Penulis: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)– Pemimpin sebuah kelompok bersenjata Palestina yang menentang Hamas dan dituduh terlibat dalam penjarahan bantuan di Jalur Gaza secara terbuka mengakui bahwa pihaknya menjalin koordinasi dengan militer Israel. Pernyataan itu disampaikan Yasser Abu Shabab dalam wawancara dengan penyiar radio publik berbahasa Arab Israel, Makan, pada Ahad (6/7/2025).

Abu Shabab menyebut kelompoknya, yang dikenal sebagai pasukan rakyat, beroperasi secara leluasa di wilayah Gaza yang berada di bawah kendali militer Israel dan melakukan komunikasi sebelumnya terkait operasi mereka.

“Kami terus memberi tahu mereka, tetapi kami melaksanakan tindakan militer sendiri,” ujar Abu Shabab.

Dalam wawancara tersebut, Abu Shabab juga menyatakan bahwa kelompoknya menerima “dukungan logistik dan keuangan dari beberapa pihak”, meski tidak secara langsung menyebutkan Israel. Ia menambahkan, “Ada hal-hal yang tidak dapat kami bicarakan secara terbuka.”

Bulan lalu, otoritas Israel mengakui telah memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok bersenjata di Gaza yang menentang Hamas. Meskipun tidak menyebut nama secara langsung, media lokal mengidentifikasi kelompok yang dimaksud sebagai pasukan rakyat yang dipimpin Abu Shabab.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menanggapi dengan menyatakan bahwa dukungan terhadap kelompok tersebut “menyelamatkan nyawa tentara Israel”. Namun, pernyataan ini menuai kecaman di dalam negeri. Mantan Menteri Pertahanan Israel yang juga anggota Knesset, Avigdor Lieberman, menuduh pemerintah telah “memberikan senjata kepada sekelompok penjahat”.

Lembaga think tank Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri menggambarkan Abu Shabab sebagai kepala geng kriminal di wilayah Rafah, Gaza selatan, yang dituduh menjarah truk bantuan. Abu Shabab tidak menanggapi tuduhan tersebut dalam wawancara, dan menegaskan bahwa satu-satunya tujuan kelompoknya adalah menjatuhkan Hamas dan menjadi alternatif pemerintahan di Jalur Gaza.

“Kami tidak menganut ideologi atau organisasi politik apa pun. Kami berjuang untuk memberantas ketidakadilan dan korupsi Hamas,” tegasnya.

Ia juga menyatakan tekad untuk terus melawan Hamas, meskipun harus menghadapi pertumpahan darah.

“Saat ini, Hamas sedang sekarat. Mereka tahu akhir mereka sudah dekat.” kata Abi Shabab.

Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari Hamas. Pada Rabu lalu, pengadilan militer Hamas memberikan tenggat waktu 10 hari kepada Abu Shabab untuk menyerahkan diri dan menghadapi dakwaan pengkhianatan serta tuduhan lainnya.

Sementara itu, pada Ahad, koalisi kelompok pejuang Palestina mengecam keras kelompok Abi Shabab, menuduh mereka secara terang-terangan bekerja sama dengan pendudukan Israel.

“Mereka ditolak oleh seluruh rakyat kami. Kami tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka atau siapa pun yang mengikuti jejak mereka,” tegas koalisi tersebut dalam pernyataan resminya.

“Mereka akan diperlakukan sebagaimana mestinya: pengkhianat dan kolaborator.” pungkasnya. (Bahry)

Sumber: TNA

MOSKOW (jurnalislam.com)– Rusia secara resmi mengakui pemerintahan Taliban Afghanistan, menjadikannya negara pertama yang mengambil langkah tersebut. Pengakuan ini ditandai dengan penyerahan surat kepercayaan oleh Duta Besar Republik Islam Afghanistan untuk Rusia, Molavi Gul Hassan, kepada Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Andrei Yuryevich Rudenko, dalam sebuah upacara di Moskow, Sabtu (5/7/2025).

Utusan Khusus Presiden Rusia untuk Afghanistan, Zamir Kabulov, menjelaskan kepada media Rusia, RT, bahwa keputusan Presiden Vladimir Putin ini didasarkan pada pertimbangan keamanan, khususnya dalam memerangi terorisme dan perdagangan narkoba.

“Pertama, Afghanistan penting karena adanya kekhawatiran yang sudah dikenal luas terkait ancaman terorisme yang sebelumnya berasal dari wilayah tersebut.” kata Kabulov.

“Kedua, terkait perdagangan narkoba. Dan karena pemerintahan saat ini telah melakukan upaya maksimal untuk mengatasi kedua masalah itu, maka sangat penting bagi kami untuk menjalin kemitraan erat dengan mereka,” imbuhnya.

Rusia sebelumnya menyebut bahwa kelompok Negara Islam Provinsi Khorasan (ISIS-K) telah melakukan serangan teror paling mematikan dalam beberapa dekade terakhir. Serangan tersebut menewaskan lebih dari 130 orang di sebuah gedung konser di luar Moskow pada tahun lalu.

Menteri Luar Negeri Afghanistan, Amir Khan Muttaqi, menyambut baik langkah Rusia.

“Kami menghargai langkah berani yang diambil Rusia ini. Insya Allah, ini akan menjadi contoh bagi negara-negara lain,” ujarnya.

Pengakuan resmi ini dinilai penting dalam mendorong kerja sama lebih lanjut antara Moskow dan Kabul, termasuk di bidang perdagangan dan energi. Rusia sebelumnya telah menjalin hubungan ekonomi dengan Taliban, dan pada tahun 2022 menjadi negara pertama yang menandatangani perjanjian perdagangan internasional dengan kelompok tersebut. Dalam kesepakatan itu, Afghanistan setuju untuk memasok minyak, gas, dan gandum dari Rusia.

Pada April lalu, Rusia juga secara resmi mencabut Taliban dari daftar organisasi terorisnya.

Taliban menguasai kembali Afghanistan pada 2021, setelah penarikan pasukan Amerika Serikat dan runtuhnya pemerintahan yang didukung Washington. Setelah kembali berkuasa, Taliban langsung menindak keras perdagangan opium dan heroin yang berkembang pesat selama pendudukan asing.

Dan Taliban juga menerapkan kembali interpretasi tegas mereka terhadap hukum Islam di seluruh negeri.

Selama lebih dari empat dekade, Afghanistan telah dilanda konflik berkepanjangan. Uni Soviet yang kala itu mencakup Rusia menginvasi negara tersebut pada 1979 untuk mendukung pemerintahan komunis. Amerika Serikat bersama Arab Saudi dan Pakistan kemudian mendanai serta mempersenjatai kelompok mujahidin untuk melawan pasukan Soviet. Beberapa pejuang tersebut kemudian membentuk kelompok Al-Qaeda.

Taliban pertama kali berkuasa pada 1996. Namun, kekuasaan mereka digulingkan pada 2001 oleh Amerika Serikat, setelah peristiwa serangan 11 September yang dituduhkan kepada pemimpin Al-Qaeda, Usama bin Laden, yang saat itu berlindung di Afghanistan.

Kini, dengan pengakuan resmi dari Moskow, Taliban mendapatkan legitimasi internasional yang selama ini sulit mereka raih sejak kembali berkuasa. (Bahry)

Sumber: The Cradle

DAMASKUS (jurnalislam.com)— Pemerintah Inggris resmi mengumumkan pemulihan hubungan diplomatik dengan Suriah setelah lebih dari satu dekade hubungan membeku akibat perang yang melanda negara tersebut. Pengumuman ini disampaikan bersamaan dengan kunjungan Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, ke Damaskus, Sabtu (5/7/2025).

Dalam kunjungan bersejarah tersebut yang menjadi kunjungan pertama oleh seorang menteri luar negeri Inggris dalam 14 tahun terakhir Lammy mengumumkan komitmen bantuan senilai 94,5 juta pound sterling atau setara Rp2,1 triliun untuk mendukung pemulihan Suriah.

“Ada harapan baru bagi rakyat Suriah,” ujar Lammy dalam pernyataan resminya.

“Adalah kepentingan kami untuk mendukung pemerintah baru dalam memenuhi komitmen mereka membangun masa depan yang stabil, lebih aman, dan sejahtera bagi seluruh warga Suriah.” Imbuhnya.

Paket bantuan tersebut akan difokuskan untuk bantuan kemanusiaan mendesak serta pengembangan jangka panjang di berbagai sektor, termasuk pendidikan. Inggris menilai bahwa stabilitas Suriah akan berdampak langsung pada pengurangan migrasi tidak teratur, penghancuran senjata kimia, dan penanganan ancaman terorisme global.

Dalam kunjungannya, Lammy juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri Suriah Asaad Hassan al-Shaibani serta Presiden Ahmed al-Sharaa. Dalam pertemuan tersebut, Lammy menegaskan pentingnya proses transisi politik yang inklusif dan representatif di Suriah serta menyampaikan dukungan berkelanjutan dari Inggris.

Langkah ini menyusul keputusan Amerika Serikat beberapa hari sebelumnya, di mana Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk mengakhiri program sanksi terhadap Suriah, sekaligus membuka kembali akses negara itu ke sistem keuangan internasional.

Sebagai bagian dari normalisasi, Inggris juga telah melonggarkan sanksinya terhadap Suriah sejak April lalu, termasuk mencairkan aset Bank Sentral Suriah dan 23 entitas lainnya seperti bank dan perusahaan minyak, guna mendorong arus investasi asing. Namun, Inggris tetap mempertahankan sanksi yang ditujukan kepada anggota rezim sebelumnya. (Bahry).

Sumber: Alarabiya

GAZA (jurnalislam.com)- Lebih dari 700 warga Palestina dilaporkan tewas saat mencoba mendapatkan bantuan makanan di Jalur Gaza dalam beberapa pekan terakhir. Angka tersebut diungkap Kementerian Kesehatan Gaza pada Sabtu (5/7/2025), dan memicu gelombang kecaman internasional terhadap operasi distribusi bantuan oleh Gaza Humanitarian Foundation (GHF) yang didukung Amerika Serikat dan Israel.

Dalam pernyataan resminya, Kementerian Kesehatan menyebut sedikitnya 743 warga Palestina meninggal dunia dan 4.891 lainnya luka-luka saat mengantre di titik distribusi bantuan milik GHF. Organisasi ini mulai beroperasi di wilayah Gaza yang terkepung pada akhir Mei 2025.

“Ini adalah tragedi besar dan jumlah korban tersebut masih merupakan angka konservatif dari kenyataan di lapangan,” ujar Hani Mahmoud, koresponden Al Jazeera di Kota Gaza.

Mahmoud melaporkan bahwa warga Palestina menghadapi situasi putus asa di tengah blokade Israel yang telah melumpuhkan pasokan makanan, air, dan bantuan kemanusiaan.

“Orang-orang kelaparan. Banyak keluarga tidak makan selama berhari-hari. Para ibu rela tidak makan demi memberi anak-anak mereka sedikit makanan yang tersisa,” tambahnya.

Sebuah laporan investigasi dari kantor berita The Associated Press (AP) awal pekan ini juga memperkuat tuduhan terhadap GHF. Dalam laporan itu, dua kontraktor asal Amerika Serikat mengungkap bahwa amunisi aktif dan granat kejut telah digunakan untuk menghalau warga sipil Palestina yang berusaha mengakses bantuan.

“Staf bersenjata lengkap tampaknya bertindak sesuka hati di lapangan,” ujar salah satu kontraktor kepada AP.

GHF menanggapi laporan tersebut dengan menyebutnya “salah kategori”, dan menyatakan bahwa mereka memprioritaskan keselamatan di semua lokasi distribusinya.

Meski demikian, GHF diketahui mendapat dukungan penuh dari pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Pada Rabu (2/7), juru bicara Departemen Luar Negeri AS menyebut GHF sebagai “satu-satunya entitas yang mengirimkan makanan dan bantuan ke Jalur Gaza”.

Pemerintah AS juga telah menjanjikan dana sebesar 30 juta dolar AS (sekitar Rp489 miliar) untuk mendukung operasi GHF. Pada Sabtu (5/7), GHF melaporkan bahwa dua staf asal Amerika terluka akibat lemparan granat di lokasi distribusi mereka di Khan Younis, Gaza selatan. Keduanya dikabarkan dalam kondisi stabil setelah menerima perawatan medis.

Namun, belum ada informasi jelas mengenai pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut.

Sejumlah organisasi kemanusiaan dan HAM internasional menuntut penutupan segera operasi GHF, yang dinilai telah menciptakan zona militer berbahaya bagi dua juta warga Gaza yang sedang menghadapi krisis pangan akut.

Amnesty International menyebut skema bantuan GHF sebagai “operasi militer yang tidak manusiawi dan mematikan”.

“Bukti-bukti dari korban dan saksi mata yang dihimpun Amnesty menunjukkan bahwa GHF hanyalah instrumen lain dalam genosida Israel terhadap rakyat Palestina, yang dikemas seolah-olah sebagai misi kemanusiaan,” demikian pernyataan resmi Amnesty.

Meskipun menghadapi risiko tinggi, sebagian besar warga Gaza mengaku tidak memiliki pilihan lain untuk bertahan hidup. Blokade yang diberlakukan Israel telah membuat warga sangat tergantung pada bantuan, termasuk dari GHF yang kini menjadi kontroversial. (Bahry)

Sumber: Al Jazeera

LONDON (jurnalislam.com)— Kepolisian Metropolitan London menangkap lebih dari 20 orang pengunjuk rasa yang diduga melanggar Undang-Undang Terorisme 2000, usai menyatakan dukungan terhadap kelompok aktivis Palestine Action yang resmi dilarang oleh pemerintah Inggris sejak Jumat tengah malam (4/7/2025).

“Petugas telah menangkap lebih dari 20 orang atas dugaan pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Terorisme tahun 2000. Mereka telah ditahan. Palestine Action adalah kelompok terlarang dan petugas akan bertindak jika terjadi pelanggaran pidana,” demikian pernyataan resmi Kepolisian Metropolitan melalui akun X pada Sabtu (5/7).

Dalam siaran pers terpisah, kelompok kampanye Defend Our Juries menyebut sebanyak 27 orang telah ditangkap, termasuk seorang pendeta dan sejumlah tenaga medis profesional. Mereka ditangkap karena memegang plakat bertuliskan: “Saya menentang genosida. Saya mendukung Palestine Action.”

Penangkapan tersebut memicu reaksi keras dari pejalan kaki dan pendukung yang berada di lokasi aksi. Sejumlah massa meneriakkan slogan seperti, “Polisi, kalian adalah boneka negara Zionis” dan “Biarkan mereka sendiri.” Sementara lainnya berteriak, “Siapa yang kalian lindungi? Siapa yang kalian layani?” serta “Polisi Inggris, menjauhlah dari jalan-jalan kami.”

Dalam insiden tersebut juga terdengar yel-yel pro-Palestina seperti, “Dari sungai ke laut, Palestina akan bebas.”

Kepolisian sebelumnya telah mengeluarkan peringatan bahwa menyatakan dukungan terhadap Palestine Action, termasuk meneriakkan yel-yel, mengenakan atribut, atau memajang simbol-simbol kelompok tersebut, akan dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Seorang juru bicara dari Defend Our Juries menyampaikan kritik tajam terhadap langkah aparat.

“Kami memuji polisi Kontra Terorisme atas tindakan tegas mereka dalam melindungi warga London dari beberapa tanda kardus yang menentang genosida di Gaza dan menyatakan dukungan bagi mereka yang mengambil tindakan untuk mencegahnya,” sindirnya.

Palestine Action sendiri telah mengutuk keputusan pelarangan ini sebagai bentuk serangan terhadap kebebasan berbicara.

Larangan tersebut menjadikan keanggotaan atau dukungan terhadap kelompok ini sebagai tindakan kriminal, dengan ancaman hukuman penjara hingga 14 tahun.

Sebelumnya, empat aktivis Palestine Action telah ditahan pada Kamis (3/7) setelah menghadiri persidangan terkait aksi mereka yang menyemprot dua pesawat di sebuah pangkalan dengan cat merah. Aksi tersebut menyebabkan kerugian senilai 7 juta poundsterling atau sekitar 9,55 juta dolar AS.

Penetapan Palestine Action sebagai organisasi terlarang dilakukan oleh Pemerintah Inggris berdasarkan Undang-Undang Terorisme 2000 (Terrorism Act 2000). Keputusan pelarangan ini disahkan dan mulai berlaku secara resmi pada Jumat tengah malam, 4 Juli 2025. Dengan pemberlakuan aturan ini, segala bentuk keanggotaan, dukungan, atau promosi terhadap kelompok tersebut baik secara verbal, simbolik, maupun dalam bentuk aksi dianggap sebagai tindak pidana serius dengan ancaman hukuman maksimal hingga 14 tahun penjara. (Bahry)

Sumber: Al jazeera

DAMASKUS (jurnalislam.com)– Ketegangan di kawasan Suriah selatan kembali meningkat setelah pasukan Israel melancarkan serangkaian operasi militer darat dalam beberapa hari terakhir. Serangan dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah, termasuk provinsi Daraa, Quneitra, dan pedesaan Damaskus.

Menurut laporan Horan Free Gathering yang dikutip Shafaq News pada Jumat (4/7/2025), enam kendaraan militer Israel dilaporkan memasuki desa Saysoun di wilayah Cekungan Yarmouk, sebelah barat provinsi Daraa. Unit militer lainnya juga terlihat memasuki bekas fasilitas militer Suriah yang sebelumnya digunakan oleh Brigade ke-112 di dekat Ain Dhikr.

Sementara itu, laporan terpisah dari The Cradle menyebutkan bahwa pada 3 Juli malam, pasukan khusus Israel melakukan operasi pendaratan dengan menggunakan tiga helikopter di wilayah Yaafour, sekitar 10 kilometer dari pusat kota Damaskus. Target operasi adalah sebuah lokasi yang sebelumnya digunakan oleh Garda Republik Suriah.

“Operasi pencarian berlangsung selama lima jam sebelum pasukan kembali dievakuasi menggunakan helikopter,” kata sumber lokal kepada saluran berita Al Mayadeen.

Secara bersamaan, pasukan Israel juga dikabarkan menyerbu Rakhlah di pedesaan Damaskus bagian barat serta memperluas kehadiran mereka di Ayn Dhakar, juga di wilayah Cekungan Yarmouk.

Selain itu, pada 2 Juli lalu, tiga warga sipil dilaporkan sempat ditahan oleh pasukan Israel di wilayah pertanian al-Basali, provinsi Quneitra. Mereka dituduh memiliki afiliasi dengan kelompok yang pro-Iran namun kemudian dibebaskan setelah beberapa jam penahanan.

Serangan dan operasi Israel di wilayah Suriah selatan telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Targetnya meliputi lokasi-lokasi militer dan daerah sekitar zona pelepasan antara Israel dan Suriah, yang dikenal sebagai buffer zone. Aktivitas militer ini disebut menghambat proses rekonstruksi lokal serta memperluas kendali militer Israel di wilayah tersebut.

Menurut laporan Al-Akhbar yang dikutip The Cradle, pasukan Israel juga dilaporkan telah mendirikan pangkalan militer baru di Bukit al-Ahmar Timur, provinsi Quneitra. Lokasi ini berdekatan dengan pangkalan Israel lain yang telah lebih dulu dibangun di sisi barat bukit yang sama. Sumber setempat menyebut pangkalan tersebut tengah diubah menjadi pusat operasi utama pasukan Israel di kawasan tersebut.

Perluasan aktivitas militer Israel ini terjadi di tengah laporan tentang adanya komunikasi langsung antara Tel Aviv dan Damaskus. Penasihat Keamanan Nasional Israel, Tzachi Hanegbi, mengonfirmasi kepada Israel Hayom bahwa pihaknya terlibat dalam komunikasi harian dengan otoritas sementara Suriah, dengan tujuan mengeksplorasi kemungkinan normalisasi hubungan.

Hanegbi bahkan menyatakan dirinya secara pribadi memimpin pembicaraan “di semua tingkatan” dengan pejabat politik Suriah. Menurut media Israel, pertemuan antara Presiden sementara Suriah Ahmad al-Sharaa dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sedang dipertimbangkan untuk digelar di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB mendatang di New York.

Namun, pemerintah Suriah membantah keterlibatan dalam negosiasi langsung, dan menyebut komunikasi tersebut sebagai tidak langsung melalui pihak ketiga.

Sumber: Shafaq, Cradle