Penulis: Arie Ristyan

Sniper Al-Qassam Beraksi di Gaza, Israel Kembali Jadi Target

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com) – Sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam, mengumumkan keberhasilan mereka dalam menargetkan dan melukai sejumlah pasukan Israel dalam dua operasi militer terpisah di Jalur Gaza.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis melalui situs web mereka pada Jumat (30/5), Brigade Al-Qassam menyebutkan telah melakukan serangan bersama dengan Brigade Al-Quds sayap militer kelompok Jihad Islam Palestina terhadap pasukan Israel di kawasan Perumahan Eropa, timur Khan Yunis.

“Bekerja sama dengan Brigade Al-Quds, kami membunuh dan melukai pasukan Israel saat mereka berlindung di dalam sebuah rumah di area Perumahan Eropa di sebelah timur Khan Yunis. Pasukan tersebut menjadi sasaran rudal antibenteng TBG dan rudal antipersonel,” demikian bunyi pernyataan Brigade Al-Qassam yang dikutip dari situs resminya.

Sehari setelahnya, Sabtu (31/5), Brigade Al-Qassam merilis sebuah video yang menampilkan aksi sniper mereka di lingkungan Shuja’iyya, sebelah timur Kota Gaza.

Video tersebut merupakan bagian dari rangkaian operasi bertajuk “Batu Daud”, yang menurut Brigade Al-Qassam bertujuan untuk menghambat pergerakan militer Israel di poros penyerbuan.

“Saksikan sebagai bagian dari rangkaian operasi Batu Daud Pemandangan tembakan penembak jitu dan penargetan tentara musuh di sepanjang poros penyerbuan di lingkungan Shuja’iyya di sebelah timur Kota Gaza,” tulis mereka dalam pengumuman video tersebut.

Klaim keberhasilan Al-Qassam ini muncul di tengah meningkatnya tekanan diplomatik terhadap Israel, termasuk rencana konferensi internasional di PBB yang disponsori Prancis dan Arab Saudi, yang mendorong solusi dua negara dan potensi pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina.

Kontributor: Bahry

Brigade Al-Quds dan Al-Qassam Lancarkan Serangan Gabungan ke Posisi Militer Israel di Khan Yunis

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)– Kelompok perlawanan Palestina, Brigade Al-Quds, mengklaim telah melancarkan sejumlah serangan terhadap posisi militer Israel di Jalur Gaza. Serangan itu menyasar wilayah timur Jabalia serta tenggara Khan Yunis.

Dalam keterangan resminya, Brigade Al-Quds menyatakan, “Kami membombardir perkumpulan pasukan musuh Zionis di sebelah timur Jabalia dengan roket 107 mm dan berhasil mengenai sasaran secara langsung.”

Kelompok itu juga melaporkan serangan lain yang terjadi pada Kamis sore, 29 Mei 2025, di kawasan perumahan Eropa, Khan Yunis.

“Setelah kembali dari pertempuran di tenggara Khan Yunis, para pejuang Saraya al-Quds mengonfirmasi bahwa mereka berhasil menargetkan pasukan khusus Zionis yang terdiri dari 10 tentara yang berlindung di dalam gedung perumahan Eropa dengan rudal TBG, menewaskan dan melukai mereka,” tulis pernyataan tersebut. Dikatakan pula bahwa beberapa helikopter militer Israel dikerahkan ke lokasi untuk mengevakuasi korban.

Dalam operasi gabungan dengan Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, Brigade Al-Quds mengklaim berhasil “melumpuhkan pasukan Zionis yang telah menembus kawasan perumahan Eropa” dengan tembakan rudal anti-personel dan serangan jarak dekat.

Selain itu, Brigade Al-Quds juga melaporkan bahwa pihaknya menggempur konsentrasi pasukan dan kendaraan militer Israel di sekitar persimpangan Abu Daqqa, wilayah al-Fakhari, tenggara Khan Yunis, dengan rentetan tembakan mortir.

Makanan Jadi Umpan Maut, Warga Gaza Tewas Ditembak Saat Antri Ambil Bantuan

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)– Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut Jalur Gaza sebagai “tempat paling kelaparan di Bumi” setelah seluruh populasi Palestina di wilayah terkepung itu berada di ambang kelaparan ekstrem. Sementara itu, militer Israel dilaporkan menembaki warga sipil yang mencoba mengakses bantuan makanan.

Juru bicara Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), Jens Laerke, mengatakan pada Jumat (30/5/2025) bahwa 100 persen dari 2,3 juta penduduk Gaza kini menghadapi ancaman kelaparan dahsyat.

“Jumlah truk bantuan yang masuk sangat sedikit, hanya menyalurkan makanan dalam jumlah terbatas,” kata Laerke.

“Operasi bantuan yang kami siapkan menjadi salah satu yang paling terhambat dalam sejarah baru-baru ini,” lanjutnya.

Pasokan bantuan ke Gaza kini dikendalikan oleh lembaga baru yang didukung Israel dan AS bernama Gaza Humanitarian Foundation (GHF). Namun, penyaluran bantuan ini dikritik karena berlokasi dekat dengan zona militer Israel dan diduga menjadi sarana pemaksaan perpindahan warga Palestina.

20 warga Palestina terluka ditembak Israel saat mencoba mengambil bantuan dari lokasi distribusi GHF di dekat Koridor Netzarim, yang membelah wilayah Gaza. Lokasi ini disebut berada hanya beberapa meter dari posisi tank dan kendaraan lapis baja militer Israel.

“Orang-orang yang datang ke lokasi itu bisa melihat langsung tank dan tentara Israel dari kejauhan,” kata jurnalis Al Jazeera, Hani Mahmoud, dari Gaza.

Awal pekan ini, sepuluh orang tewas dalam insiden serupa. Warga digiring dalam barisan seperti kandang, memperlihatkan betapa kejam dan memalukan kondisi yang harus mereka hadapi demi sepotong roti. Beberapa keluarga juga melaporkan anak-anak mereka hilang saat pergi mencari bantuan makanan.

Doctors Without Borders (Médecins Sans Frontières) mengecam keras sistem distribusi bantuan yang dikelola GHF dan menyebutnya sebagai alat perang Israel untuk memindahkan paksa warga Palestina.

“Makanan tidak disalurkan ke tempat paling membutuhkan, tetapi ke wilayah yang dipilih tentara Israel. Orang-orang paling rentan hampir tidak memiliki akses terhadap bantuan,” ujar Christopher Lockyear, Sekjen Doctors Without Borders.

Menurut OCHA, satu dari lima orang di Gaza kini mengalami kelaparan. Sedikitnya 30 persen anak-anak mengalami kekurangan gizi akut, dan lebih dari empat dari 10.000 anak meninggal setiap hari akibat kelaparan atau penyakit terkait malnutrisi.

Michael Fakhri, pelapor khusus PBB untuk hak atas pangan, menegaskan bahwa situasi di Gaza saat ini sudah memenuhi kriteria kelaparan. Ia menuduh Israel menggunakan bantuan “sebagai umpan” untuk menjebak dan mengosongkan wilayah utara Gaza, mendorong warga ke zona yang dikendalikan militer.

Blokade total Israel sejak 2 Maret lalu telah memperburuk kondisi kemanusiaan yang sudah kritis. Meski ada tekanan internasional, Israel hanya mengizinkan pasokan terbatas, yang masih jauh dari cukup untuk mengatasi bencana kelaparan yang kini melanda seluruh Gaza. (Bahry)

Sumber: Al Jazeera

Tantang Dunia Internasional, Menhan Israel Janji Bangun “Negara Yahudi” di Tepi Barat

Redaktur: Arie Ristyan

TEL AVIV (jurnalislam.com)– Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, membuat pernyataan kontroversial pada Jumat (30/5/2025) dengan bersumpah akan membangun “negara Yahudi Israel” di wilayah Tepi Barat yang diduduki, meskipun dikecam dunia internasional.

Pernyataan itu muncul sehari setelah pemerintah Israel mengumumkan rencana pendirian 22 permukiman baru di wilayah Palestina langkah yang langsung menuai kritik keras dari berbagai negara dan lembaga internasional.

“Ini adalah tanggapan tegas terhadap organisasi teroris yang mencoba merusak dan melemahkan cengkeraman kami di tanah ini dan ini juga merupakan pesan yang jelas kepada (Presiden Prancis Emmanuel) Macron dan rekan-rekannya: mereka akan mengakui negara Palestina di atas kertas tetapi kami akan membangun negara Yahudi Israel di sini, di atas tanah ini,” kata Katz dalam pernyataan resmi dari kantornya, saat mengunjungi pos permukiman Sa-Nur, Tepi Barat utara.

Ia menambahkan dengan lantang,
“Kertas itu akan dibuang ke tong sampah sejarah, dan Negara Israel akan berkembang dan makmur.”

Tepi Barat sendiri adalah wilayah Palestina yang direbut Israel dalam Perang Enam Hari pada tahun 1967. Sejak saat itu, wilayah ini diduduki secara ilegal oleh Israel dan terus dipenuhi dengan permukiman yang dibangun tanpa persetujuan rakyat Palestina, yang menurut hukum internasional dianggap sebagai bentuk penjajahan.

Pos permukiman Sa-Nur sebelumnya telah dievakuasi pada 2005 sebagai bagian dari penarikan Israel dari Jalur Gaza di bawah pemerintahan Ariel Sharon.

Di saat yang hampir bersamaan, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dalam kunjungannya ke Singapura, kembali menegaskan pentingnya pengakuan terhadap negara Palestina.

“Pengakuan negara Palestina, dengan beberapa syarat, bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kebutuhan politik,” tegas Macron.

Konferensi internasional yang disponsori oleh Prancis dan Arab Saudi dijadwalkan akan digelar di markas besar PBB, New York, pada bulan Juni mendatang. Konferensi ini bertujuan mendorong kembali solusi dua negara sebagai jalan keluar konflik berkepanjangan Israel-Palestina.

Seorang diplomat di Paris menyebutkan bahwa konferensi tersebut bisa menjadi jalan bagi lebih banyak negara untuk mengakui Negara Palestina secara resmi.

Menanggapi pengumuman permukiman baru Israel, Inggris menyebut langkah itu sebagai “rintangan yang disengaja” terhadap kemerdekaan Palestina.

Sementara itu, juru bicara Sekjen PBB António Guterres mengatakan kebijakan Israel tersebut justru mendorong proses perdamaian “ke arah yang salah.” (Bahry)

Sumber: Alarabiya

Wujudkan Muballigh Transformatif dan Visioner, Bakomubin Jatim Gelar Pelantikan dan Diklat Mujahid Dakwah

Redaktur: Arie Ristyan

SIDOARJO (jurnalislam.com)— Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Badan Koordinasi Muballigh Indonesia (Bakomubin) Jawa Timur sukses menyelenggarakan pelantikan pengurus baru periode 2025–2030 yang dirangkai dengan Diklat Mujahid Dakwah Bela Negara (PMDBN). Kegiatan ini digelar pada Kamis siang, 29 Mei 2025, bertempat di Aula Perguruan Islam Raudlatul Jannah, Jatisari, Sidoarjo, Jawa Timur.

Pelantikan dan diklat yang digelar secara bersamaan ini menjadi bagian dari upaya Bakomubin Jatim dalam mewujudkan program unggulannya: mencetak muballigh yang transformatif dan visioner—siap terjun ke masyarakat dengan pendekatan dakwah yang kontekstual dan solutif.

Acara resmi dibuka oleh Gubernur Jawa Timur, Dr. Khofifah Indar Parawansa, M.Si, yang diwakili oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Dr. H. Djazuli, SH., M.Si. Dalam sambutannya, Djazuli menyampaikan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap program-program strategis Bakomubin Jatim.

“Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan apresiasi atas sinergi positif yang telah dibangun bersama Bakomubin Jatim. Ini harus dipertahankan, ditingkatkan kualitasnya, dan menjadi kolaborasi yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Djazuli.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, saya menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh pengurus yang baru dilantik. Semoga amanah ini dijalankan dengan sebaik-baiknya demi kemaslahatan umat, khususnya para muballigh di Jawa Timur,” pungkasnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 268 peserta, terdiri dari pengurus Bakomubin Jatim, DPD Bakomubin se-Jawa Timur, unsur ormas Islam, pengurus LP3M Bakomubin Jatim, serta tokoh-tokoh dari unsur Forkopimda, pondok pesantren, perguruan tinggi, masjid, lembaga filantropi, dan partai politik di Jawa Timur.

Ketua DPW Bakomubin Jatim yang baru dilantik, KH. Mochammad Yunus Basyaiban, S.IP., M.Pd.I, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian acara. Ia menegaskan komitmen pengurus baru untuk membawa Bakomubin Jatim ke arah yang lebih baik.

“Alhamdulillah, pelantikan dan diklat berjalan lancar. Mulai proses rekrutmen hingga pelaksanaan hari ini, semua dimudahkan oleh Allah SWT. Kami siap mengemban amanah ini dengan penuh integritas, dedikasi, dan semangat kebersamaan,” ungkap KH Yunus.

“Kami juga berterima kasih kepada Ustadz HM. Nur Hidayat sebagai Ketua Majelis Syuro Bakomubin Jatim, serta kepada Pimpinan Yayasan Raudlatul Jannah yang telah menjadi tuan rumah yang sangat mendukung,” tambahnya.

Dari tingkat nasional, Ketua Umum DPP Bakomubin, Dr. KH. M.S. Suhary, AM., MS., bersama Sekjen Yanuar Amnur, S.Sos., turut hadir dan memberikan apresiasi atas kerja keras dan capaian Bakomubin Jatim.

“Kami mengapresiasi semangat dan keseriusan DPW Bakomubin Jatim. Semoga istiqomah dan konsisten dalam menjalankan misi dakwah dan amanah organisasi ini di tengah masyarakat yang semakin kompleks kebutuhannya,” ujar KH Suhary.

Dengan semangat kolaborasi dan program yang terstruktur, Bakomubin Jatim menegaskan posisinya sebagai garda depan dalam membina para muballigh agar mampu menjawab tantangan dakwah di era transformasi sosial saat ini.

Israel Khawatir Banyak Negara Akui Palestina di Konferensi PBB yang Disponsori Prancis dan Saudi

Redaktur: Arie Ristyan

NEW YORK (jurnalislam.com)– Pemerintah Israel dilaporkan semakin khawatir bahwa konferensi internasional yang akan digelar di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, pada 17–20 Juni mendatang, dapat mendorong banyak negara untuk mengakui kemerdekaan Palestina.

Konferensi yang diprakarsai oleh Prancis dan Arab Saudi ini akan membahas prospek solusi dua negara sebagai jalan damai atas konflik Israel-Palestina. Mengutip laporan Ynet, para pejabat Israel mencurigai bahwa konferensi ini mendapat “persetujuan diam-diam” dari pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan berpotensi menjadi alat tekanan agar Israel menghentikan serangan militernya di Gaza.

Hubungan antara Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga dikabarkan memburuk dalam beberapa bulan terakhir. Salah satu sumber ketegangan muncul ketika Washington melakukan negosiasi langsung dengan Hamas untuk membebaskan seorang tentara Israel-Amerika, tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan Tel Aviv.

Serangan Israel di Gaza sendiri telah menewaskan lebih dari 54.000 orang dan kini semakin dianggap sebagai tindakan genosida oleh masyarakat internasional.

𝗙𝗼𝗸𝘂𝘀 𝗽𝗮𝗱𝗮 𝗦𝗼𝗹𝘂𝘀𝗶 𝗗𝘂𝗮 𝗡𝗲𝗴𝗮𝗿𝗮

Menurut informasi dari PBB, konferensi ini akan menampilkan delapan diskusi meja bundar dengan fokus pada aspek-aspek implementasi solusi dua negara. Konferensi ini juga diharapkan menghasilkan dokumen resmi berjudul “Penyelesaian damai masalah Palestina dan penerapan solusi dua negara.”

Presiden Majelis Umum PBB, Philemon Yang, menyatakan, “Konflik ini hanya akan berakhir ketika warga Israel dan Palestina dapat hidup berdampingan di negara mereka sendiri yang berdaulat dan merdeka, dalam kedamaian, keamanan, dan martabat.”

𝗣𝗿𝗮𝗻𝗰𝗶𝘀 𝗗𝗼𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗣𝗲𝗻𝗴𝗮𝗸𝘂𝗮𝗻 𝗣𝗮𝗹𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗮

Dilansir Politico, pemerintah Prancis disebut tengah aktif melobi negara-negara Eropa seperti Inggris, Belanda, dan Belgia untuk menggunakan forum ini sebagai kesempatan guna secara resmi mengakui Negara Palestina.

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot menyatakan, “Pengakuan terhadap Palestina pada konferensi ini dapat membantu menjaga prospek solusi dua negara.”

Senada, Perdana Menteri Malta Robert Abela menegaskan bahwa negaranya siap mengakui Palestina. Ia berkata, “Kita tidak dapat menutup mata terhadap tragedi kemanusiaan ini yang semakin memburuk setiap hari.”

Sebelumnya, Prancis, Kanada, dan Inggris juga telah mengeluarkan pernyataan bersama pada awal Mei yang menegaskan komitmen mereka terhadap solusi dua negara dan menyebut bahwa mereka “berkomitmen untuk mengakui Negara Palestina sebagai kontribusi untuk mencapai solusi dua negara.”

𝗔𝗻𝗰𝗮𝗺𝗮𝗻 𝗕𝗮𝗹𝗮𝘀𝗮𝗻 𝗜𝘀𝗿𝗮𝗲𝗹

Namun, Israel memperingatkan bahwa pengakuan terhadap Palestina dapat menjadi pemicu bagi aneksasi wilayah Tepi Barat yang saat ini diduduki. Sejumlah pejabat tinggi Israel, termasuk Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, telah secara terbuka menyatakan kemungkinan tersebut sebagai langkah balasan.

Pemerintah Israel juga menilai bahwa upaya ini sebagai bagian dari strategi tekanan global untuk menghentikan operasi militer mereka, di tengah kecaman internasional yang semakin meluas terhadap situasi kemanusiaan di Gaza. (Bahry)

Sumber: TNA

Hamas Masih Bahas Usulan Gencatan Senjata, Sebut Proposal Trump Bisa Perpanjang Derita Warga Gaza

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)– Gerakan perlawanan Hamas menyatakan bahwa mereka masih mempelajari usulan gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Namun dalam bentuknya saat ini, proposal tersebut dianggap tidak menjawab tuntutan rakyat Palestina dan berisiko memperpanjang penderitaan warga Gaza.

“Usulan ini tidak memenuhi tuntutan rakyat kami, terutama untuk menghentikan perang,” kata anggota biro politik Hamas, Basem Naim, kepada kantor berita Reuters.

“Meski begitu, pimpinan gerakan sedang mempelajari tanggapan terhadap proposal tersebut dengan tanggung jawab nasional penuh,” tambahnya.

Sebelumnya, pada Kamis (29/5/2025), Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengklaim bahwa Israel telah “menandatangani” usulan tersebut. Usulan itu kemudian diserahkan kepada Hamas melalui utusan khusus AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff.

Namun, pejabat senior Hamas, Sami Abu Zuhri, mengatakan bahwa proposal tersebut gagal mencantumkan komitmen penting seperti penghentian total perang di Gaza, penarikan pasukan Israel dari wilayah tersebut, dan akses bebas bagi bantuan kemanusiaan.

Pemerintah Israel belum secara resmi mengonfirmasi bahwa mereka menerima proposal terbaru tersebut. Meski demikian, laporan media Israel menyebutkan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menyampaikan kesiapan untuk melanjutkan usulan gencatan senjata kepada keluarga para tawanan yang masih ditahan di Gaza.

Menurut analis politik Israel, Akiva Eldar, langkah Netanyahu ini tampaknya disengaja untuk menggambarkan Hamas sebagai pihak yang menghalangi perdamaian jika mereka menolak proposal tersebut.

“Netanyahu mungkin bertaruh bahwa rencana itu akan ditolak oleh Hamas, dan kemudian menyalahkan mereka agar bisa melanjutkan perang,” ujarnya kepada Al Jazeera.

𝗟𝗮𝗽𝗼𝗿𝗮𝗻 𝗦𝗮𝗹𝗶𝗻𝗴 𝗕𝗲𝗿𝘁𝗲𝗻𝘁𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻

Upaya internasional untuk mengakhiri konflik Gaza terus terhambat oleh perbedaan mendasar antara Israel dan Hamas. Israel menuntut agar Hamas melucuti senjatanya, sementara Hamas menuntut penarikan penuh pasukan Israel dan jaminan masuknya bantuan kemanusiaan.

Sebelumnya pada Rabu (28/5/2025), Hamas sempat mengklaim bahwa mereka telah menyepakati kerangka umum gencatan senjata dengan utusan AS Steve Witkoff. Kesepakatan tersebut dilaporkan mencakup gencatan senjata permanen, penarikan penuh pasukan Israel, dan pembentukan komite profesional untuk mengelola urusan Gaza pascakonflik.

Bahkan disebutkan bahwa pemerintahan Trump akan menjamin bahwa gencatan senjata ditegakkan dalam waktu 60 hari. Namun Witkoff kemudian membantah klaim tersebut dan menyebut isi yang disampaikan Hamas sebagai “sama sekali tidak dapat diterima”.

Seorang pejabat AS yang dekat dengan Witkoff juga menyatakan bahwa pernyataan Hamas “tidak akurat” dan “mengecewakan”. Israel pun menyebut klaim tersebut sebagai “propaganda dan perang psikologis”.

Dengan banyaknya versi dan klaim yang saling bertentangan, nasib warga sipil Gaza masih berada dalam ketidakpastian. Perang berkepanjangan, blokade bantuan, dan kehancuran infrastruktur terus memperburuk krisis kemanusiaan di wilayah tersebut. (Bahry)

Sumber: Al Jazeera

Operasi Batu Daud, Taktik Tipu Daya Al-Qassam Habisi Pasukan Israel dari Dekat

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)– Sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam, merilis sebuah video penyergapan kompleks terhadap pasukan Israel. Video tersebut dipublikasikan melalui situs resmi mereka pada Kamis malam (29/5/2025), sebagai bagian dari rangkaian operasi bertajuk “Batu Daud”.

Dalam pernyataan resminya, Brigade Al-Qassam menjelaskan bahwa penyergapan terjadi di sekitar Sekolah Al-Aqsa, wilayah Al-Qarara, sebelah timur Khan Yunis, Jalur Gaza selatan.

𝗧𝗮𝗸𝘁𝗶𝗸 𝗣𝗲𝗻𝘆𝗲𝗿𝗴𝗮𝗽𝗮𝗻, “𝗟𝗼𝗹𝗼𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗦𝗲𝗿𝗶𝗴𝗮𝗹𝗮” 𝗱𝗮𝗻 𝗟𝗲𝗱𝗮𝗸𝗮𝗻 𝗧𝗲𝗿𝗼𝘄𝗼𝗻𝗴𝗮𝗻

Dalam operasi tersebut, mujahidin Al-Qassam menggunakan taktik cerdik yang mereka sebut sebagai “lolongan serigala”, untuk memancing pasukan Israel memasuki sebuah terowongan yang telah dipasangi jebakan.

Setelah pasukan musuh berada di dalam terowongan, pejuang Al-Qassam meledakkannya, menjebak tentara di dalamnya. Tidak berhenti di situ, para mujahidin juga mengepung posisi pasukan dari jarak sangat dekat (titik nol) dan memancing kedatangan tim penyelamat.

Ketika pasukan bantuan Israel tiba, dua alat peledak improvisasi (IED) kembali diledakkan, memperparah kerugian di pihak musuh.

𝗧𝗶𝗴𝗮 𝗕𝗮𝗻𝗴𝘂𝗻𝗮𝗻 𝗗𝗶𝗹𝗲𝗱𝗮𝗸𝗸𝗮𝗻 𝗕𝗲𝗿𝘀𝗮𝗺𝗮𝗮𝗻

Dalam fase akhir operasi, pejuang Al-Qassam meledakkan tiga bangunan yang sebelumnya digunakan pasukan Israel sebagai tempat berlindung.

Video yang dirilis memperlihatkan kehancuran akibat serangkaian ledakan dan aktivitas penyergapan dari jarak dekat, menegaskan keberhasilan operasi yang diklaim sebagai pukulan telak bagi militer Israel.

Operasi “Batu Daud” merupakan salah satu dari banyak serangan yang dilakukan Hamas sejak invasi Israel ke Gaza berlanjut beberapa bulan terakhir. Belum ada tanggapan resmi dari militer Israel terkait klaim ini.

Kontributor: Bahry

Israel Ledakkan Pesawat Terakhir di Bandara Internasional Yaman, Houthi: Itu untuk Jemaah Haji

Redaktur: Arie Ristyan

YAMAN (jurnalislam.com)– Sebuah serangan udara Israel menghancurkan satu-satunya pesawat operasional yang tersisa di Bandara Internasional Sana’a, Yaman, pada Rabu (28/5). Serangan ini terjadi hanya beberapa minggu setelah serangan besar sebelumnya merusak sebagian besar infrastruktur bandara tersebut.

Jet-jet tempur Israel melancarkan beberapa serangan udara yang menghantam pesawat milik Yemenia Airways dan juga merusak landasan pacu bandara. Serangan tersebut dilaporkan oleh saluran TV Al-Masirah yang dikelola kelompok Houthi, yang menyebutnya sebagai bentuk “agresi Israel”.

Dalam sebuah video yang diunggah oleh Direktur Bandara Sana’a, Khaled al-Shaief, terlihat asap hitam pekat membubung dari badan pesawat yang terbakar di atas landasan. Ia mengatakan, pesawat itu adalah satu-satunya yang masih bisa digunakan di bandara tersebut.

Bandara Internasional Sana’a baru saja melanjutkan layanan komersial terbatas pada 17 Mei lalu, setelah sebelumnya ditutup menyusul serangan Israel yang menghancurkan enam pesawat lain sekitar dua pekan sebelumnya.

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengonfirmasi bahwa jet-jet tempur negaranya telah menargetkan “sasaran teroris” milik Houthi di bandara tersebut.

“Jet Angkatan Udara baru saja menyerang target teroris organisasi Houthi di Bandara Sana’a dan menghancurkan pesawat terakhir yang tersisa,” ujarnya dalam pernyataan resmi.

Pernyataan militer Israel juga menyebut bahwa pesawat tersebut diduga digunakan oleh Houthi untuk mengangkut “teroris” yang melakukan serangan terhadap Israel. Namun, pihak Yaman membantah klaim tersebut dan menyatakan bahwa pesawat itu seharusnya digunakan untuk mengangkut jemaah haji ke Mekkah, Arab Saudi.

Serangan ini merupakan lanjutan dari ketegangan antara kelompok Houthi dan Israel, yang semakin memanas sejak dimulainya perang di Gaza pada Oktober 2023. Sejak November tahun lalu, Houthi telah melancarkan serangkaian serangan terhadap kapal-kapal pengiriman di Laut Merah dan Teluk Aden, yang memicu respons militer dari AS dan Inggris sejak Januari 2024.

Meskipun pada awal Mei lalu Amerika Serikat menyepakati gencatan senjata dengan Houthi dan menghentikan serangan udara mereka, kelompok yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman itu tetap melanjutkan serangan rudalnya ke Israel. Salah satu target utama Houthi adalah Bandara Ben Gurion di Tel Aviv.

Israel pun merespons dengan peringatan keras. Awal bulan ini, Tel Aviv menyatakan akan menargetkan pimpinan Houthi jika serangan terus berlanjut.

Utusan Khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, menyatakan keprihatinannya atas eskalasi terbaru ini dan memperingatkan bahwa konflik antara Houthi dan Israel “memperburuk situasi yang sudah sangat rapuh di Yaman dan kawasan sekitarnya.”

𝗣𝗲𝗿𝗮𝗻𝗴 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗧𝗮𝗸 𝗕𝗲𝗿𝗸𝗲𝘀𝘂𝗱𝗮𝗵𝗮𝗻

Kelompok Houthi telah terlibat dalam perang dengan koalisi pimpinan Arab Saudi sejak 2015. Konflik berkepanjangan ini telah menewaskan ratusan ribu orang dan menyebabkan krisis kemanusiaan terburuk di dunia.

Meskipun intensitas pertempuran menurun sejak gencatan senjata yang difasilitasi PBB pada 2022, situasi keamanan di Yaman tetap tidak stabil. Bandara Sanaa sendiri sempat ditutup selama enam tahun sebelum dibuka kembali untuk penerbangan ke dan dari Amman, Yordania, pada tahun 2022.

Namun, serangan terbaru Israel dapat membuat bandara ini kembali lumpuh total, dan mempersulit ribuan warga Yaman, termasuk calon jemaah haji, untuk bepergian. (Bahry)

Sumber: TNA

MUI Ingatkan Amanat Konstitusi soal Penjajahan dan Hubungan dengan Israel

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)— Majelis Ulama Indonesia (MUI) merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang membuka peluang bagi Indonesia mengakui Israel jika Palestina telah merdeka. Wakil Ketua Umum MUI, Buya Anwar Abbas, menyatakan bahwa sikap tersebut bertentangan dengan prinsip dasar konstitusi Indonesia.

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan,” kutip Buya Anwar dari Pembukaan UUD 1945.

Ia menegaskan bahwa selama Israel masih melakukan penjajahan terhadap Palestina, maka tidak ada ruang bagi Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan negara tersebut.

“Indonesia tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel karena Israel adalah negara penjajah. Sementara, negara kita Indonesia adalah negara yang sangat anti terhadap penjajahan,” ujarnya kepada Republika, Rabu (28/5/2025).

Menurut Buya Anwar, jika Israel ingin membangun hubungan resmi dengan Indonesia, ada beberapa syarat penting yang harus dipenuhi. Pertama, Israel wajib menghentikan seluruh bentuk penjajahan atas wilayah Palestina.

Kedua, Israel harus mengakui secara penuh kemerdekaan Palestina sebagai negara yang berdaulat. Lebih dari itu, Israel juga harus mempertanggungjawabkan semua tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap rakyat Palestina.

“Di samping itu, Israel tentu juga harus bertanggung jawab atas tindakan genosida dan semua perbuatan buruk yang telah mereka lakukan selama ini terhadap rakyat dan negeri Palestina,” ujar tokoh yang juga menjabat sebagai Ketua PP Muhammadiyah itu.

Sikap MUI ini menunjukkan konsistensi Indonesia dalam membela kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk penjajahan, sejalan dengan semangat konstitusi dan prinsip-prinsip keadilan internasional.