Ahli Pidana Sidang 12 Tegaskan Ahok Berniat Menista Surat Al Maidah 51

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ahli Pidana yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan keduabelas kasus Penodaan Agama yang digelar di Auditorium Kementan, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (28/02/2017) menerangkan bahwa pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu yang menista Surat Maidah 51 dilakukan dengan niat.

Dr. Abdul Chair Ramadhan yang diperiksa sebagai ahli dari Majelis Ulama Indonesia ini menegaskan, niat (mens rea) untuk menista sudah dilakukan terdakwa sebelum peristiwa di Kepulauan Seribu.

Menurut Kajian Ahli, terdakwa sudah menyinggung Al Qur’an Surat Al Maidah 51 dalam pernyataannya di Partai Nasdem, Balai Kota, dan dalam bukunya yang berjudul Merubah Indonesia halaman 40.

Nasrulloh Nasution, tim advokasi GNPF yang turut mengikuti jalannya pemeriksaan Ahli ini mengatakan bahwa pernyataan Ahli Pidana ini memberikan penegasan penting tentang adanya niat untuk melakukan tindak pidana penistaan agama. Menurutnya, Ahok telah terbukti berniat melakukan penistaan Surat Al Maidah 51 sehingga Dakwaan Jaksa sudah terbukti.

Koordinator Persidangan GNPF MUI ini juga mengatakan bahwa berdasarkan kajian Ahli yang dinyatakan dalam persidangan, Ahok terbukti telah berulang kali menyinggung Surat Al Maidah 51 dalam pidatonya. Bahkan, kata dia, Ahok dalam pidatonya mengolok-olok Surat Al Maidah 51 dengan menyatakan akan membuat wifi dengan username “Surat Al Maidah 51” dengan passwordnya “kafir”. Oleh karena itu tepat keterangan Ahli yang mengatakan kalau Ahok memiliki niat untuk menista Agama.

Dengan terbukti adanya niat dari Ahok untuk menista Surat Al Maidah 51, ia menegaskan maka unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Ahok sudah sempurna. Tidak bisa lagi Ahok menyangkal bahwa ia tidak berniat menista Surat Al Maidah 51.

“Ahok itu seorang Gubernur, pernah pula jadi Bupati, pendidikannya juga S-2, pastilah apa yang keluar dari mulutnya itu adalah sesuatu yang disadari dan dikehendaki,” pungkas praktisi hukum ini.

Reporter: HA

Gerakan Muslimah ANNAS Balikpapan Siap Antisipasi Gerak Sesat Syiah

SAMARINDA (Jurnalislam.com) – Gerakan Muslimah (GEMA) ANNAS Balikpapan menyatakan kesiapannya untuk mencegah aliran sesat Syiah. GEMA menyebut akan mengembalikan kesadaran umat yang telah terpengaruh paham sesat Syiah kepada Al Qur’an dan Sunnah.

“Mengantisipasi adanya berbagai pergerakan penyesatan Syiah dan ajaran sesat lainnya di Indonesia khususnya di Balikpapan. Menyadarkan umat Islam yang telah sesat dari pengaruh ajaran sesat Syiah agar kembali ke ajaran Islam yang kaffah (menyeluruh) sesuai dengan Al Qur’an dan As Sunnah,” jelas Ketua GEMA ANNAS Balikpapan, Ermawati seusai dideklarasikan di Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Jl. Slamet Riyadi Samarinda, Ahad (26/2/2017).

Erma mengungkapkan, untuk mencapai itu perlu digalakkannya persatuan dan kesatuan umat Islam. Menjalin kerja sama antar umat Islam, kata dia, serta menyatukan pola pikir untuk menjalin kemitraan kepada pemerintah penting dilakukan.

“Bersama-sama melawan dan berjihad terhadap segala bentuk gerakan sesat Syiah,” cetus kelompok muslimah berbusana hitam ini.

Lebih dari itu, ia mengimbau kepada semua lapisan masyarakat dan pemerintahan untuk senantiasa berupaya menangkal gerakan Syiah.

Reporter: Abu MT

Deklarasi ANNAS Kaltim: Kami Siap Kerahkan Harta, Jiwa, dan Raga Cegah Paham Sesat Syiah!

SAMARINDA (Jurnalislam.com) – Ratusan umat Islam menghadiri Deklarasi dan Pengukuhan Pengurus Wilayah (PW) Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) serta Pengurus Daerah (PD) Kota Samarinda di Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Jl. Slamet Riyadi Samarinda, Ahad (26/2/2017).

Dalam deklarasi wadah anti Syiah itu, umat Islam Kaltim siap memperjuangkan apapun untuk menangkal derasnya paham sesat Syiah.

“Siap berjuang dengan harta, jiwa dan raga untuk menghadapi segala bentuk penyebaran paham sesat Syiah di Indonesia,” tegas Ketum ANNAS Wilayah Provinsi Kaltim, Muhammad Yunus.

Ia juga mengatakan, pemerintah dalam hal ini Gubernur Kaltim untuk melakukan upaya pencegahan aliran Syiah ini serta membersihkan seluruh pegawai pemerintahan dari paham sesat Syiah.

Yunus mendesak, Kejaksaan Agung RI dan Mahkamah Agung RI untuk membubarkan semua Yayasan, atau Badan Hukum Perkumpulan serta membekukan media-media yang mengampanyekan ajaran sesat Syiah. Mengajak umat untuk bersatu melawan Syiah.

“Karena bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Keempat, mengajak kepada seluruh Umat Islam di Kalimantan Timur agar meningkatkan kewaspadaan dan mengawasi lingkungan sekitarnya dari penyebaran paham sesat Syiah,” pungkasnya menutup pernyataan sikap ANNAS Kaltim.

Selain pembacaan pernyataan sikap, acara deklarasi pengukuhan ANNAS PW Kaltim dan PD Samarinda ini ditandatangani langsung oleh Ketum ANNAS Pusat, K.H. Athian Ali M. Da’i, Lc. MA.

Reporter: Abu MT

Masuki Ruang Sidang, HRS Didukung Penuh GNPF MUI

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Muhammad Rizieq Shihab tampil dalam persidangan kasus Penistaan Agama dengan terdakwa Basuki T Purnama alias Ahok, Selasa (28/02/2017).

Habib Rizieq dating dengan mengenakan busana putih-putih, memasuki ruang persidangan pada Selasa (28/2) sekitar pukul 09.00 WIB.

Tim Pengacara GNPF-MUI, Kapitra Ampera, mengatakan kepada wartawan bahwa seluruh pengurus GNPF-MUI dan Tim Advokasi menghadiri sidang Ahok kali ini.

Ketua GNPF-MUI KH Bachtiar Nasir itu hadir untuk memberikan dukungan kepada Habib Rizieq Shihab. Begitu pula Munarman.

“Saya datang ingin memberikan support kepada Habib yang menjadi saksi sidang pada hari ini. Saya berharap sidang hari ini dapat berjalan dengan fair,” ungkap Bachtiar Nasir kepada wartawan di Auditorium Kementan, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (28/02/2017) dikutip Islamic News Agency.

Habib Rizieq dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai saksi ahli agama atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Penunjukkan Habib Rizieq Shihab berdasarkan Surat Keterangan MUI Pusat No.Ket-1061/DP/-MUI/XI/2016 tanggal 3 November 2016, yang ditandatangani Ketua MUI Pusat KH Sodikun dan Sekjen MUI Pusat Dr KH Anwar Abbas.

Sementara Dr Abdul Chair Ramadhan, SH, MH dari Komisi Hukum MUI menjadi saksi ahli pidana yang juga dihadirkan JPU dalam persidangan ke-12 ini.

Seperti diketahui, Ahok didakwa telah melakukan penodaan agama berupa penghinaan terhadap Al-Qur’an dan ulama. Penistaan terkait dengan pidatonya yang menyinggung Surat Al-Maidah ayat 51. Dia dijerat dengan Pasal 156a dan Pasal 156 KUHP.

Di awal sidang, Tim Penasihat Hukum Ahok menolak saksi ahli agama Habib Rizieq, tapi Majelis Hakim menolak keberatan Penasihat Hukum Ahok.

 

Reporter: Haikal/INA

Militer Myanmar Lakukan Kejahatan Kemanusian Sistematis

YANGON (Jurnalislam.com) – Militer Myanmar melakukan kejahatan kemanusian “sistematis” terhadap Muslim Rohingya selama operasi bermasalah baru-baru ini di Negara Rakhine, menurut sebuah laporan yang dirilis Senin (27/02/2017), lansir Anadolu Agency.

Pemerkosaan massal lebih dari 70 perempuan Muslim Rohingya dan anak perempuan oleh pasukan keamanan Myanmar terjadi sejak awal Oktober, menurut laporan berdasarkan wawancara dengan 21 wanita Rohingya yang melarikan diri dari daerah Maungdaw ke negara tetangga Bangladesh.

Hampir semua perempuan yang diwawancarai kehilangan suami mereka, dan setengah dari mereka kehilangan anak-anak mereka, dalam aksi kekejaman yang sangat mengerikan, lapor Kaladan Press Network, sebuah kantor berita Rohingya independen non-profit yang berbasis di Bangladesh.

Pemerintah telah mengatakan sedikitnya 106 orang telah tewas dalam operasi militer yang diluncurkan setelah serangan fatal 9 Oktober pada pos-pos polisi di dekat perbatasan.

Namun, kelompok advokasi Rohingya melaporkn sekitar 400 muslim Rohingya – yang dijelaskan PBB sebagai salah satu kelompok yang paling teraniaya di seluruh dunia – tewas, wanita diperkosa secara massal, penyikasaan hingga penyembelihan dan desa-desa Muslim Rohingya dibakar.

“Dari 21 perempuan yang diwawancarai, 15 wanita, dari delapan desa, secara pribadi telah mengalami atau menyaksikan kekerasan seksual,” kata laporan hari Senin, memberikan rincian kekejaman mengerikan yang dilakukan oleh tentara Myanmar dan polisi.

“Sedikitnya 70 perempuan dan anak perempuan terlihat diperkosa, atau dibawa pergi untuk diperkosa, atau ditemukan setelah diperkosa oleh kelompok tentara dan milisi.”

Ia menambahkan bahwa insiden tersebut sebagian besar terjadi ketika perempuan dikumpulkan di bawah todongan senjata dalam kelompok besar di luar desa mereka.

Laporan ini menggarisbawahi bahwa kesamaan dalam kesaksian para perempuan tersebut menunjukkan pola pelanggaran yang jelas terhadap warga sipil pada skala luas, memberikan “bukti kuat bahwa pelanggaran sedang dilakukan secara sistematis, dengan tanggung jawab komando penuh”.

Laporan ini memperlihatkan kekejaman yang secara resmi ditutup-tutupi, melaporkan bahwa penduduk desa dikumpulkan oleh tentara dan dipaksa untuk bersaksi di depan kamera video untuk berbohong bahwa kekerasan tersebut dilakukan oleh pejuang Rohingya.

“Pihak berwenang Myanmar menyembunyikan kebenaran pada setiap tingkat,” Razia Sultana, seorang pengacara Rohingya yang melakukan wawancara untuk laporan, mengatakan dalam siaran pers.

“Pemerintah Myanmar harus berhenti menyangkal kekejaman, dan menahan militer mereka untuk bertanggung jawab.”

13 dari perempuan yang diwawancarai menceritakan kekerasan terhadap anak-anak mereka – termasuk seorang anak 1 tahun yang tenggorokannya ditebas, digorok hingga tewas, seorang bocah perempuan berusia 1 tahun yang dilemparkan ke gedung yang terbakar dan juga beberapa anak laki-laki.

Pemerintah Myanmar sebelumnya telah membantah tuduhan terhadap tentara dan polisi tersebut, tapi meluncurkan penyelidikan setelah PBB menerbitkan sebuah laporan awal bulan ini menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi terhadap warga sipil Rohingya bisa merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan luar biasa.

Setelah tekanan lokal dan internasional semakin berkembang, Myanmar mengumumkan akhir operasi militer di daerah pada 15 Februari, tetapi seorang juru bicara militer kemudian mengatakan operasi pembersihan belum dihentikan.

“Akan ada operasi keamanan rutin. Saya tidak mengetahui ada informasi bahwa operasi militer [di daerah] dihentikan,” kata Jenderal Aung Ye Win pada majalah online Irrawaddy pada 16 Februari.

Film Dokumenter Pendek ‘The White Helm’ Menangkan Global Oscar Award

LOS ANGELES (Jurnalislam.com) – “The White Helm” yang berjuang untuk Pertahanan Sipil Suriah di daerah oposisi yang dibombardir rezim Suriah dan Rusia memenangkan Global Oscar Award untuk kategori Best Short Documentary selama festival 2017 yang diadakan di Los Angeles di Amerika Serikat, Eldorar Alshamia melaporkan Senin (27/02/2017).

Tim Pertahanan Sipil, yang beroperasi di daerah yang dikuasai oposisi dan lembaga revolusioner sipil, yang dikenal sebagai “The White Helm” karena memakai helm putih sebagai tanda simbolis untuk tujuan mulia mereka menyelamatkan warga sipil dan menolong mereka yang terluka keluar dari runtuhan puing-puing bangunan dan untuk mengurangi kerusakan akibat serangan udara rezim Assad.

Acara penyerahan Oscar berlangsung setiap tahun di bulan Maret atau Februari di Kodak Theatre Los Angeles, negara bagian California, yang merupakan salah satu penghargaan paling bergengsi dan terkenal di dunia film.

Pasukan Irak Kuasai Jembatan Utama Kota Mosul

IRAK (Jurnalislam.com) – Pasukan Irak kuasai jembatan utama Mosul yang rusak pada hari Senin (27/02/2017) yang menghubungkan unit mereka di kedua sisi sungai Tigris, saat ribuan warga sipil melarikan diri dari pertempuran untuk merebut wilayah Islamic State yang tersisa di barat kota, Middle East Eye melaporkan.

Tentara dan polisi Irak maju melalui distrik-distrik barat yang padat penduduk, bertempur dalam pertempuran jalanan yang sengit, dan mengumumkan mereka telah menguasai jembatan selatan Mosul.

Setelah diperbaiki, jembatan bisa membawa bala bantuan dan pasokan dari sisi timur.

Pasukan Irak merebut Mosul timur pada bulan Januari, setelah bertempur selama 100 hari. Mereka meluncurkan serangan di distrik-distrik yang terletak di sebelah barat Tigris sepekan yang lalu.

Sejak pasukan pemerintah menerobos batas selatan kota pada hari Kamis, lebih dari 10.000 warga sipil telah melarikan diri dari daerah yang dikuasai IS, mencari bantuan medis, makanan dan air, kata komandan Irak.

Jerman akan Tindak Tegas Para Penyerang Pengungsi

BERLIN (Jurnalislam.com) – Pemerintah Jerman pada hari Senin (27/02/2017) berjanji mengambil tindakan tegas untuk menghentikan kekerasan terhadap pengungsi dan penampungan suaka setelah statistik polisi baru-baru ini mengungkapkan lebih dari 3.500 serangan Islamophobia terjadi tahun lalu, Anadolu Agency melaporkan.

Berbicara pada konferensi pers di Berlin, juru bicara Kementerian Dalam Negeri Federal Johannes Dimroth mengatakan “angka yang mengkhawatirkan” tersebut adalah sumber keprihatinan bagi pemerintah.

“Kami bisa berasumsi bahwa pengadilan akan menangani kejahatan-kejahatan ini dengan tegas dan keras. Setiap kejahatan yang dilakukan di sini terhadap seseorang yang membutuhkan perlindungan adalah terlalu kejam bagi kami, “katanya.

Lebih dari 3.500 pengungsi dan hostel suaka diserang di Jerman tahun lalu, menurut data terakhir yang dikumpulkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Sedikitnya 560 orang terluka dalam serangan ini, termasuk 43 anak-anak.

Serangan, yang seringkali dilakukan oleh ekstrimis sayap kanan, juga menargetkan LSM dan relawan yang membantu pengungsi.

Jerman menerima lebih dari satu juta pengungsi di dua tahun terakhir, sebagian besar berasal dari Suriah dan Irak. Masuknya pengungsi telah menyebabkan sentimen anti-imigrasi, yang sering diperburuk oleh propaganda dari kelompok kanan jauh dan partai populis.

Dimroth mengatakan pemerintah federal baru-baru ini melarang sejumlah asosiasi-kanan sebagai bagian dari upaya untuk melawan kekerasan anti-pengungsi.

Ia menekankan pentingnya pembentukan mekanisme baru untuk menciptakan kerjasama yang lebih erat antara negara-negara federal Jerman dalam memantau kelompok-kelompok ekstremis sayap kanan.

Oposisi Suriah akan Bertemu Delegasi Rusia Hari Ini

JENEWA (Jurnalislam.com) – Kelompok oposisi utama Suriah mendesak Rusia untuk menekan rezim Bashar al-Assad dengan harapan dapat memulihkan proses perdamaian yang runtuh.

Komentar oposisi pada Senin (27/02/2017) di babak keempat pembicaraan yang didukung PBB di Jenewa muncul saat gencatan senjata di Suriah berantakan, lansir Aljazeera.

Komite Tinggi Negosiasi (the High Negotiations Committee-HNC), kelompok oposisi utama dalam pembicaraan yang disponsori PBB, mengatakan mereka berharap untuk bertemu dengan delegasi Rusia pada hari Selasa (28/02/2017) di kota Swiss tersebut.

“Kami berharap … bahwa kita akan melihat dukungan yang nyata, positif dan konstruktif untuk proses politik ini,” kata pemimpin perunding oposisi Nasr al-Hariri setelah mengadakan pembicaraan dengan Staffan de Mistura, utusan khusus PBB untuk Suriah.

“Kami berharap … untuk melihat dukungan [dari Moskow] untuk proses perdamaian yang pada akhirnya dapat menghasilkan perdamaian dengan menempatkan tekanan pada rezim.”

Komentar Hariri muncul pada pertemuan kedua antara oposisi dengan de Mistura di Jenewa.

“[Moskow] telah mencoba untuk bersikap netral,” kata Hariri. “Fakta bahwa ia telah mengakui [faksi oposisi moderat] sebagai pihak yang bernegosiasi merupakan indikasi keterbukaan Rusia dan kami berharap bahwa pertemuan besok juga merupakan indikasi positif.”

Ketika delegasi tiba di Jenewa, ia mengatakan bahwa HNC telah menyajikan kepada de Mistura proposal agenda dan dua nota kesepahaman yang berurusan dengan “situasi bencana kemanusiaan” di daerah oposisi dan pelanggaran gencatan senjata yang telah berlangsung sejak 23 Februari.

Moskow merupakan pendukung rezim Nushairiyah Assad, telah mengambil peran utama dalam proses diplomatik sejak angkatan udara mereka membantu pasukan Suriah dan milisi sekutunya membombardir posisi oposisi di Aleppo tahun lalu, mengakibatkan kerusakan terbesar akibat pemboman secara brutal.

Pada pembicaraan multilateral di Kazakhstan, pertemuan Jenewa menandai inisiatif terbaru untuk mengakhiri perang enam tahun yang telah menewaskan hampir setengah juta orang dan menelantarkan lebih dari setengah populasi di negara itu.

Raja Salman Beserta Rombongan telah Tiba di Malaysia, Rabu ke Indonesia

KUALA LUMPUR (Jurnalislam.com) – Malaysia menyambut Raja Arab Saudi Salman pada hari Ahad (26/02/2017) dalam awal tur Asia selama sebulan yang langka, di mana raja akan membangun hubungan dan berusaha untuk menarik lebih banyak investasi ke negara Teluk.

Kunjungan ini adalah yang pertama oleh seorang raja Saudi ke Malaysia dalam lebih dari satu dekade, Al Arabiya News Channel melaporkan Ahad.

Televisi negara Malaysia pada hari Ahad menunjukkan live footage raja turun dari pesawatnya. Dia disambut oleh Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dan kemudian di sebuah upacara di lapangan parlemen Malaysia. Pemimpin Saudi itu disambut di parlemen dengan penghormatan 21 tembakan ke udara, media lokal melaporkan.

Terakhir kali seorang raja Saudi mengunjungi Malaysia adalah pada tahun 2006, ketika Raja Abdullah, saudara tiri dan pendahulu Raja Salman, terbang dengan delegasi sebanyak 300-anggota.

“Investasi Arab Saudi di Malaysia diperkirakan akan menciptakan ribuan pekerjaan dan kami bangga bahwa perusahaan Malaysia dipilih untuk melaksanakan proyek-proyek di beberapa lokasi yang paling bergengsi di Arab Saudi,” kata Najib dalam pernyataannya, Jumat.

Setelah dari Malaysia, Raja Salman akan melakukan kunjungan ke Jakarta dan Bali di Indonesia dari 01-09 Maret dengan rombongan yang lebih besar sebanyak 1.500 orang, juga dalam rangka membangun kerjasama dan investasi, lalu dilanjut dengan perjalanan ke Jepang dari 12 sampai 14 Maret, para pejabat di negara-negara tersebut mengatakan.