwa sebagai bagian dari penanganan pandemi Covid-19, ekonomi dan keuangan syariah terbukti tangguh dan dapat menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Ia juga mengungkapkan, bahwa kebijakan tentang ekonomi dan keuangan syariah telah menjadi bagian dari kebijakan ekonomi nasional, diantaranya melalui pengembangan secara komprehensif dengan pendekatan ekosistem yang tidak hanya fokus pada sisi keuangan tetapi juga pada pengembangan pelaku usaha syariah di sektor ekonomi riil. Untuk itu, lanjutnya, sebagai bank sentral, Bank Indonesia mendukung pengembangan ini melalui tiga pilar utama.

“Sebagai bagian dari kebijakan kami di Bank Indonesia, kami mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui 3 pilar berikut. Pertama, pemberdayaan usaha syariah, khususnya usaha mikro dan kecil. Kedua, pendalaman tentang keuangan syariah, dan ketiga penelitian dan pendidikan untuk pengembangan ekonomi syariah,” tutur Perry.

Selain Gubernur Bank Indonesia, hadir dalam acara gala dinner President of Islalmic Development Bank Muhammad Sulaiman Al Jasser, Ketua Dewan Pengawas BPKH Yuslam Fauzi, Kepala BPKH Anggito Abimanyu, para anggota Dewan Pengawas dan para anggota Badan Pelaksana BPKH. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, dan Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Masykuri Abdillah, serta Lukmanul Hakim

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Indonesia Political Opinion (IPO) merilis hasil survei terbaru. Dalam survei terbaru IPO, mayoritas publik menyatakan menolak wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

“46 persen tidak setuju (penundaan pemilu),” kata Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, Senin (28/3).

Sebanyak 31 persen masyarakat menyatakan sangat tidak setuju terhadap wacana penundaan pemilu. Sehingga, jika ditotal masyarakat yang tidak setuju dan sangat tidak setuju terhadap penundaan pemilu 2024sebesar 77 persen.

Dedi menjelaskan, masyarakat yang menyatakan setuju atas wacana penundaan pemilu hanya 19 persen. Adapun, yang sangat setuju angkanya sebesar 4 persen. Total responden yang setuju atas wacana tersebut sebesar 23 persen.

IPO juga menggelar survei soal respons masyarakat terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Sebanyak 23 persen publik sangat tidak setuju terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Sementara, 40 persen menyatakan tidak setuju terhadap wacana tersebut.

Dedi mamparkan, hanya 8 persen publik yang sangat setuju terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Sedangkan, 29 persen menyatakan setuju dengan wacana perpanjangan masa jabatan.

Survei IPO dilakukan pada 11-17 Maret 2022. Sebanyak 1.220 reponden dilibatkan dalam survei tersebut yang diambil secara acak.

Wawancara penelitian ini dilakukan melalui sambungan telepon kepada responden. Rujukan data populasi sebanyak 196.420 yang dimiliki IPO sejak periode survei di tahun 2019 sampai dengan 2021.

Metode ini memiliki pengukuran kesalahan (margin of error) 2,90 persen, dengan tingkat akurasi data 95 persen. Setting pengambilan sample menggunakan teknik multistage random sampling (MRS), atau pengambilan sample bertingkat.

Sumber: republika.co.id