Penulis: Arie Ristyan

Al-Qassam Lakukan Penyergapan Berani di Khan Yunis, Bunuh Tentara Israel dan Sita Senjatanya

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)– Sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam, pada Rabu (9/7/2025) mengumumkan bahwa para pejuangnya melancarkan penyergapan terhadap pasukan dan kendaraan militer Israel di kawasan timur Khan Younis, Jalur Gaza selatan.

Dalam pernyataan yang diunggah di kanal Telegram resmi, Al-Qassam menyatakan para pejuangnya menargetkan konsentrasi pasukan Israel di daerah Abasan al-Kabira dengan meluncurkan rudal anti-tank Al-Yassin 105 ke arah tank Merkava dan kendaraan pengangkut personel lapis baja. Serangan juga menyasar dua ekskavator militer Israel.

Setelah serangan rudal, terjadi bentrokan antara pejuang Al-Qassam dan pasukan Israel. Menurut kelompok tersebut, para pejuang sempat berusaha menangkap seorang tentara Israel dalam pertempuran jarak dekat, namun gagal akibat kondisi medan. Tentara tersebut akhirnya dilaporkan tewas dan senjatanya disita.

Al-Qassam juga mengklaim bahwa pasukannya mengamati helikopter Israel melakukan pendaratan di lokasi untuk mengevakuasi korban.

Seorang komandan Al-Qassam kepada Al Jazeera mengatakan bahwa meskipun upaya penculikan tidak berhasil, mereka akan terus melakukan operasi serupa. “Para pejuang kami siaga di zona pertempuran dan titik-titik penyergapan untuk menimbulkan kerugian besar pada musuh,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa operasi yang dilakukan baru-baru ini telah mencoreng citra militer Israel dan menyeret mereka “ke dalam lumpur Gaza.”

Pernyataan ini muncul sehari setelah juru bicara Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah, memperingatkan bahwa perlawanan akan terus menimbulkan kerugian harian bagi pasukan Israel, dari utara hingga selatan Jalur Gaza. Ia juga menyinggung potensi operasi penculikan yang berhasil dalam waktu dekat.

Abu Ubaidah turut menyindir Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang saat ini menjadi subjek penyelidikan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan menyebut bahwa mempertahankan pasukan di Jalur Gaza merupakan “kesalahan besar.”

𝗜𝗗𝗙 𝗞𝗼𝗻𝗳𝗶𝗿𝗺𝗮𝘀𝗶 𝗞𝗲𝗺𝗮𝘁𝗶𝗮𝗻 𝗧𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗮 𝗱𝗮𝗹𝗮𝗺 𝗨𝗽𝗮𝘆𝗮 𝗣𝗲𝗻𝗰𝘂𝗹𝗶𝗸𝗮𝗻

Di sisi lain, militer Israel (IDF) mengonfirmasi bahwa seorang tentara mereka tewas dalam insiden penyergapan oleh Hamas di Khan Younis. Tentara yang tewas diidentifikasi sebagai Sersan Mayor (Purn.) Abraham Azulay, 25 tahun, operator alat berat dari unit teknik tempur Komando Selatan, yang berasal dari permukiman Yitzhar di Tepi Barat.

Menurut keterangan resmi IDF, sejumlah pria bersenjata Hamas muncul dari sebuah terowongan dan menyerang pasukan Israel di Khan Younis. Dalam serangan tersebut, Azulay yang sedang mengoperasikan ekskavator diserang dan berusaha melawan sebelum akhirnya ditembak mati.

Militer menyebut, kelompok bersenjata Hamas berusaha membawa lari jenazah Azulay, namun upaya tersebut digagalkan oleh pasukan Israel yang berada di lokasi.

Sementara itu, surat kabar Yedioth Ahronoth melaporkan bahwa sedikitnya 39 tentara dan perwira Israel telah tewas sejak Israel melanjutkan operasi militer di Jalur Gaza pada 18 Maret 2025, usai penarikan dari kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang dicapai pada Januari lalu. (Bahry)

Sumber: PC, TOI

Sound Horeg Dinilai Lebih Banyak Mudarat, MUI Jatim Masih Kaji Fatwa

Redaktur: Arie Ristyan

SURABAYA (jurnalislam.com)– Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur menggelar rapat khusus pada Rabu, (9/7/2025), di Kantor MUI Jatim, Surabaya, guna membahas fenomena sound horeg yang tengah menuai sorotan publik akibat keresahan yang ditimbulkan di berbagai wilayah.

Rapat ini dihadiri oleh sejumlah pihak terkait, mulai dari dokter spesialis Telinga Hidung Tenggorokan (THT), perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, unsur kepolisian, tokoh masyarakat yang terdampak langsung, hingga Paguyuban Sound Horeg Jatim. Turut hadir pula Ketua, Sekretaris, dan pengurus Komisi Fatwa MUI Jatim sebagai pihak yang bertanggung jawab merumuskan keputusan keagamaan atas persoalan ini.

Dr. M. Hasan Ubaidillah, M.Si., Sekretaris MUI Jatim, dalam pengantarnya menyatakan bahwa pihaknya hingga kini belum mengeluarkan fatwa resmi terkait sound horeg.

“Kami masih dalam proses mengumpulkan data lapangan dan mendengarkan berbagai perspektif. Termasuk dari paguyuban sound horeg sendiri, masyarakat terdampak, dan pihak-pihak yang memiliki otoritas kesehatan dan hukum,” ungkap Dr. Hasan.

Ia menegaskan bahwa MUI Jatim tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan hukum terhadap fenomena sosial ini.

“Kami memahami ini bukan persoalan satu dua orang. Fenomena sound horeg telah menjadi gejala sosial yang berdampak luas, sehingga pendekatannya harus komprehensif dan objektif,” jelasnya.

Terkait arah sementara kajian yang sedang dilakukan, Dr. Hasan menyebut bahwa kesimpulan awal dari Komisi Fatwa menunjukkan bahwa praktik sound horeg cenderung lebih banyak menimbulkan mudarat dibandingkan manfaat.

“Kalau tujuannya hanya hura-hura, menimbulkan kebisingan, dan mengganggu kenyamanan warga, jelas ini tidak bisa dibenarkan. Maka dari itu, pendapat awal dari Komisi Fatwa menyatakan bahwa praktik tersebut lebih banyak mudaratnya,” tegasnya.

MUI Jatim menyatakan komitmennya untuk menuntaskan kajian secara objektif dan menyeluruh sebelum memutuskan fatwa resmi yang akan disampaikan kepada publik.

Sumber: muijatim

Serangan Terhadap Kapal Kargo di Laut Merah Tewaskan Dua Pelaut

Redaktur: Arie Ristyan

YAMAN (jurnalislam.com)– Serangan yang tengah berlangsung terhadap kapal kargo di Laut Merah menewaskan sedikitnya dua orang, menurut pernyataan pejabat dan pemantau maritim pada Selasa (8/7/2025). Kelompok Houthi Yaman diduga kembali melancarkan operasi militernya terhadap pelayaran di jalur perdagangan vital tersebut.

Kapal pengangkut curah berbendera Liberia, Eternity, menjadi sasaran serangan beruntun sejak Senin (7/7) di perairan lepas pantai Yaman. Operasi Perdagangan Maritim Inggris (UKMTO), yang dijalankan oleh Angkatan Laut Kerajaan Inggris, melaporkan bahwa kapal tersebut mengalami kerusakan parah dan kehilangan seluruh tenaga penggeraknya.

“Kapal tersebut kini dikelilingi oleh sejumlah perahu kecil dan terus-menerus diserang,” tulis UKMTO dalam pernyataan resminya.

Seorang perwakilan Liberia di Organisasi Maritim Internasional (IMO) menyatakan bahwa dua pelaut tewas dalam insiden ini. Sementara itu, otoritas Filipina mengonfirmasi bahwa dari 22 awak kapal, 21 di antaranya merupakan warga negara Filipina.

Namun, dalam pernyataan terpisah, angkatan laut Uni Eropa yang bertugas di Timur Tengah melaporkan jumlah korban tewas mencapai tiga orang, dengan dua lainnya luka-luka.

Kedutaan Besar Amerika Serikat di Yaman melalui pernyataan di platform X (dulu Twitter), menyebut Houthi bertanggung jawab atas serangan terhadap Eternity, dan menyebutnya sebagai “serangan paling brutal sejauh ini.” AS menuduh kelompok tersebut secara langsung mengancam kebebasan navigasi di Laut Merah, yang sebelumnya menjadi poin penting dalam kesepakatan gencatan senjata antara Washington dan Houthi pada Mei lalu.

Meskipun Houthi, yang didukung oleh Iran, belum secara resmi mengklaim tanggung jawab atas serangan ini, kejadian tersebut terjadi hanya sehari setelah kelompok itu menyerang kapal kargo lain, Magic Seas, pada Minggu (6/7). Serangan itu menjadi aksi militer pertama Houthi terhadap kapal kargo pada tahun ini.

Kedua serangan yang terjadi secara beruntun ini menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya gelombang serangan rutin terhadap jalur pelayaran penting yang sebelumnya menangani sekitar 12 persen perdagangan global.

Serangan juga bertepatan dengan upaya Amerika Serikat untuk membuka kembali perundingan nuklir dengan Iran, yang merupakan sekutu utama Houthi, di tengah ketegangan yang meningkat pasca konflik 12 hari antara Israel dan Hamas.

Analis keamanan dari Basha Report Risk Advisory, Mohammed Albasha, menilai bahwa Houthi kemungkinan mencoba memberi tekanan kepada Amerika Serikat dan Israel.

“Serangan terhadap Magic Seas bisa menjadi pesan halus kepada Washington dan Tel Aviv bahwa sekutu Iran masih aktif dan mampu bertindak,” ujarnya.

Dalam pernyataan resmi pada Senin, Houthi mengaku menggunakan kapal tak berawak, rudal, dan pesawat nirawak dalam serangan terhadap Magic Seas. Kapal berbendera Yunani tersebut sempat terbakar sebelum akhirnya tenggelam, meski seluruh 22 awak berhasil dievakuasi dengan selamat.

Houthi, yang telah menguasai sebagian besar wilayah Yaman selama lebih dari satu dekade, mulai menargetkan kapal-kapal komersial di Laut Merah dan Teluk Aden sejak pecahnya perang Gaza pada Oktober 2023. Aksi ini disebut sebagai bentuk solidaritas mereka terhadap Palestina.

Akibat eskalasi serangan, sejumlah perusahaan pelayaran besar memilih menghindari jalur Laut Merah dan memutar pelayaran mereka melalui rute selatan Afrika, meski lebih jauh dan mahal.

Kelompok Houthi sempat menghentikan serangan ke kapal pada Januari lalu seiring tercapainya gencatan senjata di Gaza. Namun, setelah rentetan serangan udara oleh Amerika Serikat terhadap posisi Houthi, kelompok ini kembali melancarkan operasi militernya.

Sebelumnya, Houthi telah menyatakan kepada AFP bahwa mereka akan terus menargetkan kapal-kapal milik atau yang berafiliasi dengan Israel, meskipun ada kesepakatan gencatan senjata dengan Amerika Serikat.

Israel sendiri telah beberapa kali melakukan serangan balasan ke wilayah Yaman, termasuk serangan udara besar-besaran pada Minggu lalu.

Nadwa Dawsari, peneliti di Middle East Institute, menyebut bahwa meski Houthi mengklaim berjuang untuk Palestina, operasi militer mereka di Laut Merah memiliki tujuan strategis yang lebih luas.

“Serangan-serangan ini memperkuat posisi regional mereka, memperkuat narasi perjuangan mereka, serta mendukung ambisi Houthi untuk tampil sebagai pemimpin baru dari ‘Poros Perlawanan’. Ini juga memperkuat agenda geopolitik Iran di kawasan,” tulisnya dalam pernyataan di platform X. (Bahry)

Sumber: TNA

Netanyahu Tegaskan Palestina Tak Boleh Miliki Kekuatan untuk Ancaman terhadap Israel

Redaktur: Arie Ristyan

WASHINGTON (jurnalislam.com)– Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa (8/7/2025) menyatakan bahwa negara Palestina di masa depan akan menjadi “platform untuk menghancurkan Israel,” dan menegaskan kembali bahwa kendali atas keamanan secara menyeluruh akan tetap berada di tangan Israel.

Pernyataan tersebut disampaikan Netanyahu saat bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih. Ia menolak gagasan negara Palestina yang sepenuhnya berdaulat dan mengklaim bahwa Palestina seharusnya hanya memiliki kekuasaan untuk memerintah diri sendiri, namun tidak untuk mengancam keamanan Israel.

“Saya pikir Palestina harus memiliki semua kekuatan untuk memerintah diri mereka sendiri, tetapi tidak ada kekuatan untuk mengancam kita,” ujarnya.

Netanyahu merujuk pada serangan Hamas dalam Operasi Badai Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023, dan menyebut Gaza telah berubah menjadi “negara Hamas” yang dibangun di atas “bunker” dan “terowongan teror.” Ia bahkan menyamakan aksi-aksi perlawanan tersebut dengan kekejaman yang terjadi pada era Nazi dan Holocaust.

“Inilah sebabnya orang-orang tidak bisa begitu saja berkata, ‘Mari kita beri mereka negara lain saja’,” katanya.

Saat ditanya apakah solusi dua negara masih memungkinkan, Trump menjawab, “Saya tidak tahu,” dan menyerahkan pertanyaan itu kepada Netanyahu.

Netanyahu menambahkan, “Kami akan berdamai dengan tetangga Palestina kami—dengan mereka yang tidak ingin menghancurkan kami—dan kami akan berdamai dengan ketentuan bahwa kekuatan kedaulatan atas keamanan selalu berada di tangan kami.”

Ia juga menegaskan bahwa meski wilayah Palestina yang diusulkan tidak disebut sebagai negara penuh oleh sebagian pihak, hal itu bukan menjadi persoalan utama bagi Israel.

“Kami bersumpah tidak akan pernah lagi [mengalami hal seperti Holocaust]. Itu tidak akan terjadi lagi,” katanya.

Pernyataan Netanyahu muncul di tengah pembicaraan gencatan senjata tidak langsung antara Israel dan Hamas yang difasilitasi oleh Amerika Serikat di Qatar. Sementara itu, kekerasan yang dilakukan oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina terus meningkat di Tepi Barat, bersamaan dengan serangan militer yang masih berlangsung di Jalur Gaza.

Secara terpisah, beberapa menteri dari Partai Likud yang dipimpin Netanyahu mendesak dilakukannya aneksasi resmi terhadap wilayah Tepi Barat sebelum masa reses parlemen Knesset pada akhir bulan ini.

Kunjungan Netanyahu ke Washington juga mencakup pertemuan tertutup dengan pejabat tinggi AS untuk membahas berbagai agenda regional, termasuk pengaturan pascaperang di Gaza, percepatan normalisasi hubungan dengan negara-negara Arab, serta wacana relokasi warga Palestina ke negara ketiga.

Selain itu, pejabat dari kedua negara disebut meninjau koordinasi militer, termasuk kemungkinan serangan lanjutan terhadap Iran, dengan keterlibatan AS bergantung pada perkembangan diplomatik.

Kembalinya Trump ke Gedung Putih dinilai telah menguatkan posisi faksi-faksi sayap kanan di Israel, yang secara terbuka mendukung rencana pengusiran warga Palestina dari Gaza untuk digantikan dengan proyek-proyek permukiman baru yang disebut sebagai “Trump Riviera.”

Proyek tersebut dikabarkan akan mengubah wilayah Gaza menjadi zona perdagangan bebas di atas reruntuhan wilayah yang telah terkepung dan hancur akibat serangan, sementara kelompok-kelompok perlawanan Palestina masih terus melancarkan operasi melawan pasukan pendudukan Israel. (Bahry)

Sumber: The Cradle

AS Cabut Status Teroris Hayat Tahrir al-Sham, Langkah Awal Normalisasi dengan Suriah

Redaktur: Arie Ristyan

WASHINGTON (jurnalislam.com)– Pemerintah Amerika Serikat resmi mencabut penetapan Hayat Tahrir al-Sham (HTS) sebagai Organisasi Teroris Asing (Foreign Terrorist Organization/FTO), seiring dengan upaya Washington melunakkan pendekatannya terhadap Suriah pasca-jatuhnya pemerintahan Presiden Bashar al-Assad tahun lalu.

Keputusan ini mulai berlaku pada Selasa (8/7/2025) dan merupakan bagian dari strategi yang lebih luas dari Presiden AS Donald Trump untuk kembali terlibat dalam proses rekonstruksi dan stabilisasi Suriah setelah lebih dari satu dekade dilanda konflik.

“Pencabutan FTO ini merupakan langkah penting dalam memenuhi visi Presiden Trump tentang Suriah yang stabil, bersatu, dan damai,” ujar Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dalam pernyataan tertulis, Senin (6/7).

HTS sebelumnya ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat pada tahun 2018 karena keterkaitannya dengan jaringan al-Qaeda. Kelompok ini merupakan transformasi dari Front al-Nusra, yang dahulu dikenal sebagai cabang resmi al-Qaeda di Suriah. Namun, pada tahun 2016, pemimpin HTS, Ahmed al-Sharaa, menyatakan pemisahan kelompoknya dari afiliasi dengan al-Qaeda.

Al-Sharaa kini menjabat sebagai Presiden Suriah setelah memimpin pasukan oposisi menggulingkan rezim Bashar al-Assad melalui serangan kilat pada Desember tahun lalu. Sejak menjabat, ia aktif melakukan diplomasi internasional, termasuk bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Donald Trump dalam pertemuan di Riyadh pada Mei lalu.

Sebagai bagian dari kebijakan baru terhadap Suriah, pemerintahan Trump dan Uni Eropa telah mulai mencabut sejumlah sanksi terhadap negara tersebut.

“Sejalan dengan janji Presiden Trump pada 13 Mei untuk memberikan keringanan sanksi kepada Suriah, saya mengumumkan niat saya untuk mencabut sebutan Organisasi Teroris Asing (FTO) terhadap Front al-Nusra, yang juga dikenal sebagai Hay’at Tahrir al-Sham,” kata Rubio.

Ia juga menyebut pencabutan ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Imigrasi dan Kewarganegaraan, serta mengikuti pengumuman pembubaran resmi HTS pada akhir Januari lalu. Pasukan HTS telah digabung ke dalam militer dan aparat keamanan negara di bawah pemerintahan baru Suriah.

Pemerintah Suriah menyambut baik langkah Amerika Serikat tersebut. Dalam sebuah pernyataan resmi, Kementerian Luar Negeri Suriah menyebut pencabutan status FTO terhadap HTS sebagai “langkah positif menuju koreksi arah kebijakan yang sebelumnya menghambat keterlibatan konstruktif”.

Mereka juga berharap langkah ini akan mengarah pada pencabutan berbagai pembatasan lain terhadap institusi dan pejabat Suriah, serta membuka ruang bagi kerja sama internasional yang lebih rasional dan berdasarkan kedaulatan.

Meski demikian, HTS dan Presiden Ahmed al-Sharaa masih berada dalam daftar sanksi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), yang diberlakukan sejak 2014 karena afiliasi masa lalu kelompok ini dengan al-Qaeda. Pencabutan sanksi tersebut hanya dapat dilakukan oleh DK PBB secara terpisah.

Presiden al-Sharaa dikabarkan tengah mempersiapkan kehadirannya dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York pada September mendatang. (Bahry)

Sumber: Al Jazeera

IDF Rilis Identitas 5 Tentara yang Tewas dalam Serangan Bom di Beit Hanoun

Redaktur: Arie Ristyan

YERUSALEM (jurnalislam.com)– Militer Israel (IDF) mengumumkan bahwa lima tentaranya tewas dan 14 lainnya terluka akibat ledakan bom pinggir jalan di Beit Hanoun, Jalur Gaza utara, pada Senin malam (7/7). Nama-nama korban yang telah berhasil diidentifikasi dirilis pada Selasa pagi (8/7/2025).

Kelima tentara yang gugur dalam insiden tersebut adalah:

– Sersan Staf Meir Shimon Amar (20), dari Yerusalem.

– Sersan Moshe Nissim Frech (20), dari Yerusalem.

– Sersan Staf Noam Aharon Musgadian (20), dari Yerusalem.

– Sersan Staf Moshe Shmuel Noll (21), dari Beit Shemesh.

– Sersan Kelas Satu (purnawirawan) Benyamin Asulin (28), dari Haifa.

Empat di antaranya Amar, Frech, Musgadian, dan Noll bertugas di Batalyon Netzah Yehuda Brigade Kfir. Sedangkan Asulin merupakan anggota Brigade Utara Divisi Gaza.

Menurut penyelidikan awal IDF, para prajurit tersebut sedang berjalan kaki dalam operasi darat di Beit Hanoun ketika mereka terkena ledakan bom yang ditanam di pinggir jalan oleh kelompok bersenjata Palestina. Ledakan terjadi sekitar pukul 22.00 waktu setempat. Saat upaya evakuasi korban berlangsung, pasukan Israel kembali mendapat serangan di area tersebut.

Militer Israel mengklaim bahwa wilayah tempat kejadian sebelumnya telah menjadi sasaran serangan udara sebagai bagian dari persiapan operasi. Pasukan Netzah Yehuda yang terlibat dalam insiden ini beroperasi di bawah Brigade Utara Divisi Gaza, bersama Brigade Pasukan Terjun Payung Cadangan ke-646 dalam serangan terbaru ke Beit Hanoun sejak Sabtu lalu. Operasi tersebut bertujuan untuk “membersihkan wilayah dari pejuang Hamas yang tersisa,” menurut IDF.

Menanggapi peristiwa tersebut dari Washington, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban.

“Pada pagi yang sulit ini, seluruh rakyat Israel menundukkan kepala dan berduka atas kematian para pejuang heroik kami, yang mengorbankan nyawa mereka dalam operasi militer untuk mengalahkan Hamas dan membebaskan semua sandera kami,” kata Netanyahu.

“Kami merangkul keluarga yang kehilangan orang yang mereka cintai dan berdoa agar mereka yang terluka dalam insiden tersebut pulih sepenuhnya.”

Dalam beberapa bulan terakhir, sebagian besar tentara Israel yang tewas di Gaza dilaporkan akibat ledakan alat peledak rakitan (IED) yang dipasang di dalam bangunan maupun di jalur-jalur patroli. Pada 24 Juni lalu, tujuh tentara unit teknik tewas di Khan Younis ketika seorang anggota Hamas melemparkan bahan peledak ke dalam kendaraan lapis baja mereka.

Dengan insiden terbaru ini, total korban jiwa dari pihak militer Israel dalam operasi darat di Jalur Gaza sejak Oktober 2023 telah mencapai 449 tentara. (Bahry)

Sumber: TOI.

MUI Pusat: Penanganan Sound Horeg Tak Cukup dengan Fatwa, Perlu Tindakan Tegas Aparat

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)— Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat menilai persoalan sound horeg yang meresahkan masyarakat tidak bisa diselesaikan hanya dengan fatwa keagamaan. Solusi konkret tetap harus melibatkan peran aktif pemerintah dan aparat penegak hukum.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat, KH Miftahul Huda, saat menanggapi maraknya laporan masyarakat tentang gangguan akibat aktivitas sound horeg di berbagai daerah.

“Sound horeg ini bukan hanya mengganggu kenyamanan, tapi sudah masuk pada kerusakan fisik, seperti kaca rumah yang pecah, dan polusi suara yang mengganggu pendengaran. Itu jelas masuk kategori hal yang dilarang dalam agama,” ujar Kiai Miftah kepada MUIDigital, Senin (7/7/2025).

Ia menekankan bahwa bila suatu aktivitas sudah mengganggu ketertiban umum dan merusak lingkungan, maka menjadi kewenangan aparat seperti kepolisian dan Satpol PP untuk bertindak.

“Fatwa sifatnya tidak mengikat secara hukum positif. Karena itu, penanganan sound horeg tidak cukup dengan fatwa saja. Harus ada intervensi dari aparat keamanan dan pemerintah daerah,” tegasnya.

Menurut Kiai Miftah, salah satu bentuk intervensi yang bisa diambil adalah dengan mengeluarkan surat edaran resmi dari pemerintah yang menyatakan bahwa aktivitas sound horeg mengganggu ketentraman umum dan merusak lingkungan.

“Itu sudah termasuk dalam ranah keamanan lingkungan. Pemerintah daerah dan kepolisian yang seharusnya bertanggung jawab,” ujarnya.

Kiai Miftah juga meluruskan bahwa hingga saat ini, MUI Pusat belum mengeluarkan fatwa haram terkait sound horeg. Fatwa yang beredar merupakan hasil keputusan forum Bahtsul Masail yang digelar di kalangan pesantren di Pasuruan, Jawa Timur.

“Besok, Rabu, MUI Jawa Timur akan menggelar sidang untuk membahas masalah ini lebih lanjut, dengan melibatkan pelaku sound horeg, tokoh masyarakat, hingga ahli THT. Jadi saat ini belum ada fatwa resmi dari MUI terkait hal tersebut,” pungkasnya.

Sumber: muidigital

Trump: AS Akan Kirim Senjata Tambahan ke Ukraina

Redaktur: Arie Ristyan

WASHINGTON (jurnalislam.com)– Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa pemerintahannya akan mengirim lebih banyak senjata ke Ukraina. Pernyataan ini disampaikan pada Senin (7/7/2025), beberapa hari setelah Gedung Putih mengumumkan penghentian sementara sejumlah pengiriman senjata untuk Kyiv.

“Kita harus mengirim lebih banyak senjata, terutama senjata pertahanan,” ujar Trump kepada awak media di Gedung Putih.

Trump mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi yang dihadapi Ukraina.

“Mereka benar-benar terpukul sangat keras,” ujarnya, sembari menyatakan ketidaksenangannya terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin.

Rusia melancarkan invasi penuh ke Ukraina pada tahun 2022 dan hingga kini menunjukkan sedikit tanda akan mengakhiri konflik, meskipun mendapat tekanan dari berbagai pihak, termasuk Presiden Trump.

Saat ini, Ukraina tengah menghadapi gelombang serangan rudal dan drone terbesar dari Rusia sejak awal perang tiga tahun lalu. Penghentian sementara pasokan amunisi dari AS dikhawatirkan akan menjadi tantangan serius bagi Kyiv dalam mempertahankan diri.

Selama pemerintahan AS sebelumnya di bawah Presiden Joe Biden, Washington telah mengalokasikan lebih dari 65 miliar dolar AS (setara sekitar Rp1.059 triliun) dalam bentuk bantuan militer untuk Ukraina.

Namun sejak menjabat pada Januari lalu, Trump yang dikenal skeptis terhadap bantuan militer untuk Kyiv belum mengumumkan paket bantuan baru. Pengumuman pengiriman senjata tambahan ini menandai perubahan sikap dari kebijakan sebelumnya yang lebih berhati-hati terhadap konflik di Eropa Timur tersebut. (Bahry)

Sumber: Alarabiya

Serangan Al-Qassam di Beit Hanoun: 6 Tentara Israel Tewas, 16 Luka-luka

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)– Enam tentara Israel, termasuk seorang perwira senior, dilaporkan tewas dan sedikitnya 16 lainnya terluka dalam operasi yang dilancarkan Brigade Izzuddin al-Qassam sayap bersenjata Hamas di wilayah Beit Hanoun, Gaza utara, pada Senin (7/7/2025), menurut laporan media Israel.

Dalam pernyataan melalui kanal Telegram, Brigade al-Qassam menyampaikan pesan peringatan kepada militer Israel.

“Kami akan menghancurkan gengsi tentara kalian,” tulis mereka, seraya menegaskan bahwa “selama agresi terus berlanjut, pemakaman dan jenazah tentara musuh akan menjadi peristiwa yang terus berulang.”

Insiden tersebut terjadi di tengah pertempuran sengit yang disebut sebagai bagian dari operasi militer kompleks di dekat perbatasan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa wilayah tersebut dijaga ketat dan dipenuhi bahan peledak serta granat berpeluncur roket (RPG).

Sebagai respons, helikopter Angkatan Udara Israel dikerahkan untuk memberikan perlindungan udara sekaligus mengevakuasi pasukan dari lokasi kejadian. Beberapa rumah sakit dilaporkan menyiapkan zona pendaratan helikopter untuk menerima para korban luka.

Komando Selatan militer Israel telah membuka penyelidikan terkait insiden yang menewaskan sejumlah personel tersebut.

Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan mendapat pengarahan langsung terkait peristiwa itu saat sedang melakukan kunjungan ke Gedung Putih.

Sebelumnya, Brigade al-Qassam mengklaim bertanggung jawab atas sejumlah serangan lain yang menargetkan posisi dan permukiman Israel. Mereka menyatakan telah menembakkan mortir ke arah pasukan Israel di wilayah al-Satar dan al-Qarara, utara Khan Younis, serta meluncurkan rudal Rajoum 114mm ke permukiman Nirim dan Ein HaShlosha. (Bahry)

Sumber: Shafaq

Israel Bangun Proyek Jalan ‘Fabric of Life’ di Tepi Barat, Pakar: Upaya Memecah Wilayah Palestina

Redaktur: Arie Ristyan

YERUSALEM (jurnalislam.com)— Pemerintah Israel pada bulan lalu menyetujui proyek infrastruktur kontroversial bertajuk Fabric of Life di wilayah pendudukan Tepi Barat. Proyek ini disebut-sebut sebagai skema pemisahan jalur lalu lintas antara warga Palestina dan pemukim Israel, yang pada akhirnya dapat mempercepat proses aneksasi de facto atas wilayah timur Yerusalem dan sekitarnya.

Dalam proyek tersebut, pemerintah Israel berencana membangun sistem jalan terpisah, termasuk terowongan bawah tanah khusus untuk warga Palestina. Sistem ini akan mengalihkan pergerakan warga Palestina dari wilayah Betlehem dan Hebron menuju Yerikho tanpa melalui permukiman ilegal Israel Ma’ale Adumim, sekaligus memblokir akses mereka ke wilayah strategis antara Yerusalem dan blok permukiman di sekitarnya.

Rute utara-selatan yang dirancang akan menghubungkan desa-desa Palestina seperti al-Aizariyah dan al-Za’im, namun secara efektif memisahkan masyarakat Palestina dari kota-kota lain di Tepi Barat. Mereka dipaksa melintasi jaringan terowongan, sementara akses jalan permukaan akan sepenuhnya diperuntukkan bagi warga Israel.

“Ini merupakan pendalaman signifikan dari aneksasi de facto Israel atas Area C dan Yerusalem Timur. Proyek ini memutus konektivitas Palestina dengan membatasi pergerakan mereka pada jalur-jalur sempit dan terbatas,” kata Yazan Risheq, Direktur Eksekutif Grassroots Jerusalem, kepada The New Arab, Senin (7/7/2025).

Ia menambahkan, proyek terowongan tersebut akan mengubah lanskap geografis Tepi Barat, merusak konektivitas antara wilayah utara dan selatan Palestina.

𝗗𝗮𝗺𝗽𝗮𝗸 𝘁𝗲𝗿𝗵𝗮𝗱𝗮𝗽 𝗠𝗮𝘀𝘆𝗮𝗿𝗮𝗸𝗮𝘁 𝗣𝗮𝗹𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗮

Proyek ini disebut-sebut akan memberikan dampak besar terhadap masyarakat Yerusalem Timur, termasuk Al-Eizariya, Abu Dis, dan Az-Za’im. Selain itu, komunitas Badui Palestina di wilayah Khan al-Ahmar dan Jabal al-Baba yang telah lama menghadapi ancaman penggusuran, juga akan terdampak secara signifikan.

Meski pihak militer Israel mengklaim bahwa proyek Fabric of Life akan meningkatkan mobilitas warga Palestina, sejumlah pengamat menilai proyek tersebut bertujuan utama untuk menghubungkan pemukiman-pemukiman Yahudi dan memastikan akses eksklusif bagi warga Israel.

“Warga Israel akan menikmati kesinambungan geografis melalui jalan bebas hambatan, sementara warga Palestina harus melalui terowongan dan jalur tidak langsung antar desa,” ujar Khalil Tafakji, Kepala Departemen Teknis di Koalisi Sipil untuk Hak-Hak Palestina di Yerusalem (CCPRJ).

𝗗𝗮𝗻𝗮 𝗗𝗶𝗮𝗺𝗯𝗶𝗹 𝗱𝗮𝗿𝗶 𝗢𝘁𝗼𝗿𝗶𝘁𝗮𝘀 𝗣𝗮𝗹𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗮

Pembangunan proyek ini pertama kali disetujui pada tahun 2020 dan kini kembali dilanjutkan di bawah pemerintahan sayap kanan Benjamin Netanyahu. Kabinet Israel telah mengalokasikan dana sebesar USD 90 juta atau sekitar Rp1,46 triliun (kurs Rp16.250 per USD) untuk membangun sistem terowongan ini.

Yang menjadi sorotan, dana tersebut berasal dari pendapatan bea cukai milik Otoritas Palestina yang ditahan oleh Israel. Dana tersebut seharusnya digunakan untuk pembangunan dan layanan publik bagi masyarakat Palestina di Tepi Barat.

Tafakji menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur ini merupakan bagian dari visi lama Israel sejak 1983 melalui Road Plan No. 50, yang dirancang untuk mengendalikan pertumbuhan kota dan desa Palestina dengan membangun jalan lingkar dan membatasi perluasan permukiman lokal.

“Peta Tepi Barat sedang digambar ulang. Kota-kota Palestina tidak dapat berkembang karena tanah mereka dirampas untuk permukiman dan pos-pos ilegal,” imbuhnya.

𝗠𝗲𝗻𝘂𝗷𝘂 ‘𝗚𝗵𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗣𝗮𝗹𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗮’

Koordinator gerakan Stop the Wall, Jamal Juma’, menilai pembangunan proyek Fabric of Life sebagai bagian dari strategi besar Israel untuk mengisolasi warga Palestina dalam kantong-kantong kecil yang menyerupai ghetto.

“Ini tentang merancang masa depan Palestina dalam ghetto-ghetto terisolasi, di tengah normalisasi Arab yang sedang berlangsung, sementara Israel memperluas hegemoninya,” kata Juma’.

Menurutnya, sejak 7 Oktober 2023, pemerintah Israel menggunakan konflik di Gaza sebagai pengalih perhatian guna mempercepat pembangunan infrastruktur dan ekspansi permukiman di Tepi Barat. Pembatasan terhadap mobilitas warga Palestina pun semakin ketat.

Data dari Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mencatat, hingga Maret 2025 terdapat 849 rintangan pergerakan di seluruh Tepi Barat, yang memengaruhi mobilitas 3,3 juta warga Palestina. Rintangan tersebut mencakup 94 pos pemeriksaan permanen, 153 pos pemeriksaan parsial, 205 gerbang jalan, serta Tembok Pemisah sepanjang 712 kilometer.

𝗦𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗴𝗶 𝗔𝗻𝗲𝗸𝘀𝗮𝘀𝗶 𝗬𝗲𝗿𝘂𝘀𝗮𝗹𝗲𝗺 𝗥𝗮𝘆𝗮

Proyek Fabric of Life juga dilihat sebagai upaya lanjutan untuk merealisasikan proyek “Yerusalem Raya”, sebuah rencana ekspansi Israel yang diperkenalkan oleh mantan Perdana Menteri Ariel Sharon pada awal tahun 2000-an.

Tujuannya adalah memperluas batas Yerusalem hingga mencakup 10 persen wilayah Tepi Barat yang diduduki, serta menghubungkan Yerusalem Timur dengan permukiman ilegal di gurun dan hingga ke Lembah Yordan.

“Yerusalem Timur sudah 87 persen dikuasai Israel, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tanah-tanah disita atas nama kepentingan publik atau dijadikan kawasan hijau,” kata Tafakji.

Ia menambahkan, proyek ini merupakan percepatan dari rencana besar Tel Aviv untuk menciptakan realitas baru di lapangan: sebuah sistem infrastruktur terpisah, termiliterisasi, dan berbasis apartheid, yang mengukuhkan dominasi Israel serta mempercepat pemindahan paksa warga Palestina dari tanah air mereka. (Bahry)

Sumber: TNA