Arie Ristyan, Pengarang Jurnal Islam

Enam Orang Tewas, 15 Luka dalam Penembakan di Pinggiran Yerusalem

09 Sep 2025 20:21:35 Redaktur: Arie Ristyan

YERUSALEM (jurnalislam.com)– Enam orang tewas dan sedikitnya 15 lainnya terluka dalam insiden penembakan di persimpangan Ramot, pinggiran Kota Yerusalem, pada Senin (8/9). Informasi ini disampaikan Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, saat melakukan kunjungan ke Budapest.

Menurut Radio Angkatan Darat Israel, pelaku diduga merupakan warga Palestina asal Tepi Barat yang diduduki, bukan dari Yerusalem Timur. Polisi menyebutkan, dua penyerang tiba menggunakan sebuah kendaraan lalu melepaskan tembakan ke arah halte bus yang ramai.

“Seorang petugas keamanan dan seorang warga sipil di lokasi segera merespons, membalas tembakan, dan berhasil melumpuhkan para penyerang,” demikian pernyataan kepolisian Israel.

𝗞𝗼𝗿𝗯𝗮𝗻 𝗝𝗶𝘄𝗮 𝗱𝗮𝗻 𝗟𝘂𝗸𝗮

Pusat Medis Hadassah mengonfirmasi kematian korban keenam dalam serangan tersebut. Sementara itu, Layanan Darurat Israel, Magen David Adom (MDA), melaporkan tujuh orang dalam kondisi serius dari total 15 korban luka.

Menurut pernyataan MDA, korban tewas termasuk seorang pria berusia sekitar 50 tahun dan tiga pria berusia sekitar 30 tahun. Paramedis Fadi Dekaidek yang berada di lokasi menggambarkan situasi sangat kacau.

“Mereka yang terluka tergeletak di jalan dan trotoar dekat halte bus, beberapa tidak sadarkan diri,” ujarnya.

𝗧𝗶𝗻𝗱𝗮𝗸𝗮𝗻 𝗞𝗲𝗮𝗺𝗮𝗻𝗮𝗻

Setelah insiden tersebut, pasukan Israel menutup seluruh pos pemeriksaan antara Yerusalem Timur yang diduduki dan Tepi Barat. Polisi juga mengevakuasi para korban ke beberapa rumah sakit di Yerusalem.

Media Israel melaporkan, selain halte bus, sebuah bus juga menjadi sasaran serangan. Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebut ia sedang menggelar rapat darurat untuk menilai situasi keamanan pasca-penembakan. (Bahry)

Sumber: TNA

MPUII Desak Pengalihan Aset Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat

09 Sep 2025 20:20:21 Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)– Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia (MPUII) menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya alam dan aset negara dijalankan secara amanah, profesional, dan transparan demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia. Hal ini tertuang dalam Peringatan Tegas Jakarta (Deklarasi Jakarta) yang dibacakan pada 30 Agustus 2025.

Dalam poin B deklarasi tersebut, MPUII menekankan agar pemerintah segera mengimplementasikan Pasal 33 UUD 1945 secara utuh, dengan langkah utama:

1. Mengambil alih pengelolaan tambang dan sumber daya alam oleh negara untuk dikelola secara profesional dan transparan.

2. Mengalihkan aset hasil korupsi serta pengelolaan aset negara yang menyimpang untuk kesejahteraan rakyat dan pelunasan utang negara tanpa menambah beban pajak rakyat.

Deklarasi Jakarta ini ditandatangani oleh Komite Kepemimpinan MPUII, antara lain:
– Dr. KH Achmad Rofi’i, Lc. MA.
– Ustadz Asep Syaripuddin
– H. Bambang Setyo Supriyanto, M.Sc.
– drg. Burhanudin Agung, MM.
– Prof. Ir. Daniel Moch Rosyied, PhD. M. RINA (Sekretaris Jenderal)
– Ustadz Edi Azhari
– Prof. Dr. Tengku Hasanuddin Yusuf – Adan, MA, M.C.L.
– KH. Mochammad Achwan (Ketua Utama)
– KH. Nazar Haris, MBA
– KH. Usman Muhammad SIP, M.PdI.

Makan Bergizi Gratis: Solusi atau Ancaman bagi Generasi?

09 Sep 2025 20:17:56 Redaktur: Arie Ristyan

Oleh: Saqiraz Azzahrah

Saat ini media tengah digemparkan oleh sejumlah kasus keracunan siswa sekolah yang disebabkan oleh makan siang gratis yang dibagikan oleh sekolah. Dilansir dari kompas.com puluhan santri di Lampung dan 456 siswa di Bengkulu mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

MBG merupakan program unggulan terbaru yang bertujuan untuk mengatasi masalah mal nutrisi dan stunting pada anak dan ibu hamil serta meningkatkan kualitas SDM dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Sekilas, program ini tentulah bagus. Sebab di tengah kemiskinan dan kelaparan yang menjerat kuat masyarakat, diadakannya makan siang gratis tentulah sedikitnya akan membantu mereka. Namun, program yang bagus bukan berarti program yang tepat.

Apakah pelaksanaan MBG telah sesuai standar kesehatan? Apakah program ini benar-benar telah menjawab kebutuhan masyarakat?
Sayangnya, fakta lapangan yang terjadi hari demi hari semakin banyak memunculkan kasus keracunan yang terjadi oleh program MBG. Di media sosial banyak masyarakat yang memprotes menu makan bergizi gratis yang dinilai kurang layak dan justru kandungannya tidak mencerminkan namanya.

Kejadian keracunan berulang yang bahkan mengancam nyawa siswa adalah bukti dari kelalaian dan ketidakseriusan negara. Terutama dalam menyiapkan SOP dan mengawasi SPPG. Negara seolah menutup mata atas hal yang telah terjadi. Akan tetapi hal ini sebenarnya tidaklah mengherankan, kebijakan yang lahir dari kandungan kapitalisme tidak berasas untuk kesejahteraan rakyat.

Orang kaya semakin kaya dan orang miskin akan terus melarat adalah slogan tak terucap dari kapitalisme, yang menjadikan materi sebagai tuhannya. Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat jelas hanya akan seperti pungguk merindukan bulan yang artinya tidak akan mungkin terjadi.

Itulah mengapa kita semua butuh aturan yang mengayomi dan bertanggung jawab atas kesejahteraan kita. Aturan yang pernah dibawa oleh manusia mulia 1400 tahun lalu dan telah terbukti berhasil mewujudkannya. Tiada lain, tiada bukan ialah Islam. Islam menetapkan negara wajib sebagai raain, bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan rakyat, di antaranya dengan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sebagai tanggung jawab negara. Negara menjamin setiap individu telah terpenuhi kebutuhan pokoknya.

Tidak hanya itu, dalam Islam negara bahkan harus menjamin tercukupinya lapangan pekerjaan agar setiap kepala keluarga tidak melalaikan tanggung jawabnya. Hal ini diwujudkan dengan negara mengelola kepemilikan umum seperti tambang, minyak, gas dan sumber daya alam lainnya juga membuka pengelolaan akses lahan produktif serta menghapus segala pungutan pajak yang menjerat rakyat. Dengan ini dapat membangun pertumbuhan ekonomi yang adil dan rakyat mampu untuk memenuhi kebutuhannya.

Dengan ini negara bahkan mampu untuk memberikan akses pelayanan kesehatan dan Pendidikan yang gratis untuk rakyatnya hingga edukasi tentang stunting yang menyeluruh.

Dengan hal ini dapat menyelesaikan permasalahan gizi yang terjadi saat ini. Sebab tanggung jawab negaralah mampu meriayah seluruh kebutuhan ummat bukan hanya menjadikannya sebagai wujud proyek politik untuk mendapatkan kekuasaan seperti yang terjadi dalam sistem kapitalisme hari ini.

Namun, hal ini hanyalah dapat terwujud jika negara menjalankan syariat Islam secara kaffah. Seluruh lini kehidupan dari politik, ekonomi, sosial, budaya hingga pribadi individu diatur oleh Islam. Karena dalam kepemimpinan Islamlah, kemakmuran bukanlah mimpi dan dongeng belaka.

Sebab jika aturan dari manusia akan dibuat untuk berdasarkan kepentingan golongan tertentu. Berbeda dengan aturan Islam yang meletakkan kedaulatan berada di tangan sang Khaliq. Dengan demikianlah, kesejahteraan dan keberkahan dari Allah subhana wa ta’ala dapat kita raih dan wujudkan.

Sumber : tempo.co

MPUII Keluarkan “Peringatan Tegas Jakarta” untuk Presiden Prabowo dan Lembaga Negara

08 Sep 2025 19:42:45 Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)– Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia (MPUII) bersama sejumlah tokoh bangsa mengeluarkan Deklarasi Jakarta atau “Peringatan Tegas Jakarta” yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, anggota MPR RI (DPR & DPD), serta Mahkamah Agung.

Deklarasi tersebut disampaikan setelah mencermati kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya, ketahanan nasional, hingga penegakan hukum yang dinilai semakin memprihatinkan dan mengancam keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

𝗞𝗼𝗻𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘀𝗶 𝗽𝗮𝗱𝗮 𝗔𝗺𝗮𝗻𝗮𝘁 𝗣𝗲𝗺𝗯𝘂𝗸𝗮𝗮𝗻 𝗨𝗨𝗗 𝟭𝟵𝟰𝟱

Dalam deklarasi, MPUII menekankan agar pemerintah konsisten melaksanakan amanat UUD 1945 dengan beberapa langkah, di antaranya:

– Membatalkan proyek strategis nasional yang merampas hak rakyat, seperti di Rempang (Batam, Riau) dan Pantai Indah Kapuk (Jakarta–Banten).

– Memprioritaskan lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia.

– Mengembalikan pranata kelembagaan adat dalam sistem pemerintahan desa.

– Menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan melindungi rakyat dari ancaman perang non-militer.

– Menunjukkan sikap tegas menolak penjajahan, termasuk terhadap pendudukan Palestina oleh Israel.

MPUII juga mendesak penghapusan liberalisasi kesehatan dan pendidikan, pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, serta pemberian akses ekonomi yang adil bagi masyarakat adat.

𝗜𝗺𝗽𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝘀𝗶 𝗣𝗮𝘀𝗮𝗹 𝟯𝟯 𝗨𝗨𝗗 𝟭𝟵𝟰𝟱

MPUII menuntut negara mengelola sumber daya alam secara profesional dan transparan demi kesejahteraan rakyat, serta mengalihkan aset hasil korupsi untuk kepentingan publik dan pelunasan utang tanpa menambah beban pajak rakyat.

𝗧𝘂𝗻𝘁𝘂𝘁𝗮𝗻 𝗨𝘁𝗮𝗺𝗮 𝗸𝗲𝗽𝗮𝗱𝗮 𝗣𝗲𝗺𝗮𝗻𝗴𝗸𝘂 𝗞𝗲𝗽𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗡𝗲𝗴𝗮𝗿𝗮

Dalam bagian paling tegas, MPUII menyampaikan lima tuntutan kepada Presiden, MPR, dan Mahkamah Agung:

1. Segera memberlakukan UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 secara murni dan konsekuen.

2. Menegakkan sistem kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

3. Mengembalikan MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

4. Mengutamakan dialog terbuka dengan rakyat terkait hajat hidup orang banyak sebagai wujud partisipasi masyarakat.

5. Memerintahkan Panglima TNI dan/atau Kapolri mengamankan pelaksanaan UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dengan disiplin dan penuh tanggung jawab.

𝗣𝗲𝘀𝗮𝗻 𝗧𝗲𝗴𝗮𝘀

“Kami berlepas tangan kepada Allah Yang Maha Kuasa apabila peringatan tegas ini diabaikan dan tidak dilaksanakan sepenuhnya,” tegas MPUII dalam deklarasinya.

Deklarasi ditandatangani jajaran pimpinan MPUII, di antaranya KH. Mochammad Achwan (Ketua Utama), Prof. Ir. Daniel Moch Rosyied, PhD (Sekretaris Jenderal), Dr. KH. Achmad Rofi’i, Lc., MA., serta sejumlah tokoh lain.

MPUII berharap Presiden dan seluruh penyelenggara negara mendapatkan bimbingan Allah untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik, aman, makmur, serta penuh ampunan dari Allah Yang Maha Pengampun.

Jelang Keberangkatan GSF, UBN Ungkap Euforia Solidaritas Palestina Masyarakat Global di Tunisia

08 Sep 2025 19:40:44 Redaktur: Arie Ristyan

TUNIS (jurnalislam.com)– Ulama nasional dan aktivis kemerdekaan Palestina, Ustaz Bachtiar Nasir (UBN), merasakan langsung euforia solidaritas Palestina masyarakat dunia dalam Global Sumud Flotilla (GSF) di Tunis, Ibu Kota Tunisia.

“Mayoritas relawan yang hadir berasal dari Eropa, kebanyakan dari kalangan buruh dan aktivis garis kiri. Ini menunjukkan bahwa isu Palestina adalah isu kemanusiaan yang melampaui batas agama dan ideologi,” ujar UBN di Tunis, Senin (8/9/2025).

Ia menyebut kehadiran beragam kalangan sebagai penanda semangat global yang semakin kuat. “Bahkan LGBT pun hadir. Kita tidak memuliakan LGBT-nya, tetapi sekadar spill informasi bahwa LGBT saja pro pada kemanusiaan. Gimana dengan Anda yang merasa beragama?” ungkap inisiator Indonesia Global Peace Convoy (IGPC) itu.

UBN menegaskan, bagi para peserta dan media yang hadir, GSF adalah momen bersejarah. “Dan ini menggerakkan masyarakat global lebih luas lagi ke depannya. Alhamdulillah, Indonesia dianggap peserta paling kompak dan besar,” kata UBN.

Ia juga mengajak lebih banyak pihak dari Tanah Air untuk terlibat. “Saya mengajak para tokoh dan NGO di Indonesia untuk bergabung bersama Indonesia Global Peace Convoy,” seru Ketua Umum DPP Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI) itu.

Global Sumud Flotilla merupakan gerakan solidaritas internasional yang bertujuan menyalurkan bantuan kemanusiaan melalui jalur laut bagi warga Gaza yang terdampak blokade. Ratusan relawan dari berbagai negara, termasuk Indonesia, dengan menggunakan puluhan kapal bergabung melalui dua jalur keberangkatan dari Tunisia di Afrika Utara dan Barcelona di Spanyol, sebelum melanjutkan perjalanan ke Gaza.

Kasus Kuota Haji Rugikan Negara Rp1 Triliun, MAKI Desak KPK Segera Tetapkan Tersangka!

08 Sep 2025 19:38:54 Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)– Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyoroti lambannya langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji 2023–2024 di Kementerian Agama (Kemenag).

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menyatakan kecewa karena setelah satu bulan penyidikan berjalan, KPK belum juga mengumumkan siapa tersangka dalam perkara yang ditaksir merugikan keuangan negara lebih dari Rp1 triliun itu.

“Bukti-bukti sudah cukup, mestinya sudah ada penetapan tersangka. Siapa pun yang terlibat, baik dari unsur pemerintah maupun swasta, harus bertanggung jawab,” tegas Boyamin, dikutip dari RMOL, Senin (8/9/2025).

Ia menilai, tambahan kuota haji sebanyak 10 ribu justru dijadikan ajang jual-beli, sehingga membuka ruang pungli, gratifikasi hingga pemerasan.

“Kalau soal menteri, ya biar KPK yang menentukan. Kalau alat bukti sudah cukup, mestinya sekarang saat yang tepat untuk menetapkannya,” lanjutnya.

Meski begitu, Boyamin mengingatkan agar KPK tidak gegabah menetapkan tersangka jika buktinya belum kuat, agar tidak kandas di praperadilan. Namun, ia menekankan akar masalah berawal dari kebijakan menteri yang mengubah komposisi pembagian kuota khusus.

Kasus ini mulai disidik KPK pada 8 Agustus 2025 dengan pasal sangkaan korupsi Pasal 2 ayat 1 dan/atau Pasal 3 UU Tipikor.

Padahal, menurut UU No. 8/2019, pembagian kuota haji jelas: 92 persen untuk jamaah reguler dan 8 persen untuk khusus. Akan tetapi, kuota tambahan 20 ribu dari Arab Saudi justru dibagi 50:50, menyimpang jauh dari aturan.

Dalam proses penyidikan, KPK sudah melakukan penggeledahan di kantor Kemenag, rumah pejabat terkait, hingga kantor biro travel haji. Pada awal September lalu, penyidik juga menyita barang bukti berupa uang tunai senilai 1,6 juta dolar AS, empat mobil, serta lima bidang tanah dan bangunan.

Israel Ancam Sita Kapal dan Tahan Aktivis Armada Global Sumud di Penjara Teroris

08 Sep 2025 19:37:38 Redaktur: Arie Ristyan

YERUSALEM (jurnalislam.com)– Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mengajukan rencana untuk menghentikan Armada Global Sumud, konvoi kemanusiaan internasional yang terdiri dari 72 kapal dengan aktivis dari 44 negara yang berlayar menuju Gaza.

Rencana tersebut disampaikan Ben-Gvir dalam diskusi kabinet pada Ahad (31/8), yang juga dihadiri Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Menteri Pertahanan Yoav Katz, Menteri Luar Negeri Gideon Sa’ar, serta Menteri Urusan Strategis Ron Dermer.

Ben-Gvir menegaskan bahwa armada tersebut, meski diklaim membawa misi kemanusiaan, akan dipandang sebagai upaya melemahkan kedaulatan Israel dan mendukung Hamas di Gaza.

“Rencana yang diusulkan menjabarkan langkah-langkah yang memperkuat posisi Israel dalam menjaga perbatasannya dan memastikan keamanan nasional,” kata Ben-Gvir.

𝗣𝗲𝗻𝗮𝗵𝗮𝗻𝗮𝗻 𝗱𝗶 𝗣𝗲𝗻𝗷𝗮𝗿𝗮 𝗞𝗲𝗮𝗺𝗮𝗻𝗮𝗻

Dalam usulan yang diajukan, semua aktivis yang ditangkap dari armada akan ditahan di penjara Ketziot dan Damon—fasilitas dengan pengamanan ketat yang biasanya digunakan untuk menahan tahanan keamanan.

Berbeda dengan praktik sebelumnya yang membebaskan aktivis setelah penahanan singkat, para peserta armada kali ini akan ditahan lebih lama. Mereka juga tidak akan mendapatkan hak istimewa seperti televisi, radio, maupun makanan khusus.

“Kami tidak akan membiarkan individu yang mendukung terorisme hidup nyaman. Mereka akan menghadapi konsekuensi penuh dari tindakan mereka,” ujar Ben-Gvir.

Selain itu, seluruh kapal peserta armada akan disita dan dialihkan untuk kebutuhan penegak hukum Israel. Menurut Ben-Gvir, penyitaan ini sah secara hukum karena armada dipandang bukan hanya sebagai aksi politik, melainkan upaya ilegal menerobos blokade Gaza.

Ben-Gvir menyatakan bahwa Israel tidak akan lagi melakukan “penangkapan ringan” atau deportasi diam-diam terhadap peserta armada.

“Kita harus menciptakan pencegahan yang jelas. Siapa pun yang memilih bekerja sama dengan Hamas akan menghadapi respons tegas dari Israel,” tegasnya.

Namun, rencana ini diperkirakan menuai kritik dari organisasi hak asasi manusia dan badan internasional, yang menilai kondisi penahanan semacam itu berpotensi melanggar hukum internasional. Pemerintah Israel tetap bersikukuh bahwa armada tersebut adalah bentuk dukungan terhadap Hamas yang dinyatakan sebagai organisasi teroris.

𝗔𝗿𝗺𝗮𝗱𝗮 𝗚𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹 𝗦𝘂𝗺𝘂𝗱

Armada Global Sumud yang berangkat dari Barcelona ini menjadi upaya keempat tahun ini untuk menembus blokade maritim Israel di Gaza. Penyelenggara menyebutnya sebagai aksi terbesar sepanjang sejarah untuk mematahkan blokade Israel melalui jalur laut.

Di antara tokoh yang ikut serta adalah aktivis iklim asal Swedia, Greta Thunberg, yang menilai dunia semakin menyadari tragedi kemanusiaan di Gaza.

“Sedikit demi sedikit setiap hari orang-orang mulai menyadari genosida ini,” ujar Thunberg, seraya mengkritik kebisuan komunitas internasional terhadap Israel yang dianggap mengabaikan hukum internasional.

Aktor Irlandia Liam Cunningham, yang dikenal melalui serial Game of Thrones, juga ambil bagian. Dalam konferensi pers di Barcelona, ia menayangkan video seorang gadis Palestina bernama Fatima yang bernyanyi sambil merencanakan pemakamannya sendiri.

“Dunia macam apa yang telah kita masuki di mana anak-anak mengurus pemakaman mereka sendiri?” kata Cunningham. (Bahry)

Sumber: TJP

Armada Global Sumud Singgah di Tunisia, Indonesia Kirim 5 Kapal Bantuan untuk Gaza

08 Sep 2025 19:35:57 Redaktur: Arie Ristyan

TUNIS (jurnalislam.com)– Armada Global Sumud, konvoi kemanusiaan internasional yang membawa bantuan untuk rakyat Gaza, singgah di Tunisia pada Ahad (7/9/2025) setelah hampir sepekan terombang-ambing di laut. Dalam misi bersejarah ini, Indonesia turut mengirim lima kapal bantuan dengan 20 delegasi yang terdiri dari aktivis, tenaga medis, dan jurnalis.

Armada yang disebut sebagai konvoi sipil terbesar menuju Gaza itu berangkat dari berbagai negara dengan membawa 72 kapal. Setiap kapal mengangkut sekitar setengah ton bantuan berupa makanan dan kebutuhan pokok. Armada ini melibatkan peserta dari sedikitnya 44 negara dan dijadwalkan berkumpul sebelum melanjutkan perjalanan bersama ke Gaza.

Setibanya di Tunis, misi tersebut disambut aparat keamanan Tunisia dan kapal-kapal lokal yang meneriakkan “Viva Palestina” sambil mengibarkan bendera Palestina. Armada dijadwalkan berlabuh selama dua hari untuk mengurus dokumen perjalanan serta mengisi persediaan makanan dan air, sebelum kembali berangkat ke Gaza pada 10 September. Perjalanan diperkirakan memakan waktu lebih dari sepekan.

Jurnalis Mauricio Morales, salah satu awak kapal, mengatakan semangat para relawan tetap tinggi meski sempat menghadapi cuaca buruk. Armada sebelumnya singgah di Menorca, Spanyol, untuk perbaikan setelah diterpa badai dan sempat kembali ke jalur awal.

Sejumlah tokoh dunia ikut serta dalam misi ini, di antaranya aktivis lingkungan Greta Thunberg yang berada di kapal Madleen, serta Mandla Mandela, cucu Nelson Mandela. Kehadiran mereka menambah sorotan internasional terhadap aksi solidaritas untuk rakyat Gaza.

Namun, ancaman datang dari Israel. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir telah menyatakan rencana untuk menangkap awak kapal dan menahan mereka di penjara Ketziot maupun Damon. Sebelumnya, beberapa misi serupa termasuk kapal Handala, Mavi Marmara Blue, dan Madleen pernah dicegat angkatan laut Israel dan awaknya dideportasi.

Situasi di Gaza sendiri semakin memprihatinkan. Blokade Israel menyebabkan krisis pangan yang menewaskan sedikitnya 387 warga Palestina, termasuk 138 anak-anak. Diperkirakan 900 ribu anak mengalami kelaparan, sementara 700 ribu lainnya menderita kekurangan gizi klinis.

𝗗𝗲𝗹𝗲𝗴𝗮𝘀𝗶 𝗜𝗻𝗱𝗼𝗻𝗲𝘀𝗶𝗮

Indonesia bergabung melalui Indonesia Global Peace Convoy (IGPC) dengan komitmen mengirim lima kapal kemanusiaan bersama negara lain. Sebanyak 20 delegasi Indonesia terdiri dari aktivis, dokter, tenaga medis, dan jurnalis akan ikut serta dalam misi mendobrak blokade Israel sekaligus menyalurkan bantuan bagi rakyat Gaza.

Kehadiran IGPC menegaskan komitmen Indonesia dalam solidaritas global untuk Palestina, sekaligus menjadi bagian dari sejarah armada sipil dunia terbesar yang pernah berlayar menuju Gaza. (Bahry)

Sumber: TNA

Wasekjen MUI: Rumah Rakyat Tidak Semestinya Berpagar Tinggi dan Digembok

06 Sep 2025 23:40:16 Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)— Aksi demonstrasi yang berujung kericuhan hingga menimbulkan korban jiwa pada akhir Agustus lalu masih menyisakan keprihatinan. Agar peristiwa serupa tidak kembali terulang, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikhsan Abdullah, meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi.

Ikhsan mengkritik keras sikap DPR yang menutup rapat akses ke gedung parlemen saat aksi demonstrasi mahasiswa, buruh, dan masyarakat. Menurutnya, sebagai “rumah rakyat”, DPR seharusnya bersifat terbuka, bukan justru dibentengi pagar tinggi dan digembok.

“Rumah wakil rakyat dibangun oleh rakyat, digaji oleh rakyat. Mengapa pintunya digembok dan dipagari tinggi? Hal itu tidak semestinya terjadi. Di sejumlah negara lain, pagar gedung parlemen rendah bahkan terbuka untuk rakyat,” ujar Ikhsan di Cikarang, Kabupaten Bekasi, belum lama ini.

Ia menilai sikap tertutup DPR berpotensi memicu kemarahan massa. Mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi terhalang, sehingga aksi meluas dan rentan disusupi pihak yang bermaksud menciptakan kerusuhan.

“Apabila pintu DPR dibuka, mahasiswa akan menyampaikan aspirasi dengan tertib. Jangan salahkan publik apabila muncul rasa kecewa, sebab justru wakil rakyat yang menutup diri,” tegas Katib Syuriyah PBNU ini.

Ikhsan juga mengusulkan agar pagar DPR dipangkas dan gerbang dibuka untuk mempermudah akses rakyat. “Kalau perlu, pagarnya diperendah dan tidak ditutup rapat-rapat. Polisi dapat mengawal jalannya aksi. Demonstrasi itu sah dan dijamin oleh undang-undang,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ikhsan menekankan bahwa DPR harus kembali pada fungsi utamanya sebagai penyalur aspirasi rakyat. “Jangan sampai rakyat merasa tidak memiliki rumah di gedung parlemen yang dibangun dari uang mereka sendiri,” pungkasnya.

Finlandia dan Tiongkok Resmi Gabung Deklarasi New York Dukung Solusi Dua Negara Palestina-Israel

06 Sep 2025 23:36:38 Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)- Finlandia dan Tiongkok resmi bergabung dengan Deklarasi New York mengenai penyelesaian damai masalah Palestina dan implementasi solusi dua negara. Hal ini diumumkan oleh pejabat kedua negara pada Jumat (5/8/2025).

Menteri Luar Negeri Finlandia, Elina Valtonen, menyatakan keputusan tersebut melalui akun X.

“Hari ini saya memutuskan bahwa Finlandia akan bergabung dengan Deklarasi New York tentang penyelesaian damai Masalah Palestina dan implementasi solusi dua negara, yang disiapkan oleh Prancis dan Arab Saudi,” ujarnya.

Valtonen menyebut inisiatif yang dipimpin oleh Prancis dan Arab Saudi sebagai upaya internasional paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir untuk menciptakan kondisi menuju solusi dua negara. Ia menegaskan, langkah ini sejalan dengan kebijakan luar negeri Finlandia yang telah disetujui Parlemen.

Menurutnya, banyak negara mitra Finlandia juga telah atau tengah bersiap bergabung dengan deklarasi tersebut. Tujuannya adalah mengakhiri perang di Gaza dan membuka jalan bagi perdamaian abadi.

“Israel harus menarik diri dari Gaza. Rekonstruksi Gaza akan dilakukan sesuai rencana rekonstruksi negara-negara Arab,” tegasnya.

Deklarasi ini memuat sejumlah poin utama, antara lain menyingkirkan Hamas dari pemerintahan Palestina, melucuti senjata kelompok tersebut, menjamin keamanan warga Israel maupun Palestina, mengakhiri permusuhan, serta menormalisasi hubungan antarnegara di kawasan.

Selain itu, teks deklarasi menekankan perlunya reformasi Otoritas Palestina, jalan menuju penentuan nasib sendiri dan demokrasi Palestina, serta dimulainya negosiasi langsung Israel–Palestina.

Valtonen menilai deklarasi ini bersejarah, karena untuk pertama kalinya negara-negara Arab dalam skala besar berkomitmen terhadap keamanan Israel, sambil menuntut pelucutan senjata Hamas dan pengalihan kekuasaan di Gaza. Liga Arab yang mewakili 22 negara Arab termasuk di antara para penandatangan.

“Ini adalah upaya paling serius komunitas internasional dalam bertahun-tahun untuk menyelesaikan konflik Timur Tengah. Penting bagi Finlandia untuk mendukungnya,” kata Valtonen.

Sementara itu, Tiongkok juga menegaskan bergabung dengan deklarasi tersebut.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiankun, mengatakan: “Masalah Palestina merupakan inti dari isu Timur Tengah, dan solusi dua negara adalah satu-satunya jalan yang layak. Tiongkok mendukung semua upaya yang mendorong penyelesaian politik atas masalah ini.”

Guo menambahkan, Tiongkok akan terus bekerja sama dengan komunitas internasional untuk menghentikan pertempuran di Gaza, meredakan krisis kemanusiaan, dan mendorong solusi dua negara sebagai penyelesaian akhir yang komprehensif, adil, dan langgeng. (Bahry)

Sumber: AA