XINJIANG (Jurnalislam.com) – China telah mengirim lebih dari 350 pejabat ke prefektur Hotan (Hetian, dalam bahasa China) di wilayah barat laut Xinjiang untuk tiga tahun bertugas mengawasi Masjid, RFA Uyghur mengatakan, lansir World Bulletin, Selasa (25/10/2016).
Menurut sebuah laporan oleh stasiun TV lokal pemerintah Hotan, prefektur Hotan baru saja meluncurkan sebuah kebijakan yang disebut “tinggal di desa-desa untuk memantau Masjid” di mana 352 aparat pemerintah China ditugaskan untuk mengawasi Masjid dan kegiatan keagamaan Islam di masyarakat.
“Keputusan monitoring Masjid ini dibuat sesuai dengan aturan kebijakan utama Otonomi Daerah Uyghur dan diutamakan untuk menjaga stabilitas sosial dan menganalisis situasi dengan benar,” stasiun TV mengutip pemimpin Partai Komunis prefektur Hotan, Zhang Jinbiao mengatakan.
“Ada enam kader China di desa kami,” seorang warga Hotan mengatakan kepada RFA. “Pagi ini mereka mengadakan rapat, dan kami bertemu empat dari mereka. Mereka semua orang China.”
Warga desa, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan mereka diberitahu bahwa kader tersebut akan berada di daerah mereka dalam misi tiga tahun.
“Dari apa yang mereka katakan dalam pertemuan tersebut, mereka akan mengelola Imam masjid dan mereka akan melakukan kunjungan dari rumah ke rumah untuk menjelaskan situasi,” jelas warga desa.
Meskipun tidak jelas apa yang dicari orang China tersebut, penduduk desa mengatakan kepada RFA mereka cenderung fokus pada upaya menghadapi penduduk yang tidak puas di kawasan itu.
“Ada beberapa orang yang mengeluh tentang kebijakan pemerintah, yang tidak suka dengan para Imam dan orang-orang religius yang ditunjuk pemerintah, serta mengutuk mereka dan menyebarkan berbagai rumor,” kata warga tersebut. “Saya pikir mereka akan mendatangi rumah orang-orang semacam itu dan mencoba memahami pemikiran dan situasi mereka.”
Turghunjan Alawudun, ketua komite agama Kongres Uighur Dunia (the World Uyghur Congress), mengatakan tindakan China melanggar resolusi HAM PBB.
Dia mengatakan kebijakan pemerintah China di wilayah Uighur saat ini melawan Deklarasi Hak Asasi Universal (Universal Declaration of Human Rights) PBB.
“Kebijakan pihak atasan prefektur Hotan saat ini untuk memantau kegiatan keagamaan di desa-desa adalah bagian dari aturan Partai Komunis China untuk mengeksploitasi agama untuk sosialisme,” katanya. “Kami mendesak pemerintah China untuk mengakhiri kebijakan ekstrem ini.”
Orang tua dan wali dari anak-anak dan remaja Uighur sering ditekan oleh pejabat lokal dalam penandatanganan perjanjian untuk tidak memungkinkan mereka mengambil bagian dalam kegiatan keagamaan.
Anggota Muslim dari Partai Komunis China yang berkuasa dilarang untuk secara terbuka mengikuti agama mereka, sementara organisasi yang dikelola negara secara rutin diperintahkan untuk mendorong semua orang untuk makan pada siang hari Ramadhan, sumber-sumber di wilayah itu mengatakan kepada RFA.
China telah berjanji untuk menindak apa yang mereka sebut ekstremisme agama di Xinjiang, dan secara teratur melakukan tindakan “serangan keras” termasuk penggerebekan polisi di rumah penduduk Muslim Uyghur, pembatasan praktek ibadah Islam, dan pembatasan pada budaya dan bahasa orang-orang Uyghur, termasuk video dan bahan lainnya.
Saat China menyalahkan ekstrimis Uyghur atas serangan teroris, para ahli di luar China mengatakan Beijing membesar-besarkan ancaman dari Uyghur padahal kebijakan represif domestik mereka sendiri yang menjadi sebab meningkatnya kekerasan di sana yang telah menewaskan ratusan orang sejak 2009.
