Penulis: Deddy Purwanto

Pemimpin Kurdi: PYD Terapkan Kebijakan PKK di Suriah

ERBIL (Jurnalislam.com) – PYD menerapkan kebijakan kelompok ekstremis PKK di Suriah, Masoud Barzani, presiden semi-otonom Pemerintah Daerah Kurdi Irak utara, mengatakan pada hari Rabu (14/09/2016), lansir Anadolu agency.

Dalam sebuah wawancara dengan harian Prancis Le Monde, Barzani mengkritik kegiatan terbaru PYD/PKK di Suriah utara.

Ketika diminta untuk mengevaluasi “Operasi Perisai Efrat ” (Euphrates Shield) Turki – yang membebaskan kota Jarablus, Suriah, bulan lalu dari kelompok Islamic State (IS) – Barzani mengatakan: “PYD mengusai daerah mayoritas Kurdi (di Suriah utara), dimana mereka membawa keluar kebijakan PKK.”

Ia menambahkan, “Turki berperang dengan PKK.”

PKK yang – terdaftar sebagai organisasi teroris oleh Turki dan internasional – melanjutkan operasi bersenjata puluhan tahun pada bulan Juli tahun lalu. Sejak itu, lebih dari 600 personel Turki dan banyak warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, tewas dan sekitar 7.000 milisi PKK juga tewas.

Barzani melanjutkan untuk menyuarakan kepedulian terhadap masa depan penduduk Kurdi Suriah.

“Karena kebijakan non-inklusif mereka, PYD tidak menikmati dukungan dari kelompok lain di Suriah dan terus mendukung rezim Assad Suriah tanpa berpikir untuk masa depan Kurdi di wilayah tersebut,” katanya.

“PYD telah gagal untuk bekerja sama dengan oposisi Suriah (anti-Assad),” Barzani menegaskan.

Turki memberi label organisasi teroris bagi PYD, sementara AS menggambarkannya sebagai “mitra terpercaya”.

Ketika ditanya apakah Turki akan bergabung dengan operasi yang disiapkan untuk membebaskan kota Mosul di utara Irak dari IS, Barzani menyuarakan keraguan.

“Saya tidak berpikir Turki akan bergabung dengan operasi untuk membebaskan Mosul,” katanya kepada Le Monde. “Tapi Turki dapat membantu pasukan yang ambil bagian dalam operasi.”

“Selain itu, pemerintah Irak menentang ini (yaitu, peran Turki secara langsung dalam operasi), sementara Turki sendiri tidak ingin memasuki Mosul,” tambahnya.

Pada pertengahan 2014, Daesh menyerbu kota, bersama dengan sejumlah wilayah luas di utara dan barat Irak.

Dalam beberapa bulan terakhir, tentara Irak – yang didukung oleh serangan udara koalisi pimpinan AS dan sekutu lokal di darat – merebut kembali banyak wilayah yang hilang.

Para pejabat di Baghdad telah bersumpah untuk memberantas keberadaan Daesh di Irak pada akhir 2016.

AS dan Israel Tandatangani Kontrak Kesepakatan Bantuan Militer US$ 38 miliar

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Amerika Serikat menandatangani kontrak yang mencatat rekor kesepakatan sebesar $ 38 miliar untuk memberikan bantuan militer kepada pemerintah zionis selama periode 10-tahun – perjanjian tersebut merupakan jumlah terbesar yang pernah disepakati AS dengan negara manapun.

Setelah perundingan 10 bulan yang sering tegang, dua sekutu itu menyelesaikan nota kesepahaman (memorandum of understanding-MOU) dengan upacara penandatanganan pada hari Rabu (14/09/2016) di Washington DC, lansir Aljazeera.

“Perdana Menteri (Benjamin) Netanyahu dan saya yakin bahwa MOU baru ini akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi keamanan Israel dalam lingkungan yang masih berbahaya,” kata Presiden AS Barack Obama dalam sebuah pernyataan, menurut kantor berita Reuters.

Menurut ketentuan, Israel akan menerima $ 3,8 miliar per tahun dari AS – naik dari $ 3,1 miliar yang diberikan Washington kepada Israel setiap tahun berdasarkan kesepakatan 10-tahun kemarin yang berakhir pada tahun 2018.

Kesepakatan itu digambarkan sebagai “janji tunggal terbesar dalam hal bantuan militer bilateral dalam sejarah AS,” tetapi juga melibatkan konsesi besar oleh pemerintah Israel, yang tidak akan lagi dapat mencari dana tahunan tambahan dari Kongres AS.

Reporter Al Jazeera Patty Culhane, melaporkan dari Washington DC, mengatakan angka tahunan $ 3,8 miliar tidak menandai perubahan besar “dibandingkan dengan apa yang Israel terima tahun 2015 atau 2016.”

“Kedengarannya seperti sedikit perbedaan, tapi kemudian jika Anda melihat uang yang diberikan Kongres AS secara rutin kepada Israel adalah di atas $ 3,1 miliar, jumlah itu benar-benar tidak terlihat banyak lagi,” kata Culhane.

“Pada 2015, Kongres AS memberi Israel $ 620 juta untuk pertahanan rudal, jadi pada dasarnya Israel akan mendapatkan jumlah yang sama seperti yang telah biasa mereka dapatkan.”

Angka ini juga secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan jumlah $ 4,5 miliar hingga $ 5 miliar yang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu katakan ia cari ketika ia pertama kali memasuki perundingan, menurut Culhane.

Marwan Bishara, analis politik senior Al Jazeera, mengatakan Obama harus menjawab mengapa AS sekarang menandatangani bantuan militer yang mencatat rekor dengan Israel.

“Mengapa bantuan militer Amerika meningkat, dan tidak berkurang?” Bishara mengatakan, mengutip perjanjian damai Israel dengan Negara tetangga seperti Mesir dan Yordania, serta kesepakatan nuklir Iran baru-baru ini.

“Setiap kali situasi membaik untuk Israel, bantuan Amerika meningkat. Dan apa yang terjadi? Kebijakan Israel menjadi lebih dan lebih radikal. Hari ini, dan selama 40 tahun terakhir, Israel menjadi semakin radikal. Semakin banyak bantuan yang didapat, Israel menjadi semakin lebih radikal.

“Itu pertanyaan yang harus dijawab Presiden Obama.”

Efraim Inbar, seorang profesor di universitas Bar-Ilan Israel, mengatakan kepada Al Jazeera dari Yerusalem bahwa Israel membutuhkan kesepakatan untuk meng-upgrade sistem senjata yang menua, termasuk baterai pesawat dan rudal.

Berdasarkan kesepakatan itu, kemampuan Israel untuk menghabiskan sebagian dari dana AS untuk produk militer Israel secara bertahap akhirnya mengharuskan semua dana dihabiskan untuk industri militer Amerika, menurut kantor berita Associated Press.

Preferensi Israel untuk menghabiskan dana AS di dalam negeri telah menjadi titik utama yang mencuat dalam kesepakatan.

Perjanjian AS-Israel baru juga termasuk, untuk pertama kalinya, $ 5 milyar dana untuk program pertahanan rudal. Berdasarkan pengaturan sebelumnya, Kongres menyetujui dana untuk pertahanan rudal secara terpisah dan secara tahunan.

Kesepakatan itu dicapai meskipun rasa frustrasi meningkat dalam pemerintahan Obama mengenai kebijakan Israel membangun rumah pemukim di wilayah Palestina yang diduduki.

Washington telah memperingatkan bahwa kebijakan Netanyahu tersebut akhirnya akan beresiko terhadap harapan kesepakatan damai.

UU Beri Makan Paksa Israel Sama Saja Legalkan Bunuh Tahanan Palestina

PALESTINA (Jurnalislam.com) – Asosiasi dokter Palestina di Eropa mengkhawatirkan penerapan undang-undang asupan makanan secara paksa terhadap para tawanan Palestina yang mogok makanan di dalam penjara Zionis.

Kepala asosiasi dokter Palestina di Eropa, Dr. Mundzir Rajab dalam pernyataanya, Rabu (14/09/2016), mengatakan, keputusan pemerintah Israel hanya akan mengembalikan pada legalitas pembunuhan tawanan Palestina secara perlahan dengan penyiksaan sistematis terhadap manusia, lansir Infopalestina.

Rajab menyebutkan, keputusan pemerintahan Israel tak bermoral. Sebuah keputusan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan serta pelanggaran yang sangat berbahaya bagi undang-undang internasional. UU tersebut merupakan kejahatan terhadap konvensi Tokyo tahun 1975 juga Konvensi Malta tahun 1991, khusus terkait dengan hak-hak tawanan, yaitu pemaksaan terhadap para tawanan mogok makan di dalam penjara diasupi makanan secara paksa.

Rajab juga menjelaskan bahayanya asupan makanan secara paksa. Tatkala tawanan mogok makanan dipaksa dipaksa untuk makan melalui selang atau pipa yang sudah disiapkan, maka bisa membahayakan jiwa tawanan seperti risiko perdarahan dan cedera berdarah dan serangan jantung mendadak dengan menaikkan saraf kesepuluh, serta kemungkinan cedera tengkorak, kerongkongan, bawah faring nya lebih besar. ”

Dia menambahkan: “Ketika anda menggunakannya melalui jalan darah, maka akan meningkatkan risiko sistem gangguan jantung, pneumotoraks, kompresor parah dan berbahaya. Selain ritme jantung akan semakin tingga dan bisa menyebabkan kematian dalam banyak kasus, selain risiko infeksi serius, dan keracunan darah dan pembekuan darah.

Para tawanan melakukan aksi mogok makan dalam memerangi kebijakan penangkapan administrasi oleh pemerintah Zionis. Kebijakan tersebut ditetapkan oleh badan intelijen Israel bekerja sama dengan komandan wilayah tengah Tepi Barat antara satu bulan hingga enam bulan berdasarkan data keamanan rahasia terkait para tawanan.

Infopalestina

 

Iran Ancam akan Tembak Jatuh Pesawat Angkatan Laut AS di Selat Hormuz

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Militer Iran mengancam akan menembak jatuh dua pesawat Angkatan Laut AS yang terbang di atas Selat Hormuz dengan rudal, seorang pejabat pertahanan mengatakan kepada kantor berita AFP, Selasa (13/09/ 2016), dalam pertemuan terbaru dengan Teheran.

Dua “pesawat patroli maritim” terbang dalam misi terpisah di daerah yang sama di wilayah udara internasional awal bulan ini ketika mereka menerima tiga panggilan radio dari pertahanan udara Iran.

“Mereka mengancam akan menembak kami, untuk menjatuhkan kami, atau menembakkan rudal pada kami,” kata pejabat pertahanan, yang berbicara tanpa menyebut nama menjelang pengumuman resmi.

Menurut Fox News, yang pertama kali melaporkan pertemuan itu, pesawat-pesawat AS tersebut mengabaikan peringatan dan melanjutkan misi mereka.

Salah satu pejabat pertahanan yang tak disebutkan namanya mengatakan kepada jaringan berita bahwa militer AS ingin menguji reaksi Iran.

Pejabat pertahanan AFP mengatakan insiden itu “tidak profesional” tetapi tidak menganggapnya tidak aman karena pesawat AS berada di luar batas-batas rudal anti-pesawat Iran yang telah mereka kenal.

Pentagon dalam beberapa pekan terakhir mengecam serangkaian pertemuan maritim yang “tidak aman dan tidak profesional” di Teluk, termasuk salah satu pertemuan yang mendorong sebuah kapal Amerika untuk melepaskan tembakan peringatan pada kapal Iran yang terlalu dekat.

Para pejabat Angkatan Laut mengatakan kapal angkatan laut AS dan Iran berinteraksi lebih dari 300 kali pada tahun 2015 dan lebih dari 250 kali pada semester pertama tahun ini, dengan 10 persen dari pertemuan tersbut dianggap tidak aman dan tidak profesional.

Pada bulan Januari, angkatan laut Iran menangkap beberapa awak dari dua kapal patroli AS yang beroperasi, melalui serangkaian blunder, tersesat ke wilayah perairan Iran.

10 pelaut Amerika tersebut kemudian dibebaskan dalam waktu 24 jam.

 

Menlu Turki Desak AS Segera Tangkap Fetullah Gulen

ANTALYA (Jurnalislam.com) – Menteri luar negeri Turki pada hari Selasa menegaskan permintaan resmi Ankara kepada AS untuk menangkap Fetullah Gulen, yang dilaporkan memimpin kudeta 15 Juli yang menewaskan 240 orang, Anadolu Agency melaporkan Selasa (13/09/2016).

Mevlut Cavusoglu sekali lagi mengatakan bahwa Gulen, pemimpin Organisasi Teroris Fetullah (Feto), harus diekstradisi ke Turki untuk menghadapi pengadilan.

Dia menambahkan bahwa semua orang di luar negeri yang terkait dengan kudeta yang gagal tersebut pada akhirnya harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka.

Menteri juga mengatakan kepada wartawan di provinsi selatan Antalya setelah melakukan percakapan telepon dengan Sekretaris Negara AS John Kerry bahwa “dokumen lanjutan terkait kudeta dan informasi” akan dikumpulkan dan dikirim ke pejabat AS.

Cavusoglu berada di Antalya untuk merayakan Idul Adha. Dia sholat dan bertukar salam Idul Adha dengan pejabat Partai Keadilan dan Pembangunan (AK) serta penduduk setempat.

Dalam sambutannya, Cavusoglu menekankan perjuangan yang sedang berlangsung di Turki melawan kelompok Islamic State (IS) dan organisasi teroris PKK, yang bermaksud menghancurkan lingkungan yang damai di seluruh Turki.

Menunjuk ke serangan bom hari Senin di kota timur Van, yang melukai sedikitnya 53 orang, Cavusoglu bertanya: “Mengapa mereka menyerang saat hari raya Idul Adha?” Dia mengatakan target nyata ekstremis PKK adalah “Muslim dan saudara Kurdi yang konservatif.”

Dia menambahkan: “PKK tidak ada hubungannya dengan hak dan budaya Kurdi.”

Cavusoglu bersumpah bahwa operasi kontraterorisme akan berlanjut sampai teroris benar-benar dihapuskan di dalam dan luar negeri.

Mengenai kesepakatan gencatan senjata baru antara AS dan Rusia di Suriah, yang secara resmi mulai berlaku Senin malam, ia berkata: “Turki ingin gencatan senjata di Suriah menjadi permanen.”

“Ternyata, rezim di Suriah tidak ingin mematuhi gencatan senjata. Begitu dinyatakan, rezim melanggarnya tadi malam. Kami berharap bahwa semua orang melakukan bagian mereka untuk memastikan bahwa gencatan senjata menjadi permanen saat ini.”

Kesepakatan gencatan senjata bertujuan untuk “mengurangi kekerasan, meringankan penderitaan dan melanjutkan gerakan menuju Perundingan perdamaian dan transisi politik di Suriah.”

Semua serangan dan serangan udara harus dihentikan dan akses yang semula terhalang diizinkan untuk daerah yang terkepung, termasuk kota utara Aleppo.

Cavusoglu mencatat bahwa pengungsi Suriah di Turki telah mulai kembali ke kota Jarabulus yang telah dibebaskan, mengatakan kehidupan akan kembali normal di negara yang dilanda perang tersebut saat IS dikeluarkan dari wilayah tersebut.

PBB: Serangan Udara Koalisi Saudi Targetkan Milisi Houthi di Sanaa, 30 Tewas

YAMAN (Jurnalislam.com) – Serangan udara yang dipimpin Saudi pada distrik sumur air di utara ibukota Yaman, Sana’a, telah menewaskan 30 orang, koordinator PBB untuk Yaman mengatakan, lansir World Bulletin Selasa (13/09/2016).

Jamie McGoldrick mengatakan 17 orang, termasuk responden pertama dan anak-anak, terluka dalam serangan Sabtu di desa Beit Saadan di Distrik Arhab.

“Saya sangat terganggu oleh serangan tanpa henti terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil di seluruh Yaman oleh semua pihak dalam konflik, yang selanjutnya menghancurkan tatanan sosial Yaman dan meningkatnya kebutuhan kemanusiaan, terutama untuk bantuan medis pada saat sektor kesehatan runtuh,” kata McGoldrick dalam sebuah pernyataan Senin.

Tidak ada komentar dari koalisi yang dipimpin Saudi, yang telah melakukan serangan udara terhadap posisi-posisi yang dipegang oleh kelompok militer Syiah Houthi Yaman.

Pejabat PBB menyerukan agar pihak yang bertikai di Yaman untuk kembali bertekad melaksanakan gencatan senjata 10 April.

“Dengan demikian, mereka akan membantu menghindari kerugian lebih lanjut bagi kehidupan di Yaman dan membantu posisi Yaman di jalan menuju perdamaian,” katanya.

Yaman telah dilanda perang saudara sejak akhir 2014, ketika pemberontak Syiah Houthi menguasai ibukota Sanaa dan memaksa pemerintah Presiden Abd Rabbuh Mansour Hadi untuk melarikan diri ke Riyadh.

Konflik meningkat tahun lalu ketika Arab Saudi dan sekutu Arabnya meluncurkan operasi militer besar-besaran yang bertujuan untuk membalikkan keuntungan militer Houthi dan memulihkan pemerintah Hadi.

Pembicaraan damai yang ditengahi PBB antara pemerintah Yaman dan pemberontak Houthi gagal membuat terobosan nyata.

Lebih dari 3 juta warga Yaman telah terlantar akibat konflik yang sedang berlangsung di negara Arab tersebut, menurut Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi.

Raja Saudi Tolak Permainan Politik Iran pada Ibadah Haji

ARAB SAUDI (Jurnalislam.com) – Raja Saudi Salman mengatakan pada hari Selasa bahwa kerajaan menolak setiap upaya untuk bermain politik dengan haji, ibadah tahunan yang telah menambah ketegangan antara Riyadh dan Teheran, lansir World Bulletin Selasa (13/09/2016).

Dengan penuh keprihatinan, Riyadh mengatakan Teheran menuntut hak untuk mengatur haji.

“Kerajaan dengan tegas menolak bahwa haji melayani tujuan politik apapun,” Salman, 80 tahun, mengatakan dalam pidato singkat untuk VIP internasional yang menghadiri ibadah haji.

Teheran menuduh Riyadh “memblokir jalan menuju Allah.”

Di antara isu-isu itu keamanan adalah insiden desak-desakan jamaah asing dengan warga Iran yang bergerak berlawanan arah pada haji tahun lalu yang menurut pejabat asing, menewaskan sekitar 2.300 orang.

Iran melaporkan jumlah korban terbesar yaitu sejumlah 464.

Hanya beberapa hari sebelum haji tahun ini, yang dimulai pada hari Sabtu, pemimpin tertinggi Syiah Iran Ayatollah Ali Khomeini mempertanyakan hak Arab Saudi untuk mengelola situs suci Islam.

Ia menyebut keluarga penguasa Saudi sebagai “Setan kecil” yang telah mempolitisasi ibadah haji. Khomeini juga menghasut bahwa pemerintah Saudi “membunuh” para korban insiden terinjak tahun lalu.

Tuduhan pemimpin Syiah Khamenei tersebut dijawab oleh ulama Saudi.

Mufti Arab Saudi Syeikh Abdul Aziz membalas dengan mengatakan dalam sebuah surat kabar bahwa Iran “bukan Muslim.”

Dewan Kerja Sama Teluk yang beranggotakan enam negara, dimana Arab Saudi adalah salah satu anggotanya, mengatakan Iran “melakukan upaya putus asa untuk mempolitisasi” haji dan mengatakan bahwa pernyataan Khamenei tersebut ofensif.

Lebih dari 1,8 juta umat Islam dari seluruh dunia telah mengikuti ibadah haji tahunan yang secara resmi berakhir pada hari Kamis.

“Melayani tamu Allah adalah suatu kehormatan bagi kami,” kata Salman di depan delegasi VIP.

Arab Saudi mengatakan warga Iran masih disambut untuk melaksanakan haji jika mereka berasal dari negara lain. Juru bicara kementerian haji mengatakan “sejumlah” warga Iran yang memegang paspor Negara lain hadir dalam haji tahun ini.

Dia tidak menjelaskan lebih spesifik.

Arab Saudi yang didominasi Muslim Sunni dan Iran yang merupakan sekte Syiah tidak memiliki hubungan diplomatik dan berselisih atas sejumlah isu regional termasuk perang di Suriah dan Yaman.

Aparat Rusak Perayaan Idul Adha, Dua Warga Muslim Kashmir Tewas oleh Polisi India

KASHMIR (Jurnalislam.com) – Dua pengunjuk rasa tewas dan puluhan lainnya terluka dalam bentrokan dengan pasukan India di Kashmir yang dikuasai India, membuat jumlah korban tewas setelah berbulan-bulan kerusuhan menjadi 82, saat aparat merusak perayaan Idul Adha di wilayah yang disengketakan, Aljazeera melaporkan Selasa (13/09/2016).

Salah satu pengunjuk rasa tewas pada hari Selasa setelah dipukul kepalanya oleh tabung gas air mata di distrik utara Bandipora, seorang polisi mengatakan kepada kantor berita Associated Press pada kondisi anonimitas.

Pengunjuk rasa lainnya dibunuh oleh peluru pelet yang kelur dari senapan di Shopian, di selatan Kashmir, kata petugas itu.

Sedikitnya 60 orang terluka dalam bentrokan di 10 tempat yang berbeda di wilayah yang disengketakan, yang masih berada di bawah jam malam.

Kebanyakan orang tinggal di dalam ruangan selama Hari Raya Idul Adha, sementara di Srinagar, ibukota Kashmir yang dikuasai India, pasar yang biasanya ramai tampak sepi.

Pihak berwenang tidak mengizinkan shalat Idul Adha berjamaah di Masjid-masjid utama Kashmir atau di lapangan untuk shalat Id di wilayah mayoritas Muslim, tetapi sholat diadakan oleh orang-orang di masjid lingkungan kecil.

Jam malam tampaknya telah menggagalkan pawai yang telah direncanakan oleh para pemimpin separatis menuju kantor pengamat militer PBB di Srinagar, yang memonitor gencatan senjata antara India dan Pakistan di wilayah yang disengketakan.

Ribuan orang memprotes kekuasaan India di Kashmir hampir setiap hari sejak pembunuhan seorang pemimpin perlawanan, mujahid muda yang populer dalam baku tembak dengan tentara pada tanggal 8 Juli.

Kashmir telah terbagi antara India dan Pakistan sejak keduanya memperoleh kemerdekaan dari pemerintahan Inggris pada tahun 1947. Kedua Negara mengklaim wilayah itu secara penuh.

Beberapa kelompok perlawanan Muslim Kashmir selama beberapa dekade telah berjuang melawan tentara India – yang saat ini berjumlah sekitar 500.000 dan dikerahkan di wilayah Kashmir- menuntut kemerdekaan bagi wilayah mereka atau bergabung dengan Pakistan.

Puluhan ribu orang, kebanyakan warga sipil, tewas dalam pertempuran itu.

PBB Kirim 20 Truk Bantuan Kemanusian ke Aleppo Melalui Turki

HATAY (Jurnalislam.com) – PBB telah mengirimkan 20 truk bantuan kemanusiaan ke Suriah dari Turki setelah gencatan senjata yang ditengahi AS-Rusia mulai berlaku di seluruh negeri, menurut sumber-sumber keamanan, Anadolu Agency melaporkan Selasa (13/09/2016).

Sumber-sumber keamanan, yang berbicara dengan syarat anonim karena pembatasan berbicara kepada media, mengatakan 20 truk bantuan milik PBB, menyeberang ke kota Aleppo, Suriah yang dilanda perang dari kota perbatasan Cilvegozu di provinsi selatan Hatay, Turki.

Sumber tersebut mengatakan bahwa truk-truk berangkat sekitar tengah hari (0900GMT) Selasa dari gerbang perbatasan Cilvegozu. Sedikitnya 40 truk diharapkan untuk menyeberangi perbatasan pada akhir hari, kata mereka.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada hari Senin berkomentar mengenai kesepakatan gencatan senjata di Suriah yang dicapai selama akhir pekan.

“Jika berhasil, gencatan senjata akan diperpanjang satu minggu lagi dan kemudian akan berlangsung terus-menerus,” katanya, menambahkan bahwa makanan, pakaian dan mainan yang disediakan oleh PBB dan Bulan Sabit Merah Turki akan disampaikan terutama untuk warga Aleppo pada Senin malam.

AS dan Rusia sepakat untuk mengambil langkah-langkah untuk mengurangi pertempuran di Suriah yang dilanda perang, Sekretaris Negara John Kerry mengumumkan pada Sabtu pagi.

Kesepakatan gencatan senjata bertujuan untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah-daerah yang terkepung.

Suriah telah mengalami kerugian yang tak terkatakan selama lima tahun terakhir sejak rezim Nushairiyah Bashar al-Assad dengan keras menekan protes damai menentang pemerintahannya, dengan kebrutalan militer yang menewaskan ratusan ribu korban dan jutaan lainnya menjadi pengungsi.

Pemimpin Ahrar al Syam: Militer Turki Dukung Faksi-faksi Perlawanan dan Sepakat Bentuk Dewan Militer

SURIAH (Jurnalislam.com) – Iyad al-Shaar yang dikenal sebagai Abu Hassan Altbuque, pemimpin lama dan anggota pendiri faksi jihad Ahrar al Syam yang saat ini menjadi penasehat kepala sayap politik, menekankan bahwa Turki tidak berubah sikap dalam revolusi Suriah walaupun telah pemulihan hubungan baru Turki dengan Rusia.

Penegasan ini dinyatakan dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh surat kabar Timur Tengah dengan al-Shaar di mana ia mengatakan; “Faksi-faksi yang berjuang, terutama Ahrar al Syam tidak berubah dalam kesepakatan dengan Turki setelah pemulihan hubungan Turki dengan Rusia, karena Turki adalah sekutu utama dan mitra bagi kita.”

Ia juga menambahkan bahwa konvergensi Turki-Rusia seperti itu akan memberikan kesempatan bagi faksi perlawanan Suriah untuk menyampaikan pesan langsung ke Rusia melalui pemerintah Turki, dan itu adalah keuntungan bagi faksi, menurut al-Shaar.

Faksi yang efisien secara keseluruhan, yang dipimpin oleh Gerakan Islam Ahrar al-Syam, Faylaq al-Syam, Jaysh al Islam, dan gerakan Nur al-Din Al-Zanki sepakat untuk membentuk dewan militer terpadu, dan diharapkan banyak inisiatif yang diluncurkan dalam hal ini sepanjang tahun ini, menurut al-Shaar.

Ia mengatakan sesuai dengan titik pandang pribadinya bahwa Jabhat Fath al Syam sebenarnya terlepas dari al Qaeda, dan ingin berbuat lebih banyak tindakan untuk mengkonfirmasi pemisahan tersebut, tanpa menentukan seperti apa bentuk tindakan itu, menekankan bahwa pada akhirnya solusi di Suriah adalah politik, tetapi untuk melestarikan prinsip-prinsip Revolusi Bashar al-Assad dan rezimnya harus pergi, bahkan sejak dalam masa transisi, sekaligus untuk melestarikan identitas Islam dalam negara, seraya mengatakan bahwa pertempuran tidak akan berakhir dengan cepat.

Puluhan faksi perlawanan Suriah, terutama Gerakan Islam Ahrar al-Sham, Jaysh al Islam, Faylaq al Syam, dan gerakan Nur al-Din Al-Zanki, dan Divisi-13 menolak dalam pernyataan bersama jika Jabhat Fath al Syam dijadikan target serangan sesuai perjanjian Rusia – Amerika.