AS Cabut Status Teroris Hayat Tahrir al-Sham, Langkah Awal Normalisasi dengan Suriah

WASHINGTON (jurnalislam.com)– Pemerintah Amerika Serikat resmi mencabut penetapan Hayat Tahrir al-Sham (HTS) sebagai Organisasi Teroris Asing (Foreign Terrorist Organization/FTO), seiring dengan upaya Washington melunakkan pendekatannya terhadap Suriah pasca-jatuhnya pemerintahan Presiden Bashar al-Assad tahun lalu.

Keputusan ini mulai berlaku pada Selasa (8/7/2025) dan merupakan bagian dari strategi yang lebih luas dari Presiden AS Donald Trump untuk kembali terlibat dalam proses rekonstruksi dan stabilisasi Suriah setelah lebih dari satu dekade dilanda konflik.

“Pencabutan FTO ini merupakan langkah penting dalam memenuhi visi Presiden Trump tentang Suriah yang stabil, bersatu, dan damai,” ujar Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dalam pernyataan tertulis, Senin (6/7).

HTS sebelumnya ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat pada tahun 2018 karena keterkaitannya dengan jaringan al-Qaeda. Kelompok ini merupakan transformasi dari Front al-Nusra, yang dahulu dikenal sebagai cabang resmi al-Qaeda di Suriah. Namun, pada tahun 2016, pemimpin HTS, Ahmed al-Sharaa, menyatakan pemisahan kelompoknya dari afiliasi dengan al-Qaeda.

Al-Sharaa kini menjabat sebagai Presiden Suriah setelah memimpin pasukan oposisi menggulingkan rezim Bashar al-Assad melalui serangan kilat pada Desember tahun lalu. Sejak menjabat, ia aktif melakukan diplomasi internasional, termasuk bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Donald Trump dalam pertemuan di Riyadh pada Mei lalu.

Sebagai bagian dari kebijakan baru terhadap Suriah, pemerintahan Trump dan Uni Eropa telah mulai mencabut sejumlah sanksi terhadap negara tersebut.

“Sejalan dengan janji Presiden Trump pada 13 Mei untuk memberikan keringanan sanksi kepada Suriah, saya mengumumkan niat saya untuk mencabut sebutan Organisasi Teroris Asing (FTO) terhadap Front al-Nusra, yang juga dikenal sebagai Hay’at Tahrir al-Sham,” kata Rubio.

Ia juga menyebut pencabutan ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Imigrasi dan Kewarganegaraan, serta mengikuti pengumuman pembubaran resmi HTS pada akhir Januari lalu. Pasukan HTS telah digabung ke dalam militer dan aparat keamanan negara di bawah pemerintahan baru Suriah.

Pemerintah Suriah menyambut baik langkah Amerika Serikat tersebut. Dalam sebuah pernyataan resmi, Kementerian Luar Negeri Suriah menyebut pencabutan status FTO terhadap HTS sebagai “langkah positif menuju koreksi arah kebijakan yang sebelumnya menghambat keterlibatan konstruktif”.

Mereka juga berharap langkah ini akan mengarah pada pencabutan berbagai pembatasan lain terhadap institusi dan pejabat Suriah, serta membuka ruang bagi kerja sama internasional yang lebih rasional dan berdasarkan kedaulatan.

Meski demikian, HTS dan Presiden Ahmed al-Sharaa masih berada dalam daftar sanksi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), yang diberlakukan sejak 2014 karena afiliasi masa lalu kelompok ini dengan al-Qaeda. Pencabutan sanksi tersebut hanya dapat dilakukan oleh DK PBB secara terpisah.

Presiden al-Sharaa dikabarkan tengah mempersiapkan kehadirannya dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York pada September mendatang. (Bahry)

Sumber: Al Jazeera

IDF Rilis Identitas 5 Tentara yang Tewas dalam Serangan Bom di Beit Hanoun

YERUSALEM (jurnalislam.com)– Militer Israel (IDF) mengumumkan bahwa lima tentaranya tewas dan 14 lainnya terluka akibat ledakan bom pinggir jalan di Beit Hanoun, Jalur Gaza utara, pada Senin malam (7/7). Nama-nama korban yang telah berhasil diidentifikasi dirilis pada Selasa pagi (8/7/2025).

Kelima tentara yang gugur dalam insiden tersebut adalah:

– Sersan Staf Meir Shimon Amar (20), dari Yerusalem.

– Sersan Moshe Nissim Frech (20), dari Yerusalem.

– Sersan Staf Noam Aharon Musgadian (20), dari Yerusalem.

– Sersan Staf Moshe Shmuel Noll (21), dari Beit Shemesh.

– Sersan Kelas Satu (purnawirawan) Benyamin Asulin (28), dari Haifa.

Empat di antaranya Amar, Frech, Musgadian, dan Noll bertugas di Batalyon Netzah Yehuda Brigade Kfir. Sedangkan Asulin merupakan anggota Brigade Utara Divisi Gaza.

Menurut penyelidikan awal IDF, para prajurit tersebut sedang berjalan kaki dalam operasi darat di Beit Hanoun ketika mereka terkena ledakan bom yang ditanam di pinggir jalan oleh kelompok bersenjata Palestina. Ledakan terjadi sekitar pukul 22.00 waktu setempat. Saat upaya evakuasi korban berlangsung, pasukan Israel kembali mendapat serangan di area tersebut.

Militer Israel mengklaim bahwa wilayah tempat kejadian sebelumnya telah menjadi sasaran serangan udara sebagai bagian dari persiapan operasi. Pasukan Netzah Yehuda yang terlibat dalam insiden ini beroperasi di bawah Brigade Utara Divisi Gaza, bersama Brigade Pasukan Terjun Payung Cadangan ke-646 dalam serangan terbaru ke Beit Hanoun sejak Sabtu lalu. Operasi tersebut bertujuan untuk “membersihkan wilayah dari pejuang Hamas yang tersisa,” menurut IDF.

Menanggapi peristiwa tersebut dari Washington, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban.

“Pada pagi yang sulit ini, seluruh rakyat Israel menundukkan kepala dan berduka atas kematian para pejuang heroik kami, yang mengorbankan nyawa mereka dalam operasi militer untuk mengalahkan Hamas dan membebaskan semua sandera kami,” kata Netanyahu.

“Kami merangkul keluarga yang kehilangan orang yang mereka cintai dan berdoa agar mereka yang terluka dalam insiden tersebut pulih sepenuhnya.”

Dalam beberapa bulan terakhir, sebagian besar tentara Israel yang tewas di Gaza dilaporkan akibat ledakan alat peledak rakitan (IED) yang dipasang di dalam bangunan maupun di jalur-jalur patroli. Pada 24 Juni lalu, tujuh tentara unit teknik tewas di Khan Younis ketika seorang anggota Hamas melemparkan bahan peledak ke dalam kendaraan lapis baja mereka.

Dengan insiden terbaru ini, total korban jiwa dari pihak militer Israel dalam operasi darat di Jalur Gaza sejak Oktober 2023 telah mencapai 449 tentara. (Bahry)

Sumber: TOI.

MUI Pusat: Penanganan Sound Horeg Tak Cukup dengan Fatwa, Perlu Tindakan Tegas Aparat

JAKARTA (jurnalislam.com)— Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat menilai persoalan sound horeg yang meresahkan masyarakat tidak bisa diselesaikan hanya dengan fatwa keagamaan. Solusi konkret tetap harus melibatkan peran aktif pemerintah dan aparat penegak hukum.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat, KH Miftahul Huda, saat menanggapi maraknya laporan masyarakat tentang gangguan akibat aktivitas sound horeg di berbagai daerah.

“Sound horeg ini bukan hanya mengganggu kenyamanan, tapi sudah masuk pada kerusakan fisik, seperti kaca rumah yang pecah, dan polusi suara yang mengganggu pendengaran. Itu jelas masuk kategori hal yang dilarang dalam agama,” ujar Kiai Miftah kepada MUIDigital, Senin (7/7/2025).

Ia menekankan bahwa bila suatu aktivitas sudah mengganggu ketertiban umum dan merusak lingkungan, maka menjadi kewenangan aparat seperti kepolisian dan Satpol PP untuk bertindak.

“Fatwa sifatnya tidak mengikat secara hukum positif. Karena itu, penanganan sound horeg tidak cukup dengan fatwa saja. Harus ada intervensi dari aparat keamanan dan pemerintah daerah,” tegasnya.

Menurut Kiai Miftah, salah satu bentuk intervensi yang bisa diambil adalah dengan mengeluarkan surat edaran resmi dari pemerintah yang menyatakan bahwa aktivitas sound horeg mengganggu ketentraman umum dan merusak lingkungan.

“Itu sudah termasuk dalam ranah keamanan lingkungan. Pemerintah daerah dan kepolisian yang seharusnya bertanggung jawab,” ujarnya.

Kiai Miftah juga meluruskan bahwa hingga saat ini, MUI Pusat belum mengeluarkan fatwa haram terkait sound horeg. Fatwa yang beredar merupakan hasil keputusan forum Bahtsul Masail yang digelar di kalangan pesantren di Pasuruan, Jawa Timur.

“Besok, Rabu, MUI Jawa Timur akan menggelar sidang untuk membahas masalah ini lebih lanjut, dengan melibatkan pelaku sound horeg, tokoh masyarakat, hingga ahli THT. Jadi saat ini belum ada fatwa resmi dari MUI terkait hal tersebut,” pungkasnya.

Sumber: muidigital

Trump: AS Akan Kirim Senjata Tambahan ke Ukraina

WASHINGTON (jurnalislam.com)– Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa pemerintahannya akan mengirim lebih banyak senjata ke Ukraina. Pernyataan ini disampaikan pada Senin (7/7/2025), beberapa hari setelah Gedung Putih mengumumkan penghentian sementara sejumlah pengiriman senjata untuk Kyiv.

“Kita harus mengirim lebih banyak senjata, terutama senjata pertahanan,” ujar Trump kepada awak media di Gedung Putih.

Trump mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi yang dihadapi Ukraina.

“Mereka benar-benar terpukul sangat keras,” ujarnya, sembari menyatakan ketidaksenangannya terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin.

Rusia melancarkan invasi penuh ke Ukraina pada tahun 2022 dan hingga kini menunjukkan sedikit tanda akan mengakhiri konflik, meskipun mendapat tekanan dari berbagai pihak, termasuk Presiden Trump.

Saat ini, Ukraina tengah menghadapi gelombang serangan rudal dan drone terbesar dari Rusia sejak awal perang tiga tahun lalu. Penghentian sementara pasokan amunisi dari AS dikhawatirkan akan menjadi tantangan serius bagi Kyiv dalam mempertahankan diri.

Selama pemerintahan AS sebelumnya di bawah Presiden Joe Biden, Washington telah mengalokasikan lebih dari 65 miliar dolar AS (setara sekitar Rp1.059 triliun) dalam bentuk bantuan militer untuk Ukraina.

Namun sejak menjabat pada Januari lalu, Trump yang dikenal skeptis terhadap bantuan militer untuk Kyiv belum mengumumkan paket bantuan baru. Pengumuman pengiriman senjata tambahan ini menandai perubahan sikap dari kebijakan sebelumnya yang lebih berhati-hati terhadap konflik di Eropa Timur tersebut. (Bahry)

Sumber: Alarabiya

Serangan Al-Qassam di Beit Hanoun: 6 Tentara Israel Tewas, 16 Luka-luka

GAZA (jurnalislam.com)– Enam tentara Israel, termasuk seorang perwira senior, dilaporkan tewas dan sedikitnya 16 lainnya terluka dalam operasi yang dilancarkan Brigade Izzuddin al-Qassam sayap bersenjata Hamas di wilayah Beit Hanoun, Gaza utara, pada Senin (7/7/2025), menurut laporan media Israel.

Dalam pernyataan melalui kanal Telegram, Brigade al-Qassam menyampaikan pesan peringatan kepada militer Israel.

“Kami akan menghancurkan gengsi tentara kalian,” tulis mereka, seraya menegaskan bahwa “selama agresi terus berlanjut, pemakaman dan jenazah tentara musuh akan menjadi peristiwa yang terus berulang.”

Insiden tersebut terjadi di tengah pertempuran sengit yang disebut sebagai bagian dari operasi militer kompleks di dekat perbatasan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa wilayah tersebut dijaga ketat dan dipenuhi bahan peledak serta granat berpeluncur roket (RPG).

Sebagai respons, helikopter Angkatan Udara Israel dikerahkan untuk memberikan perlindungan udara sekaligus mengevakuasi pasukan dari lokasi kejadian. Beberapa rumah sakit dilaporkan menyiapkan zona pendaratan helikopter untuk menerima para korban luka.

Komando Selatan militer Israel telah membuka penyelidikan terkait insiden yang menewaskan sejumlah personel tersebut.

Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan mendapat pengarahan langsung terkait peristiwa itu saat sedang melakukan kunjungan ke Gedung Putih.

Sebelumnya, Brigade al-Qassam mengklaim bertanggung jawab atas sejumlah serangan lain yang menargetkan posisi dan permukiman Israel. Mereka menyatakan telah menembakkan mortir ke arah pasukan Israel di wilayah al-Satar dan al-Qarara, utara Khan Younis, serta meluncurkan rudal Rajoum 114mm ke permukiman Nirim dan Ein HaShlosha. (Bahry)

Sumber: Shafaq

Israel Bangun Proyek Jalan ‘Fabric of Life’ di Tepi Barat, Pakar: Upaya Memecah Wilayah Palestina

YERUSALEM (jurnalislam.com)— Pemerintah Israel pada bulan lalu menyetujui proyek infrastruktur kontroversial bertajuk Fabric of Life di wilayah pendudukan Tepi Barat. Proyek ini disebut-sebut sebagai skema pemisahan jalur lalu lintas antara warga Palestina dan pemukim Israel, yang pada akhirnya dapat mempercepat proses aneksasi de facto atas wilayah timur Yerusalem dan sekitarnya.

Dalam proyek tersebut, pemerintah Israel berencana membangun sistem jalan terpisah, termasuk terowongan bawah tanah khusus untuk warga Palestina. Sistem ini akan mengalihkan pergerakan warga Palestina dari wilayah Betlehem dan Hebron menuju Yerikho tanpa melalui permukiman ilegal Israel Ma’ale Adumim, sekaligus memblokir akses mereka ke wilayah strategis antara Yerusalem dan blok permukiman di sekitarnya.

Rute utara-selatan yang dirancang akan menghubungkan desa-desa Palestina seperti al-Aizariyah dan al-Za’im, namun secara efektif memisahkan masyarakat Palestina dari kota-kota lain di Tepi Barat. Mereka dipaksa melintasi jaringan terowongan, sementara akses jalan permukaan akan sepenuhnya diperuntukkan bagi warga Israel.

“Ini merupakan pendalaman signifikan dari aneksasi de facto Israel atas Area C dan Yerusalem Timur. Proyek ini memutus konektivitas Palestina dengan membatasi pergerakan mereka pada jalur-jalur sempit dan terbatas,” kata Yazan Risheq, Direktur Eksekutif Grassroots Jerusalem, kepada The New Arab, Senin (7/7/2025).

Ia menambahkan, proyek terowongan tersebut akan mengubah lanskap geografis Tepi Barat, merusak konektivitas antara wilayah utara dan selatan Palestina.

𝗗𝗮𝗺𝗽𝗮𝗸 𝘁𝗲𝗿𝗵𝗮𝗱𝗮𝗽 𝗠𝗮𝘀𝘆𝗮𝗿𝗮𝗸𝗮𝘁 𝗣𝗮𝗹𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗮

Proyek ini disebut-sebut akan memberikan dampak besar terhadap masyarakat Yerusalem Timur, termasuk Al-Eizariya, Abu Dis, dan Az-Za’im. Selain itu, komunitas Badui Palestina di wilayah Khan al-Ahmar dan Jabal al-Baba yang telah lama menghadapi ancaman penggusuran, juga akan terdampak secara signifikan.

Meski pihak militer Israel mengklaim bahwa proyek Fabric of Life akan meningkatkan mobilitas warga Palestina, sejumlah pengamat menilai proyek tersebut bertujuan utama untuk menghubungkan pemukiman-pemukiman Yahudi dan memastikan akses eksklusif bagi warga Israel.

“Warga Israel akan menikmati kesinambungan geografis melalui jalan bebas hambatan, sementara warga Palestina harus melalui terowongan dan jalur tidak langsung antar desa,” ujar Khalil Tafakji, Kepala Departemen Teknis di Koalisi Sipil untuk Hak-Hak Palestina di Yerusalem (CCPRJ).

𝗗𝗮𝗻𝗮 𝗗𝗶𝗮𝗺𝗯𝗶𝗹 𝗱𝗮𝗿𝗶 𝗢𝘁𝗼𝗿𝗶𝘁𝗮𝘀 𝗣𝗮𝗹𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗮

Pembangunan proyek ini pertama kali disetujui pada tahun 2020 dan kini kembali dilanjutkan di bawah pemerintahan sayap kanan Benjamin Netanyahu. Kabinet Israel telah mengalokasikan dana sebesar USD 90 juta atau sekitar Rp1,46 triliun (kurs Rp16.250 per USD) untuk membangun sistem terowongan ini.

Yang menjadi sorotan, dana tersebut berasal dari pendapatan bea cukai milik Otoritas Palestina yang ditahan oleh Israel. Dana tersebut seharusnya digunakan untuk pembangunan dan layanan publik bagi masyarakat Palestina di Tepi Barat.

Tafakji menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur ini merupakan bagian dari visi lama Israel sejak 1983 melalui Road Plan No. 50, yang dirancang untuk mengendalikan pertumbuhan kota dan desa Palestina dengan membangun jalan lingkar dan membatasi perluasan permukiman lokal.

“Peta Tepi Barat sedang digambar ulang. Kota-kota Palestina tidak dapat berkembang karena tanah mereka dirampas untuk permukiman dan pos-pos ilegal,” imbuhnya.

𝗠𝗲𝗻𝘂𝗷𝘂 ‘𝗚𝗵𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗣𝗮𝗹𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗮’

Koordinator gerakan Stop the Wall, Jamal Juma’, menilai pembangunan proyek Fabric of Life sebagai bagian dari strategi besar Israel untuk mengisolasi warga Palestina dalam kantong-kantong kecil yang menyerupai ghetto.

“Ini tentang merancang masa depan Palestina dalam ghetto-ghetto terisolasi, di tengah normalisasi Arab yang sedang berlangsung, sementara Israel memperluas hegemoninya,” kata Juma’.

Menurutnya, sejak 7 Oktober 2023, pemerintah Israel menggunakan konflik di Gaza sebagai pengalih perhatian guna mempercepat pembangunan infrastruktur dan ekspansi permukiman di Tepi Barat. Pembatasan terhadap mobilitas warga Palestina pun semakin ketat.

Data dari Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mencatat, hingga Maret 2025 terdapat 849 rintangan pergerakan di seluruh Tepi Barat, yang memengaruhi mobilitas 3,3 juta warga Palestina. Rintangan tersebut mencakup 94 pos pemeriksaan permanen, 153 pos pemeriksaan parsial, 205 gerbang jalan, serta Tembok Pemisah sepanjang 712 kilometer.

𝗦𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗴𝗶 𝗔𝗻𝗲𝗸𝘀𝗮𝘀𝗶 𝗬𝗲𝗿𝘂𝘀𝗮𝗹𝗲𝗺 𝗥𝗮𝘆𝗮

Proyek Fabric of Life juga dilihat sebagai upaya lanjutan untuk merealisasikan proyek “Yerusalem Raya”, sebuah rencana ekspansi Israel yang diperkenalkan oleh mantan Perdana Menteri Ariel Sharon pada awal tahun 2000-an.

Tujuannya adalah memperluas batas Yerusalem hingga mencakup 10 persen wilayah Tepi Barat yang diduduki, serta menghubungkan Yerusalem Timur dengan permukiman ilegal di gurun dan hingga ke Lembah Yordan.

“Yerusalem Timur sudah 87 persen dikuasai Israel, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tanah-tanah disita atas nama kepentingan publik atau dijadikan kawasan hijau,” kata Tafakji.

Ia menambahkan, proyek ini merupakan percepatan dari rencana besar Tel Aviv untuk menciptakan realitas baru di lapangan: sebuah sistem infrastruktur terpisah, termiliterisasi, dan berbasis apartheid, yang mengukuhkan dominasi Israel serta mempercepat pemindahan paksa warga Palestina dari tanah air mereka. (Bahry)

Sumber: TNA

Trump dan Netanyahu Bahas Gencatan Senjata Gaza di Tengah Mandeknya Negosiasi di Qatar

WASHINGTON (jurnalislam.com)– Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjamu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam sebuah pertemuan tertutup pada Senin (7/7/2025) waktu setempat guna mendorong tercapainya kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Pertemuan ini berlangsung di tengah negosiasi tidak langsung antara Israel dan Hamas di Doha, Qatar, yang sejauh ini belum membuahkan hasil.

Trump menyatakan keyakinannya bahwa peluang tercapainya kesepakatan gencatan senjata pekan ini cukup besar. Hal ini disampaikannya menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Iran. Dalam pertemuan ketiga mereka sejak Trump kembali menjabat, Presiden AS itu menggelar makan malam dengan Netanyahu, yang saat ini tengah menghadapi proses hukum oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengatakan bahwa Trump menjadikan pengakhiran perang di Gaza dan pemulangan seluruh sandera sebagai prioritas utama pemerintahannya. Leavitt juga mendesak Hamas untuk segera menyetujui proposal gencatan senjata yang ditengahi oleh AS, menyusul persetujuan Israel terhadap kesepakatan pertukaran sandera dan tahanan.

Sementara itu, negosiasi tidak langsung antara Hamas dan Israel kembali digelar pada Senin di Doha. Sesi perundingan tersebut kembali berakhir tanpa terobosan, kata seorang pejabat Palestina kepada AFP. Delegasi kedua pihak tetap berada di ruangan terpisah dalam satu gedung.

Trump dijadwalkan mengirim utusan khususnya, Steve Witkoff, untuk bergabung dalam putaran lanjutan negosiasi di Doha pada akhir pekan ini. Netanyahu juga dijadwalkan mengadakan pertemuan terpisah dengan Witkoff dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio sebelum bertemu Trump pada pukul 18.30 waktu setempat.

Dalam pernyataannya sebelum berangkat ke Washington, Netanyahu menyebut bahwa pertemuannya dengan Trump “dapat membantu memajukan” kesepakatan gencatan senjata. Trump pun menyampaikan optimisme bahwa kesepakatan dengan Hamas bisa dicapai dalam pekan ini.

Trump juga menyinggung rencananya untuk membahas kesepakatan damai jangka panjang dengan Iran, menyusul gencatan senjata antara kedua negara setelah serangan AS terhadap fasilitas nuklir Iran. Namun, pembicaraan di Washington maupun Doha diperkirakan akan berlangsung alot, mengingat tanggapan awal Hamas terhadap proposal gencatan senjata dinilai “tidak dapat diterima” oleh Netanyahu.

Proposal yang dibahas mencakup gencatan senjata selama 60 hari, di mana Hamas akan membebaskan 10 sandera yang masih hidup serta menyerahkan beberapa jenazah, sebagai imbalan atas pembebasan tahanan Palestina oleh Israel. Namun, Hamas juga mengajukan sejumlah syarat tambahan, termasuk jaminan penghentian serangan, penarikan pasukan Israel, dan pengembalian sistem distribusi bantuan yang dipimpin oleh PBB.

Di dalam negeri, Netanyahu menghadapi tekanan politik yang meningkat agar segera menyetujui kesepakatan demi pemulangan para sandera yang tersisa. Di Tel Aviv, sejumlah kerabat sandera menggelar demonstrasi di dekat kantor diplomatik AS, mendesak pemerintah Israel dan AS untuk segera mengakhiri konflik.

“Presiden Trump buat sejarah. Bawa mereka semua pulang. Akhiri perang,” bunyi salah satu spanduk yang dibawa demonstran.

Dari total 251 orang yang disandera oleh Hamas dalam serangan yang memicu perang Oktober lalu, sebanyak 49 orang masih diyakini ditahan di Gaza, termasuk 27 orang yang menurut militer Israel telah meninggal dunia. Di sisi lain, Israel saat ini menahan sekitar 10.000 warga Palestina, sepertiganya tanpa dakwaan atau proses peradilan.

Dua upaya gencatan senjata sebelumnya telah gagal, sementara berbagai upaya mediasi berikutnya juga terus menemui jalan buntu. Penolakan Israel terhadap tuntutan Hamas untuk menghentikan perang secara permanen menjadi salah satu kendala utama tercapainya kesepakatan damai. (Bahry)

Sumber: TNA

Syahidnya Dr. Marwan Al-Sultan: PUI Serukan Investigasi Internasional dan Perlindungan Sistem Kesehatan Gaza

JAKARTA (jurnalislam.com)- Tragedi kemanusiaan yang menimpa Dr. Marwan Al-Sultan dan keluarganya di Gaza kembali membuka mata dunia akan rentannya sistem kesehatan di wilayah konflik. Melalui wawancara tidak langsung dari Jakarta, tim kami menghubungi dua tokoh DPP Persatuan Ummat Islam (PUI) untuk mendapatkan pandangan mereka atas peristiwa ini.

Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ummat Islam (DPP PUI) menyampaikan kecaman keras atas serangan udara Israel yang menewaskan Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Dr. Marwan al-Sultan, beserta keluarganya pada 2 Juli 2025. Ketua Umum DPP PUI, H. Raizal Arifin, M.Sos, menegaskan bahwa peristiwa tersebut merupakan kejahatan kemanusiaan yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Ia menyatakan bahwa serangan ini bukan hanya menyerang satu keluarga, melainkan juga merupakan penghinaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal.

Menurut H. Raizal Arifin, Dr. Marwan telah mendedikasikan hidupnya untuk menyelamatkan ribuan pasien di Gaza, sehingga menjadi korban dari tindakan kebiadaban yang terang-terangan. Ia juga menyoroti bahwa Rumah Sakit Indonesia di Gaza merupakan simbol persaudaraan antara rakyat Indonesia dan Palestina yang didirikan dengan penuh pengorbanan. Ketika fasilitas kesehatan dan tenaga medis dijadikan sasaran, hal ini menunjukkan bahwa Israel tidak menghormati hukum internasional.

Lebih lanjut, H. Raizal mengutuk agresi militer Israel yang terus berlangsung dan menimbulkan korban jiwa di kalangan warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, serta menghancurkan infrastruktur sipil seperti rumah sakit dan sekolah. Ia menyerukan penghentian segera segala bentuk kontak senjata oleh pasukan pendudukan Israel dan menuntut pertanggungjawaban internasional atas tindakan tersebut.

Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP PUI, Dr. Adhe Nuansa Wibisono, turut memberikan pandangan analitis, menyebut bahwa apa yang terjadi di Gaza bukan sekadar konflik, melainkan genosida yang dilakukan secara terbuka. Israel dengan sengaja menyasar warga sipil dan menghancurkan fasilitas publik, yang merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum humaniter internasional. Oleh karena itu, menurutnya, Israel harus diadili di Mahkamah Pidana Internasional.

DPP PUI juga mengajak seluruh elemen bangsa, ormas Islam, tokoh masyarakat, dan umat Islam Indonesia untuk memperkuat solidaritas terhadap rakyat Palestina dan mendukung perjuangan mereka agar terbebas dari penjajahan.

Dr. Adhe Nuansa Wibisono, M.Si, Kepala Bidang HLN DPP PUI, menegaskan bahwa gugurnya Dr. Marwan adalah kehilangan besar bagi perjuangan kemanusiaan.

“Serangan yang menargetkan tenaga medis dan keluarganya adalah upaya sistematis untuk melumpuhkan sistem kesehatan Gaza. Ini pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan harus menjadi perhatian dunia,” kata Dr. Adhe.

Ia menambahkan, “PUI mendorong investigasi internasional yang independen dan transparan atas tragedi ini. Komunitas internasional harus memastikan bahwa kejahatan seperti ini tidak dibiarkan berulang dan pelakunya harus bertanggung jawab di hadapan hukum internasional,” imbuhnya.

Sofyardi Rahmat, S.IP, Analis Utama HLN DPP PUI, menyoroti bahwa tindakan Israel ini merupakan kejahatan perang yang nyata.

“Penargetan fasilitas medis dan pekerja kesehatan adalah pelanggaran Konvensi Jenewa. Ini bukan hanya soal politik, tapi soal kemanusiaan yang harus kita bela bersama,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan, “Situasi geopolitik yang rumit, terutama pasca perang singkat antara Israel dan Iran, membuat perlindungan terhadap warga sipil dan pekerja medis di Gaza semakin mendesak. Diplomasi, tekanan internasional, dan investigasi harus menjadi prioritas agar keadilan dan kemanusiaan tetap tegak,” terangnya.

Keduanya sepakat, syahidnya Dr. Marwan harus menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas umat, mendesak investigasi internasional, serta memperjuangkan perlindungan sistem kesehatan dan hak-hak rakyat Palestina di tengah konflik yang terus berlangsung.

DPP PUI Desak Investigasi Internasional Atas Gugurnya Dr Marwan Al-Sultan di Gaza

JAKARTA (jurnalislam.com)— DPP Persatuan Ummat Islam (PUI) menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya Dr. Marwan Al-Sultan, Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, beserta keluarganya yang menjadi korban serangan udara Israel. Dr. Marwan dikenal sebagai sosok pejuang kemanusiaan yang gigih memperjuangkan perlindungan warga sipil dan akses medis di tengah krisis Gaza.

Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ummat Islam (DPP PUI) mengecam keras serangan udara Israel yang menewaskan Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Dr. Marwan al-Sultan, bersama istri dan anak-anaknya. Serangan tersebut terjadi pada Rabu, 2 Juli 2025, saat kediaman Dr. Marwan dihantam rudal di kawasan Gaza City.

Ketua Umum DPP PUI, H. Raizal Arifin, M.Sos menyebut tragedi itu sebagai kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa dibenarkan dengan alasan apa pun.

“Ini bukan hanya serangan terhadap satu keluarga, tetapi penghinaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal. Dr. Marwan mendedikasikan hidupnya untuk menyelamatkan ribuan pasien di Gaza, dan justru beliau menjadi korban kebiadaban yang terang-terangan,” tegas Raizal dalam keterangannya, Kamis (3/7/2025).

Menurutnya, Rumah Sakit Indonesia di Gaza adalah simbol persaudaraan antara rakyat Indonesia dan Palestina yang berdiri dengan penuh pengorbanan.

“Ketika rumah sakit dan tenaga medis sengaja dijadikan target, itu menegaskan bahwa Israel sama sekali tidak menghormati hukum internasional,” tambahnya.

Dihubungi di Jakarta, Kepala Bidang Hubungan Luar Negeri (HLN) DPP PUI, Dr. Adhe Nuansa Wibisono, M.Si, menegaskan bahwa serangan yang secara sengaja menargetkan tenaga medis dan keluarganya merupakan pelanggaran berat hukum humaniter internasional.

“Tindakan ini bukan hanya merenggut nyawa para profesional medis, tetapi juga melumpuhkan sistem kesehatan di Gaza secara sistematis. Ini adalah strategi yang sangat berbahaya dan tidak manusiawi,” ujarnya.

Dr. Wibisono menambahkan, “PUI mendorong dilakukannya investigasi internasional yang independen dan transparan atas tewasnya Dr. Marwan Al-Sultan. Komunitas internasional, khususnya PBB dan WHO, harus segera bertindak untuk menghentikan pola penyerangan sistematis terhadap pekerja medis dan memastikan perlindungan serta akses kemanusiaan yang aman bagi warga sipil di Palestina,” ungkapnya.

Sementara itu, Analis Utama HLN DPP PUI, Sofyardi Rahmat, S.IP, menyoroti bahwa penyerangan terhadap rumah dan fasilitas medis jelas merupakan kejahatan perang yang harus diusut tuntas.

“Penargetan tenaga medis adalah pelanggaran serius terhadap Konvensi Jenewa. Ini bukan hanya tragedi kemanusiaan, tetapi juga ancaman terhadap prinsip-prinsip dasar hukum internasional,” tegasnya.

Ia juga menambahkan, “Situasi geopolitik pasca perang 12 hari antara Israel dan Iran semakin memperburuk krisis di Gaza. Diplomasi dan tekanan internasional harus diperkuat agar kekerasan segera dihentikan dan hak-hak rakyat Palestina dipulihkan,” tandasnya.

DPP PUI menegaskan solidaritasnya kepada rakyat Palestina dan keluarga almarhum Dr. Marwan Al-Sultan. Sebagai salah satu ormas Islam tertua di Indonesia, PUI mengajak seluruh pihak untuk bersatu dalam memperjuangkan keadilan, penegakan hukum internasional, serta mendukung investigasi dan upaya perdamaian yang berkeadilan di Gaza.

Lebih dari 100 Ribu Alami Gangguan Mental, Tentara Israel Bunuh Diri Usai Trauma di Gaza

SAFAD (jurnalislam.com)- Seorang tentara cadangan Israel berusia 24 tahun dilaporkan bunuh diri setelah mengalami tekanan mental berat akibat menyaksikan langsung kengerian perang di Jalur Gaza. Media berbahasa Ibrani melaporkan insiden tersebut terjadi pada Ahad (6/7), dan korban telah diidentifikasi sebagai Daniel Edri.

Edri disebut mengalami gangguan psikologis serius setelah bertugas mengangkut jenazah tentara Israel yang tewas dalam pertempuran. Trauma yang ditimbulkan oleh pemandangan dan bau jenazah yang terus-menerus menghantui pikirannya membuat kondisinya semakin memburuk.

Jenazah Edri ditemukan di Hutan Biriya, dekat kota Safad. Menurut laporan, dua teman dekat Edri juga menjadi korban dalam serangan terhadap konser Nova pada tahun 2023, yang turut memperburuk kondisi mentalnya.

Ibunda Edri mengatakan bahwa putranya telah berjuang dengan tekanan emosional yang mendalam dan sempat meminta untuk dirawat di bangsal psikiatri sekitar seminggu sebelum kematiannya. Namun, ia hanya dimasukkan dalam daftar tunggu dan tidak segera mendapatkan perawatan.

“Ia berkata kepada saya bahwa ia selalu mencium bau jenazah dan terus melihatnya sepanjang waktu,” ujar sang ibu kepada media lokal, seraya meminta agar negara memberikan penghormatan layak berupa pemakaman militer untuk putranya yang hingga kini belum disetujui.

Kematian Edri menyoroti meningkatnya beban psikologis di kalangan masyarakat Israel akibat perang yang terus berlangsung di Gaza. Awal tahun ini, Oren Helman, kepala asosiasi Kesher yang membantu keluarga dengan anak berkebutuhan khusus, mengungkapkan bahwa lebih dari 100.000 warga Israel mengalami gangguan psikologis akibat dampak perang, dengan sekitar 67.000 kasus tercatat sejak 7 Oktober 2023.

Helman menyebut lonjakan masalah kesehatan mental ini sebagai akibat dari “kegagalan pemerintah” dalam menangani dampak konflik bersenjata terhadap warganya.

Perang Israel di Gaza sendiri telah menewaskan lebih dari 61.700 warga Palestina, sebagian besar di antaranya adalah perempuan dan anak-anak. Serangan yang masif dan menyasar wilayah sipil, termasuk pemukiman, rumah sakit, serta sekolah, telah menuai kecaman internasional dan semakin banyak pihak yang menuding Israel melakukan genosida. (Bahry)

Sumber: TNA