Penulis: Deddy Purwanto

Al Qaeda Kecam Arab Saudi atas Kesepakatan dengan Donald Trump

ARAB SAUDI (Jurnalislam.com) – Pada tanggal 20 Mei, media Al Qaeda, yaitu As Sahab, mengeluarkan sebuah pesan audio dari putra mendiang Syeikh Usamah bin Laden, Hamza bin Laden. Hamzah mengikuti jejak ayahnya mengkritik keluarga kerajaan Saudi. Pidatonya merupakan bagian kedua dalam rangkaian yang ditujukan ke the House of Saud. Bagian 1, di mana Hamza meminta perubahan rezim, dirilis Agustus lalu.

Dia tidak menyebut Presiden Trump atau delegasi Amerika. Sebaliknya, ia berfokus pada dekade awal dinasti Saudi, menggambarkannya sebagai rezim korup yang melayani kepentingan Barat.

Kemudian, pada tanggal 21 Mei, al Qaeda menerbitkan buletin Al Nafir ke-15 (lihat gambar di bawah artikel). Newsletter satu halaman tersebut ditujukan untuk kunjungan Trump. “Para penguasa Al Saud dan semua penguasa murtad hadir di hadapan kita hari ini dalam upacara yang sia-sia untuk menawarkan kesetiaan dan memperbarui kesetiaan mereka kepada master Tentara Salib Gedung Putih yang penuh kebencian, Trump,” tulis buletin tersebut.

Beberapa jam sebelum Al Nafir dirilis secara online, Presiden Trump menghadiri sebuah upacara dengan Raja Salman dan Presiden Mesir Abdel Fatah al-Sissi untuk memperingati pembukaan Pusat Global untuk Memerangi Ideologi Ekstrimis di Riyadh. Al Nafir mengkritik langkah tersebut, dengan alasan bahwa “penguasa” telah benar-benar berkomitmen untuk membangun “tentara murtad dalam memerangi syariat jihad dan para mujahidin dengan alasan memerangi teror dan terorisme.” Pusat Global tersebut akan digunakan “untuk melawan iman, Kemurnian, dan komitmen, di bawah seruan untuk melawan ekstremisme, keterbelakangan, dan intoleransi,” Al Qaeda menjelaskan.

Di Al-Nafir, Al Qaeda juga menyampaikan bahwa seharusnya pemerintah Saudi memberikan uangnya kepada rakyat daripada menginvestasikannya dalam kesepakatan pertahanan dan pengaturan lainnya dengan AS. Al Qaeda menegaskan dua hal ini – Saudi menyalahgunakan dana dan penciptaan pusat baru – mengikuti kemauan AS untuk memperbarui seruan jihad.

Syeikh Ayman al Zawahiri Bantah Tuduhan IS atas Al Qaedah

“Jadi, inilah Tentara Salib dan orang-orang murtad, dan mereka telah mencuri uang Anda, melawan agama Islam Anda, menumpahkan darah Anda, dan melanggar kehormatan Anda,” Al Nafir melanjutkan. “Kapan Anda akan kembali ke agama Islam Anda dan melakukan jihad dengan sebenar-benarnya Jihad di jalan Allah?”

Al Qaeda telah meningkatkan profil media Hamza sejak musim panas 2015, saat dia pertama kali diperkenalkan sebagai tokoh jihad terkemuka. Pada tanggal 13 Mei, hanya satu pekan sebelum pesan anti-Saudi Hamza yang baru, As Sahab merilis pidato lain putra Syeikh Usamah tersebut. Dalam pembicaraan itu, Hamza memberikan nasehat kepada “pencari kesyahidan” yang tinggal di Barat.

Dalam pesan terakhirnya, Hamza mengatakan pemerintah Saudi mengumumkan versi palsu sejarahnya sendiri, dengan alasan bahwa “generasi telah membangkitkan” ketidakpedulian terhadap apa yang sebenarnya terjadi pada tahun-tahun pertama abad ke-20, ketika the House of Saud bangkit. Hamza bin Laden sangat ingin menjelaskan warisan Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud (Ibn Saud), yang menggambarkannya sebagai agen intelijen Inggris. Hamza mengatakan, ketika sejarah diceritakan secara tepat maka umat Islam “akan memahami besarnya ketidakadilan yang dibawa” negara mereka dan kemudian berupaya “mengembalikan” hak-hak mereka yang dicuri”.

Berpisah dengan Al Qaeda, Inilah Rilisan Terjemahan Lengkap Syeikh al Jaulani

Hamza memaparkan bahwa Ibn Saud bekerja dengan Inggris sejak awal, mencari “persetujuan” mereka sebelum meninggalkan Kuwait (tempat keluarga Saud tinggal) dan menaklukkan kota Riyadh pada tahun 1902. Riyadh dan sebagian besar semenanjung Arab dikendalikan oleh pasukan Ibn Rashid, yang berkoalisi dengan Khilafah Ottoman saat itu, bahwa Ibn Saud hanya bisa memperluas kekuasaannya dengan mengorbankan sekutu kekhilafahan Ottoman dan dia meminta bantuan dari Inggris untuk melakukannya. Dari perspektif agama Islam, ini melanggar hukum Islam, karena Ibn Saud menyerang sesama Muslim saat bekerja dengan Inggris.

Menurut bin Laden, Arab Saudi yang mengisahakan penaklukan awal Ibn Saud mengabaikan “pelanggaran syariah ini,” termasuk serangan terhadap sekutu Ottoman “untuk melayani Inggris” dan “pembunuhan Muslim yang melawan hukum”.

Hamza mengingatkan bahwa Kapten William Henry Irvine Shakespear, seorang utusan Inggris, bertugas sebagai penasihat militer Ibn Saud dan “memerintah” pasukan Muslim sambil mengatur “barisan mereka.” Ini adalah bagian dari dukungan “finansial dan militer” Inggris yang lebih luas untuk Ibn Saud. Ini semua adalah “bukti nyata” dukungan Inggris, jelas Hamza, dan menimbulkan “hegemoni Tentara Salib” di wilayah tersebut.

Hubungan awal Saudi dengan Barat berakibat penguasaan Inggris terhadap Palestina dan, kemudian, pembentukan negara Israel.

Syeikh Usamah bin Laden pernah menjelaskan bahwa ada konspirasi “Zionist-Crusader” melawan Muslim. Putranya, Hamza, melanjutkan tema ini, menjadikannya salah satu pokok pembicaraannya dan mengungkap House of Saud menjadi bagian darinya.

Putra Syeikh Usamah: Al Qaeda telah Berkembang Pesat Meskipun Hadapi Perang 15 Tahun

Anyone Can Be Criminalized If In Opposition: Munarman

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Senior lawyer Munarman said the Indonesian people in the current regime are generally very likely to be criminalized as opponants against the authorities. That, he explained, is due to the nature of power and such a power will not like the parties who criticize or opposes them.

“We are just waiting for the right moment,” he said in a discussion themed ‘Ranu and Threat of Criminalization to Journalist’ at Sofyan Inn Hotel, Tebet, Jakarta, Sunday (21/05/2017).

He explained, according to Gramsci’s theory, in an attempt to subdue an opponent in two ways, namely domination and hegemony.

Domination, Munarman explained, is using power-ridden tools. Namely with formal power (law) or authoritarianism.

“The law itself is actually a tool of repression provided deliberately to the ruler to control the public,” he said.

The People’s Hostile Government While the law as a means of social control, he said, then used the way hegemony. That is the conquest of the weak. So, he pointed out, many do not realize someone works for the authorities because they think the ruler is in the right.

As for, continued Munarman, Muslims today are in dihegemony condition, not hegemonize. Because the ruling is a secular political ideology.

Therefore, it would be considered strange when a Muslim journalist breaks up that in religious language is called immorality.

“So as long as the valuesheld by the authorities or a civilization is a value that is damaged or contains damage, as long as it also happens it will be a inhibition of journalists who refuse obedience,” he explained.

Therefore, Munarman rate, criminalization as faced by Muslim journalist Ranu Muda while covering the disobedience is due to downstream from the battle of a civilization.

He urged, it is important for the Islamic media to educate the public in advance about aspects of domination in Gramsci’s theory before the regulation can later be used as an instrument of repression to prevent acts of disobedience.

“I think the function of Islamic media to encourage it, to play in its great framework. Islamic media should enter the battle of civilization, “he added.

“Because as long as its civilization is contradictory, surely the opposite will be hit constantly,” concluded the Spokesman of the Islamic Defenders Front (FPI).

Reporter: Yahya G. Nashrullah (INA)

Translator: Taznim

Journalistic Work Should not Be Faced with Legal Consequences

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Members of the Commission of the House of Representatives, Muhammad Arwani Thomafi said, freedom of the press in Indonesia is relatively good when viewed from the growth and ease of establishing media. However, he said, part of jurnalistic rights is to obtain information and also freedom in opinion and expression.

“What the public should be allowed to hear,” he said.

However, Arwani highlighted the existence of press actions confronted with legal remedies related to coverage in certain places. For example in government development projects.

“When doing journalistic tasks you should not be subject to legal consequences,” he explained.

This PPP politician judging, it disrupts the freedom of the press that is guaranteed by the constitution. Namely the Press Law as a legal umbrella. Undermind creativity and intelligent efforts of the press.

“Do not let journalistic workers be harassed,threatened, or even criminalization,” said Arwani.

 

Reporter: Yahya G. Nashrullah (INA)

Translator: Taznim

Serangan Bom Motor Targetkan Ahrar al Sham di Idlib

SURIAH (Jurnalislam.com) – Sedikitnya 14 pejuang dari faksi Ahrar al-Sham di Suriah terbunuh akibat serangan bom pada hari Ahad (21/5/2017), kelompok pengamat Observatorium untuk Pengawasan HAM Suriah (the Syrian Observatory for Human Rights-SOHR) mengatakan pada Aljazzera.

Dua ledakan terjadi di sebuah basis oposisi di sebuah desa di sebelah timur Saraqeb di provinsi Idlib, Observatorium yang berbasis di Inggris tersebut melaporkan.

Ahrar al-Sham mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa seorang penyerang tunggal mengendarai sepeda motor ke gedung tersebut, meledakkan bahan peledak yang terikat pada dirinya sendiri dan juga sebuah bom di sepeda motornya pada saat bersamaan, membunuh dan melukai puluhan mujahidin.

Ahrar al-Sham menyalahkan kelompok Islamic State (IS) atas serangan tersebut. Tidak ada klaim tanggung jawab langsung.

Foto-foto di media sosial menunjukkan mayat berdarah dan sebuah sepeda motor yang menghitam di luar sebuah bangunan kecil di desa tersebut.

Idlib adalah sebuah banteng mujahidin Suriah, yang merupakan basis Ahrar al-Sham dan faksi jihad yang bergabung dengan aliansi Hayat Tahrir al Sham (HTS).

Sedangkan IS menentang semua pihak dalam perang Suriah.

Tiga Tentara India Tewas dalam Bentrokan dengan Pejuang Kashmir

SRINAGAR (Jurnalislam.com) – Sedikitnya tiga tentara India tewas dan empat pejuang Kashmir dalam baku tembak dua hari penuh di dekat perbatasan de facto antara India dan Pakistan di wilayah Kashmir yang disengketakan, menurut tentara India.

Kolonel Rajesh Kalia, seorang juru bicara Angkatan Darat India, mengatakan pada hari Ahad (21/5/2017) bahwa pertempuran senjata dimulai pada hari Sabtu ketika tentara India mencegat sekelompok gerilyawan di sektor Nowgam, sekitar 145 kilometer dari ibu kota Srinagar, setelah mereka menyeberang dari wilayah Pakistan, lansir Anadolu Agency.

Kalia mengatakan baku tembak tersebut berlangsung dua hari dan akhirnya berakhir pada hari Ahad dengan empat gerilyawan tewas dan tiga tentara India tewas.

Kashmir, sebuah wilayah Himalaya yang berpenduduk mayoritas Muslim, dikuasai oleh India dan Pakistan di beberapa bagian namun diklaim oleh keduanya secara penuh. Sepotong kecil wilayah Kashmir juga dipegang oleh China.

Kedua negara telah bertempur dalam tiga perang – pada tahun 1948, 1965 dan 1971 – sejak dipisah pada tahun 1947, dua di antaranya memperjuangkan Kashmir.

Kelompok perlawanan Muslim Kashmir di Jammu dan Kashmir telah berperang melawan pemerintah India untuk kemerdekaan, atau untuk penyatuan dengan negara tetangga Pakistan. Lebih dari 70.000 orang dilaporkan terbunuh dalam konflik tersebut sejak 1989. India mempertahankan lebih dari setengah juta tentaranya di wilayah yang disengketakan tersebut.

Hamas Bantah Pernyataan Trump dalam Perang Lawan Terorisme

PALESTINA (Jurnalislam.com) – Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) menolak komentar Presiden AS Donald Trump yang menghubungkan mereka dengan “terorisme” dalam pidatonya di Arab Saudi, dengan mengatakan bahwa hal itu menunjukkan “bias total Trump” terhadap Israel.

“Pernyataan yang menggambarkan Hamas sebagai kelompok teror ditolak dan merupakan distorsi citra kita serta menunjukkan bias yang jelas terhadap penjajahan Zionis,” juru bicara Hamas Fawzi Barhoum mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Ahad (21/5/2017), Anadolu Agency melaporkan.

Barhoum menyebut pidato tersebut sebagai “konfirmasi” bahwa Trump mengikuti kebijakan pemerintah AS sebelumnya.

Trump yang dikenal anti Islam berbicara kepada pemimpin 55 negara Muslim di Riyadh, Arab Saudi dan mengatakan bahwa Saudi harus memimpin dalam memerangi “radikalisasi”.

Hamas mengatakan bahwa mereka bertempur melawan penjajahan Israel.

Gerakan tersebut menghadirkan sebuah piagam politik baru awal bulan ini yang menerima pembentukan sebuah negara Palestina di sepanjang perbatasan tahun 1967, tanpa mengakui negara bagian Israel, dan mengatakan bahwa konflik di Palestina bukanlah masalah agama

Trump berpidato pada hari kedua kunjungannya ke Arab Saudi, bagian dari tur pertama Trump yang juga akan membawanya ke Israel dan Wilayah Palestina yang diduduki dan kemudian ke Eropa.

Sementara itu, aktivis Palestina menyerukan “Hari Kemarahan (Day of Rage)” saat Trump mengunjungi Tepi Barat pada hari Selasa (23/5/2017).

Seruan untuk mobilisasi diajukan oleh sebuah kelompok yang menamakan dirinya Komite Kepemimpinan Nasional Tertinggi (the Supreme National Leadership Committee), yang mencakup berbagai faksi politik Palestina, termasuk gerakan Fatah pimpinan Abbas.

Komite tersebut dibentuk untuk mendukung tahanan Palestina dalam aksi mogok makan di penjara-penjara Israel.

Demonstrasi tersebut dimaksudkan untuk menarik perhatian terhadap aksi mogok makan selama sebulan oleh ratusan tahanan Israel dan untuk memprotes dukungan AS yang tidak adil.

Dalam sebuah pernyataan, kelompok tersebut mengatakan pada hari Ahad bahwa faksi-faksi Palestina “menegaskan penolakan mereka terhadap posisi Amerika, yang mendukung pendudukan zionis”.

Kunjungan Trump ke Israel dan wilayah Palestina yang dijajah dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa.

Anti Islam Donald Trump Ajak Raja Arab Perang Lawan Terorisme

RIYADH (Jurnalislam.com) – Presiden AS Donald Trump, para pemimpin dan perwakilan dari 55 negara yang didominasi Arab dan Muslim memulai pertemuan puncak Arab-Islam-Amerika mereka di Riyadh pada hari Ahad (21/5/2017), dengan fokus pada kesatuan dalam perang melawan terorisme, lansir Aljazeera.

Raja Salman dari Arab Saudi adalah orang pertama yang membahas pertemuan puncak tersebut, mengatakan bahwa Islam memberi contoh terbaik untuk hidup berdampingan dan “akan selalu menjadi agama penuh belas kasihan dan koeksistensi”.

Raja Salman menyoroti bahwa beberapa orang berusaha menyajikan gambaran Islam yang menyimpang.

“Kami semua, bangsa dan negara, menolak setiap bahasa dan setiap bentuk yang merusak hubungan negara-negara Muslim dengan negara-negara sahabat dan negara-negara tetangga berdasarkan basis agama atau sektarian.”

Dalam pidatonya, Trump yang dikenal dengan anti terhadap Islam mengatakan bahwa AS sedang mencari “koalisi negara-negara” di Timur Tengah untuk “menghentikan ekstremisme”.

AS yang paling banyak membunuhi kaum Muslim pada perang Afghanistan, Irak dan Suriah berbicara pada pertemuan tersebut bahwa mayoritas korban serangan teroris adalah “orang-orang yang tidak bersalah dari negara-negara Arab, Muslim dan Timur Tengah”, yang menunjukkan bahwa “95 persen korban serangan teroris adalah Muslim”.

Tokoh anti Islam nomor satu ini juga mengatakan bahwa perang melawan ekstremis adalah pertempuran antara yang baik dan yang jahat.

“Ini adalah pertempuran antara penjahat barbar yang berusaha untuk melenyapkan kehidupan manusia, dan orang-orang baik dari semua agama yang berusaha melindunginya. Ini adalah pertempuran antara yang baik dan yang jahat,” sesumbarnya.

“Ini bukan pertempuran antara agama yang berbeda, sekte yang berbeda, atau peradaban yang berbeda. Ini adalah pertempuran antara mereka yang berusaha untuk melenyapkan kehidupan manusia dan mereka yang berusaha untuk melindunginya.”

Dia menambahkan bahwa AS siap untuk berdiri bersama para pemimpin tersebut dalam perang melawan ekstremis, namun negara-negara tersebut harus memimpin, dan mendesak negara-negara lain untuk “mengusir ekstrimis keluar dari tempat ibadah, dari komunitas. Dari tanah suci Anda”.

“Amerika siap berdiri bersamamu,” kata Trump. “Tapi negara-negara Timur Tengah tidak bisa menunggu kekuatan Amerika untuk menghancurkan musuh ini untuk mereka.”

Dia juga meminta para pemimpin agama untuk mengutuk serangan atas nama agama, namun menegaskan bahwa “ini bukan pertempuran antara agama yang berbeda”.

Donald Trump, yang telah melakukan kampanye anti-Islam di masa lalu di negaranya, menegaskanbahwa dia tidak berada di sana untuk memberi ceramah: “Kami tidak di sini untuk memberitahu orang lain bagaimana cara hidup … atau bagaimana cara beribadah. Sebaliknya, kami ada di sini untuk menawarkan kemitraan berdasarkan minat dan nilai bersama”.

“Kita harus bersatu dalam mengejar satu tujuan yang melampaui setiap pertimbangan lainnya. Tujuannya adalah untuk memenuhi tes besar sejarah untuk menaklukkan ekstremisme …,” dalihnya.

Threat Of Journalistic Criminalisation In Indonesia

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Only in Indonesia, based on the Alliance of Independent Journalists (AJI) data, a recorded 71 cases of violence against journalists throughout the year 2016.

That number increased two-fold compared to the previous year. Not to mention there are eight murded journalists whose cases has not yet been resolved.

Unfortunately, of the above amount, most was done security forces. Not long ago, criminalization cases also happened to Muslim journalists.Ranu Muda Adi Nugrohowas accused of participating in the sweeping of the nightclub Social Kitchen scene by Laskar Umat Islam Solo (LUIS). It was also called letting the destruction.

Many parties condem the actions taken by law enforcements. The reason, Ranu who ultimately charged with indictment of violence and vandalism which was assessed only by runing coverage (which is the job of a journalist).

The lawyer said the indictment of the prosecutor was unclear. Because, in contrast to the reconstruction, it was not explained detail of what kind of destruction was done.

In response, a Public Discussion in 2017 entitled “Ranu and the Threat of the Criminalization of Journalists” infront of institutions and press organizations, including press workers in order to anticipate similar incidents in the future. It’s time, Day/Date: Sunday, May 21, 2017.

Translator: Taznim

Talk Show Hafidz Cilik Musa: Disiplin dan Bangun Kedekatan Quran

KARANGANYAR (Jurnalislam.com) – Sekolah Dasar Islam – Sains Teknologi (SDI ST) Al Albani Matesih Karanganyar menggelar Talk Show bersama Hafidz cilik, La Ode Musa di Aula SDI – ST Karanganyar, Sabtu (20/5/2017). Acara itu untuk memotivasi orang tua mengajarkan kecintaan alquran kepada anaknya sejak kecil.

“Acara Talk Show bersama La Ode Musa ini kami gelar bertujuan untuk memberikan semangat kepada para orang tua untuk mendidik anaknya supaya gemar menghafal Alquran,” kata ketua panitia, Agus Supriyadi kepada jurniscom dilokasi.

Kepala sekolah sekolah berbasis Islam ini mengatakan, akan menggelar acara serupa untuk mencetak generasi penghafal quran.

La Ode Musa yang di temani ayahnya, La Ode Hanafi berhasil menarik perhatian 500 peserta yang hadir yang didominasi kaum wanita. Dalam pemparannya, La Ode Hanafi bercerita bagaimana suka dan duka menghantarkan anaknya menjadi seorang hafidz Alquran.

“Kami membuat jadwal keseharian harus disiplin dan tetap memberikan waktu bermain karena itu sudah menjadi fitrohnya,” kata dia.

“Selain membangun kedekatan kepada Al Qur’an dengan cara rajin membacanya kami juga menyediakan sarana menuju tahfidz,” tambah pria 3 anak itu.

Lebih dari itu, poin penting dalam mencetak generasi penghafal Alquran adalah tetap berprasangka baik dan berdoa kepada Allah.

Perundingan Damai Suriah Ke-6 di Jenewa Kembali Alami Kegagalan

JENEVA (Jurnalislam.com) – Perundingan Suriah putaran enam di Jenewa pada hari Jumat (19/5/2017) kembali mengalami kegagalan karena tidak ada kemajuan dalam masalah apapun untuk solusi politik krisis Suriah.

Perundingan putaran terakhir tersebut diperkirakan akan fokus pada empat topik: konstitusi, pemerintahan, pemilihan umum, dan perang melawan teror.

Berbicara di akhir pembicaraan di PBB di Jenewa, kepala delegasi rezim Syiah Bashar al-Assad, Bashar al-Jaafari mengatakan kepada wartawan bahwa topik-topik tersebut tidak ada yang dibahas.

Utusan Khusus PBB untuk Suriah Staffan de Mistura mengatakan dalam sebuah konferensi pers: “Kami tidak punya waktu untuk masuk terlalu dalam ke keempat keranjang tersebut,” lansir Anadolu Agency.

De Mistura mengatakan, tanggal perundingan putaran berikutnya kemungkinan akan diumumkan pada pertengahan Juni.

Setelah berakhirnya perundingan damai ini, kepala delegasi oposisi Nasr al-Hariri mengatakan kepada wartawan: “Saya pikir kita seharusnya berbicara tentang setiap prestasi kecil yang dicapai. Saya pikir menjaga kemajuan Jenewa tetap hidup adalah sebuah pencapaian.”

Delegasi oposisi menyerahkan dua memorandum ke Mistura pada hari Jumat membahas peran Iran menyabotase wilayah tersebut dan isu tahanan.

Al Hariri mengatakan bahwa Iran secara tidak sah melakukan intervensi di Suriah, membawa ribuan milisi syiah berbagai Negara dan membantai rakyat Sunni Suriah.

Pada hari Kamis, delegasi oposisi Suriah pada perundingan perdamaian meminta Rusia untuk berhenti mendukung rezim Nushairiyah Bashar al-Assad.

Setelah delegasi oposisi pada hari Kamis bertemu dengan Deputi Menteri Luar Negeri Rusia Gennady Gatilov, al-Hariri mengatakan: “Rusia harus berhenti mendukung rezim kriminal ini dan mereka harus berhenti melakukan pembunuhan sistematis, membunuh rakyat kita.”

De Mistura bertemu secara terpisah dengan delegasi selama pertemuan empat hari mengenai perdamaian Suriah di Jenewa.

De Mistura mengumumkan bahwa diskusi teknis untuk menangani masalah konstitusional dan hukum dalam konteks perundingan intra-Syria dimulai pada hari Kamis dan kedua belah pihak telah sepakat membentuk komite ahli untuk membahas masalah konstitusional dan hukum.

Sejak perang di Suriah meletus pada bulan Maret 2011, lebih dari 250.000 orang telah terbunuh, menurut PBB. Pusat Penelitian Kebijakan Suriah menempatkan jumlah korban tewas berjumlah lebih dari 470.000 orang.