Penulis: Arie Ristyan

HODEIDAH (jurnalislam.com)– Ketegangan antara Israel dan kelompok Houthi di Yaman kembali meningkat setelah Israel melancarkan serangan udara ke sejumlah titik strategis di provinsi Hodeidah, Ahad malam (11/5/2025).

Serangan tersebut menargetkan pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai Houthi, menyusul peringatan sebelumnya dari militer Israel kepada warga agar mengungsi dari kawasan itu.

Menurut pernyataan resmi dari Kementerian Dalam Negeri Houthi, selain pelabuhan Hodeidah, Israel juga menyerang beberapa wilayah di ibu kota Yaman, Sanaa, termasuk bandara internasional utama negara itu.

Serangan terbaru ini merupakan kelanjutan dari rangkaian balasan antara Israel dan Houthi. Awal bulan ini, Houthi mengklaim telah menembakkan rudal ke wilayah dekat Bandara Ben Gurion, Tel Aviv. Kelompok yang berbasis di Yaman tersebut menyatakan serangan dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina di Gaza.

Sejak perang di Gaza dimulai 19 bulan lalu, Houthi secara terbuka mendukung perjuangan rakyat Palestina dengan melancarkan serangan ke wilayah Israel dan target-targetnya di Laut Merah. Pejabat Palestina menyebutkan, jumlah korban jiwa akibat agresi Israel di Gaza telah melampaui 52.000 orang, termasuk 57 warga yang tewas karena kelaparan menyusul pengepungan total yang diberlakukan sejak 2 Maret lalu.

Di sisi lain, kepala negosiator Houthi menegaskan bahwa kesepakatan gencatan senjata antara pihaknya dan Amerika Serikat tidak mencakup penghentian operasi militer terhadap Israel. Houthi sempat menghentikan serangan ke Israel saat gencatan senjata Gaza awal tahun ini, namun kembali menyerang setelah Israel melanjutkan blokade dan operasi militernya. (Bahry)

Sumber: Al Jazeera

TEL AVIV (jurnalislam.com)– Ribuan warga Israel turun ke jalan pada Sabtu malam (10/5) untuk menuntut diakhirinya perang di Jalur Gaza dan pembebasan segera para tawanan Israel yang masih ditahan di wilayah Palestina yang terkepung tersebut.

Aksi demonstrasi utama dipusatkan di “Hostages Square” di pusat kota Tel Aviv, yang digagas oleh Forum Sandera dan Keluarga Hilang—sebuah kelompok kampanye yang mewakili keluarga para tawanan. Unjuk rasa serupa juga berlangsung di luar markas militer Israel, serta di Habima Square dalam bentuk protes antipemerintah yang lebih luas.

Mengutip laporan Times of Israel, Shai Mozes, salah satu peserta aksi yang orang tuanya pernah menjadi tawanan dan kemudian dibebaskan dalam kesepakatan pertukaran, menyampaikan kritik keras terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

“Musuh Israel yang sebenarnya bukanlah Hamas, tetapi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang menghancurkan Israel sebagai negara Yahudi dan demokratis,” tegas Mozes di hadapan massa di Habima Square.

Dari Yordania, jurnalis Al Jazeera, Hamdah Salhut, melaporkan bahwa keluarga para tawanan menuduh Netanyahu memperpanjang konflik demi kepentingan politik pribadinya. Mereka meyakini bahwa Netanyahu tidak sungguh-sungguh mengupayakan kesepakatan gencatan senjata yang dapat membuka jalan bagi pembebasan tawanan.

“Masih ada 59 tawanan yang ditahan di Gaza. Menurut pejabat Israel, 35 di antaranya dipastikan tewas, 21 diyakini masih hidup, dan tiga lainnya belum diketahui nasibnya,” ungkap Salhut.

Lebih lanjut, ia melaporkan bahwa pemerintah Israel tetap bersikeras untuk memperluas operasi militernya di Gaza dan menolak melakukan kesepakatan gencatan senjata, dengan alasan bahwa pembebasan tawanan hanya dapat dicapai lewat kekuatan militer—sebuah pendekatan yang ditentang keras oleh para keluarga sandera dan sebagian besar masyarakat Israel.

Menanggapi pernyataan Netanyahu pada Senin lalu yang mengumumkan perluasan serangan di Gaza, Forum Sandera dan Keluarga Hilang menyatakan kekecewaannya. Dalam sebuah pernyataan resmi, mereka menyebut bahwa rencana tersebut “mengorbankan” para tawanan yang masih ditahan.

Menurut Haaretz, gelombang unjuk rasa juga direncanakan akan meluas ke kota-kota lain seperti Yerusalem, Haifa, dan Beersheba, serta puluhan titik protes di berbagai persimpangan jalan di seluruh Israel. (Bahry)

Sumber: Al Jazeera

PAKISTAN (jurnalislam.com)- Konflik bersenjata antara India dan Pakistan kembali memanas. Militer Pakistan pada Sabtu (10/5/2025) mengklaim bahwa India telah menembakkan rudal ke tiga pangkalan udara di wilayahnya. Namun sebagian besar rudal tersebut berhasil dicegat, kata Juru Bicara Militer Letjen Ahmad Sharif.

Dalam pernyataan yang disiarkan televisi, Sharif menyebut bahwa seluruh aset Angkatan Udara Pakistan dalam kondisi aman, meski beberapa rudal India dikabarkan menghantam wilayah Punjab timur India.

“Ini adalah provokasi tingkat tinggi,” ujar Sharif dalam pidatonya.

Menurutnya, rudal-rudal India menargetkan tiga pangkalan udara, yakni Pangkalan Udara Nur Khan di Rawalpindi, Pangkalan Udara Murid di Chakwal, dan Pangkalan Udara Rafiqui di Distrik Jhang, Punjab timur. Ia juga menyebut bahwa beberapa rudal bahkan masuk ke wilayah udara Afghanistan.

“Saya ingin menyampaikan berita mengejutkan bahwa India menembakkan enam rudal balistik dari kota Adampur. Salah satu rudal menghantam kembali wilayah Adampur, sementara lima lainnya menghantam Amritsar, wilayah Punjab India,” ungkapnya.

Di sisi lain, militer India belum memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan ini. Namun pada Jumat malam, militer India mengeluarkan pernyataan bahwa pesawat nirawak terdeteksi di 26 lokasi yang tersebar di wilayah perbatasan dengan Pakistan, termasuk kota Srinagar di Kashmir. Semua pesawat nirawak itu diklaim telah dilacak dan diserang.

“Situasi terus dipantau secara ketat, dan tindakan cepat diambil di setiap lokasi yang terancam,” bunyi pernyataan tersebut.

Televisi pemerintah Pakistan juga melaporkan bahwa serangan balasan terhadap India sedang berlangsung, meski belum dijelaskan secara rinci wilayah mana yang menjadi sasaran.

“Beberapa lokasi di India telah menjadi target serangan balasan,” demikian laporan televisi tersebut.

Ketegangan antara dua negara bersenjata nuklir ini meningkat sejak serangan mematikan di kawasan wisata Kashmir yang dikuasai India pada 22 April lalu, yang menewaskan 26 warga sipil, sebagian besar di antaranya wisatawan Hindu India. India menuding Pakistan berada di balik serangan tersebut, namun tuduhan ini dibantah keras oleh Islamabad.

Sejak Rabu, India telah melancarkan serangan udara terhadap beberapa lokasi di Pakistan yang diklaim sebagai basis militan. Pemerintah Pakistan menyatakan bahwa serangan tersebut justru menewaskan 31 warga sipil. Mereka juga mengklaim telah menembak jatuh lima jet tempur India.

Pada Kamis, India mengatakan berhasil menggagalkan serangan pesawat nirawak dan rudal dari Pakistan yang menargetkan fasilitas militer di lebih dari selusin kota, termasuk Jammu. Namun, Pakistan membantah tuduhan tersebut.

Sementara itu, India menyebut bahwa serangan mereka telah menghantam sistem pertahanan udara dan radar milik Pakistan di dekat Lahore. Namun klaim ini belum dapat diverifikasi secara independen. (Bahry)

Sumber: TNA

TEL AVIV (jurnalislam.com)– Perang berkepanjangan di Gaza tidak hanya memicu kritik politik, tetapi juga memunculkan krisis partisipasi dalam militer. Media Israel melaporkan bahwa banyak tentara cadangan menolak untuk hadir menjalankan tugas, dengan angka partisipasi yang diperkirakan hanya sekitar 60 persen — bertolak belakang dari klaim resmi pemerintah sebesar 80 persen.

Banyak dari mereka disebut sebagai “penolak abu-abu”: bukan karena alasan moral terhadap operasi militer, melainkan karena kelelahan akibat penugasan berulang kali yang tak kunjung berakhir. Organisasi New Profile, yang mendampingi para penolak dinas militer, menyatakan, “Telah terjadi peningkatan stabil dalam penolakan di antara prajurit cadangan.” Mereka menambahkan bahwa lonjakan penolakan kerap terjadi setiap kali pemerintah mengambil keputusan kontroversial, seperti pelanggaran gencatan senjata atau wacana pendudukan permanen Gaza.

Di sisi lain, ketidakpuasan juga diarahkan kepada komunitas Haredi (ultra-Ortodoks) yang selama delapan dekade dikecualikan dari dinas militer. Mahkamah Agung Israel pada April lalu bahkan meminta Netanyahu menjelaskan alasan pembiaran terhadap keputusan yang seharusnya membatalkan pengecualian ini.

Profesor Yossi Mekelberg turut menyoroti ketimpangan sosial ini,
“Sekarang kita punya situasi di mana beberapa orang telah bertugas hingga 400 hari, sementara yang lain menolak untuk bertugas sama sekali dan mengeksploitasi kekuatan politik mereka dalam koalisi.” terangnya kepada Al Jazeera (10/5)

Lebih jauh, ia mengungkapkan kekhawatirannya terhadap perpecahan dalam masyarakat,

“Terdapat begitu banyak racun dalam wacana publik. Kita melihat racun terhadap siapa pun yang mengkritik perang atau perdana menteri, perpecahan antara yang sekuler dan yang religius, dan bahkan dalam gerakan keagamaan.” pungkasnya. (Bahry)

Sumber: Al Jazeera

TEL AVIV (jurnalislam.com)– Keputusan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk terus melanjutkan perang di Gaza, alih-alih memprioritaskan pembebasan tawanan, memicu perpecahan dalam masyarakat dan militer Israel. Sejak keputusan sepihak untuk mengakhiri gencatan senjata pada Maret lalu, gelombang kritik datang dari berbagai pihak, termasuk keluarga sandera, mantan pejabat militer, dan elite pasukan keamanan.

Anggota angkatan udara, yang selama ini dikenal sebagai unit elit, dalam surat terbuka menyatakan perang ini “melayani kepentingan politik dan pribadi Netanyahu, bukan kepentingan keamanan.” Pernyataan serupa muncul dari anggota angkatan laut dan agen Mossad, menandakan semakin meluasnya ketidakpuasan di kalangan elite militer.

Kolonel Seth Krummrich, mantan komandan Pasukan Khusus AS dari firma keamanan internasional Global Guardian memperingatkan,

“Saya tidak tahu apakah mereka mampu menduduki wilayah itu. Gaza akan menyerap banyak orang… itu bahkan sebelum Anda berpikir untuk menjaga Israel utara, menghadapi Iran atau menjaga jalan-jalan Israel.” katanya sebagaimana dilansir Al Jazeera (10/5/2025).

Ia menambahkan, “Ketika tentara tidak kembali ke rumah, atau tidak pergi, itu akan menghancurkan tatanan masyarakat Israel. Itu terjadi di setiap meja makan.”

Netanyahu dituding memperpanjang konflik demi mempertahankan kekuasaan dan menghindari konsekuensi hukum atas kasus korupsi yang menjeratnya. Koalisi pemerintahan sayap kanan yang ia pimpin juga menjadi tekanan tersendiri: setiap akhir perang tanpa “kemenangan total” dapat memicu jatuhnya pemerintahan.

Profesor Yossi Mekelberg dari Chatham House mengatakan, “Perpecahan dalam masyarakat Israel bukan hal baru, tapi perang dan konflik memperdalam perpecahan tersebut.”

Sumber: Al Jazeera