Penulis: Deddy Purwanto

Aktivis 98: Kita Harus Lindungi Habaib dan Ulama

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Diskusi Kebangsaan bertema “Kasus Ahok, Sasar Jokowi?” digelar di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (17/11/2016) siang. Turut hadir sebagai narasumber aktivis Era Orde Baru, Sri Bintang Pamungkas.

Sri menilai bahwa sistem dalam partai politik saat ini dianggap menghasilkan pemimpin yang tidak berkapasitas.

“Karena sistem kepartaian undang-undang pemilunya itu sedemikian rupa sehingga menghasilkan pemimpin gombal,” ungkapnya dalam orasi.

Aktivis 1998 ini mengungkapkan kekagumannya kepada Surat Al-Maidah yang mampu menyatukan berjuta umat Muslim.

“Di sinilah kita melihat keajaiban Al-Maidah 51, sebanyak dua juta orang bisa dikumpulkan, bahwa saya juga mendengar kabar dari Sumatra 200 bus akan diturunkan,” tuturnya kepada JITU Islamic News Agency.

Karena aksi yang digagas oleh habaib dan ulama’, Sri menghimbau agar selalu melindungi Habaib dan Ulama’.

“Oleh karena itu kita harus melindungi para habib dan ulama. Karena begitu fatwa MUI jatuh itu polisi sudah memagari mereka, jangan keluar dari Al-Maidah,” tuturnya.

Jika gerakan tersebut berlanjut dengan menjatuhkan rezim Jokowi, Sri menyatakan bahwa gerakan tersebut sama dengan gerakan menjatuhkan Rezim Soeharto dan Soekarno.

“Gerakan menjatuhkan Jokowi sama dengan menjatuhkan Soeharto dan Soekarno,” tukasnya.

 

Reporter: Ali Muhtadin/JITUIslamicNewsAgency

Ridwan Saidi: Kasus Ahok, Buat Jokowi Gelisah

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Sejarahwan betawi, Ridwan Saidi dalam Diskusi Kebangsaan yang digelar Gerakan Eksponen HMI menilai bahwa kasus Ahok membuat Presiden Joko Widodo gelisah.

“Dengan demikian (kasus Ahok) memicu kegelisahan jokowi, sehingga ia keliling tidak jelas. Gak ada konsep, gak ada apapun,” tegasnya di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (17/11/2016) siang.

Soal Partai Politik yang masih mendukung Ahok meski sudah ditetapkan tersangka, Ridwan menanggapi bahwa hal demikian bukanlah ucapan seorang politikus.

“Sebenarnya perkataan mereka bukan menunjukkan orang politikus, ucapan-ucapan itu sudah tidak masuk akal,” ungkapnya kepada JITU Islamic News Agency.

Soal perjuangan penegakan hukum, pria yang akrab disapa Babeh Ridwan ini menegaskan bahwa seharusnya pemerintah bersiap diri.

“Kita harus kalem menghadapi musuh seperti ini, kita kuatkan barisan kita, meski keadaan ekonomi makin parah,” tandasnya.

Keberhasilan menumbangkan rezim dalam sebuah pemerintah dinilai sebagai tindakan konstitusional jika berhasil.

“Merubuhkan pemerintah itu inkonstitusional kalo kita kalah, kalo kita menang ya kagak dong,” ungkapnya dengan logat khas betawinya.

Reporter: Ali Muhtadin/JITUIslamicNewsAgency

Mantan Menteri Keuangan: Ahok Kebal Hukum, Memicu Kemarahan Masyarakat

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Mantan Menteri Keuangan Indonesia, Fuad Bawazier, menyatakan bahwa kasus ahok telah berada pada puncaknya.

Hal itu disampaikan Fuad pada Diskusi Kebangsaan bertemakan ‘Kasus Ahok, Sasar Jokowi?’, lapor JITU Islamic News Agency.

Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini menegaskan bahwa Ahok seakan-akan kebal terhadap hukum yang berlaku.

“Karena ini sudah berulang-ulang dengan berbagai macam masalah. Terlalu banyak dan sepertinya itu seakan-akan kebal hukum,” tegasnya di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (17/11/2016) siang.

Alasan kebal hukum tersebut yang membuat kemarahan masyarakat tersulut, lanjut Fuad.

“Kesan kebal hukum itulah rakyat marah, maka dituntaskan oleh gerakan Al-Maidah,” imbuhnya.

Di lain pihak, pengacara Fadli Nasution menyatakan bahwa kasus kemarahan masyarakat bukan hanya persoalan Ahok menistakan agama.

“Bukan hanya Ahok penista tapi bagaimana negara bisa menjalankan fatwa ulama. Fatwa MUI inilah yang harus dikawal, Itulah kenapa PB-HMI tergabung dalam GNPF-MUI secara resmi,” tukasnya yang hadir pula dalam diskusi.

Diskusi yang dihadiri beberapa narasumber juga dikabarkan akan dihadiri oleh Habib Rizieq, namun panitia menyampaikan bahwa Habib tengah berada di DPR dan belum bisa bergabung dalam diskusi tersebut.

 

Reporter: Ali Muhtadin/JITUIslamicNewsAgency

Pengamat Ekonomi Sayangkan Jika Jokowi Ikut Campur Kasus Ahok

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pengamat politik dan ekonomi, Ichsanuddin Noorsy, mengatakan sangat rugi jika kabinet kerja di bawah pimpinan presiden Joko Widodo sibuk dan ikut campur dalam kasus penistaan agama Ahok, ketimbang masalah ekonomi di tahun 2017 nanti.

“Terlampau mahal bagi Joko Widodo melakukan pembelaan terhadap Ahok.” Kata Noersy kepada wartawan di Rumah Amanat Rakyat, Menteng, Jakarta Pusat. Kamis (17/11/2016).

Noorsy menganggap, perekonomian Indonesia tahun depan, tidak terlihat titik terang sehingga berpotensi untuk stagnan atau bahkan turun.

“Harga yang harus dibayar oleh kabinet kerja itu adalah perekonomian. Hampir menunjukan perekonomian 2017, itu tidak ada angin terang,” ujar dia seperti dilansir JITU Islamic News Agency.

Dengan begitu, dia menegaskan bahwa pemerintah telah gagal dalam menangani kasus Ahok, sehingga timbul masalah-masalah baru.

“Dalam kasus Ahok, pemerintah gagal dalam mengadaptasi dan mengadopsi keadilan,” tutupnya.

 

Reporter: Nizar Malisy/JITUIslamicNewsAgency

 

Said Agil: Perkataan Ahok Merusak Kebhinekaan

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Agil Siroj menyatakan perkataan Ahok di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu soal surat Al-Maidah 51 dikhawatirkan merusak kebhinekaan di Indonesia.

“Perkataan Ahok dikhawatirkan merusak kebhinekaan,” katanya di kantor PBNU, Jakarta, Kamis (17/11/2016).

Padahal umat Islam di Indonesia, lanjutnya, terkenal di seluruh dunia sebagai umat yang sangat toleransi dengan agama lain.

Said mencontohkan, kita umat Islam mayoritas tapi menghormati hari besar Konghucu yang hanya 3,5 juta, Imlek, kita libur. Dengan orang Hindu dan Budha yang hanya 12,5 juta, kita juga libur saat hari besarnya. Begitu pun dengan Natal.

Dia menilai semua orang bisa mencederai keberagaman beragama bila berkata seperti Ahok yang membuatnya jadi tersangka akibat penistaan Al-Quran, lapor JITU Islamic News Agency.

“Siapapun. Tak hanya Ahok. Yang berkata seperti itu dikhawatirkan merusak kebhinekaan,” ujarnya.

Senada dengan Said Agil, budayawan kontroversial Gus Nuril juga mengatakan ucapan Ahok merusak kebhinekaan di Indonesia. Dirinya tidak suka dengan omongan Ahok karena mencederai persatuan umat beragama yang saat ini sudah damai.

“Semua umat beragama itu bersaudara. Saya gak suka dengan ucapan Ahok yang kayak comberan,” ujarnya.

 

Reporter: Tomi Abdullah/JITUIslamicNewsAgency

Ahok Tersangka, Kuasa Hukum Minta Kasus Buni Yani Segera Dihentikan

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Kuasa hukum Buni Yani, Ferdinand Hutahaean, meminta polisi untuk segera menghentikan perkara Buni Yani atas laporan Komunitas Advokat Muda Ahok-Djarot (Kotak Adja).

Seperti dilaporkan JITU News Agency, Kotak Adja telah menuduh Buni Yani mengunggah cuplikan video Ahok di Kepulauan Seribu, sehingga atas hal tersebut Ahok menjadi tersangka penistaan agama.

Menurut Ferdinand, seharusnya jika Ahok sudah menjadi tersangka, secara otomatis kasus Buni Yani selesai. Karena apa yang diunggah Buni adalah benar adanya, bukan fitnah.

“Dalam hal ini juga kita berharap, meminta kepada intitusi kepolisian republik Indonesia, untuk segera, menghentikan kasus saudara Buni Yani, karena ternyata Ahok sudah dinyatakan tersangka. Dengan demikian bahwa Buni Yani harus dibebaskan dengan segala tuduhan,” Kata Ferdinand di Rumah Amanat Rakyat, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/11/2016).

Ferdinand juga menganggap bahwwa Buni Yani harus segera dikembalikan nama baiknya. Sehingga, Buni Yani bisa beraktivitas dengan normal kembali.

“Buni Yani harus dikembalikan nama baiknya, Buni Yani harus kembali ke kehidupan yang normal. Tidak lagi diburu-buru dan di-bully di media sosial,” ujar dia.

Selain itu, dia juga berharap dengan segera ditahannya Ahok, kasus penistaan agama selesai.

“Kita bersama-sama berdoa untuk penyelesaian masalah ini dengan segera, dan kita harap Ahok segera dipenjara. Merdeka!” ujar dia bersemangat.

Di waktu yang sama, Buni Yani mengaku akan menjalankan pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Jumat (18/11/2016) pukul 9:00.

“Jam sembilan saya dimintai keterangan di Reskrimsus Polda Metro Jaya. Kalau Bapak-Ibu ingin ikut silahkan, kalau bersimpati kepada penegakan keadilan ini,” kata Buni Yani.

 

Reporter: Nizar Malisy/JITUIslamicNewsAgency

 

Jaya Suprana Sebut Penggusuran Tidak Menjunjung Pancasila

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Budayawan Jaya Suprana mengaku heran dengan sekelompok orang yang mengatakan penggusuran yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bukanlah suatu masalah.

“Kalau ada orang yang bilang digusur itu tidak masalah, mereka harus merasakan dulu digusur, baru berhak ngomong,” ujarnya dalam Seminar bertema ‘Permasalahan Cina/Tionghoa dalam Konteks Integrasi Nasional’ di Kantor Komnas HAM, Jl. Latuharhari, Jakarta, Rabu (16/11/2016).

Jaya mengingatkan, jangan karena kepentingan dan keberpihakan politik kemudian membenarkan penggusuran. Apalagi yang dilakukan secara tidak manusiawi dan melanggar hukum, lapor JITU Islamic News Agency.

Ia mengungkapkan, dirinya juga heran dengan anggapan seolah penggusuran merupakan suatu prestasi dalam pembangunan daerah.

“Saya betul-betul tidak mengerti, negara ini masih negara yang menjunjung pancasila atau tidak sebenarnya. Kalau memang maunya menggusur itu disebut sebagai suatu prestasi, Pancasila dihapus saja kalau gitu,” tutur Jaya.

Menurutnya, penggusuran tidak mencerminkan nilai-nilai dari Pancasila. Di satu sisi, Jaya mengaku diajarkan untuk berketuhanan, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan melalui musyawarah mufakat, dan berkeadilan sosial.

“Tapi waktu saya datang ke penggusuran Kawasan Bukit Duri saya malah dihujat, dibilang cari popularitas dan sebagainya,” ungkapnya bernada miris.

Jaya mengungkapkan, dirinya hanya berusaha memberikan perlindungan bagi masyarakat yang tidak berdaya menghadapi penggusuran.

Karena, kata dia, dirinya merasa sedih menyaksikan langsung penggusuran dan melihat warga kehilangan haknya, bahkan menjadi stateless (tanpa warga negara) sebab KTP-nya dicabut.

Reporter: Yahya Nasrullah/JITUIslamicNewsAgency

PBNU Sayangkan Berita Negatif Media Asing Terkait Pemberitaan Aksi 411

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Agil Siroj menyayangkan pemberitaan negatif media-media asing yang hanya memberitakan aksi 411 saat mulai rusuh. Padahal sebelum malam, massa menjalankan aksi dengan damai.

“Media-media asing seperti CNN, Aljazeera hanya memberitakan aksi saat rusuhnya saja, saat damainya pas siang hari tidak diperlihatkan,” katanya dalam acara konferensi pers di kantor PBNU, Jakarta, Kamis (17/11).

Akibat pemberitaan negatif tersebut, lanjutnya, teman-teman Said di luar negeri langsung menanyakan kondisi Indonesia.

Padahal, aksi yang dilakukan massa berjalan damai sebelum ada oknum provokator yang memancing kerusuhan, lapor JITU Islamic News Agency.

Reporter: Tomi Abdullah/JITUIslamicNewsAgency

Gus Nuril: Ucapan Ahok di Pulau Seribu Merusak Kebhinekaan

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Budayawan kontroversial Nuril Arifin alias Gus Nuril menyatakan ucapan Ahok saat kunjungan kerja ke kepulauan seribu telah merusak kebhinekaan di Indonesia. Dirinya mengaku tidak suka dengan omongan Ahok mencederai persatuan umat beragama yang saat ini sudah damai, lapor JITU Islamic News Agency.

“Semua umat beragama itu bersaudara. Saya gak juga dengan ucapan Ahok yang kayak comberan,” katanya dalam konferensi pers Parade Bhinneka Tunggal Ika di Bakoel Koffie, Jakarta, Kamis (17/11/2016).

Pria yang akrab dipanggil Gus Nuril mengaku telah menegur pendeta dan pasturnya Ahok untuk tidak berbuat seperti itu.

“Kami diajarkan Gus Dur untuk menjalin persatuan umat beragama di seluruh Indonesia. Tapi ucapannya telah merusak itu semua,” ujarnya.

Sosok Gus Nuril merupakan sosok yang kontroversial di tengah umat. Ia kerap berceramah di gereja dan mendapat kecaman dari berbagai pihak. Gus Nuril juga pernah diturunkan dari panggung maulid oleh kalangan habaib karena ceramahnya dinilai menyinggung elemen umat Islam seperti wahabi, PKS dan HTI.

Reporter: Tomi Abdullah/JITUIslamicNewsAgency

Acara Diskusi Ahok di DKM Masjid Sunda Kelapa Dipindah ke Cikini

JAKARTA (Jurnalislam.com) –DKM Masjid Sunda Kelapa pada Kamis (17/11/2016) menampik jika pihaknya menjadi tuan rumah acara Gerakan Eksponen HMI. Kepada JITU Islamic News Agency, pihak Masjid mengklarifikasi bahwa tidak ada acara apapun di Masjid Sunda Kelapa pada hari tersebut.

DKM Sunda Kelapa menambahkan, acara yang diberi tema “Kasus Ahok, Mungkinkah Jokowi di Impeachment” itu mencatut nama Masjid Agung Sunda Kelapa sebagai tempat acara.

Pihak Masjid mengatakan bahwa sebelumnya memang ada pihak HMI yang ingin meminjam tempat di Masjid tersebut, namun hanya secara lisan.

“Jadi gini HMI itu mau pakek tempat tapi baru lisan, sementara dari kebijakan pihak pengurus masjid Sunda Kelapa itu kalau organisasi yang mau menggunakan ruangan itu harus sepengatahuan dari pak Aksa Mahmud sebagai ketua Masjid Agung Sunda Kelapa,” tutur Heri, selaku Staf Masjid Agug Sunda Kelapa.

Karena tidak ada kelanjutan dari pihak HMI, pihak Masjid menganggap bahwa acara tersebut tidak ada.

“Semalam pihak HMI datang kepada kami saya sarankan seperti itu (izin pak Aksa Mahmud), tapi sampai sekarang itu tidak ada jawaban, jadi saya anggap hari ini tidak ada acara di masjid Agung Sunda Kelapa. Karena tidak ada konfirmasi kembali dari pihak HMI,” ungkapnya saat kami konfirmasi di gedung Fatahillah Masjid Sunda Kelapa, Kamis (17/11/16) siang.

Perizinan kepada Pak Aksa Mahmud selaku Ketua DKM Masjid Sunda Kelapa dikatakan memang sudah menjadi kebijakan dari Masjid.

“Karena itu sudah menjadi protap seperti itu, jadi kalau tidak ada secara tertulis buat pegangan kami buat di lapangan,” tuturnya.

Heri mengaku siap membantu siapapun jika ingin memakai ruangan yang ada di Masjid Agung Sunda kelapa jika mengikuti prosedur yang dibuat.

“Kami pada prinsipnya siap membantu kalau memang protap yang ditetapkan oleh pengurus itu ada,” pungkasnya.

Sebelumnya, beredar undangan di kalangan wartawan bahwa akan digelar acara diskusi tentang Ahok di Masjid Sunda Kelapa. Sejumlah nama tokoh seperti Rachmawati Soekarno Putri, Habieb Rizieq, Fuad Bawazier, Ridwan Saidi, Sri Bintang Pamungkas, Mulyadi P Tamsir, dan Bursa Zarnubi didaulat sebagai narasumber.

Informasi yang diterima JITU Islamic News Agency menyebutkan, acara tersebut tetap dilaksanakan namun tempatnya dipindah ke Warung Daun Cikini.

Reporter: Ali Muhtadin/JITUIslamicNewsAgency